Keduanya dilantik dan diambil sumpah oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Cahyo Rahadian Muzhar di Discovery Kartika Plaza Hotel Bali.

Selain Kakanwil dan Kadiv Yankumham, dari Jawa Tengah ada 5 orang lainnya yang juga dilantik sebagai anggota MPWN.

Dari unsur notaris, ada Dr. Widhi Handoko (notaris Kota Semarang), Dr. Junaidi (notaris Kabupaten Kendal) dan Dr. Djoko Setyo Hartono Widagdo (notaris Kabupaten Semarang). Sedangkan dari unsur akademisi, ada Dr. Ana Silviana dan Sukinta, yang kesemuanya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Kakanwil Kemenkumham Jateng menegaskan bahwa MPWN siap melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, Tejo mengatakan bahwa MPWN Jawa Tengah akan segera membentuk kepengurusan.

“Setelah itu, sebagaimana amanat yang telah diberikan, kami akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kami juga akan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Kemudian, menindaklanjuti laporan dan aduan dari masyarakat,” ungkapnya.

“Ini semua merupakan bagian dari Negara hadir untuk memberikan kepastian hukum. Sekali lagi, ini juga merupakan upaya kita semua untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” imbuhnya.

Menurut Tejo, MPWN akan melakukan kegiatan pengadministrasian yang memerlukan dan tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas serta akan melakukan pemeriksaan rutin terhadap kinerja notaris.

Sebenarnya, ada 2 orang lagi yang seharusnya dilantik sebagai anggota MPWN Jawa Tengah. Mereka adalah Iwanuddin Iskandar, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dr. Siti Malikhatun Badriyah, akademisi dari Universitas Diponegoro. Namun keduanya berhalangan hadir pada kesempatan itu.

Sesuai regulasi, MPWN beranggotakan 9 orang, dengan komposisi 3 orang perwakilan dari masing-masing unsur, yakni pemerintah, notaris dan akademisi. Nantinya organisasi Majelis Pengawas akan berisikan 1 orang ketua merangkap anggota, 2 orang wakil ketua merangkap anggota dan 6 orang anggota.

Secara prosedural, Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pengawas.

Sebelumnya, Dirjen AHU, Cahyo Rahadian Muzhar dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergitas dari semua unsur MPWN. Ia berharap semua anggota MPWN mampu memberikan contoh dan menetapkan standar yang sama dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris.

Ketika MPWN sudah menerapkan standar yang sama, kata Dirjen AHU, maka pembinaan dan pengawasan notaris jauh lebih baik. “Kita bisa menerapkan standar dengan sebaik-baiknya tanpa membeda-bedakan dan kita bisa menerapkan standar tersebut dengan tegas,” kata Cahyo.

Terhadap polemik di tubuh kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI), Cahyo menuntut agar anggota MPWN dapat bersikap netral dan mengedepankan integritas.

“Kami meminta kepada anggota Majelis Kehormatan atau Pengawas untuk bersikap netral, untuk bersikap profesional. Jadi tolong kekompakan (anggota MPWN) ini dijaga. Kita sama-sama punya tanggung jawab yang besar,” sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen AHU juga melantik anggota MPWN dari 33 wilayah lainnya serta memimpin Pelantikan dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Periode Tahun 2022 – 2025.

Ning S

The post Dilantik Dirjen AHU, MPWN Jawa Tengah Siap Awasi dan Membina Kinerja Notaris appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam rapat membahas mengenai permasalahan yang selama ini dihadapi oleh MPWN Jawa Tengah dalam menangani kasus notaris.

Diketahui, pada Juli 2023, MPWN Jawa Tengah akan melakukan gelar perkara terhadap enam orang notaris yang diduga melanggar hukum.

Dalam rapat ini juga menjadi media bagi Sekretaris MPWN Jawa Tengah, Agustinus Yosi Setyawan untuk memaparkan mengenai rencana penyusunan sistem pelaporan yang selama ini dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang ada di Jawa Tengah. Hal ini merupakan pengembangan sistem layanan terpadu yang sudah ada sebelumnya.

