SEMARANG (SUABARU.ID) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) melantik dan mengambil sumpah 1.049 pejabat eselon II, III, dan IV di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Kamis 15 Januari 2025.

Artinya, lelantikan tersebut menandai diberlakukannya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang menjadi dasar perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jateng. Sejumlah OPD baru terbentuk, melalui penggabungan atau pemisahan dinas yang lama.

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, mengatakan, pejabat yang baru dilantik agar memberikan kontribusi dengan integritas secara profesional. Terutama, dalam hal melayani masyarakat di 35 kabupaten/kota.

“Baik yang sifatnya administrasi maupun operasional pejabat dinas, yang tidak kalah pentingnya siapapun nanti yang mendapatkan jabatan, harus bisa melakukan kolaborasi dengan dinasnya yang lain,” katanya.

Daftar OPD Baru

Lebih lanjut terkait OPD baru, Luthfi mengatakan, hal itu sebagai akselerasi untuk penyesuaian kementerian di pemerintah pusat.

Dicontohkan dia, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) digabung dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan).

“Yang dipisah itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Lalu Disporapar [Pemuda, Olahraga dan Pariwisata]  dipisah menjadi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ekonomi Kreatif,” katanya.

Dinas Pertanian dan Pertenakan (Distanak) Jateng kini dipimpin Defransisco Dasilva Tavares. OPD ini merupakan hasil penggabungan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan).

Lalu Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya (PU BMCK) digabung dengan Dinas Pusat Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru). Kini menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dipimpin Henggar Budi Anggoro.

Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng telah dipisah. Kini, menjadi Dinas Pendidikan (Disdik) dipimpin oleh Sadimin, lalu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif dipimpin AR. Hanung Triyono.

Kemudian Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jateng juga dipisah. Saat ini, Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin Muhamad Masrofi.

Menurut Luthfi, pemecahan dan penggabungan dinas diperlukan untuk menyesuaikan visi dan misi. Khusususnya dalam akselerasi program di tingkat daerah maupun nasional.

Luthfi pun mengingatkan pejabat agar mensyukuri amanah yang diterima dan fokus pada pelayanan publik. Terutama, mengenai integritas sebagai aparatul sipil negara (ASN).

“Junjung tinggi integritas. Integritas bukan untuk siapa pun, tapi untuk tugas kita. Pelayanan masyarakat adalah prioritas. Gunakan kerja sama tim agar pembangunan Jateng berjalan lancar,” katanya. (*)

The post Ini Dia Daftar OPD Baru Di Pemprov Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Pertemuan ini merupakan tahapan kedua dari rangkaian pembinaan statistik sektoral tingkat Kota Pekalongan Tahun 2025, setelah sebelumnya digelar pada 27 Agustus 2025 di Hotel Dafam bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Pekalongan sebagai wali data.

Kepala BPS Kota Pekalongan, Hayu Wuranti, menyampaikan bahwa, dalam setiap tahapan pembinaan, pihaknya selalu menyampaikan domain evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS). Total ada lima domain yang harus dipahami oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap pertemuan, dua domain dibahas secara rinci, sehingga seluruh tahapan akan berlangsung dalam tiga kali pertemuan.

“Pada pertemuan terakhir nanti, kami akan menyampaikan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral secara menyeluruh. Dengan begitu, setiap OPD mampu melakukan evaluasi mandiri terhadap penyelenggaraan statistik sektoral di instansinya. Evaluasi mandiri ini, kami targetkan selesai pada akhir September 2025, sebab setelah itu BPS akan melakukan penilaian di masing-masing OPD untuk mengetahui tingkat kematangan pengelolaan statistik sektoral,” terang Hayu.

Lebih lanjut, Hayu menjelaskan bahwa, upaya ini sejalan dengan target peningkatan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Pekalongan. Tahun 2024 lalu, IPS Kota Pekalongan berhasil mencapai skor 2,62 dengan kategori baik. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 1,8 dengan kategori cukup. Batas minimum kategori baik adalah 2,6, sehingga capaian tahun lalu dinilai sudah melampaui target walaupun melebihi sedikit dan perlu ditingkatkan kembali.

“Harapan kami, tahun ini nilainya bisa lebih baik lagi. Tahun ini kita masih melakukan evaluasi terhadap OPD-OPD yang nantinya juga akan menjadi lokus evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di tahun 2026. Dari hasil IPS tahun 2024, nilai terendah kita ada di domain kualitas data. Maka dari itu, OPD masih perlu meningkatkan kualitas data sektoralnya,” tambah Hayu.

