Penyerahan itu dilakukan di Auditorium Kantor BPK Jateng, yang dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Wakil Ketua DPRD Jateng, Sekda Jateng, bupati/walikota, Ketua KPU Provinsi, pimpinan DPRD kab/kota, dan Direktur RSUD Provinsi. Hadir pula Sekda kab/kota, inspektur, kepala OPD, dan ketua KPU kabupaten.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng Karyadi, menjelaskan, 18 LHP tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan instansi tersebut pada semester II tahun 2024.

“Pemeriksaan itu terbagi dalam empat tema pemeriksaan kinerja dan empat tema pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT),” kata dia.

Secara lebih rinci, seperti berikut;

1. Pemeriksaan Kinerja
2. Tiga Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan APBD dalam rangka Mendukung Pembangunan Nasional TA 2023-Semester I 2024, yaitu pada Pemprov Jateng, Pemkab Rembang, dan Boyolali
3. Tiga Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022-Triwulan III 2024, yaitu pada Pemkab Sragen, Kebumen, dan Brebes
4. Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Program JKN TA 2023 dan 2024 pada Pemkab. Wonosobo
5. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Pemkab. Kendal
6. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
7. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset BLUD RSUD pada Pemprov. Jateng
8. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2024 (s.d. 30 September) pada Pemkot. Semarang
9. Tujuh Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur TA 2024, yaitu pada Pemkab Kudus, Karanganyar, Blora, Banjarnegara, Magelang, Tegal, dan Banyumas
10. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Pemilu 2024 periode Tahun 2023-Semester I 2024 pada KPU di Wilayah Provinsi Jateng

Lebih lanjut, Karyadi menekankan adanya peran aktif BPK Jateng dalam proses pemeriksaan keuangan di tiap pemda untuk mendorong terciptanya akuntabilitas.

BPK, kata dia, terus bekerjasama untuk menyosialisasikan manfaat ketepatan merancang susunan anggaran.

“Sosialisasi terus, jadi misalnya kalau melaksanakan susunan anggaran begini caranya. Secara keseluruhan Jawa Tengah penganggarannya baik, tetap ada catatannya yang it uterus diminta untuk diperbaiki,” kata dia

Karyadi menyampaikan setidaknya delapan permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan semester II tahun 2024 di Jawa Tengah, antara lain;

1. Penganggaran PAD belum sepenuhnya terukur secara rasional;
2. Perencanaan upaya penanggulangan kemiskinan belum menggunakan data yang mutakhir dan optimal
3. RSUD belum memadai dalam memperoleh pendapatan klaim BPJS
4. Regulasi penanggulangan bencana belum disusun secara terperinci
5. Penerimaan pendapatan sewa pemakaian kekayaan daerah RSMS tidak sesuai perjanjian sewa menyewa
6. Penetapan pajak belum dilaksanakan sesuai ketentuan
7. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan
8. Pertanggungjawaban belanja adhoc tidak sesuai RAB.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti selambatnya enam puluh hari setelah LHP diterima.

Selanjutnya, selama Tahun 2024, Karyadi mengatakan, BPK Jateng berhasil menyelamatkan aset daerah sebesar Rp457 miliar dengan pengembalian potensi kerugian daerah sebesar Rp116 Miliar.

Di tempat yang sama, Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengatakan LHP yang diserahkan BPK Jateng kepada 16 Pemda sebaiknya ditindaklanjuti dengan teliti dan benar.

Pihaknya menyarankan perbaikan laporan keuangan harus bisa dikerjakan maksimal 60 hari setelah diserahkan oleh BPK.

“60 hari yang kita harapkan. Dan bila diharapkan 50 hari selesai dan diserahkan ke Pak Karyadi (Kepala BPK Jateng). Fokus pemeriksaan penting untuk memberi masukan ke pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini kita untuk membentuk pemerintahan yang bersih, tidak bisa berjalan sendiri harus melibatkan tim pengawasan. Ada BPK, BPKP, DPRD dan perlu masukan dari Ombudsman,” ungkap Nana.

