Tim peneliti BRIN dari Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat itu, terdiri dari Dr Ir Budi Wardono MP, Dr Ir I Ketut Ardana MS, dan Dr La Sinaini SP MSi.

Menurut Rohmini, berdasarkan Permen ESDM RI No 41 Tahun 2016, tentang Pengembangan dan Perberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara harus bertanggung jawab atas pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan masyarakat di sekitar tambang secara berkelanjutan, melalui pembiayaan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

BACA JUGA: Pentingnya Meningkatkan Partisipasi Aktif Peran Perempuan

Menurut dia, melalui Program PPM ini, pihaknya melakukan riset di desa-desa yang ada di wilayah usaha penambangan nikel di Kecamatan Wolo, Kecamatan Pomalaa dan Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

”Tujuan riset ini, kami mencoba memetakan peluang BUM Desa, dalam mengembangkan potensi pertanian, kewirausaan dan bisnis lokal, melalui pembiayaan program pengembangan dan perberdayaan masyarakat dari kegiatan usaha pertambangan mineral nikel, yang terdapat di wilayah Kabupaten Kolaka,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya merumuskan model aliansi strategis antara perusahaan pertambangan mineral nikel dan BUM Desa di wilayah Kabupaten Kolaka, dalam pengembangan pertanian, kewirausahaan dan bisnis lokal berbasis potensi sumber daya alam yang berkelanjutan.

BACA JUGA: Tim Pengabdian MBKM Mahasiswa Ilkom USM Beri Penyuluhan Literasi Hubungan Antarremaja

”Sasaran riset adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), di desa-desa di kawasan Ring 1 proyek penambangan nikel di Kecamatan Wolo, Kecamatan Pomalaa dan Kecamatan Toari,” ungkapnya.

Saat ini terdapat 10 BUMDes di Kecamatan Wolo (Donggala, Ululapao-pao, Tolowe Ponrewaru, Lapao-pao, Lalonaha, Lana, Lalonggopi, Muara Lapao-pao, Samaenre), dan delapan BUMDes di Kecamatan Pomalaa (Huko-Huko, Pelambua, Tambea, Sopura, Pesouha, Totobo, Oko-Oko, Hakatutobu) dan 1 BUMDes dari Kecamatan Toari.

Dia menambahkan, bentuk kegiatan riset dengan menggelar Forum Group Discussion (FGD), bersama narasumber dari perwakilan Unit Pengelola Bisnis (UPB) Nikel Kolaka (Anak Usaha PT Aneka Tambang Tbk), dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kolaka.

”BPMD yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat. Sedangkan desa menjadi fasilitator FGD yang dihadiri perwakilan Camat, Kepala Desa dan Direktur atau pengelola BUMDes dari Kecamatan Wolo, Pomalaa dan Toari, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara,” jelasnya.

Riyan

The post Dosen USM dan BRIN Lakukan Riset Kegiatan Usaha Pertambangan Nikel appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikan Ganjar, pada ribuan masyarakat yang hadir di Sriti Convention Hall, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (4/12/2023). Di salah satu daerah penghasil Nikel terbesar di Indonesia itu, Ganjar menegaskan, hilirisasi harus dilanjutkan.

”Kalau bicara Sulawesi Tengah, potensi sumber daya alamnya luar biasa. Nikel dan sumber daya mineral lainnya melimpah. Negara sudah melakukan hilirisasi, maka kita harus melanjutkan dan meningkatkan sampai ke proses tertinggi, yakni industrialisasi,” ucap dia.

BACA JUGA: Yoyok Langsung Lakukan Evaluasi Usai Laga Hadapi PSS

Meski begitu, hal yang tak boleh dilupakan dalam melanjutkan program hilirisasi adalah, penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Sebab, hanya dengan SDM unggul, maka potensi SDM yang besar di Indonesia termasuk Sulteng, bisa dikelola dengan baik.

”Satu yang mesti dilakukan adalah, menyiapkan sumber daya manusianya. Jangan sampai eksploitasi sumber daya yang kita punya itu, dilakukan orang lain,” tegasnya.

Penyiapan SDM, lanjut Ganjar, memang menjadi program prioritas yang dia usung bersama Mahfud MD. Peningkatan SDM melalui akses pendidikan adalah kunci, untuk mewujudkan SDM unggul. Program konkretnya, satu keluarga miskin satu sarjana.

BACA JUGA: Proses Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kemenag Makin Efektif

”Kalau SDM sudah, maka poin kedua adalah ownership sistemnya, yang harus melibatkan pemerintah daerah. Kalau dua cara itu dilakukan, maka masyarakat Sulteng yang memiliki sumber daya alam melimpah ini, akan mendapat manfaat, dan daerahnya mendapat nilai tambah,” tegasnya.

Selain itu, satu hal yang paling penting untuk mewujudkan kesejahteraan itu yakni, memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Maka dia menegaskan, pasangan Ganjar Mahfud akan menyikat habis praktik buruk dalam pembangunan di Indonesia itu.

”Komitmen kami berdua, memberantas KKN. Ke depan, tidak boleh lagi ada korupsi, kolusi dan nepotisme, gratifikasi, jual beli jabatan dan tidak ada lagi sogok-sogokan,” tegasnya, disambut tepuk tangan ribuan masyarakat Sulteng yang ada di sana.

BACA JUGA: Emak-emak di Kendari Terkesima Dengar Penjelasan Kredit Ringan Bunga Rendah dari Ganjar

Selama 10 tahun menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, pemberantasan KKN memang menjadi salah satu program yang dia genjot. Hasilnya luar biasa, pelayanan masyarakat lebih memuaskan, program kerja bisa dilaksanakan.

”Dan saya yakin bisa melanjutkan itu, untuk masyarakat Indonesia. Apalagi saya didampingi Pak Mahfud MD, beliau sangat konsisten soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Banyak kasus korupsi besar terbongkar, karena keberanian Pak Mahfud,” pungkas dia.

Apa yang disampaikan Ganjar itu, membuat masyarakat Sulteng yang hadir tersenyum gembira. Mereka yakin, di bawah kepemimpinan Ganjar, Indonesia khususnya Sulteng, akan lebih sejahtera.

”Beliau tidak hanya beretorika, tapi sudah membuktikan dalam kebijakan yang diambil selama jadi Gubernur Jateng. Pak Mahfud juga sangat keren. Kami yakin Indonesia khususnya Sulteng, akan lebih sejahtera di bawah kepemimpinan Ganjar-Mahfud,” kata seorang warga bernama Agung.

Riyan

The post Masyarakat Sulawesi Tengah Inginkan Capres Nomor Urut 3 Pimpin Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.