Senada dengan hal itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Pekalongan, Arif Karyadi, menyampaikan apresiasi atas inisiatif BPS Kota Pekalongan. Menurutnya, Bistik Kaldu merupakan inovasi penting yang mampu menciptakan data sektoral yang konsisten, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“BPS melakukan pembinaan kepada OPD dalam rangka menciptakan data yang berkualitas. Harapan kami, dengan adanya Bistik Kaldu, OPD-OPD dapat menghasilkan data yang akurat dan terpercaya. Dengan begitu, tidak akan ada kekeliruan dalam menentukan kebijakan pembangunan Kota Pekalongan,” ujar Arif.

Arif menegaskan, sebagai wali data, Dinkominfo siap bersinergi penuh dengan BPS dalam mendukung penguatan penyelenggaraan statistik sektoral. Keberadaan data yang valid, menurutnya, akan memperkuat posisi Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyusun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). (nm)

The post BPS dan Pemkot Dorong OPD Tingkatkan Kualitas Data appeared first on SuaraBaru.id.

Banjir mulai merendam rumah warga sekitar pukul 18.00 WIB, dan menyebabkan 1.068 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak.

Lurah Purwodadi, Agus Purwanto mengatakan, pihaknya langsung melakukan tanggap bencana, setelah menerima laporan dari para ketua RW. ”Begitu menerima laporan, kami langsung turun ke lapangan, mendata warga per RT yang terdampak, dan segera berkoordinasi dengan OPD terkait,” kata Agus saat dikonfirmasi.

BACA JUGA: PGRI Menggelar Konfercab, Memilih Pengurus Baru

Dia juga menyebutkan, langkah-langkah awal yang telah dilakukan meliputi, pendataan jumlah korban, laporan kepada camat, hingga persiapan dapur umum, untuk mendukung kebutuhan warga yang terdampak banjir.

Beberapa wilayah yang terdampak banjir meliputi, RW 16 Jetis (373 KK), RW 01 Jajar (311 KK), RW 22 Banaran (124 KK). Kemudian, RW 17, 21, 05, 07, 06, 11, dan 14, juga melaporkan rumah-rumah warga yang tergenang.

Agus menambahkan, di lingkungan RW 02 Kemasan, tercatat 80 rumah warga terendam, namun semua dalam kondisi aman. Menurutnya, kondisi drainase yang kurang optimal, memperparah situasi saat debit air sungai meningkat tajam.

BACA JUGA: Teradu NF Minta Jadwal Ulang Undangan Klarifiaksi BK DPRD Kota Tegal

Hal ini membuat air tidak bisa segera mengalir keluar, sehingga meluber ke permukiman warga. Agus mengimbau seluruh warga untuk tetap waspada, terutama dengan kondisi cuaca yang belum stabil, dan terus memantau ketinggian air di Sungai Lusi.

”Kami terus berkoordinasi lintas sektor, agar bantuan dan penanganan bisa dilakukan secara maksimal. Harapan kami, semoga banjir juga cepat surutnya,” pungkas Agus.

Tya Wiedya

The post Banjir di Kota Purwodadi, 1.068 KK Terdampak Luapan Sungai Lusi appeared first on SuaraBaru.id.

Pernyataan tersebut disampaikan Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki saat Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakorpok) di Aula Bupati Batang, Kabupaten Batang, Rabu (9/10/2024).

Lani Dwi Rejeki mengungkapkan, bahwa Pemerintah Kabupaten Batang telah mencapai lebih dari 90 persen atau dalam sektor pendapatan maupun penyerapan anggaran, sementara belanja mencapai 74,50 persen atau Rp1.459.187.486.207,72 sedangan untuk realisasi pendapatan sudah mencapai 76,91 persen atau Rp1.464.772.499.190,13

“Artinya, secara administrasi semuanya sudah sesuai dengan harapan dan target kita. Meski pencapaian ini menggembirakan, saya tekankan pentingnya untuk terus memacu kinerja OPD dalam waktu kurang dari tiga bulan ke depan,” jelasnya.

Lani berharap, dengan anggaran perubahan, semua target dapat tercapai. Pemerintah pusat menargetkan belanja hingga 93 persen sampai akhir tahun. Dia optimis, tetapi semangat untuk mengejar kekurangan ini harus tetap dijaga.

Dalam konteks Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikelola KPK, Lani menyadari pencapaian yang masih rendah. MCP KPK belum final, tapi kita masih bisa kejar. Mungkin kesibukan teman-teman di OPD mempengaruhi pencapaian ini, tetapi kita berharap bulan November nanti ada peningkatan signifikan.

