Penghargaan yang didasarkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2022 itu, diberikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian kepada Ganjar Pranowo, di Anjungan City of Makassar, Pantai Losari, pada Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXVII, Sabtu (29/4/2023).

Provinsi Jateng berhasil menjadi provinsi berkinerja terbaik secara Nasional, dengan perolehan skor 3,714 status kinerja tinggi. Provinsi Jateng menempati posisi pertama, mengalahkan DI Yogyakarta di urutan kedua (skor 3,621) dan Jawa Timur (3,613).

BACA JUGA: Kapolres Grobogan Patroli di Perairan Kedung Ombo Pastikan Wisata Aman

Ditemui usai acara, Ganjar mengatakan, penghargaan ini dapat diraih berkat kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran di Pemprov Jateng. Termasuk juga seluruh jajaran yang telah berdedikasi di kabupaten/kota di seluruh Jateng.

”Semuanya memberikan dukungan. Dan Alhamdulillah, selama pengelolaan pemerintahan, good governance menjadi satu nilai yang penting dan jadi pedoman. Sehingga, dengan perencanaan bagus, maka eksekusinya juga akan bagus, dan hasilnya juga relatif bagus,” kata Ganjar.

Ditegaskan dia, penghargaan kali ini bukanlah puncak. Menurutnya, ini hanya bagian dari apresiasi pemerintah pusat, untuk memotivasi agar bekerja semakin lebih baik lagi.

BACA JUGA: Terobos Palang Pintu Perlintasan, 2 Orang Tewas Tertabrak KA Argo Sindoro

”Kami harus lebih baik lagi, lebih inovatif dan lebih bisa memberikan pelayanan pada masyarakat yang the best, dengan segala peralatan, metodologi yang dipunyai, termasuk pengalaman yang ada,” jelasnya.

Disinggung terkait kelanjutan kinerja dan program yang baik di Jateng, Ganjar yang akan selesai masa jabatannya pada September 2023 ini berharap, ada keberlanjutan. Pondasi program yang sudah berjalan baik dilanjutkan, dan yang kurang disempurnakan.

Misalnya, lanjut dia, penerapan good governance, pondasi integritas dan gerakan antikorupsi yang ada di Jateng, harus tetap bisa berjalan. Siapa pun penggantinya, diharapkan mampu melanjutkan program itu.

BACA JUGA: Satlantas Berangkatkan Satu Bus Balik Mudik Gratis ke Jakarta dari Alun Alun Blora

”Kami harapkan, semua yang sudah bagus tetap dilanjutkan, jangan dibongkar-bongkar. Tapi seandainya ada yang kurang, tentu saja siapa pun nanti yang akan menjadi Gubernur Jateng pasti punya inovasi yang jauh lebih baik,” tegasnya.

Selain Pemprov Jateng, beberapa kabupaten/kota di Jateng juga mendapat penghargaan serupa. Untuk kategori kinerja terbaik tingkat Kota, Kota Semarang menjadi yang terbaik secara Nasional, dan Kota Surakarta di posisi ketiga dari 10 peserta.

Sedangkan untuk kategori kabupaten, dua kabupaten di Jateng juga mendapat penghargaan. Di antaranya Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri.

BACA JUGA: Vihara Adi Dharma Blora Baksos Pengobatan Akupunktur Gratis 

Sementara itu, Mendagri, Tito Karnavian menyampaikan apresiasinya pada semua kepala daerah, yang mendapatkan penghargaan. Dia berharap, penghargaan ini makin memotivasi semangat kepala daerah, untuk terus melaksanakan tugas sesuai dengan sistem pemerintahan otonomi daerah dengan baik.

”Bagi yang belum mendapat penghargaan, masih banyak kesempatan mendapatkan penghargaan di tempat lain. Namun saya harap, momentum ini bisa digunakan untuk introspeksi bagi daerah yang belum mendapat penghargaan, agar bisa berprestasi di kemudian hari,” ucapnya.

Riyan

The post Kinerja Pemprov Jateng Terbaik Tingkat Nasional appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan tersebut Penghargaan UHC ini diberikan langsung oleh Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/03).

Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN. Target tersebut yaitu 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Sampai saat ini, dari total 868.079 jiwa penduduk Kabupaten Kudus, 96,24 jiwa diantaranya sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

Sementara itu Bupati Kudus, melalui Kepala Dinas Kesehatan Kudus Andini Aridewi menyambut baik kegiatan penyerahan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award. Menurutnya, ini merupakan hasil sinergi yang baik Pemerintah Kabupaten Kudus dengan BPJS Kesehatan Cabang Kudus sehingga dapat tercapai UHC di Kabupaten Kudus.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage dan mampu mempertahankan capaian jumlah kepesertaan JKN karena sampai dengan 1 Maret 2023, sebanyak 835.453 jiwa penduduk Kabupaten Kudus telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dari total jumlah penduduk 868.079 jiwa atau sebesar 96.24%. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Kabupaten Kudus telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan,” ujar Andini.

Dalam kesempatan yang sama, Andini mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC di Kabupaten Kudus. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Kudus yang telah bekerja keras agar masyarakat Kabupaten Kudus bisa terjamin ke dalam Program JKN.

Ia melanjutkan penduduk Kabupaten Kudus harus terjamin kesehatannya. dengan kesehatan yang baik, masyarakat akan menjadi sehat dan mendukung terwujudnya visi Kabupaten Kudus. Dengan adanya program JKN-KIS ini menjadi suatu capaian yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kudus terutama kebutuhan untuk akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa khawatir kesulitan finansial.

“Dengan telah tercapainya UHC di Kabupaten Kudus maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Ke depan kami akan terus memastikan seluruh penduduk Kudus tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN-KIS,” jelas Andini.

Ads-Ali Bustomi

The post Pemkab Kudus Raih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award appeared first on SuaraBaru.id.