SEPERTI apakah masa depan media massa kita?

Untuk sementara, jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan menyimpulkan: makin tidak menentu, dengan berbagai indikator yang menguatkan.

Tentu kalimat “makin tidak menentu” itu bukan ungkapan sikap menyerah untuk mencari jalan keluar dari kondisi saat ini. Aneka indikator di sekeliling tren kehidupan media massa telah membentuk sebuah ekosistem yang membutuhkan konsep dan langkah komprehensif dalam mengurai.

Mungkin pula ini adalah penanda sebuah era, ketika penyelenggaraan media dan budaya mengonsumsi informasi makin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Apakah akan ada era baru, yang tentu memunculkan fenomena baru — semacam tesis dan antitesis, atau pembaruan dari kondisi-kondisi tertentu yang sudah berjalan?

Sejumlah Realitas
Kehidupan media kita saat ini mengetengahkan sejumlah realitas:

Pertama, menguatnya media sosial dalam fakta perkembangan duopoly media, yakni media arus utama (mainstream) dan media sosial. Berbagai platform media sosial makin menjadi kebutuhan keseharian masyarakat dalam berinteraksi dan mengakses (mengonsumsi) informasi.

Kedua, dalam kultur akses informasi, jenis kebutuhan terhadap media mainstream mengerucut ke platform digital. Media cetak makin ditinggalkan, termasuk radio dan televisi.

Ketiga, pemutusan hubungan kerja (PHK) di banyak perusahaan media, terutama televisi memperjelas realitas tentang penurunan kesehatan bisnis media. Tren bisnis mengindikasikan, media-media sosial lebih sehat dalam memperoleh iklan, baik active income (pendapatan langsung) yang jauh lebih murah, maupun passive income (monetisasi konten dalam konteks google adsense).

Keempat, kultur akses informasi tidak seirama dengan berbagai upaya literasi digital. Publik makin terbiasa mangonsumsi informasi dengan model instan, lewat potongan info-info pendek, permukaan, dan tidak menyentuh pendalaman substansi.

Kelima, tradisi informasi investigasi dengan kedalaman substansi makin memudar di media-media arus utama. Yang tersajikan hanya informasi produk olahan kreator konten, atau berita-berita bertendensi viral, sehingga tidak mendorong masyarakat pangakses untuk mendapatkan pendalaman pesan.

Keenam, produk olahan dengan target viral cenderung mengabaikan etika jurnalistik. Segi-segi sensitif yang dijaga oleh Kode Etik Jurnalistik (KEJ) seperti gesekan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), gender, disabilitas, proteksi anak di bawah umur, pornografi, atau sadisme, cenderung dinafikan. Target viral banyak mengabaikan etika jurnalistik.

Ketujuh, walaupun hampir semua media mainstream telah menempuh konvergensi dengan melibatkan banyak platform, tetapi dengan realitas kesehatan bisnis yang dihadapi media-media saat ini, menunjukkan ada persoalan yang lebih krusial di luar itu.

Kedelapan, terbentuk ekosistem yang perlahan tetapi pasti bergerak, bahwa kesehatan media-media dipengaruhi oleh subsistem tradisi konsumsi media, yang lebih memilih untuk mendapatkan informasi cepat dan tidak membutuhkan waktu untuk mencerna dan menganalisis secara mendalam.

Kesembilan, kita patut mempertanyakan, seperti apa peran pemerintah untuk memberi jalan keluar bagi media dari kondisi semacam ini? Apakah membiarkan, dan membuat situasi makin tidak menentu? Atau mendorong untuk menjadikan kehidupan media dan kultur akses informasi yang sehat dalam membangun kecerdasan bangsa dan demokrasi?

Fakta-fakta
Ada fakta, makin sulit membedakan mana konten media produk jurnalistik wartawan, dan mana yang merupakan karya content creator. Dua konten itu sama-sama mendapat tempat sebagai andalan penyajian media. Yang membedakan adalah standar produksinya. Karya kreator konten serasa mengabaikan prinsip-prinsip dasar etika jurnalistik.

