Di Kabupaten Grobogan, sejumlah masyarakat terlihat mengeluhkan harga BBM Nonsubsidi Pertamax yang mengalami kenaikan Rp 16.250 per liter per 10 Juni 2026.

Sebelumnya, harga BBM Pertamax berada di angka Rp 12.200 per liter. Kenaikan harga tersebut dikeluhkan masyarakat, terutama mereka yang menggunakan sepeda motor maupun mobil roda empat.

Rani, warga Kota Purwodadi, mengeluhkan kenaikan harga BBM Pertamax tersebut. Ia menyebut, sekali mengisi BBM dalam seminggu ia hanya mengeluarkan Rp 100 ribu saja.

BACA JUGA : Fakultas Ekonomi USM Gelar Workshop dan Lomba Video Kreatif

“Seminggu paling nggak isi BBM itu dua kali. Sekali isi itu Rp50 ribu, itu buat tiga hari, lumayan hemat buat saya yang cuma antar jemput anak. Sekarang Rp50 ribu itu cuma 3 literan saja, biasanya 4 liter,” jelas Rani, pengendara sepeda motor.

Tak hanya pengguna kendaraan dua saja, pemilik mobil mulai mengeluhkan dengan kenaikan harga BBM Pertamax tersebut. Andika, warga Geyer, mengaku mulai merasakan dampak kenaikan harga BBM Nonsubsidi tersebut.

Dengan kenaikan harga BBM Pertamax per 10 Juni 2026 tersebut, dirinya harus merogoh kocek lebih untuk mengisi 10 liter.

“Biasanya mengisi 10-15 liter. Sekarang uang Rp150 ribu isi BBM Pertamax ini cuma dapat sembilan liter, mau pindah BBM Subsidi tidak punya barcode-nya karena ini saya beli mobil second, bukan new,” jelas Andika.

Tanggapan Disperindag Grobogan

Meski banyaknya keluhan dari masyarakat, namun belum terlihat adanya antrian yang menyolok di beberapa Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Grobogan menjelaskan, kondisi di lapangan masih terpantau normal pasca kenaikan harga BBM Nonsubsidi tersebut.

Namun demikian, Kepala Disperindag Grobogan, Pradana Setyawan menegaskan, mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan perubahan pola konsumsi masyarakat pascakenaikan harga BBM Nonsubsidi tersebut.

“Sampai saat ini masih terlihat normal ya. Kalau distribusi BBM di wilayah Grobogan ini saya juga mendengar dari rekan-rekan paguyuban SPBU masih aman. Stoknya juga masih aman,” jelas Danis, sapaan akrabnya.

Danis menegaskan, masyarakat masih beraktivitas seperti biasa dan belum menunjukkan perubahan perilaku pembelian bahan bakar.

BACA JUGA : Pasokan Pangan Diperkuat, Harga Bahan Pokok di Jateng Tetap Terkendali

Kondisi tersebut juga terlihat dari belum adanya indikasi perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite di berbagai SPBU yang dipantau pemerintah daerah.

“Untuk kemungkinan beralihnya pengguna Pertamax ke Pertalite hari ini belum tampak di SPBU. Mungkin masih banyak yang belum mengetahui berita kenaikan harga,” katanya.

Meski demikian, pihaknya tidak ingin lengah terhadap potensi perubahan konsumsi BBM dalam beberapa hari mendatang.

Menurutnya, secara logika ekonomi, kenaikan harga BBM nonsubsidi dapat memengaruhi keputusan sebagian konsumen untuk mencari alternatif yang lebih murah.

Karena itu, pemerintah daerah mulai mengantisipasi kemungkinan meningkatnya konsumsi Pertalite yang merupakan BBM bersubsidi.

Danis menyebut penurunan permintaan Pertamax merupakan konsekuensi yang wajar ketika harga mengalami kenaikan cukup signifikan.

“Pertamax kalau naik harusnya memang permintaan turun. Yang kami waspadai justru Pertalite. Kemungkinan konsumen pindah ke Pertalite,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi potensi lonjakan tersebut, Disperindag Grobogan telah berkoordinasi dengan paguyuban pengelola SPBU.

