Mereka didampingi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum Semarang (YLBHI-LBH Semarang) meminta Majelis Hakim PHI Kota Semarang yang memeriksa perkara 38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Semarang sampai dengan perkara Nomor Nomor: 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN untuk memberikan kepastian hukum terkait hak pekerja.

Diketahui, sepuluh gugatan perselisihan hubungan industrial itu diajukan terhadap PT. Sarana Pariwara.

Kuasa hukum dari YLBHI-LBH berharap PHI mengabulkan gugatan seluruhnya, diantaranya upah pekerja dan tunjangan hari raya (THR) yang belum dibayarkan oleh PT. Sarana Pariwara, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak.

Isi gugatan tersebut didasarkan PT. Sarana Pariwara selama tiga bulan berturut-turut tidak membayarkan upah kepada karyawannya sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (1) huruf C Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka penggugat berhak mendapat uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Fakta Hukum PT. Sarana Pariawara yang tidak membayar upah para pekerja didukung bukti surat penggugat berupa surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah nomor: 3204/2019 tentang penetapan kekurangan upah PT. Sarana Pariwara tertanggal 3 September 2019.

Padahal salah satu pekerja berinisial HS sudah bekerja sebagai karyawan tetap sejak bulan Mei tahun 1986 hingga bulan September 2019, dengan jumlah masa kerja 33 tahun, serta pekerja lainnya juga sudah bekerja puluhan tahun di PT. Sarana Pariwara.

Menurut Alvin dari YLBHI-LBH salah satu kuasa hukum pendamping karyawan PT. Sarana Pariwara menyesalkan tindakan tersebut. “Ada yang sudah mengabdi sampai 33 tahun, tapi perusahaan tidak memikirkan nasibnya.” ungkap Alvin, Rabu (21/7/2021).

Dari hasil pemeriksaan di persidangan, diketahui PT. Sarana Pariwara masih memproduksi ‘Koran Wawasan’ yang mencantumkan nama pekerja atau penggugat pada tanggal 10 Maret 2021.

“Sangat disayangkan apabila PT. Sarana Pariwara tidak memberikan hak pekerja yang sudah bekerja berpuluh-puluh tahun, dan dalam persidangan PT. Sarana Pariwara tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut oleh pengadilan,” kata Alvin.

Ning

The post Tak Dibayar, Karyawan PT Sarana Pariwara Ajukan Gugatan appeared first on SuaraBaru.id.

Sementara Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengisi Hari LH Sedunia dengan bersepeda dan menanam mangrove di Bedono, Sayung, Demak.

Berdasarkan kutipan dari jpnn.com, Ganjar mengatakan, ‘kita juga bicara Pancasila dalam implementasinya, ini sama. Kalau tanam ini nanti lahirlah keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena butuh adil, lingkungannya terjaga, dan tidak tenggelam’.

Menurut Alvin Afriansyah dari LBH Semarang mengatakan, keadaan yang kita hadapi, tampaknya tidak seindah ungkapan Ganjar Pranowo.

Pasalnya, kasus lingkungan hidup di Jawa Tengah pada kurun waktu 2020-2021 masih tetap ada. Bahkan, berdasarkan Analisis Kliping milik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, persoalan lingkungan hidup berjumlah 38 kasus.

“Semua persoalan itu membuncahkan 66 aktor, 23 diantaranya adalah pelaku usaha. Sisanya, 43 adalah pemerintah. Sekitar 67.973 orang mengalami kerugian dari 38 kasus itu. Pelaku usaha dan pemerintah yang persentasenya cuma sekira 0,097% dari sekitar 68.039 pihak yang terlibat dalam 38 kasus tersebut. Artinya, 99,03% pihak mengalami kerugian. Apakah keadilan yang disebut Ganjar Pranowo betul-betul terjadi,” ungkap Alvin saat webinar Konferensi Pers peringatan Hari LH Sedunia, Minggu (13/6/2021).

Disampaikan, dari 38 kasus tersebut, kasus pencemaran air dan udara oleh PT Rayon Utama Makmur (RUM) di Sukoharjo adalah yang paling sering dimaktub, 2-3 kali. Ada pula persoalan lingkungan yang masih disuarakan sejak 2013, dan hingga kini, masih dicatat oleh LBH Semarang, yakni penambangan Pegunungan Kendeng.

Sementara pada April 2020, penambang melakukan intimidasi kepada 6 Kartini Kendeng dan warga lainnya di Sukolilo, Pati. Tujuan mereka adalah mengingatkan amanah KLHS dan penghentian penambangan selama masa pandemi.

Bukanya mendapatkan titik terang, kian hari perjuangan warga semakin dipersulit dengan berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan, seperti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1204 K/30/Mem/2014.

Tahun 2021 dibuka dengan kasus rencana pertambangan di Desa Wadas, Purworejo yang diwarnai dengan tindakan represifitas dari aparat dan rencana penambangan pasir laut di Desa Balong, Jepara.

