Untuk menstabilkan ketersediaan dan harga obat yang terjangkau untuk masyarakat, Kejati Jateng mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan operasi yustisi dan pengawasan obat dari ulah oknum distributor nakal.

“Kejaksaan Jateng mendukung penuh operasi yustisi, dan pengawasan HET (harga eceran tertinggi) obat maupun penimbunan obat yang berkaitan dengan kelangkaan obat Covid-19 di Jawa Tengah, dalam rangka mendukung PPKM Darurat,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng, Priyanto SH MH, di Semarang, Rabu (21/7/2021).

Menurut Priyanto, obat Covid-19 yang ada di sejumlah apotek dan toko obat secara umum stoknya kini mulai menipis, bahkan ada yang kosong. Dari hasil pengawasan dan pengecekan HET obat di beberapa apotek, toko obat, Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), diketahui sejumlah stok obat Covid-19 mulai menipis, sehingga perlu pasokan lagi dari distributor obat.

Sementara untuk stok obat Covid-19 yang menipis atau kosong antara lain, favipiravir 200mg tablet, remdevisir 100mg injeksi, oseltamivir 75mg kapsul, intravenous immunoglobulin 5% 50ml infus, intravenous immunoglobulin 10% 25ml infus, dan intravenous immunoglobulin 10% 50ml infus.

Selain itu ivermectin 12mg tablet, tocilzumab 400mg/20ml infus, tocilzumab 80mg/4ml infus, azithromycin 500mg tablet, azithromycin 500mg infus, zegavit multivitamin, zink, suplemen imbost, paracetamol dan sejumlah obat lainnya.

Priyanto mengatakan, operasi yustisi dan pengawasan terhadap stok obat Covid-19 perlu dilakukan guna mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan.

“Di antaranya, apakah harga jual obat sudah sesuai dengan HET dari Menkes maupun dari HET pabrikan seperti Kimia Farma. Apakah ada indikasi obat Covid-19 dimonopoli oleh perusahaan obat àtau apotek besar, sehingga apotek lain tidak dapat pasokan, dan kekosongan obat apakah akibat aksi borong untuk dijual secara on line,” ungkapnya.

Priyanto menjelaskan, dari hasil pengawasan dan pengecekan di lapangan oleh jajaran Kejati Jateng, disimpulkan bahwa HET obat yang dikeluarkan berdasarkan Kep.Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/4826/2021 Tanggal 2 Juli 2021 dengan HET yang dikeluarkan pabrikan seperti Kimia Farma jauh tinggi.

Dicontohkan, untuk HET obat azithromycin 500 mg tablet sesuai Menkes Rp 1.700/tablet, tapi HET pabrikan Kimia Farma sebesar Rp 15.400/ tablet atau Rp 308.000 per-20 tablet, sehingga terjadi kelangkaan, dan apotek tidak berani menjual ke masyarakat karena dianggap menggelembungkan atau mark up harga obat.

“Saya harapkan untuk HET obat agar bisa disesuaikan dengan harga pasar, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat,” pintanya.

Selain itu, kekosongan obat yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan adanya aksi borong oleh oknum untuk dijual secara on line. Dengan adanya aksi ini, otomatis obat Covid-19 menjadi langka di pasaran, sehingga oknum tersebut bisa menjual dengan harga tinggi demi meraup keuntungan pribadi.

“Dan, adanya indikasi obat-obat Covid-19 dimonopoli oleh pabrikan atau apotek besar, sehingga apotek lain yang ada di kabupaten tidak dapat pasokan,” imbuhnya..

Selain mendukung penuh operasi yustisi yang dilakukan tim gabungan, Priyanto meminta tim yustisi agar tidak hanya menyasar opotek saja, namun juga mengawasi dan menelusuri alur distribusi penjualan obat secara ketat, mulai dari pabrikan atau perusahaan besar farmasi hingga ke apotek.

“Penjualan obat Covid-19 oleh perusahaan besar farmasi perlu diawasi ketat. Jangan sampai ada oknum tidak bertanggung jawab bisa membeli obat dalam partai besar tanpa keterangan yang jelas, sekedar dijual secara online,” tandasnya.

Ning-Mul

The post Kejati Jateng Dukung Operasi Yustisi Pengawasan Obat Terapi Covid-19 appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu menindaklanjuti Surat Jaksa Agung RI Nomor B – 132/A/SKJA/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang dukungan Kejaksaan dalam pelaksanaan PPKM Darurat, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 02 Juli 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di Jawa Barat dan Bali Negeri se-Jawa Tengah

Kepala Kejati Jateng, Priyanto meminta kepada para Kepala Kejari dan Cabjari seluruh Jawa Tengah agar melaksanakan proses penegakan hukum pelanggaran PPKM melalui 2 cara, yakni acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) untuk pelanggaran peraturan daerah, dan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) untuk tindak pidana Undang-undang wabah penyakit menular atau KUHP.

