Kegiatan Gebyar Diskon Pupuk ini digelar di Gudang Pupuk Penyangga (GPP) PT Pupuk Indonesia yang berada di Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, pada Senin 15 Januari 2024.

Dalam kegiatan ini, para petani terlihat antusias karena mereka bisa mendapatkan pupuk dengan harga yang lebih murah yakni Rp270 ribu per 25 kilogram.

BACA JUGA : Relawan Ganjar Pranowo Bagikan Sembako di Kradenan

Mereka yang membeli pupuk dengan harga murah ini bisa mendapatkannya lewat pendaftaran menggunakan KTP. Setiap pembelian maksimal 50 kilogram, yang terdiri dari 25 kilogram pupuk NPK dan 25 kilogram pupuk urea.

Kegiatan Gebyar Diskon Pupuk ini dihadiri juga oleh Ketua KTNA Grobogan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, dan juga Direktur Produksi PT (Persero) Pupuk Indonesia.

Direktur Produksi PT (Persero) Pupuk Indonesia, Bob Indarto mengatakan, bahwa Pemerintah Indonesia tidak hanya menyediakan pupuk bersubsidi kepada para petani, namun pemerintah menjamin ketersediaan pupuk nonsubsidi.

“Pemerintah melalui PT Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk di seluruh Indonesia, baik itu pupuk bersubsidi maupun pupuk nonsubsidi. Pemerintah membantu para petani memperoleh pupuk dengan mudah guna mendukung program percepatan musim tanam pada awal tahun 2024 ini,” jelas Bob Indarto, usai kegiatan penyerahan pupuk secara simbolis kepada petani.

Gebyar Diskon Pupuk sendiri adalah upaya PT Pupuk Indonesia dalam rangka mendukung pemerintah untuk memastikan ketersediaan pupuk kepada petani.

“Selama musim tanam ini, pemerintah telah melaukan upaya dukungan bagi petani agar bisa mendapatkan hasil yang optimal di musim panen nanti,” jelas Bob Indarto.

Hingga Februari

Gebyar Diskon Pupuk ini diselenggaakan bekerja sama dengan Pemerintah di berbagai kota selama bulan Januari-Februari 2024.

Rangkaian acara ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk petani, serta memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh pupuk di musim tanam ini.

Di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo ini memiliki keberpihakan tinggi kepada petani dengan menyelenggarakan program subsidi pupuk, dimana setiap tahun dialokasikan sekitar Rp25 Triliun.

Pada 2024, Pemerintah berencana menambah alokasi subsidi pupuk sebesar Rp14 Triliun agar semakin banyak petani yang mendapat pupuk subsidi. Terlebih saat ii petani dapat menebus pupuk subsidi hanya dengan menggunakan KTP.

Hingga 31 Desember 2023, ketersediaan pupuk bersubsidi dan nonsubsidi tercatat sebesar 1.744.302 ton atau setara dengan 236 persen dari ketentuan minimum stok yang ditetapkan pemerintah.

Jumlah tersebut terbagi 1.215.280 ton pupuk bersubsidi dan 529.022 ton pupuk nonsubsidi. Dengan adanya Gebyar Diskon Pupuk ini, Bob Indarto mengatakan, petani bisa menikmati pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau serta membantu meingkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

“Semoga program ini dapat mendorong petani untuk menanam lebih awal, sehingga kesuksesan musim tanam awal tahun ini bisa kita tuai bersama saat panen di bulan April nanti,” ujar Bob Indarto.

BACA JUGA : Penjabat Bupati Kudus Buka Pencanangan Sub PIN Polio

Senang

Setyowati, salah satu petani asal Toroh mengatakan senang dengan adanya program Gebyar Diskon Pupuk. Meski hanya dapat 25 kilogram urea dan 25 kilogram NPK, namun dirinya mengatakan senang bisa menggunakan pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau.

“Biasa kalau beli 50 kilogram di luar lebih mahal, kalau beli di Gebyar Diskon Pupuk ini ada potongannya. Untuk 25 kilogram harganya Rp270 ribu, baik untuk yang urea dan NPK. Senang sekali, ini bisa buat tanam brambang (bawang merah),” ujar Setyowati.***

The post Gebyar Diskon Pupuk Ramai Didatangi Petani Grobogan, Program Menarik untuk Dukung Masa Tanam I appeared first on SuaraBaru.id.

Pemantauan dan pengawasan akan dilakukan dengan menggandeng kepolisian untuk memastikan tidak adanya praktik tersebut.

“Salah satu langkah yang kami tempuh tentu mengintensifkan pengawasan agar tidak terjadi praktik pengoplosan,”kata Kabid Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen, Dinas Perdagangan Kudus, Imam Prayitno, Senin (11/7).

Praktik pengoplosan elpiji subsidi ke nonsubsidi sangat mungkin terjadi mengingat disparitas harga yang sangat tinggi. Apalagi, kegiatan pengoplosan sempat juga terjadi di Kudus beberapa tahun lalu hingga akhirnya berhasil ditindak Polda Jateng.

Menurut Imam, praktik pengoplosan rentan terjadi pada penjual elpiji tingkat eceran. Pasalnya, penjualan pedagang eceran biasanya tidak terpantau secara ketat.

“Kalau dari pangkalan, penjualan masih bisa dipantau karena adanya log book,”tandasnya.

Selain antisipasi adanya pengoplosan, kata Imam, pihaknya juga mulai melakukan monitoring terhadap kemungkinan terjadinya migrasi besar-besaran konsumen.

Selisih harga yang sangat tinggi, memungkinkan konsumen yang semula menggunakan elpiji nonsubsidi beralih ke subsidi.

Sementara, Sutini seorang pemilik pangkalan di Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu mengatakan sejauh ini dampak kenaikan harha elpiji nonsubsidi belum terlalu terlihat.

“Karena baru sehari diumumkan, jadi dampaknya belum terlalu kelihatan,”tandasnya.

Hanya saja, migrasi pelanggan sebenarnya sudah sempat terjadi saat kenaikan harga elpiji nonsubsidi pada akhir Februari lalu. Sejumlah pelanggan elpiji 12 kg dan 5 kg, banyak yang mulai membeli elpiji 3 kg.

Sementara, untuk harga, untuk elpiji 12 kg dijual di tingkat konsumen antara Rp 220-225 ribu tergantung jarak antar. Sedangkan untuk elpiji 3 kg, dijual di kisaran Rp 110 ribu per tabung.

Ali Bustomi

The post Dinas Perdagangan Kudus Waspadai Pengoplosan Elpiji Subsidi ke Nonsubsidi appeared first on SuaraBaru.id.