Pemindahan yang dilakukan pada Senin (1/4/2024) pukul 03.30 WIB tersebut untuk mengurangi over kapasitas, menjaga keamanan dan ketertiban blok hunian di Lapas sendiri.

Pemindahan para narapidana tersebut menggunakan bus pada pukul 05.30 WIB dengan pengawalan aparat TNI-Polri.

“Pengawalan dilakukan secara ketat dari petugas Lapas dan aparat kepolisian lengkap dengan amunisi senjata laras panjang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP),” ungkap Kepala Lapas (Kalapas) Semarang, Usman Madjid.

Sebelum menyeberang ke Nusakambangan dengan Kapal Pengayoman, para narapidana mendapat pemeriksaan ketat sesuai dengan SOP.

“Semua pemindahan warga binaan dilakukan sesuai SOP baik saat pengawalan, maupun saat penerimaan di Nusakambangan. Ada pemeriksaan dokumen dan administrasi hingga penggeledahan badan, untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang masuk,” kata Usman.

Rombongan tiba di Dermaga Wijayapura pada pukul 11.30 WIB. Diketahui, 56 narapidana tersebut terdiri dari berbagai kasus, yakni kasus narkotika, pidana umum, perlindungan anak, dan lainnya.

“Mereka dipindahkan ke beberapa Lapas di Nusakambangan, yaitu Lapas Kelas IIA Narkotika Nusakambangan, Lapas Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, dan Lapas Kelas IIA Besi Nusakambangan.

“Selain untuk mengurangi populasi hunian warga binaan di Lapas Kelas I Semarang, kami menilai pemindahan ini juga bertujuan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba dan melanjutkan proses rehabilitasi, sehingga mendapatkan pendampingan yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan mereka,” jelas Usman. .

Dengan pemindahan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan harmonis di dalam fasilitas pemasyarakatan.

Menurutnya, pemindahan tersebut sejalan dengan upaya melanjutkan proses pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Ning S

The post Over Kapasitas, 56 WBP Lapas Semarang Dipindahkan ke Pulau Nusakambangan dengan Pengawalan Ketat appeared first on SuaraBaru.id.

Didampingi Kepala Divisi Administrasi, Jusman, dan Kepala Lapas Slawi, Winarso, Kepala Biro Perencanaan Kemenkumham, Ida Asep Somara dan Kepala Biro Keuangan Kemenkumham, Wisnu Nugroho Dewanto meninjau pembangunan Lapas Slawi yang sedang berlangsung.

Ida Asep memberikan apresiasi atas progres pembangunan Lapas yang terletak di Desa Tegalandong, Kabupaten Tegal ini.

Sementara progres pembangunan Lapas Slawi untuk saat ini telah mencapai 51, 48 persen dengan deviasi mencapai + 16,20 persen.

Diketahui, saat ini kondisi Lapas Slawi mengalami over kapasitas hampir mencapai 50 persen. Hal tersebut menjadi pertimbangan, sehingga pada tahun 2022, Lapas Slawi mendapatkan alokasi belanja modal pembangunan blok hunian, yang direncanakan akan difungsikan untuk 1 kamar hunian disabilitas, 4 kamar hunian warga binaan, dan 3 sel pengasingan.

Pada kesempatan itu Ida Asep memberikan masukan guna pengajuan anggaran untuk pembangunan gedung bengkel kerja, pembuatan pagar pembatas steril area, tambah daya listrik, penggantian kawat duri hingga CCTV, serta sarana air.

Selanjutnya Jusman berharap pekerjaan bisa selesai sesuai tanggal kontrak. “Kontrak pekerjaan selesai tanggal 20 November 2022, saya berharap bisa selesai sesuai tanggal kontrak, lebih cepat lebih baik,” ujarnya, Kamis (8/9/2022).

“Namun, tetap patuhi aturan dan semua dokumen pertanggungjawabannya harus lengkap dan jelas, saya lihat progresnya sudah baik,” imbuhnya.