Pada kesempatan tersebut Yosi menjelaskan mengenai cara kerja dari aplikasi ini kepada para peserta rapat. “Aplikasi ini tidak hanya dapat diakses oleh internal, namun juga oleh eksternal, yakni masyarakat yang hendak melaporkan tindakan notaris. Dalam aplikasi tersebut disediakan fitur khusus untuk masyarakat yang akan menyampaikan pengaduan,” ungkap Yosi, Kamis (6/7/2023).

Sementara itu Plt. Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Hantor Situmorang berpesan agar MPWN tetap melakukan kinerja secara maksimal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ia berharap, sistem pengawasan Notaris yang sedang dibuat di Jawa Tengah dapat mendukung kinerja majelis pengawas baik MPWN maupun MPDN di Jawa Tengah.

Hadir dalam kegiatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan, anggota MPWN dan anggota Sekretariat MPWN.

Ning S

The post MPWN Jawa Tengah Gelar Rapat Kinerja Bahas Penanganan Kasus Notaris appeared first on SuaraBaru.id.

Penegasan itu disampaikannya saat menerima kedatangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah di ruang Bima, Kantor Wilayah, Rabu (1/2/2023).

“Teman-teman di Majelis Pengawas Wilayah (Jawa Tengah) telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada,” tegasnya saat membuka rapat dengan Ombudsman Jateng.

“Karena aturannya sudah sangat jelas. Ada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ada Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris dan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris,” terangnya.

“Termasuk dalam Majelis Pengawas Wilayah melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi. Semua harus dan telah berpedoman pada aturan-aturan tersebut,” imbuhnya.

Iwenk yang juga anggota MPWN Jateng menegaskan, bukan hanya mekanisme pemeriksaan yang telah dilakukan dengan benar, namun pelaksanaan pengawasan juga dijalankan secara profesional, tidak memihak dan objektif.

“Kita selalu mengingatkan teman-teman MPWN untuk selalu bekerja secara profesional, tidak memihak dan selalu objektivitas yang dipegang. Yang salah pasti akan kita berikan punishment. Tentu sanksi ini juga berdasarkan aturan yang berlaku. Berdasarkan fakta di lapangan, hasil pemeriksaan,” tandasnya.

Diketahui, kedatangan Ombudsman Jateng dalam rapat kali ini merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat kepada MPWN Jateng. Dalam aduan tersebut, pelapor menilai sanksi diberikan MPWN terlalu ringan.

Sementara itu Kepala Ombudsman Jateng, Siti Farida mengungkapkan, kedatangannya bersama tim tidak dalam kapasitas sebagai kuasa hukum dan bukan sebagai pembela dari pelapor, namun sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan lembaganya.

Hadir memberikan penjelasan secara teknis, para anggota MPWN Jateng dari berbagai unsur. Hadir juga Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU, Widya Pratiwi Asmara dan pelaksana Sub Bidang Pelayanan AHU yang merupakan anggota Kesekretariatan MPWN Jateng.

Ning Suparningsih

The post Kadiv Yankumham Tegaskan MPWN Jateng Bekerja Secara Proporsional, Objektif dan Imparsial appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, A. Yuspahruddin didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi memimpin rapat pemilihan wakil ketua pengurus MPWN secara musyawarah.

Kegiatan yang berlangsung secara virtual ini dihadiri anggota MPWN Jawa Tengah. “Kita melakukan pemilihan wakil ketua yang baru dengan musyawarah untuk menunjuk wakil ketua MPWN,” ujar Kakanwil, Sabtu (3/9/2022).

Dari hasil keputusan bersama, wakil ketua MPW Notaris Jawa Tengah disepakati terpilih Sukinta, dari unsur akademisi yang menjadi Dosen Hukum Acara pada Universitas Diponegoro Semarang. Hasil pemilihan tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara.

Usai rapat dilanjutkan dengan pembahasan tindak lanjut perkara yang masuk ke MPW Notaris Jawa Tengah, serta penyampaian pendapat hukum yang dilakukan secara musyawarah tentang perkara tersebut.

Selain diikuti anggota MPWN Jawa Tengah, dalam kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi, serta Sekretariat MPW Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Ning Suparningsih

The post Pimpin Rapat MPWN, Kakanwil Bahas Pemilihan Wakil Ketua Baru appeared first on SuaraBaru.id.