DEMAK (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat dan semua elemen ikhtiar maksimal menekan politik uang.

Asisten l Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, Taufik Rifai, mengatakan agenda demokrasi terdekat ada pemilihan Bupati Demak dan Gubernur Jawa Tengah, 27 November mendatang.

Dia mencontohkan, Demak baru melangsungkan pemilihan kepala desa (pilkades) tahun ini dan tahun lalu.

“Pengamatan kami, semuanya tidak ada yang steril (dari politik uang). Akan tetapi, kita tidak boleh pesimis. Lakukan sesuatu untuk supaya steril pilkada (pemilihan kepala daerah). Baik pilkades, pilbup, pilgub,” kata dia saat Expo Sarasehan Ngawasi dalam rangka Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada 2024, di Panggung Kesenian Timbiring Jogo Indah, Demak, Sabtu 5 Oktober 2024 malam.

Taufik Rifai mencontohkan, politik uang di USA terakhir terjadi pada tahun 1.800 an. Itupun, kata dia, hanya di dua negara bagian.

“Tentu tidak apple to apple membandingkan dengan Indonesia. USA sudah berdaulat 300 tahun. Di sana kalau memberi sesuatu malah dipoyoki,” kata dia.

Sementara di Demak khususnya, dia bercerita, pilkades saja ada calon yang habis Rp4 miliar. Bahkan, ada terjadi memberi uang di depan tempat pemungutan suara (TPS)

Dia ingin masyarakat sadar, bila suara mereka sebetulnya dibeli sangat murah. Misalnya, dapat amplop politik uang Rp50 ribu.

“Ya berarti suara kita dibeli Rp30 per hari selama lima tahun ke delan. Kok murah sekali harga kita hari ini, dan dampaknya kebijakan lima tahun ke depan,” katanya.

Dia meminta Bawaslu harus sadar betul dengan kebiasaan politik uang. Walaupun berat, kata Taufik Rifai, harus ikhtiar maksimal menghadapi gelombang politik uang seperti itu.

Bawaslu, stakeholder lain, dan masyarakat harus saling mengingatkan untuk menyukseskan tugas dan fungsi pokok masing-masing.

“Kita harus bermimpi semoga politik uang hari ini akan menadi cerita yang lucu di masa depan. Kesadaran kita semoga sudah tinggi. Semoga kualitas pemimpin kita juga akan lebih bagus,” ujarnya.

Libatkan Seniman dan Hikayat Rakyat

Lebih jauh dalam kegiatan Expo Sarasehan Ngawasi Dalam Rangka Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada 2024 tersebut dikemas dengan mengusung tema ‘Folklore Pintu Bledeg Masjud Agung Demak’.

Edukasi pemilih cerdas yang dihadiri Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) serta elemen lain, melibatkan penampilan pesan-pesan dari para seniman.

Di antarnya penampilan dari Tari kontemporer, Musik Tradisional, Teater Rakyat, dan Tari Suko-Pari Suko.

Ketua Bawaslu Kab Demak, Ulin Nuha, melalui gelaran itu ingum menyampaikan pesan pada masyarakat khususnya Demak,  bahwa akan ada gawe.

“27 November 2024, akan kembali memilih calon kepala daerah. Siapapun yang terpilih ujungnya memsejahterakan warga Demak, dan Jateng.

Komisioner Bawaslu Jateng, Nur Kholiq, mengatakan, pentas seni yang keren itu puncaknya yakni pesan pengawasan pemilu anti politik uang,

“Sebagai Ikhtiar mendorong partisipasi masyarakat pada pemilu. Acara selain jadi hiburan untuk mengenal kearifan lokal, sekaligus terima sosialisasi partisipatif   Pilkada di Jateng yang berintegritas dan bermartabat,” kata dia.

Adapun kegiatan sarasehan tersebut, hanya dilaksanakan di 15 kab/kota dari 35 wilayah total di Jawa Tengah. Demak menjadi salah satunya.

“Waktu itu disayembarakan, yang menentukan variabelnya, kreatifitas kegiatan yang diajukan. Tema Pintu Bledeg, ini hikayat rakyat Demak. Kami (Bawaslu Jateng) penasaran.

Dia bilang, Bawaslu Jateng dan Demak punya keinginan juga melestarikan kesenian lokal.

“Melalui seni itu, berharap pesan-pesan pengawasan pemilu bisa disampaikan ke khalayak,” kata dia.

Diaz Abidin

The post Saat Bawaslu Demak Diminta Ikhtiar Maksimal Tekan Politik Uang, Pemkab: Suara Kok Dibeli Rp30 per Hari appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Bawaslu Purworejo, Nur Kholiq di Purworejo, Minggu (6/12/2020) mengatakan, pada masa tenang peserta pemilihan bupati dan wakil bupati, dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apa pun.

Kholiq menyampaikan, sebelum memasuki masa tenang, tim kampanye pasangan calon sudah diberi peringatan, agar segera menurunkan APK secara mandiri. Namun hingga masa tenang tiba, banyak APK belum diturunkan tim kampanye masing-masing paslon.

BACA JUGA : KPU Kabupaten Pekalongan Bakar 2.343 Surat Suara Rusak

Penurunan APK juga dilakukan Panwaslu Kecamatan, PPK, PPS, Panwaslu Desa, KPPS dan Pengawas TPS. Selain itu juga, semua personel penyelenggara pemilu diterjunkan untuk menertibkan semua APK di wilayah masing-masing.

”Penyelenggara pemilihan tingkat kecamatan dan desa juga melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan terkait, seperti trantib kecamatan dan Polsek,” katanya.

Anggota KPU Purworejo, Akmaliyah menyatakan, tim gabungan dibagi menjadi tiga, masing-masing melibatkan personel KPU, Bawaslu, Satpol PP, Polres Purworejo, dan Dinas Perhubungan.

Tim pertama menertibkan wilayah Kecamatan Purworejo, Bayan, Kutoarjo dan Butuh. Tim kedua menertibkan wilayah Kota Purworejo, Kecamatan Banyuurip, Bagelen dan Purwodadi. Sedangkan tim ketiga menertibkan wilayah Kecamatan Loano dan Bener.

Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh tim pasangan calon, untuk tidak melakukan kegiatan kampanye di masa tenang ini.

Ant-Riyan

The post Tim Gabungan di Kabupaten Purworejo Turunkan APK Pilkada 2020 appeared first on SuaraBaru.id.