Dalam kegiatan dihadirkan dua narasumber, yakni Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata selaku Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi, serta Prof. (HC) Dr. Joko Sasmito selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi.

Pada kesempatan tersebut kedua narasumber menyampaikan laporan mengenai pelanggaran KEPPH oleh sejumlah hakim. Dalam laporannya, disebutkan bahwa telah dilakukan penjatuhan sanksi terhadap 33 hakim sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan peradilan yang bersih dan adil.

Selain itu, juga dibahas hasil pemantauan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) selama periode Januari hingga April 2024.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi, Prof. Dr. Mukti Fajar mengatakan, konferensi yang diselenggarakan ini mencerminkan komitmen KY terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya dalam menangani laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.

Menurutnya, sebagai lembaga yang independen dan tidak berada di bawah struktur lembaga lain, Komisi Yudisial memiliki tanggung jawab langsung kepada masyarakat.

“Dalam periode empat bulan pertama tahun ini (Januari-April), Komisi Yudisial telah menerima 267 laporan dan 197 tembusan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim,” kata Mukti Fajar.

Selain itu, Komisi Yudisial juga menerima 175 permohonan pemantauan persidangan, serta melakukan 139 inisiatif pemantauan sendiri. Ke depan, Komisi Yudisial akan berperan aktif dalam mengikuti dan mengawasi proses pemilu dan pilkada serentak, guna memastikan integritas dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas-tugas kehakiman.

Sementara itu, Prof. (HC) Dr. Joko Sasmito dalam laporannya memaparkan pertanggungjawaban rutin atas penanganan laporan masyarakat oleh Komisi Yudisial (KY). “Sepanjang Januari hingga April 2024, Komisi Yudisial menerima 267 laporan masyarakat dan 197 tembusan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim,” ungkap Joko.

The post KY Ungkap Capaian Penanganan Laporan Masyarakat Januari-April 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

“Jumlah laporan masyarakat ini mengalami peningkatan. Pada triwulan pertama tahun 2022, KY hanya menerima 385 laporan. Namun, pada triwulan pertama tahun 2023 ini ada 566 laporan yang diterima, ditambah 360 surat tembusan, sehingga totalnya ada 926 laporan,” ungkap Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Joko Sasmito dalam konferensi pers secara daring dan luring, di ruang Pers KY, Jakarta pada Rabu (12/4/2023).

Joko mengatakan, dilihat dari jenis perkaranya, masalah perdata masih mendominasi sebanyak 292 laporan. Sementara perkara pidana 160 laporan.

Untuk pengaduan terkait tindak pidana korupsi sebanyak 26 laporan, perkara agama 22 laporan, tata usaha negara 19 laporan, perselisihan hubungan industrial 9 laporan, niaga 7 laporan, pajak dan lingkungan masing-masing 5 laporan, militer sebanyak 2 laporan, syariah 1 laporan, lain-lain sebanyak 18 laporan.

“Berdasar lokasi aduan, masih didominasi kota-kota besar di Indonesia. Paling banyak adalah DKI Jakarta 97 laporan, Jawa Timur 52 laporan, Jawa Barat 51 laporan, Sumatera Utara 43 laporan, Jawa Tengah 31 laporan, Sulawesi Selatan 28 laporan, Banten 25 laporan, Lampung dan Sulawesi Utara masing-masing 20 laporan, dan Riau 19 laporan,” lanjutnya.

“Dilihat dari jenis badan peradilan yang dilaporkan, masih didominasi oleh peradilan umum, yakni 425 laporan. Posisi selanjutnya, Mahkamah Agung 46 laporan, peradilan agama 31 laporan, tata usaha negara 18 laporan, tindak pidana korupsi 17 laporan, hubungan industrial 7 laporan, niaga 6 laporan, militer 4 laporan, dan 12 laporan lainnya.

Joko menegaskan, tidak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan panel atau pleno, karena laporan yang masuk perlu diverifikasi kelengkapan persyaratan (telah memenuhi syarat administrasi dan substansi) untuk dapat diregistrasi.

Ning S

The post 3 Bulan Pertama Tahun 2023, Komisi Yudisial Terima 566 Laporan appeared first on SuaraBaru.id.