Tabu-tabu yang diamanatkan oleh KEJ seperti pemberitaan bertendensi SARA tidak jarang justru menjadi andalan untuk menciptakan viralitas. Demikian juga gender, pemberitaan anak di bawah umur, disabilitas, pornografi, dan sadisme menjadi sesuatu yang tak lagi dipedomani.

Kesetiaan kepada etika kewartawanan kini makin diabaikan oleh praktik bermedia yang lebih mengedepankan upaya menciptakan viralitas ketimbang tujuan mulianya.

Secara sederhana dapat digambarkan peran media sesuai dengan amanat Pasal 3 Undang-Undang Pers, yakni memberi informasi, memberi edukasi, memberi hiburan, dan menjalankan kontrol sosial. Dalam praktik mencapai tujuan tersebut, wartawan berpedoman pada penghayatan KEJ, sehingga secara normatif UU Pers dan KEJ menjadi kompas moral berjurnalistik dan bermedia.

Sekarang ini kita betul-betul merasakan, di kalangan masyarakat terjadi pergeseran kultur dalam mengakses informasi. Platform-platform digital menyajikan kemasan informasi singkat dan instan dalam video pendek atau potongan-potongan teks cepat. Di akun Tiktok, misalnya. Publik pun makin terbiasa mengonsumsi berita secara singkat, bahkan dalam hitungan detik, tanpa sempat mencerna kedalaman isinya.

Secara perlahan, kebiasaan mengonsumsi media sosial semacam itu menggeser perhatian publik terhadap produk jurnalistik yang berkualitas dari media arus utama. Informasi pendek lewat beberapa platform tentu tidak bisa memberikan pendalaman informasi, berbeda dari produk jurnalistik yang membutuhkan waktu pendalaman dan analisis.

Konsekuensi lain yang muncul adalah pemudaran kualitas jurnalistik dari segi estetika, kalau itu adalah produk jurnalistik tulis. Sulit ditemui teks-teks dan narasi berbobot dari para wartawan berkualitas seperti pada era kejayaan media cetak, dan apalagi kalau teks itu disajikan oleh yang bukan wartawan.

Itu belum termasuk efek etis, karena tuntutan kecepatan mengunggah, menekan serendah mungkin biaya produksi, dan keterpengaruhan oleh isu-isu yang berkembang di media sosial. Acapkali wartawan dituntut mengunggah informasi tanpa verifikasi mendalam dan kekuatan analisis. Maka akan terasa beda antara “produk yang cepat” dengan “produk yang tepat”.

Kini banyak didengungkan tentang “konten premium” untuk menjaga produk jurnalistik berkualitas. Konten berbayar ini dimaksudkan untuk selain mengetengahkan informasi-informasi berbobot, juga menyadarkan masyarakat untuk mengapresiasi dengan membayar karena membutuhkan konten tersebut. Masalahnya, apakah model “saling membutuhkan” semacam itu bisa diterima oleh masyarakat?

Langkah Apa?
Lalu model literasi seperti apakah yang harus didorong untuk mengedukasi publik tentang pola mengonsumsi informasi, sehingga masyarakat kembali membutuhkan sajian informasi berkualitas dan kredibel? Apa sajakah langkah yang harus didorong oleh semua pihak?
Akan muncul pulakah ketergerakan pemerintah untuk mendorong dan melindungi jurnalisme dan media yang berkualitas?

Kira-kira insentif seperti apa yang bisa membantu kelangsungan bisnis media? Harus digarisbawahi, jurnalisme berkualitas akan bergantung pula dari kekuatan fondasi bisnis sebagai bagian dari sub-sistem dalam sistem media yang berkualitas.

Kalau kondisi kebutuhan konsumsi informasi itu masih sedangkal sekarang, maka kualitas kehidupan dan khususnya demokrasi tidak akan beranjak pula dari kedangkalannya, karena apa yang diakses, dikunyah, dan dicerna sebatas pada hal-hal yang instan tanpa kedalaman dan tidak mencerahkan.