Koordinasi itu dilakukan agar seluruh SPBU memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi sesuai aturan yang berlaku.

Pihaknya juga meminta pengelola SPBU mengoptimalkan penggunaan sistem barcode subsidi tepat sasaran guna mencegah penyalahgunaan.

“Kami mengimbau SPBU lebih ketat terhadap penyaluran BBM subsidi. Penggunaan barcode subsidi tepat sasaran harus diutamakan,” tegas Danis.

Selain kepada pengelola SPBU, Disperindag juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan.

BACA JUGA : Rumah Suminah Terbakar, Pemkab Jepara Cepat Salurkan Bantuan

Menurutnya, stok BBM di Kabupaten Grobogan saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga tidak ada alasan untuk melakukan aksi borong.

Sementara itu, terkait alokasi kuota BBM Kabupaten Grobogan tahun 2026, Danis mengungkapkan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat penetapan kuota BBM dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Untuk kuota BBM tahun 2026 sampai saat ini belum ada surat resmi dari Kementerian ESDM, sehingga kami belum bisa menyampaikan data kuotanya,” katanya.

TYA WIDYA

The post Harga Pertamax Resmi Naik per 10 Juni 2026, Disperindag Grobogan Perketat Pengawasan BBM Subsidi di Sejumlah SPBU appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan Gebyar Diskon Pupuk ini digelar di Gudang Pupuk Penyangga (GPP) PT Pupuk Indonesia yang berada di Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, pada Senin 15 Januari 2024.

Dalam kegiatan ini, para petani terlihat antusias karena mereka bisa mendapatkan pupuk dengan harga yang lebih murah yakni Rp270 ribu per 25 kilogram.

BACA JUGA : Relawan Ganjar Pranowo Bagikan Sembako di Kradenan

Mereka yang membeli pupuk dengan harga murah ini bisa mendapatkannya lewat pendaftaran menggunakan KTP. Setiap pembelian maksimal 50 kilogram, yang terdiri dari 25 kilogram pupuk NPK dan 25 kilogram pupuk urea.

Kegiatan Gebyar Diskon Pupuk ini dihadiri juga oleh Ketua KTNA Grobogan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, dan juga Direktur Produksi PT (Persero) Pupuk Indonesia.

Direktur Produksi PT (Persero) Pupuk Indonesia, Bob Indarto mengatakan, bahwa Pemerintah Indonesia tidak hanya menyediakan pupuk bersubsidi kepada para petani, namun pemerintah menjamin ketersediaan pupuk nonsubsidi.

“Pemerintah melalui PT Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk di seluruh Indonesia, baik itu pupuk bersubsidi maupun pupuk nonsubsidi. Pemerintah membantu para petani memperoleh pupuk dengan mudah guna mendukung program percepatan musim tanam pada awal tahun 2024 ini,” jelas Bob Indarto, usai kegiatan penyerahan pupuk secara simbolis kepada petani.

Gebyar Diskon Pupuk sendiri adalah upaya PT Pupuk Indonesia dalam rangka mendukung pemerintah untuk memastikan ketersediaan pupuk kepada petani.

“Selama musim tanam ini, pemerintah telah melaukan upaya dukungan bagi petani agar bisa mendapatkan hasil yang optimal di musim panen nanti,” jelas Bob Indarto.

Hingga Februari

Gebyar Diskon Pupuk ini diselenggaakan bekerja sama dengan Pemerintah di berbagai kota selama bulan Januari-Februari 2024.

Rangkaian acara ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk petani, serta memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh pupuk di musim tanam ini.

Di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo ini memiliki keberpihakan tinggi kepada petani dengan menyelenggarakan program subsidi pupuk, dimana setiap tahun dialokasikan sekitar Rp25 Triliun.

Pada 2024, Pemerintah berencana menambah alokasi subsidi pupuk sebesar Rp14 Triliun agar semakin banyak petani yang mendapat pupuk subsidi. Terlebih saat ii petani dapat menebus pupuk subsidi hanya dengan menggunakan KTP.

