Profesi advokat adalah salah satu sektor yang masuk non-esensial, dimana kegiatannya diharuskan bekerja dari rumah atau Work from Home (WFH), selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 3- 20 Juli 2021 wilayah Jawa-Bali.

Surat bernomor: 028/DP/RUPADI/VII/2021 itu diajukan terkait permohonan revisi sektor esensial. Adapun dalam surat itu ditembuskan sebagai laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. M. Syarifuddin, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung RI, Dr. ST. Burhanuddin, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

“Pada intinya kami mendukung kebijakan pemerintah terkait PPKM Darurat, guna menekan penyebaran Covid-19 agar tidak semakin meluas,” kata Ketua Dewan Pendiri LBH Rupadi, Joko Susanto, sembari menunjukkan salinan surat tersebut, di aula Gedung Debora-Ong, Jalan Kenconowungu III, No 18B, Karangayu, Semarang Barat, Kota Semarang, Senin (12/7/2021).

Dalam surat itu, pihaknya ingin memberikan kritikan dan usulan yang membangun, terkait penempatan profesi advokat yang termasuk kategori sektor non-esensial, sehingga kegiatannya diwajibkan WFH.

Menurut Joko, seharusnya profesi advokat dipandang sama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim. Karena peran advokat juga turut memberi pelayanan public yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya, yang terpenting dalam operasional tetap menerapkan dan memperhatikan program kesehatan secara ketat.

“Kami menilai pembatasan kegiatan advokat berpengaruh terhadap penegakan hukum, sehingga dikhawatirkan cacat prosesnya. Apalagi secara jelas bahwa penegakan hukum melibatkan unsur advokat,” ungkapnya.

Sekretaris Dewan Pendiri LBH Rupadi, Chyntya Alena Gaby menambahkan, secara jelas bahwa dalam ranah hukum di Indonesia terdapat empat pilar yang menjadi penyangga utama dalam penegakan hukum yang berkeadilan, diantaranya advokat, hakim, jaksa dan polisi.

Untuk itu ia meminta pemerintah, apabila ketiga institusi lain dianggap esensial maka advokat juga harus dianggap esensial, karena penegakan hukum itu harus ada advokat.

“Namanya negara hukum harusnya unsur penegakan hukum dapat perhatian seimbang, jangan dianggap profesi advokat swasta dianggap tidak esensi, bagaimana jika gara-gara pembatasan itu banyak pencari keadilan dirugikan, tentu akan menjadi masalah baru,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Intruksi itu dikeluarkan menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo yang menginstruksikan agar melaksanakan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen.

Ning

The post Masuk Sektor Non Esensial, LBH Rupadi Surati Presiden Jokowi appeared first on SuaraBaru.id.

Surat bernomor: 029/DPP/LBH-RUPADI/VII/2021, itu juga ditembuskan sebagai laporan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Priyanto, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Dr. Soedarmadji, dan Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida.

Dalam permohonannya, Asisten Non Litigasi DPP LBH Rupadi, Wildan Prasetyo Usman meminta Kapolda untuk menunda proses penegakan hukum hingga PPKM Darurat yang berlangsung sejak 3-20 Juli 2021 selesai atau dilakukan revisi.

Menurutnya, sebagai organisasi yang konsen terhadap permasalahan dan pendampingan hukum bagi masyarakat pencari keadilan, pihaknya menyatakan perlu ikut menyikapi keputusan yang diambil untuk menekan jumlah penyebaran Covid-19, agar tidak semakin meluas.

“Kami hanya ingin memberikan masukan dan usulan agar seluruh proses penegakan hukum dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun putusan untuk sementara waktu dapat dipending hingga kebijakan PPKM Darurat selesai, atau aturannya direvisi,” kata Wildan kepada awak media di Semarang, Jumat (9/7/2021).

Pihaknya mengaku prihatin karena masih menemukan pelaksanaan penegakan hukum, khususnya di bagian penyidikan yang tetap berjalan sekalipun masih tahap PPKM Darurat. Padahal di satu sisi nasib klien sebagai masyarakat pencari keadilan masih membutuhkan pendampingan hukum, sedangkan di sisi lain sebagai advokat maupun paralegal masuk dalam sektor esensial.

Ia juga meminta ada solusi atas pendampingan hukum terkait kebijakan penggunaan rapid antigen. Hal itu karena setiap kasus yang ditangani LBH tentu pendampingannya bersifat prodeo ataupun probono alias gratis. Sehingga akan memberatkan para advokat yang bertugas dalam pendampingan kasus.

“Sudah sepantasnya untuk sementara pemeriksaan dari penyidikan atau persidangan sementara ditunda hingga PPKM Darurat selesai atau aturannya direvisi,” tandasnya.

Sementara Asisten Ligitasi DPP LBH Rupadi, Okky Andaniswari menambahkan, dalam perkara-perkara yang pelakunya masih memungkinkan untuk ditangguhkan penahanannya, juga diusulkan sementara waktu hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melihat semakin meningkatnya kasus Covid-19.

Selain itu, untuk proses persidangan seluruh perkara yang masuk ke pengadilan dapat dilakukan dengan cara online atau daring. “Sedangkan untuk penyidikan kami harapkan tetap dipending hingga PPKM Darurat selesai atau direvisi aturan pelaksanaanya,” imbuh dia.

Sebagaimana diketahui, munculnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa-Bali, yang dikeluarkan menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan agar melaksanakan PPKM Darurat di wilayah Jawa-Bali, sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen.

Ning

The post LBH Rupadi Surati Kapolda agar Tunda Penegakan Hukum appeared first on SuaraBaru.id.