Selain itu, Priyanto juga meminta agar Kajari dan Kacabjari se-Jawa Tengah berkoordinasi dengan Forkompimda dan semua stakeholder terkait untuk melaksanakan operasi yustisi yang dilanjutkan dengan sidang Tipiring ditempat, terhadap pelanggar Perda yang tertangkap tangan langsung, dan dibuatkan berita acara oleh petugas Pol PP, dihadapkan kepada Hakim dan Jaksa yang hadir pada sidang di tempat.

Sementara itu sejumlah Kejari di wilayah Jawa Tengah yang sudah melaksanakan operasi yustisi Tipiring antara lain Kejari Brebes, Purbalingga, Pemalang, Cilacap, dan Batang.

“Di Kejari Brebes, ada 11 orang melanggar protokol kesehatan tidak menggunakan masker, dan dinyatakan melanggar Perda Kabupaten Brebes Nomor 2 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit. Mereka melanggar pasal 38 ayat 2 huruf b jo pasal 40 ayat 2 dan dikenakan denda adminstratif,” jelas Priyanto kepada awak media, Kamis (15/7/2021).

Untuk pelaksanaan operasi yustisi di Kejari Purbalingga, para pelanggar dinyatakan telah melakukan pelanggaran Perda Kabupaten Purbalingga. Mereka adalah pengelola café kopi dengan putusan denda sebesar Rp. 250.000 subs 1 hari kurungan dan biaya perkara Rp. 1000,.

Pelanggar lain adalah pengelola toko lIngga buah, dengan denda sebesar Rp.300.000 subs 1 hari kurungan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- dan sejumlah pengelola angkringan/PKL dikenai denda masing-masing Rp. 50.000 subs 1 hari kurungan dan biaya perkara Rp.1.000.

“Kejari Pemalang juga melakukan penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan yang tidak menggunakan masker. Ada 37 orang yang kedapatan melanggar Perda Kabupaten Pemalang Nomor 13 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit. Mereka masing-masing dikenakan denda sebesar Rp. 50.000, dan 2 orang berupa teguran,” ungkapnya.

Sementara di Kejari Cilacap, telah dilaksanakan persidangan Tipiring pelanggaran Perda, dimana pelaku merupakan pelanggar Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit di Kabupaten Cilacap, yakni Pasal 6 huruf d dan Pasal 23 huruf h jo Pasal 30 ayat 1 dan melanggar Instruksi Bupati Cilacap No 17 Tahun 202.

Dari hasil persidangan Tipiring, jumlah pelanggar yang terjaring operasi masker sebanyak 35 orang. “Mereka terbukti bersalah dan dikenakan denda antara Rp.100.000,- hingga Rp.300.000,- dengan total denda Rp.4.415.000,- dan biaya perkara total Rp. 35.000.

Sementara di Kejari Batang, kegiatan operasi yustisi mrnyasar salon, wedding dan make up art Putri Kedhaton di Jalan Dr. Wahidin yang masih buka dan dilakukan sanksi edukasi, dengan menempel tulisan ‘TUTUP hingga 20 Juli 2021’.

Sanksi edukasi juga dilakukan di kolam renang Karangnganyar Jalan Perintis Kemerdekaan Batang, salon dan spa MS Glow dan Nona Beauty yang juga masih ditemukan konsumen yang berkerumun. Atas kejadian itu mereka mendapat sanksi edukasi dan sidang di tempat dengan membayar denda masing-masing sebesar Rp.500.000,- dan menempel tulisan TUTUP sampai tanggal 20 Juli 2021.

Sedangkan untuk 3 orang konsumen juga dikenakan denda karena tidak memakai masker dan harus membayar Rp.10.000 per orang.

Ditambahkan bahwa dalam kegiatan operasi yustisi di Kejari Brebes, juga ditemukan 20 orang pelanggar protokol kesehatan yang tidak menggunakan masker, dan langsung dilakukan penindakan sidang di tempat.

Kepada para pelanggar dikenai sanksi berupa denda administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 40 ayat (2), Perda Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penaggulangan penyakit.

Ning

The post Dukung PPKM Darurat, Kejati Jateng Gelar Operasi Yustisi Sidang Tipiring appeared first on SuaraBaru.id.