Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi petani tebu, karena dapat membuka peluang besar pemanfaatan tetes tebu (molasses) sebagai bahan baku utama produksi etanol.

“Petani tebu tentu menyambut baik rencana pemerintah ini, karena ada upaya nyata memanfaatkan tetes tebu untuk diolah menjadi etanol sebagai campuran bensin,” ujar Nur Khabsyin menanggapi pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Rabu (8/10/2025).

Produksi Tetes Tebu Belum Terserap Optimal

Khabsyin menjelaskan, dalam lima tahun terakhir, produksi tetes tebu nasional mencapai sekitar 1,6 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 1,1 juta ton yang terserap oleh industri pengguna — baik untuk bahan baku etanol maupun industri non energi lainnya.

“Masih ada sekitar 500 ribu ton tetes tebu yang belum terserap. Padahal, jumlah itu bisa diolah menjadi 130 ribu kiloliter etanol,” ungkapnya.

Ia menambahkan, selama ini sebagian besar produksi etanol dalam negeri masih diserap oleh sektor industri non-energi. Jika kebijakan pencampuran 10 persen etanol pada bensin (E10) diterapkan, maka industri etanol yang sudah ada akan memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

Industri Etanol Nasional Siap Tingkatkan Produksi

Saat ini, kapasitas terpasang industri etanol nasional mencapai 300 ribu kiloliter per tahun, namun baru mampu memproduksi sekitar 160 ribu kiloliter. Artinya, masih terdapat kapasitas menganggur yang cukup besar karena terbatasnya permintaan.

“Kalau nanti ada kewajiban campuran etanol di BBM, industri etanol bisa beroperasi lebih optimal. Serapan terhadap tetes tebu petani juga akan maksimal, sehingga tidak ada lagi tetes yang mubazir,” jelasnya.

Serapan Produk Petani

Khabsyin menilai kebijakan tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi emisi karbon. Ia menegaskan, Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan karena berstatus surplus tetes tebu dan etanol, sehingga tidak perlu bergantung pada impor etanol.

“Program ini sebenarnya sudah lama menjadi bagian dari agenda energi bersih nasional, tapi implementasinya belum serius. Kalau sekarang pemerintah mewajibkan campuran etanol 10 persen, kami sangat mendukung,” tegasnya.

Selain manfaat energi, kebijakan ini juga dinilai dapat menolong petani tebu yang tengah menghadapi situasi sulit. Tahun 2025 ini, harga gula petani turun di bawah Harga Patokan Petani (HPP) dan harga tetes tebu ikut anjlok akibat banjir impor etanol.

“Petani sudah berjuang meningkatkan produksi dan memperluas areal tanam. Tapi kalau saat panen, gula dan tetesnya tidak laku, tentu membuat trauma. Karena itu, kami minta pemerintah serius menjamin hasil produksi tebu petani ( gula dan tetes ) bisa terserap dengan harga wajar,” tambahnya.

Dukungan Penuh Petani Tebu

Khabsyin berharap kebijakan ini segera direalisasikan dan diikuti dengan kepastian harga serta skema penyerapan tetes tebu petani oleh Pertamina melalui industri etanol.

“Tugas kami petani adalah memproduksi gula dan tetes tebu. Soal harga keekonomian etanol, biar pemerintah yang menghitung. Yang penting, tetes tebu kami terserap dan memberi nilai tambah bagi energi nasional,” tutupnya.

Ali Bustomi

The post Petani Tebu Sambut Baik Rencana Pemerintah Wajibkan Campuran Etanol 10 Persen di BBM appeared first on SuaraBaru.id.

Timbunan sampah yang berasal dari ranting pohon, batang pisang hingga stereofoam tersebut memenuhi bibir sungai hingga sepanjang sekitar 300 meter. Sampah tersebut tersumbat gorong-gorong di muara Sungai Piji yang berbatasan dengan Sungai Juwana.

Anggota DPRD Jateng M Nur Khabsyin mengatakan, timbunan sampah tersebut sangat memprihatinkan. Jika ini dibiarkan, ancaman banjir akan kembali terjadi mengingat curah hujan masih tinggi.

“Saya benar-benar prihatin dengan kondisi ini. Kalau tidak segera ditangani, banjir akan terjadi lagi,”kata politisi asal PKB tersebut, Rabu (24/2).

Wakil rakyat asal Dapil Kudus, Jepara dan Demak ini menyebut, pihaknya sudah terjun ke lokasi menyusul banyaknya keluhan dari warga. Dari pantauannya di lapangan, tumpukan sampah tersebut merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani.

Menurutnya, salah satu penyebab tersumbatnya sampah adalah kecilnya gorong-gorong yang ada. Lebar gorong-gorong tak sebanding dengan lebar sungai.

The post Hilir Sungai Piji Penuh Sampah, Khabsyin Desak Gorong-gorong Dibongkar appeared first on SuaraBaru.id.

Akibat penjualan gula kristal putih dengan harga murah tersebut, membuat gula petani dan menyebabkan gula petani menjadi tak laku.