Jusman juga mengingatkan terkait penghapusan BMN (Barang Milik Negara). “Kalau ada BMN yang sudah rusak berat dan tidak bisa digunakan segera ajukan proses penghapusan, sehingga dapat diajukan kembali kebutuhan sarpras baru,” terangnya.

Hadir dalam peninjauan tersebut Kalapas Tegal, Andi Yudho, Kalapas Brebes, Isnawan, dan Karupbasan Pekalongan, Rudi Hartono.

Ning Suparningsih

The post Progres Pembangunan Blok Hunian Lapas Slawi Capai 51,48 Persen appeared first on SuaraBaru.id.

Opsi relokasi menjadi pemikiran yang paling tepat dan rasional untuk dilakukan, guna mengatasi permasalahan tersebut.

Rencana inipun mendapatkan perhatian serius dari banyak pihak, diantaranya Pemerintah Daerah Kota Surakarta dan anggota DPR RI.

Terkait hal itu, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A Yuspahruddin bersama anggota Komisi III DPR RI, Eva Yuliana, Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming, dan Kepala Rutan Surakarta Urip Dharma Yoga mengadakan pertemuan singkat, di aula Rutan Surakarta, Senin (14/2/2022).

Dalam kesempatan itu Urip memberikan gambaran umum tentang Rutan Surakarta, seperti berapa kapasitas ruang hunian, berapa jumlah penghuni saat ini, aset apa saja yang dimiliki, bagaimana kondisi dan kelayakan bangunan, hingga masalah apa saja yang dialami Rutan Surakarta.

Urip juga menjelaskan tentang perkembangan komunikasi yang telah dijalin pihak Rutan Surakarta dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo, berkenaan dengan ketersediaan lahan rencana relokasi.

Sementara itu, Walikota Surakarta menyatakan, dirinya setuju akan dilakukannya relokasi. “Intinya saya setuju, itu saja ya,” kata Gibran.

Dia juga menyatakan bahwa rencana relokasi sudah seharusnya dilakukan. “Sudah over capacity. Idealnya seperti itu (direlokasi) apalagi ini (bangunan Rutan) di tengah kota,” ujarnya.

Menurut Eva Yuliana, di Surakarta sudah tidak ada lahan yang ideal untuk rencana itu. “Di Solo sendiri tidak ada lahan sebagai alternatif dari Rutan ini ketika mau direlokasi, sehingga kita sedang upayakan, kemungkinan untuk dipindah ke daerah lain,” tuturnya.

Selanjutnya, Yuspahruddin menerangkan langkah-langkah yang akan ditempuh jajarannya. “Akan kita teliti lagi yang mana (lahan) yang cocok. Yang cocok itu maksudnya lingkungannya cocok, kemudian keluasan tanahnya cocok, sesuai maka itu yang kita pilih,” tandasnya.

“Baru direncanakan, kita sudah sepakat, oke direlokasi. Tempatnya di mana, nanti kita pikirkan lagi,” tambahnya.

Menurut Yuspahruddin, nantinya Rutan baru harus lebih besar dari yang ada saat ini. “Pasti lebih besar dari Rutan Surakarta yang sekarang ini,” tegasnya.

“Harusnya kita relokasi, kita cari tempat yang lebih besar, sehingga kegiatan pembinaan juga lebih mudah,” tambahnya.

Yuspahruddin juga menjelaskan mengapa rencana tersebut urgent untuk direalisasikan. “Pertama sudah over kapasitas, karena tiga wilayah (Rutan Surakarta mengampu tiga wilayah hukum). Yang kedua ini kan heritage, kita tidak bisa kalau ada rusak kita perbaiki. Tidak bisa renovasi berat. Kemudian ini sudah padat di lingkungan penduduk,” tuturnya.

Diketahui, per hari ini, jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rutan Surakarta sebanyak 555 orang. Sementara kapasitas ruang hunian hanya untuk 293 orang.

Ning

The post Over Kapasitas dan Bangunan Mulai Rapuh, Rutan Surakarta Segera Direlokasi appeared first on SuaraBaru.id.