— Amir Machmud NS; wartawan Suarabaru.Id, Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah, dan dosen Prodl Ilmu Komunikasi Fiskom UKSW —

The post Masa Depan Media dalam Kultur Konsumsi Informasi appeared first on SuaraBaru.id.

MASIH relevankah para pekerja pers dan akademisi Ilmu Komunikasi berbicara kencang tentang netralitas media, utamanya setiap menjelang kontestasi politik, seperti hari-hari ini?

Masih tercetak dalam pikiran, menjelang Pemilu 2019 saya menjadi narasumber diskusi di LPP RRI Semarang bersama akademisi Ilmu Komunikasi dari sebuah perguruan tinggi.

Kesimpulan dari diskusi tersebut, menurut saya mengulang-ulang apa yang sudah sering tersampaikan, yakni ide das sollen: antara yang ada dalam pikiran teoretik akademisi dengan hamparan das sein dalam mindset kerja yang dihadapi praktisi.

Posisi idealistis wartawan dan media, di mata akademisi, tak boleh terkontaminasi oleh intervensi faktor apa pun dalam ekosistem media, baik yang terkait dengan faktor-faktor internal maupun eksternal. Sebaliknya, walaupun mendapatkan doktrin tentang filosofi “pagar api”, para praktisi media tak mungkin menomorsekiankan tujuan bisnis yang secara nyata berhubungan dengan biaya produksi media.

Ya, bagaimana menggaransi keberlangsungan konsistensi memperjuangkan idealisme media jika tidak ditopang oleh “jaminan hidup” dari kontraprestasi wartawan dan redaktur yang diterima dari perusahaannya?

Dan, kira-kira selalu begitulah pusaran kesimpulan dari setiap diskusi tentang persoalan netralitas media. Terhampar semacam “kerumitan di lorong gelap”. Padahal, dari catatan perjalanan kemerdekaan pers, sejauh ini, bahkan orang-orang media sendiri pun pernah merasa “terlukai” oleh pengambilan posisi sejumlah media secara gamblang. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, ada media yang mendukung calon presiden-calon wakil presiden kontestan Pilpres 2014 dan 2019.

Bukankah ini berarti, intensi ketidaknetralan secara telanjang tidak bisa disikapi sebagai positioning rutin yang biasa-biasa saja? Di tengah arus bisnis dalam industri media, bagaimanapun masih tersisa ruang keterusikan nuraniah yang memaparkan kenyataan, bahwa tak sedikit wartawan dan media yang memilih membangun keseimbangan dengan mencoba berada di tengah-tengah.

Kemeruyakan Media Sosial
Pemilihan Umum 2024 berada dalam bingkai waktu bersambungan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024. Bahkan, sebagai ungkapan sikap menyukseskan perhelatan nasional demokrasi tersebut PWI Pusat mengundurkan waktu puncak acara, dari 9 Februari menjadi 20 Februari 2024. Tema HPN juga edukatif, “Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Keutuhan Bangsa”.

HPN kali ini bersinggungan dengan momentum kemeruyakan media sosial dalam mengunggah produk olahan informasi berupa opini, kontra-opini, analisis fakta kejadian, yang ter-framing dari sisi kepentingan pemroduksi dan pemilik akun. Persebaran konten-konten media sosial ini saling bersahutan dengan sajian media-media mainstream. Terkait dengan isu-isu pemilu, terkadang sulit dibedakan mana produk jurnalistik media massa dengan unggahan media sosial.

Tentu tidak mungkin menuntut konten-konten media sosial agar diproduksi dengan kualifikasi akuntabilitas dan standar verifikasi jurnalistik. Mereka memiliki parameter sendiri, dengan pertanggungjawaban sosial dan konsiderans hukum tersendiri. Mereka bergerak tidak dengan menggunakan landasan fungsi media seperti amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tak pula dengan penghayatan asas-asas moralitas berbasis Kode Etik Jurrnalistik.