Di tahun 2024 pemeriksaan kinerja keuangan dilakukan pada entitas propinsi dan kabupaten kota. Ia juga bilang perlu ada peran dari eksternal untuk memperbaiki kinerja keuangan Pemda maupun Pemprov.

“Kemarin ada temuan temuan yang tentu kita harus segera menyusun rencana aksi. Supaya hasil audit BPK bisa jadi masukan bagi pemda secara administrasi dan memastikan seluruh program bisa terlaksana maksimal,” kata dia.

Diaz Abidin

The post 8 Catatan BPK Jawa Tengah, Temukan Penganggaran PAD Bermasalah hingga Klaim BPJS appeared first on SuaraBaru.id.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kemenkumham ini digelar di Graha Pengayoman Sekretariat Jenderal serta disiarkan secara virtual diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto, para Kepala Divisi, Kabag Umum Anton Tri Oktabiono, Kasubbag Pengelola Keuangan dan BMN Maria Titik S..

Atas capaian prestasi ini, Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan apresiasi atas peran dan prestasi Kemenkumham dalam melaksanakan tugas fungsi.

Nyoman menegaskan, pada tahun 2023, Kemenkumham telah meraih opini WTP sebanyak 15 kali berturut-turut. Nyoman juga menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang lebih baik ke depan, memastikan perencanaan sesuai dengan organisasi, dan penggunaan anggaran yang tidak hanya berfokus pada tujuan utama organisasi, tetapi juga melihat peluang-peluang di masa depan.

Menteri Hukum dan HAM Yasona H. Laoly menyampaikan terima kasih kepada tim pemeriksa BPK RI atas kerja sama dan sinergi yang terjalin dengan baik. Ia berharap sinergi ini dapat terus terjaga secara berkesinambungan. “Terima kasih kepada Tim Pemeriksa BPK RI atas kerja sama dan sinergitas yang terjalin baik. Semoga sinergi ini dapat terus terjaga secara berkesinambungan,” ujar yasonna.

Menkumham kepada seluruh jajaran menekankan pentingnya Implementasi Sistem Pengendalian Intern yang Efektif serta menindaklanjuti rekomendasi yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.

“Langkah-langkah peningkatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang harus dilakukan diantaranya, kecermatan dan konsistensi dalam pengawasan serta pengendalian, Sistem Pengendalian Internal di setiap unit kerja, Penerbitan dan Pengawasan atas penatausahaan persediaan dan aset, Penyetoran ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran pekerjaan, Koreksi data laporan Keuangan sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan, Pemahaman dan Kepatuhan para pengelola keuangan dan BMN, serta Koordinasi dengan Pihak Internal maupun Eksternal,” tutur Menkumham RI.

Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng berharap, jajarannya terus meningkatkan kinerja lebih baik lagi, serta dalam pembuatan laporan keuangan sesuai dengan tata nilai PASTI.

“Setiap temuan harus ditindaklanjuti segera. Kedepan harus dapat kita hindari. WTP yang kita dapat ini bukan sebuah prestasi, tetapi kewajiban kita dalam mengelola anggaran negara yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat,” tandasnya.

Ning S

The post Kemenkumham Kembali Raih Opini WTP Ke-15 appeared first on SuaraBaru.id.

LHP itu diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Jateng Hari Wiwoho kepada Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah pada Senin, 15 Januari 2024.

Nana Sudjana enilai, penyerahan LHP memiliki nilai penting bagi para pengguna anggaran. Sebab, dapat dijadikan acuan dalam menjaga ketertiban adminstrasi keuangan.

“LHP merupakan bagian dari upaya kita untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, tertib, berwibawa, dan akuntabel,” kata Nana Sudjana Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah pada Senin, 15 Januari 2024.

Nana menyampaikan, terimakasih kepada BPK yang selama ini berperan  penting sebagai pengawas keuangan. Peran itu dinilai sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pemerintahan.

Ia menilai, kemitraan yang dibangun antara Pemprov Jateng dan BPK ini membuahkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jateng.

Melalui kemitraan yang baik pula, menurut Nana, Jateng berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian hingga 12 kali berturut-turut.

“Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan seluruh pemerintah daerah di Jateng,  telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Nana.

Sesuai dengan data penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK, di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mencapai 94,4%.

Meski penyelesaian tindak lanjutnya sudah termasuk tinggi, pihaknya tetap mengingatkan kepada Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum melaksanakannya, untuk segera memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Dalam kesempatan itu, Nana berharap, kegiatan pemeriksaan BPK akan berdampak pada percepatan perbaikan tata kelola pemeirntahan yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel.

Diaz Aza

The post Pemprov Jateng Terima LHP BPK atas Kepatuhan Belanja Infrastruktur appeared first on SuaraBaru.id.

Kota Tegal menerima LHP bersama tiga Pemerintah Kabupatan/Kota se-Jawa Tengah yakni Pemerintah Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Sukoharjo. Wali Kota menerima LHP bersama Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro dan didampinggi Sekretaris Daerah Kota Tegal Johardi.

Kepala Sub Auditorat Jateng II, Argo Waskito dalam sambutannya menyampaikan bahwa audit yang dilakukan BPK terkait dengan pengelolaan sampah untuk mendorong pengolahan yang dilakukan oleh masyarakat yang berfokus kepada proses ‘recycle’ pada unit pengelolaan sampah di masyarakat.

“Pemeriksaan pengolahan pertambahan yang pertama upaya pemerintah daerah dalam rangka mendorong pengolahan yang dilakukan oleh masyarakat yang berfokus kepada proses recycle pada unit pengelolaan sampah di masyarakat,” ucap Argo Waskito.

Argo Waskito menyampaikan beberapa poin rekomendasi yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Antara lain membuat perencanaan pengembangan jumlah peningkatan kapasitas unit pengelola sampah, terutama bank sampah di masyarakat secara sistematis, dengan target program serta kegiatan dengan ‘output’ yang jelas dan terukur sesuai kebutuhan dan potensi yang ada.

Selain itu, membuat panduan tentang pemeliharaan sampah yg mendefinisikan dengan jelas pemisahan dan pengelompokkan sampah serta mengadakan sosialisasi dan mengedukasi kepada masyarakat tentang panduan tersebut, menetapkan rencana pengelolaan sampah pada fasilitas pengolahan yang diturunkan dalam target kinerja masing masing di fasilitas pengolahan sampah secara spesifik kemudian mengevaluasi dan memenuhi jumlah atau kapasitas fasilitas pengolahan sampah serta mengaktifkan atau mengoptimalkan kembali proses pengolahan sampah pada TPS.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tegal Resti Drijo Prihanto dalam kesempatan tersebut menyampaikan Kota Tegal merupakan salah satu kota yang terpilih oleh BPK untuk melakukan pengelolaan sampah dengan baik dengan melakukan audit pengelolaan sampah.

Menurut Resti, selama ini pengelolahan sampah dianggap sebagai masalah dan dengan adanya audit yang dilakukan oleh BPK ini diharapkan pengelolaan sampah akan menjadi sesuatu yang membawa berkah di masyaraka terutama sampah.

Resti berharap ada sinergi antara DLH dengan OPD terkait pengelolaan sampah. Resti mencontohkan perlunya kerjasama dengan Dinas Koperasi UKM Perdagangan Kota Tegal terkait penanganan sampah di pasar-pasar.

“Selama ini kan hanya Dinas Lingkungan Hidup saja yang menangani, harapannya nantinya baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait maupun masyarakat diharapkan ikut bersama-sama untuk bisa melakukan pengelolaan sampah dengan baik ditingkat rumah tangga,” harap Resti.

Resti juga berharap masyarakat Kota Tegal dapat memperbaiki perilaku dalam pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, perlu sinergitas antara DLH dengan OPD terkait di Lingkungan Pemkot Tegal serta masyarakat untuk pengelolaan sampah yang lebih baik lagi.

Nino Moebi

The post Wali Kota Tegal Terima LHP BPK Soal Penanganan Sampah appeared first on SuaraBaru.id.