Hingga 31 Desember 2023, ketersediaan pupuk bersubsidi dan nonsubsidi tercatat sebesar 1.744.302 ton atau setara dengan 236 persen dari ketentuan minimum stok yang ditetapkan pemerintah.

Jumlah tersebut terbagi 1.215.280 ton pupuk bersubsidi dan 529.022 ton pupuk nonsubsidi. Dengan adanya Gebyar Diskon Pupuk ini, Bob Indarto mengatakan, petani bisa menikmati pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau serta membantu meingkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

“Semoga program ini dapat mendorong petani untuk menanam lebih awal, sehingga kesuksesan musim tanam awal tahun ini bisa kita tuai bersama saat panen di bulan April nanti,” ujar Bob Indarto.

BACA JUGA : Penjabat Bupati Kudus Buka Pencanangan Sub PIN Polio

Senang

Setyowati, salah satu petani asal Toroh mengatakan senang dengan adanya program Gebyar Diskon Pupuk. Meski hanya dapat 25 kilogram urea dan 25 kilogram NPK, namun dirinya mengatakan senang bisa menggunakan pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau.

“Biasa kalau beli 50 kilogram di luar lebih mahal, kalau beli di Gebyar Diskon Pupuk ini ada potongannya. Untuk 25 kilogram harganya Rp270 ribu, baik untuk yang urea dan NPK. Senang sekali, ini bisa buat tanam brambang (bawang merah),” ujar Setyowati.***

The post Gebyar Diskon Pupuk Ramai Didatangi Petani Grobogan, Program Menarik untuk Dukung Masa Tanam I appeared first on SuaraBaru.id.

Pemantauan dan pengawasan akan dilakukan dengan menggandeng kepolisian untuk memastikan tidak adanya praktik tersebut.

“Salah satu langkah yang kami tempuh tentu mengintensifkan pengawasan agar tidak terjadi praktik pengoplosan,”kata Kabid Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen, Dinas Perdagangan Kudus, Imam Prayitno, Senin (11/7).

Praktik pengoplosan elpiji subsidi ke nonsubsidi sangat mungkin terjadi mengingat disparitas harga yang sangat tinggi. Apalagi, kegiatan pengoplosan sempat juga terjadi di Kudus beberapa tahun lalu hingga akhirnya berhasil ditindak Polda Jateng.

Menurut Imam, praktik pengoplosan rentan terjadi pada penjual elpiji tingkat eceran. Pasalnya, penjualan pedagang eceran biasanya tidak terpantau secara ketat.

“Kalau dari pangkalan, penjualan masih bisa dipantau karena adanya log book,”tandasnya.

Selain antisipasi adanya pengoplosan, kata Imam, pihaknya juga mulai melakukan monitoring terhadap kemungkinan terjadinya migrasi besar-besaran konsumen.

Selisih harga yang sangat tinggi, memungkinkan konsumen yang semula menggunakan elpiji nonsubsidi beralih ke subsidi.

Sementara, Sutini seorang pemilik pangkalan di Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu mengatakan sejauh ini dampak kenaikan harha elpiji nonsubsidi belum terlalu terlihat.

“Karena baru sehari diumumkan, jadi dampaknya belum terlalu kelihatan,”tandasnya.

Hanya saja, migrasi pelanggan sebenarnya sudah sempat terjadi saat kenaikan harga elpiji nonsubsidi pada akhir Februari lalu. Sejumlah pelanggan elpiji 12 kg dan 5 kg, banyak yang mulai membeli elpiji 3 kg.

Sementara, untuk harga, untuk elpiji 12 kg dijual di tingkat konsumen antara Rp 220-225 ribu tergantung jarak antar. Sedangkan untuk elpiji 3 kg, dijual di kisaran Rp 110 ribu per tabung.

Ali Bustomi

The post Dinas Perdagangan Kudus Waspadai Pengoplosan Elpiji Subsidi ke Nonsubsidi appeared first on SuaraBaru.id.