Kerja sama itu berupa penyelenggaraan pemberian bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi, bagi tahanan atau warga binaan pemasyarakatan yang tergolong masyarakat miskin atau tidak mampu.

Penandatanganan perjanjian kerja sama itu dilakukan Ketua BKBH FH USM, Dr Wafda Vivid Izziyana SH MH, dan Kepala Lapas Kelas II B Batang, Nurhamdan. Kesepakatan ini sebagai wujud komitmen bersama, dalam memperkuat pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi warga binaan pemasyarakatan.

BACA JUGA: USM Gandeng Universiti Teknologi Malaysia Gelar ASCEND-GP 2026

Dalam keterangannya, Dr Wafda mengatakan, kerja sama ini merupakan bagian dari upaya nyata universitas, dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum.

”Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, yang berada dalam kondisi tak mampu. Melalui perjanjian kerja sama ini, BKBH FH USM berkomitmen memberikan layanan bantuan hukum, baik secara litigasi maupun nonlitigasi secara profesional dan berkelanjutan,” ujar Wafda.

Dia menjelaskan, ruang lingkup kerja sama meliputi, pemberian konsultasi hukum, pendampingan dan pembelaan dalam proses peradilan, penyusunan dokumen hukum, hingga kegiatan penyuluhan dan edukasi hukum.

BACA JUGA: Dema Fakultas Psikologi USM Gelar Rapat Koordinasi 1

”Kami berharap, program ini dapat meningkatkan pemahaman hukum warga binaan, sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak hukum mereka, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Nurhamdan menyambut baik kerja sama ini. Menurutnya, sinergi dengan BKBH FH USM, akan memberikan kontribusi positif terhadap proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

”Kerja sama ini sangat penting untuk mendukung pembinaan warga binaan, khususnya dalam memastikan mereka mendapatkan akses terhadap bantuan hukum yang layak. Dengan pendampingan hukum yang tepat, diharapkan warga binaan memiliki pemahaman hukum yang lebih baik, dan siap kembali ke masyarakat,” terang Nurhamdan.

BACA JUGA: Bidang Kemahasiswaan USM Sosialisasikan Alur Birokrasi Orma 2026

Menurutnya, keberadaan layanan bantuan hukum di dalam lapas juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis dan berkeadilan. Hal itu sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Diungkapkan juga, kesepakatan ini akan diimplementasikan melalui berbagai kegiatan. Antara lain, pelayanan konsultasi hukum rutin, pendampingan perkara bagi warga binaan yang memenuhi persyaratan, serta penyuluhan hukum tematik yang disesuaikan dengan kebutuhan warga binaan pemasyarakatan.

”Kami berharap, kerja sama ini dapat menjadi model kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga pemasyarakatan, dalam memperluas akses keadilan, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu,” tandasnya.

Riyan

The post Biro Konsultasi Bantuan Hukum USM dan Lapas Kelas II B Batang Jalin Kerja Sama appeared first on SuaraBaru.id.

PEMBERIAN kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha Bank yang
berkaitan dengan penyaluran dana Bank ke masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh
para pelaku ekonomi, untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha, baik
secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu terjadinya pemerataan
pendapatan di masyarakat.

Fasilitas kredit yang disediakan Bank guna memenuhi kebutuhan masyarakat di golongkan menjadi tiga berdasarkan tujuan kegunaannya yaitu, kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumtif.

Kredit investasi dan kredit modal kerja merupakan kredit produktif, karena digunakan untuk keperluan bisnis atau usaha, baik berupa modal kerja maupun investasi pembelian asset perusahaan, sehingga dapat menghasilkan di kemudian hari, sedangkan kredit konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder masyarakat (Hermansyah, 2008).

Kredit macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan dimana
nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada
bank seperti yang telah dijanjikan. Penyelesaian kredit macet (bermasalah) dapat
melalui lembaga-lembaga yang kompeten dalam membantu menyelesaikan kredit
macet, baik melalui Litigasi dan atau Non Litigasi, seperti Panitia Urusan Piutang
Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), Badan

1. Peradilan dan melalui Arbitrasi atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Fischa
Debbye Ammalia P.dkk, 2023).

Faktor-faktor penyebab kredit macet menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono,

A. Faktor Eksternal Bank.

akni adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan, adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank, kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur, dan musibah (misal kebakaran, bencana alam), atau kegagalan usaha

B. Faktor Internal Bank.

Yakni kurang adanya pengetahuan dan ketrampilan para pengelola kredit, tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan, pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan, lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002 : 472).

Menurut Siswanto Sutojo, Kredit Macet (bermasalah) dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu:

Faktor Intern, yang berasal dari debitur seperti menurunnya kondisi bisnis, kegagalan dalam usaha, kesulitan keuangan yang serius, masalah keluarga maupun karena watak buruk dari debitur itu sendiri.

Faktor Ekstern, dampak mikro ekonomi adanya kejadian diluar kekuasaan
debitur (fors majur), seperti perang dan bencana alam. Selain itu kredit bermasalah juga dapat terjadi karena kesalahan dari pihak Bank yang kurang hati- hati dalam mengenal nasabahnya (Siswanto Sutojo,2007).

The post Penyelesaian Kredit Macet Melalui Litigasi dan Non-Litigasi appeared first on SuaraBaru.id.

Tim PKM Fakultas Hukum USM terdiri dari Ketua Dr Dedy Suwandi SH MH, anggota Dharu Triasih SH MH, Dr Endang Setyowati SH MHum.

Dalam keterangannya Dedy Suwandi mengatakan, sosialisasi ini diharapkan bisa meningkatkan aspek kehati-hatian, dalam melakukan hubungan hukum persoalan tanah, baik dalam hal jual beli, maupun saat menyelesaikan sengketa.

BACA JUGA: USM Gelar Workshop Pembuatan Proposal PKM

Selain itu juga, dalam upaya peneyelesaian sengketa tanah, ada mekanisme litigasi dan non-litigasi, sehingga masyarakat memahami dalam penyelesaiannya. Bahkan sebagai masyarakat yang memiliki adat ketimuran, tentunya lebih mengedepankan upaya musyawarah mufakat, dalam menyelesaikan sengketa tanah.

”Sebagai warga Negara Indonesia, perlu mencari tahu asal-usul tanah saat akan membeli tanah. Tentunya meminta informasi kepada stakeholder, khususnya di bidang pertanahan, yakni di kantor perwakilan dari Kementerian ATR/BPN,” kata Dedy.

Dia berharap, para peserta kegiatan ini bisa menjadi salah satu agen yang menyerukan pentingnya mengetahui validasi kepemilikan tanah, dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa tanah.

BACA JUGA: Prodi Sistem Informasi FTIK USM Gelar Worksop PKM

Sementara itu, Sekretaris Kelurahan Penggaron Lor, Kecamatan Genuk, Semarang, Mahmud Harun S TH I, memberikan apresiasinya atas kegiatan itu. Menurutnya, kegiatan itu sangat positif dan berguna, karena dapat menambah wawasan terhadap sengketa tanah.

”Kami berharap, bukan berhenti di kegiatan PKM saja, tetapi nanti dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Riyan

The post Tim PKM USM Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Tanah appeared first on SuaraBaru.id.