Ia menargetkan Kabupaten Batang dapat masuk dalam lima besar di Jawa Tengah dengan pencapaian di atas 90 persen. Oleh karena itu, dia mengingatkan kepada OPD terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama Dinas Ketenagakerjaan, yang terpengaruh oleh pendapatan Tenaga Kerja Asing (TKA).

“Perpanjangan izin bagi TKA memang membutuhkan waktu, dan pendapatan tersebut baru akan masuk di bulan Desember,” ungkapnya.

Dengan semangat kolaborasi dan kerja keras, Lani Dwi Rejeki optimis bahwa Pemerintah Kabupaten Batang dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Nur Muktiadi

The post Pj Bupati Batang Dorong Kinerja OPD dalam Mencapai Target Pendapatan appeared first on SuaraBaru.id.

Tiga OPD tersebut Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tegal, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda)  Kota Tegal dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tegal. Penilaian tersebut berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024, Setda Kota Tegal mendapatkan nilai tertinggi 69,95 predikat B, Bakeuda Kota Tegal dengan nilai 69,65 dengan predikat B dan Disdikbud Kota Tegal dengan nilai 69,35 predikat B.

Penghargaan diberikan langsung oleh Penjabat (Pj.) Wali Kota Tegal, Dadang Somantri, pada Apel Pagi di Halaman Pendopo Ki Gede Sebayu, Senin (29/7/2024).

Penghargaan diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, Kepala Bakeuda Kota Tegal, Siswoyo dan Kepala Disdikbud Kota Tegal, M Ismail Fahmi.

Pj Wali Kota menyampaikan bahwa penghargaan yang diserahkan merupakan piagam penghargaan terhadap penyelenggaraan akuntabilitas terkait dengan institusi pemerintahan kepada tiga OPD, Setda, Bakeuda dan Disdikbud.

Dadang Somantri berpesan bahwa semua OPD harus terus berusaha meningkatkan kinerja, menurutnya angka itu bukan hanya sekedar angka, tetapi Ia menginginkan semua bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, nilai dan tanggung jawab, tingkatkan disiplin dan integritas nilai-nilai kejujuran.

Ia berharap kedapan seluruh OPD bisa terus meningkatkan nilai AKIP, dengan mengevaluasi kewajiban yang sudah dilaksanakan dan mengetahui kekurangan dalam rangka pemenuhan standar AKIP, nilai tersebut, menurut Dadang mencerminkan dari kinerja ASN.

“Saya berharap, kedepan adanya peningkatan akuntabilitas di seluruh kantor dan OPD yang ada di Kota Tegal, cek kewajiban apa yang sudah dilakukan apa yang belum dilaksanakan dan apa kekurangan yang perlu diperbaiki dalam rangka pemenuhan standar AKIP, yang mudah-mudahan bisa lebih baik,” ujar Pj Wali Kota Tegal.

Kepala Bagian Organisasi (Bagor) Setda Kota Tegal, P Herdiyanto Puja Handoyo melalui Analis Kebijakan Ahli Muda Bagor Setda Kota Tegal, Agrin Pram Setiyaji menyampaikan evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal yang dibentuk Inspektorat Daerah Kota Tegal kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal yang telah menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada Wali Kota Tegal.

Evaluasi AKIP bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah daerah maupun perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Sebagai penyemangat bagi perangkat daerah untuk mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP, Pemerintah Kota Tegal memberikan penghargaan kepada tiga perangkat daerah dengan Nilai AKIP tertinggi.

Selain penyerahan piagam penghargaan kepada tiga OPD terbaik nilai AKIP, dalam Apel Pagi tersebut Pj Wali Kota Tegal juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Purna Tugas kepada tujuh PNS yang akan memasuki masa purna tugas per 1 Agustus 2024, dan penyerahan santunan jaminan kematian salah satu personel Banpol, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tegal atas nama Rifqi Fahrul Taftazani dari BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal beberapa waktu yang lalu.

Sutrisno

The post Tiga OPD Kota Tegal Terima Penghargaan SAKIP Perangkat Daerah appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam amanatnya bupati berharap, melalui Forkab bisa menyatukan semangat kompetisi yang sehat, dan melahirkan talenta atlet berprestasi asli putra daerah.

”Saya berharap, kegiatan ini akan melahirkan talenta atlet-atlet berprestasi, yang akan mewakili dan mengharumkan nama Kabupaten Demak di berbagai event, baik tingkat lokal maupun Nasional, dengan torehan prestasi olahraga yang gemilang,” kata Eisti.