Konten-konten yang diunggah rata-rata merupakan isu aktual — terutama yang berkualifikasi kontroversial — pemilu. Produknya jelas berpihak, karena membawa perspektif kepentingan tertentu yang telah di-setting dan di-framing sesuai dengan pilihan sikap pemilik akun.

Dalam pijakan tujuan pemviralan isu tertentu, nyaris tak ada perbedaan cara antara media mainstream dengan media sosial. Dasar pemikirannya kurang lebih sama, yakni eksplorasi persoalan, kreasi pengembangan, mencari celah faktor pembeda, dan strategi penyuburan (pemviralan).

Penyeimbangan verifikatif dilakukan dengan pola-pola segmentasi sajian yang konfliktif. Saya menyebutnya sebagai semacam genre “conflict-tainment”: konflik yang diolah menjadi hiburan dalam sajian media, atau konten persengketaan yang disajikan dengan narasi magnetis.

Di ranah media massa, pikiran dan strategi pemviralan ini terhubung dengan kepentingan algoritma google. Ujung-ujungnya adalah upaya meraup google adsense. Teknik mengunyah-unyah informasi viral merupakan pilihan kreativitas setting isu publik yang terus diproduksi dan direproduksi.

Praktik-praktik berjurnalistik dan bermedia dalam konteks “ideologi viralitas” ini, sepintas memang tak terlihat berkaitan langsung dengan persoalan netralitas media. Namun dalam berbagai isu pilpres, misalnya, setting dan pembingkaian informasi apa pun bisa tersuburkan sebagai ungkapan dan orientasi pendukungan calon tertentu. Atau sebaliknya, kebijakan newsroom media bisa memasifikasikan sebagai sikap kontra, berupa instrumen pencitraan buruk untuk calon lainnya.

Ajaran Relevan tentang Kualitas
Jadi masih relevankah diskusi-diskusi tentang netralitas media (mainstream), ketika publik leluasa bisa mengakses aneka platform media sosial untuk memenuhi hasrat representasi keberpihakan mereka?

Dalam hal netralitas, media bagai berada di lorong sikap yang rumit. Bakal sia-siakah sikap netral dalam mengawal sebuah kontestasi politik seperti Pilpres 2024 ini, karena andai benar-benar memosisikan diri berada di tengah-tengah secara independen pun, bakal tak berdaya menghadapi kemeruyakan arus konten berpihak media sosial?

Ajaran tentang sikap das sollen dan das sein dalam memahami filosofi “pagar api” tampaknya perlu bergeser ke arah ajaran tentang kualitas konten jurnalistik. Segala sesuatu yang terkait dengan sajian media, harus terukur dari sisi “kepentingan publik”. Sisi ini akan menjadi sikap mulia yang memberi kekuatan kualitatif bagi produk-produk jurnalistik.

Ya, untuk apa kita mengunggah informasi? Tentu agar publik memercayai informasi yang kita sampaikan.

Bagaimana agar informasi kita dipercaya oleh publik? Informasi itu harus akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan.

Seperti apakah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan itu? Informasi itu harus memenuhi mekanisme verifikasi yang berdisiplin.

Pada titik kepercayaan publik, sikap akuntabel, dan disiplin verifikasi sebagai syarat kualitatif itulah kita memosisikan netralitas sebagai sikap.

Kualitas akan lahir dari proses, bentuk olahan (kemasan), dan kemauan penghayatan etis. Yang akan lahir adalah estetika dan eksotika jurnalistik. Estetis, karena memenuhi standar keseimbangan teknis, dan selanjutnya eksotis karena memenuhi standar kualifikasi mutu sajian.

— Amir Machmud NS; wartawan suarabaru.id, Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah, dan dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Fiskom UKSW —

The post HPN 2024 dalam Lorong Rumit Netralitas Media appeared first on SuaraBaru.id.