Tidak hanya itu, pada awal tahun 2021, Jawa Tengah di hantam dengan berbagai becana ekologis yang terjadi, mulai dari banjir, angin puting beliung hingga tanah longsor.

“Persoalan-persoalan ini membuat kami berinisiatif untuk mengadakan serangkaian kegiatan untuk memperingati Hari LH Sedunia. Dari kegiatan bersama hingga kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap organisasi yang dimulai sejak tanggal 4-10 Juni 2021 dan berpusat di Kantor Lama LBH Semarang, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam memperingatan Hari LH Sedunia dilakukan kegiatan bersama yang diawali dengan pembukaan pameran pada 5 Juni dengan tema ‘Luka alam Jawa Tengah, selanjutnya  webinar ‘Luka Alam Jawa Tengah’ pada 7 Juni, nonton bareng dan diskusi film ‘KPK End Game’ di Kantor Lama LBH Semarang pada 8 Juni, dan terkahir konferensi pers pernyataan sikap bersama Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang bertema ‘Potret Luka Alam Jawa Tengah’.

Sementara itu Perwakilan GERAM, Asrof menyampaikan, dari berbagai kegiatan bersama maupun masing-masing organisasi yang tergabung di GERAM, semuanya menunjukkan berbagai macam persoalan di Jawa Tengah dari mulai Infrastruktur, tambang, pencemaran lingkungan hingga bencana ekologis.

Kemudian dalam peringatan Hari LH Sedunia, GERAM mengeluarkan pernyataan sikap diantaranya,
1. Menuntut kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menolak segala investasi yang dapat merusak lingkungan hidup di Jawa Tengah
2. Mendesak Gubernur Jawa Tengah untuk menjabut seluruh izin lingkungan yang merusak lingkungan di Jawa Tengah seperti ekplotasi karst di Pegunungan Kendeng, PT RUM di Sukoharjo, penambangan batuan quary di Desa Wadas, Purworejo hingga rencana penambangan pasir laut di Balong, Jepara.
3. Mendesak Gubernur Ganjar Pranowo dan perusahaan perusak lingkungan untuk bertanggung jawab atas semua kerusakan lingkungan yang mereka akibatkan.
4. Mengajak para akademisi dan praktisi di Jawa Tengah untuk terlibat aktif dalam kerja-kerja gerakan rakyat untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
5. Mengajak seluruh masyarakat di Jawa Tengah dan seluruh kepulauan di Indonesia untuk menghalangi sekuat tenaga semua upaya pengrusakan lingkungan oleh pemerintah dan perusahaan.

Ning

The post Ini Pernyataan Sikap GERAM Terkait Luka Alam dalam Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia appeared first on SuaraBaru.id.

Mereka (terdakwa) adalah Igo Adri Hernandi, M Akhru Muflikhun, Izra Rayyan Fawaidz, dan Nur Achya Afifudin.

Ketua Majelis Hakim Sutiyono memutuskan memvonis para terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan dengan masa hukuman percobaan 6 bulan.

Artinya, para terdakwa tidak perlu menjalani hukuman penjara apabila mereka selama 6 bulan tidak melakukan tindak pidana apapun.

Vonis tersebut terbilang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa Kejari Kota Semarang yang menghendaki supaya terdakwa dihukum 3 bulan penjara (tanpa hukuman percobaan).

Dalam tuntutan maupun vonis sama-sama menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan keempat Pasal 216 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut berisi tentang orang yang sengaja tidak menuruti perintah aparat. Pada saat demo yang berujung ricuh pada 7 Oktober 2020 lalu, terdakwa tidak mengikuti arahan yang diberikan polisi.

Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah, Eti Oktaviani dari LBH Semarang menyayangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis.

Menurut Eti, majelis hakim memutus bersalah para pejuang demokrasi dengan pertimbangan yang sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Dia tidak sepakat terdakwa dinyatakan bersalah karena tak bersedia mengikuti arahan polisi saat unjuk rasa berlangsung.

“Fakta persidangan menunjukkan, korban tidak dapat mendengar suara himbauan dari mobil komando polisi yang berada jauh dari barisan massa aksi,” kata Eti.

Saat itu para terdakwa lebih mendengar suara mobil komando milik peserta unjuk rasa yang berada di tengah-tengah barisan.

Di samping itu, massa yang mengikuti unjuk rasa berjumlah ribuan. Sehingga wajar jika tak mendengar himbauan polisi.

Seluruh pertimbangan hakim dianggap semakin melengkapi puzzle kriminalisasi oleh aparat penegak hukum terhadap para pejuang demokrasi.

Ning

The post Diputus Bersalah, Majelis Hakim Dianggap Jadi Pelengkap Puzzle Kriminalisasi Pejuang Demokrasi appeared first on SuaraBaru.id.