BACA JUGA: Mahasiswa PMM Takjub Keindahan Alam Gedongsongo 

Sementara itu, Ketua Penyelenggara Forkab Demak 2024, Suto Wardoyo, dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini digelar selama tiga hari, Kamis-Sabtu (27-29/6/2024).

”Forkab Demak mempertandingkan olahraga masyarakat, seperti tarik tambang, terompah panjang, egrang, bola sundul, tonis beregu, mobile legend, PUBG, ASKI dan ASIAFI beregu. Dengan memperebutkan 13 medali emas, 13 perak, dan 13 perunggu. Untuk peserta datang dari masyarakat umum, perangkat daerah, BUMD, dan OPD lintas sektoral,” terang Seto.

Rudy Ryan

The post Forkab Demak Resmi Dibuka Bupati appeared first on SuaraBaru.id.

Dadang menyatakan hal tersebut sesaat setelah melakukan silaturahmi dan tinjauan ke empat Kantor Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, Rabu (29/5/2024) siang.

Pj Walikota Tegal melakukan tinjauan langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), termasuk Mall Pelayanan Publik (MPP) Alaya Sewagati, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tegal, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal dan Dinas Kesehatan Kota Tegal.

Dari hasil tinjauan, pihaknya berharap OPD untuk memulai mendigitalisasi dokumen. Ia mengaku tidak dapat menyalahkan sepenuhnya kepada masing-masing OPD, karena memang tidak semua dokumen sudah tersistem dengan digital. Namun demikian Ia berharap minimal untuk jenis-jenis pendokumentasian yang sudah bisa dan memungkinkan untuk dilakukan secara digitalisasi, dapat dilaksanakan dengan digitalisasi.

“Masih banyak dokumen yang bersifat fisik, iya ini tidak bisa menyalahkan, karena belum semua sudah sistem digital. Tetapi untuk jenis-jenis yang sudah bisa digitalisasi kita harus beralih untuk didigitalisasi,” ujar Pj Walikota Tegal.

Menurutnya dengan digitalisasi akan berdampak pada efisiensi keuangan, efektifitas penggunaan ruang di lingkungan kantor dan juga untuk jangka panjang nantinya akan terdigitalisasi. Oleh karena itu, pihaknya meminta OPD untuk memulai beralih ke digitalisasi. Karena digitalisasi betul-betul menjadi sesuatu yang harus diikuti.

Di kantor DPMPTSP, Dadang meninjau apakah pelayanan yang diberikan sudah cukup optimal. Kepala DPMPTS Kota Tegal, Sartono Eko Saputro, mengatakan bahwa masyarakat sudah  banyak yang berkonsultasi ke MPP.

“Hampir semua layanan ada. Tetapi masih terus harus ditingkatkan karena wajah kota dalam peran publik ada di MPP,” terang Sartono.

Terkait tinjauan di Kantor DLH, Dadang Somantri menyampaikan bahwa peran DLH sangat penting. Sebab, DLH adalah bagian kunci setiap pembangunan. Ia menganalogikan jika seluruh  kegiatan berhasil tetapi lingkungan hidupnya rusak, ini tidak akan bisa disebut sebagai sebuah keberhasilan.

“Jika persoalan lingkungan dan sampah tidak tertangani dengan baik, tidak hanya wajah kota yang tidak baik tetapi kesehatan lingkungan akan terganggu. Maka saya titip kepada masyarakat, ayo kita bersama-sama menjaga kota kita dengan membuang sampah sesuai dengan semestinya, dan mengendalikan penggunaan sampah plastik,” ajak Dadang Somantri.

Melihat kondisi beberapa perkantoran OPD yang memiliki lahan terbatas, Dadang Somantri menyampaikan bahwa ini menjadi perhatian bersama, khususnya untuk jangka panjang. Halaman kantor yang sempit, lapangan masih kecil, sementara kegiatannya yang harus dihandle cukup banyak, sehingga jarak dari satu meja ke meja masih sempit dan hampir tidak ada jarak.

Dalam segala keterbatasan tersebut, Dadang tetap menekankan, agar selalu mengoptimalkan pelayanan dan terus meningkatkan kualitas, supaya masyarakat dapat merasakan Pemkot Tegal benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat.

Sutrisno

The post Tinjau Empat OPD, Pj Walkot Tegal Imbau Mulai Digitalisasi Dokumen appeared first on SuaraBaru.id.