Sekjen DPN APTRI, M Nur Khabsyin menjelaskan gula kristal putih milik PTPN X dan XI oleh direksi PTPN III (Holding) itu dijual dengan harga Rp 10.705/kg dan 10.825/kg.

Harga itu jauh di bawah harga dasar pembelian gula petani oleh investor atau perusahaan gula sebesar Rp 11.200/kg. Saat ini gula petani produksi giling tahun 2020 baru dibeli sebanyak kurang lebih 10 persen dari total kontrak sebanyak 496.000 ton.

“Kami sangat menyesalkan penjualan gula murah tersebut. Karena sangat memukul gula petani yang Sebagian besar belum laku,” kata Nur Khabsyin, Senin (21/12).

APTRI juga menyebut PTPN III (Holding) di musim giling 2020 ini sudah berkali-kali menjual gula murah sehingga menyebabkan harga gula menurun. Padahal petani berusaha bertahan supaya harga bisa naik di harga Rp 11.200/kg.

Dengan kebijakan sepihak itu, maka APTRI menyesalkan sikap sikap PTPN. Padahal, PTPN dan petani tebu serta pabrik gula adalah mitra.

Kemitraan dengan PTPN juga semakin tidak menguntungkan petani karena pemberian rendemen tebu dan bagi hasil gula cenderung lebih rendah dibanding pabrik gula swasta.

“Ditambah lagi terkait pinjaman untuk biaya garap dan pembelian pupuk saat ini nyaris tidak ada,” tandas Khabsyin yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Jateng ini.

Tm-Ab

The post APTRI Sesalkan Penjualan Gula Murah oleh PTPN X dan XI appeared first on SuaraBaru.id.

Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa itu menyebutkan keluhan petani atas pasokan pupuk bersubsidi diantaranya muncul dari petani di wilayah Kecamatan Gajah, Kebon Agung, Karanganyar, Wonosalam, Dempet dan Guntur.

“Dari sejumlah persoalan yang muncul saat reses, sebagian besar diantaranya adalah keluhan petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi,”ujar Khabsyin, Senin (23/11).

Keluhan tersebut, kata Khabsyin cukup beralasan mengingat saat ini sudah mulai memasuki musim tanam. Ketersediaan pupuk merupakan sebuah keharusan karena jika memaksakan menanam tanpa ada pemupukan tepat waktu, akan berakibat kerugian besar.

“Jika pemupukan tidak tepat waktu, tanaman tidak bisa tumbuh maksimal. Bahkan, ancamannya gagal panen,”ujarnya.

Dari beberapa keterangan para petani, salah satu penyebab sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi adalah kebijakan pemerintah yang mewajibkan penebusan pupuk dengan menggunakan kartu tani. Menurut para petani, kebijakan tersebut memicu semakin sulitnya mendapatkan pupuk.

“Banyak petani yang belum memiliki kartu tani. Akibatnya, mereka kesulitan mendapatkan pupuk,”ujarnya.

Selain itu, para petani menyebut stok pupuk bersubsidi di lapangan juga berkurang secara drastis. Akibatnya, pasokan pupuk di toko-toko pengecer menjadi langka.

Atas sejumlah persoalan tersebut, Khabsyin menyatakan keluhan petani atas ketersediaan pupuk bersubsidi ini menjadi persoalan penting yang harus diselesaikan. Menurutnya, pihaknya akan membawa masalah ini ke instansi berwenang.

“Masalah pupuk adalah kebijakan Pemerintah Pusat sehingga keluhan masyarakat akan saya sampaikan ke pusat yakni ke Kementan dan DPR RI komisi IV dan XI,”kata anggota DPRD Jateng dari Dapil Kudus, Jepara dan Demak tersebut.

Menurut Khabsyin, kebijakan soal pupuk harus menjadi perhatian serius mengingat di masa pandemi Covid-19, jaminan ketersediaan pangan harus mendapat prioritas. Pemerintah harus benar-benar memberikan jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi para petani.

Lapor Stafsus Presiden

Selain itu, kata Khabsyin, pemerintah juga harus benar-benar menjamin kemudahan petani dalam mendapatkan pupuk. Jangan sampai ada prosedur yang berbelit-belit bagi petani untuk bisa menebus pupuk.

“Kalau pupuk tidak ada atau sulit diperoleh, bagaimana petani bisa melakukan tanam. Ini harus menjadi perhatian serius,”tambahnya.

Saat ini,  Kabupaten Demak memiliki sekitar 52.178 hektare lahan pertanian yang sebagian merupakan lahan tanaman padi.  Dengan luas lahan pertanian tersebut, Kabupaten Demak merupakan salah satu lumbung penyangga pangan nasional. Sehingga, jika kelangkaan pupuk terjadi, bisa dipastikan pasokan pangan nasional juga akan terganggu.

Khabsyin juga menyebut, masalah kelangkaan pupuk juga sudah ia sampaikan secara langsung ke Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif budimanta di kantornya di komplek Istana Negara.

Hal tersebut dilakukan saat diskusi tentang swasembada gula nasional dan kesejahteraan petani.

Tm-Ab

The post Pupuk Langka, Petani Wadul ke Anggota DPRD Jateng appeared first on SuaraBaru.id.