“Mudah-mudahan keterbukaan informasi publik ini selalu meningkat dari tahun ke tahun,” kata Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dalam acara Komisi Informasi Publik (KIP) Award di  Hotel Patrajasa, Kota Semarang pada Kamis, 21 Desember 2023 malam.

Nana Sudjana lantas mengapresiasi badan publik di lingkungan Pemprov Jateng yang berhasil meraih KIP Award dengan predikat informatif.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu poin penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, Nana mendorong  seluruh badan publik yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk terbuka.

“Jadi semuanya akan kita lakukan, seluruh OPD, BUMD khususnya yang ada di bawah pemerintahan Provinsi Jawa Tengah,  agar semaunya lebih terbuka, bersikap kooperatif dalam menjawab, dan mengikuti semua tahapan penilaian keterbukaan publik,” kata Nana.

Nana menyatakan, untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, tidak hanya membutuhkan perubahan karakter, mentalitas, dan pola pikir di kalangan birokrasi pemerintah dan badan publik. Tetapi, dibutuhkan pula reformasi sistem dan pola kerja, terutama dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) .

Untuk memastikan prasyarat itu, Pemprov Jateng selalu melakukan monitoring dan evaluasi agar selalu ada keterbukaan informasi publik.

Dikatakan dia, setidaknya  ada enam indikator yang harus menjadi perhatian badan publik, meliputi sarana prasarana, kemudian jenis informasi, kualitas informasi, digitalisasi, komitmen organisasi dan pengadaan barang dan jasa.

Diaz Aza

The post 26 OPD dan 7 RSUD Pemprov Jateng Dapat Predikat Informatif di KIP Award appeared first on SuaraBaru.id.

Acara yang dilaksanakan di Grand Master Hotel Purwodadi mengambil tema netralitas ASN dengan tema urgensi netralitas ASN dalam Pemilu 2024.

Peserta yang diundang dalam kegiatan ini yaitu kepala OPD, camat, korwilcam SD, SMP, SMA se-Grobogan dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV.

Acara dibuka oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraaan Kabupaten Grobogan, Mokamat mewakili Bupati Kabupaten Grobogan.

Dalam sambutannya ia menyampaikan mengenai persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara selalu menjadi sorotan publik.

Dalam setiap perhelatan pesta demokrasi, baik pemilu, pilpres maupun pilkada, persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara selalu menjadi sorotan publik.

The post Rakor Bawaslu dengan OPD Grobogan, ASN Harus Netral dalam Pemilu appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam uji publik tersebut, masing-masing Kepala Perangkat Daerah memaparkan komitmen, inovasi, langkah, upaya dan tata kelola informasi publik di instansinya dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.

Kepala Dinas Kominfo Pemkab Tegal Nurhayati didampingi Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kusnianto, mengatakan, uji publik ini merupakan tahap terakhir dari rangkaian acara KIP Award . Sebelumnya telah dilakukan tahap Monev website PPID, tahap pengisian Self Assignment Quisioner (SAQ), dan tahap visitasi untuk verifikasi dan validasi.

KIP Award merupakan upaya pemerintah Kabupaten Tegal untuk mewujudkan badan publik pemerintah yang informatif. Artinya, badan publik yang menyediakan, melayani dan memberikan informasi publik dengan mudah, murah, cepat dan akuntabel berdasarkan standar pelayanan informasi publik khususnya mendasari Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.

Untuk mewujudkan Kabupaten Tegal yang Informatif , tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo saja tapi perlu didukung oleh seluruh OPD yang ada di Kabupaten Tegal.

Ditambahkan, kegiatan KIP Award mendasari Undang-undang Nomor 14 dan peraturan perundang-undangan turunnya baik itu Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Komisi informasi. Peserta Uji Publik terdiri 10 perangkat daerah kabupaten dan 4 kecamatan. Yaitu Dinas Sosial, Bappeda & Litbang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Satpol PP.

Selain itu juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, RSUD dr. Soeselo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinas P3AP2KB, serta empat kecamatan yaitu Kecamatan Bojong, Lebaksiu, Jatinegara dan Kedungbanteng.

Hasil uji publik akan menentukan kategori masing-masing badan publik berdasarkan nilai yang dicapai dari 4 tahapan KIP Award. “Ada 5 kategori badan publik yaitu: Badan Publik Informatif , Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang informatif dan yang paling bawah kategori tidak informatif,” pungkas Kusnianto.

Sutrisno

The post 14 OPD di Kabupaten Tegal Ikuti Uji Publik appeared first on SuaraBaru.id.