Kegiatan yang berlangsung di Lapas Kelas IIA Pekalongan ini menghadirkan tiga MPD, yakni MPD Kabupaten Batang, MPD Kota dan Kabupaten Pekalongan serta MPD Kabupaten Pemalang.

Pemilihan rekonsiliasi terhadap 3 MPD tersebut didasarkan pada permasalahan berupa data Notaris yang tidak sinkron antara data pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan data pada Kemenkumham Jateng.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setyawan memberikan arahan terkait pentingnya keakuratan data notaris melalui Rekonsiliasi Data Notaris.

Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinkronisasi data notaris yang terdapat pada Ditjen AHU dengan data pada MPD Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang.

Selain itu Rekonsiliasi Data Notaris bertujuan untuk memberikan arahan mengenai tindakan administratif yang harus dilakukan oleh MPD dalam mewujudkan akurasi data Notaris di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik bidang AHU di Provinsi Jawa Tengah, Kemenkumham Jateng perlu memberikan data Notaris dari seluruh Kabupaten/Kota yang harus diperiksa kebenarannya oleh MPD Kabupaten/Kota setempat

Ditambah, Kemenkumham Jateng harus menganalisa hasil pemeriksaan data Notaris dari masing-masing MPD untuk dilakukan perbaikan.

Langkah ini merupakan pengejawantahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kegiatan ini diharapkan bisa memperoleh data notaris yang lebih akurat, sehingga sikronisasi data tercapai dengan optimal.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Laksanakan Rekonsiliasi Data Notaris di 3 MPD appeared first on SuaraBaru.id.

Pertemuan yang digelar di ruang rapat Kantor Bupati itu membahas komitmen kedua belah pihak untuk menghidupkan kembali rencana relokasi Lapas Pekalongan.

Dalam kegiatan tersebut Yuspahruddin didampingi Kepala Divisi Administrasi Jusman, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, Budhiarso Widhyarsono, dan Kepala Lapas Pekalongan, Imam Purwanto.

Sebelumnya, Pemda Kabupaten Pekalongan telah menyediakan lahan untuk relokasi, namun karena lokasi tersebut kurang representatif, akhirnya rencana pembangunan Lapas Pekalongan baru jadi terhambat.

Pada pertemuan itu, Bupati dan Sekda Pekalongan memastikan bahwa Pemda Kabupaten Pekalongan tetap memberikan dukungan penuh atas rencana tersebut.

Pemda Kabupaten Pekalongan bersedia menyediakan lahan sesuai kriteria. “Kami (Pemda Kabupaten Pekalongan) memberikan support full, karena memang kami juga prihatin Lapas Pekalongan yang sering terkena musibah banjir musiman,” ujar Yulian, Rabu (19/10/2022).

Yulian mengharap adanya surat resmi terkait permohonan pengadaan lahan tersebut.

Sementara itu Fadia juga mengharapkan kepastian dalam bentuk tertulis, bahwa ketika lahan telah disediakan, Lapas Pekalongan dapat segera dibangun.

Pada kesempatan itu Yuspahruddin memastikan, Kanwil Kemenkumham Jateng akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan menyampaikan permohonan resmi dan berkoordinasi langsung dengan pusat.

“Kami segera menindaklanjuti. Kami akan berproses dengan cepat, mudah-mudahan kami bisa segera melihat lahan yang diproyeksikan tersebut sebagai bahan pendukung koordinasi kami dengan pusat,” ujar Yuspahruddin.

Usai audiensi, tim dari Kanwil Kemenkumham Jateng langsung meninjau lahan yang akan dibangun Lapas Pekalongan Baru yang berada di Desa Kutorejo.

Ning Suparningsih

The post Audiensi, Kakanwil Bahas Rencana Relokasi Lapas Kelas IIA Pekalongan yang Sempat Tertunda appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Yuspahruddin menanggapi adanya pemberitaan pemindahan napi tanpa prosedur di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekalongan yang dimuat Radaraceh.id dan Bapasnews.com tanggal 8 September 2022. “Itu tidak benar,” tegas Yuspahruddin.

Yuspahruddin menegaskan, tuduhan yang dilakukan tidak sesuai dengan kejadian, data, dan fakta sebenarnya.

“Pemindahan narapidana di Lapas Kelas IIA Pekalongan telah sesuai prosedur. Mutasi pemindahan narapidana tersebut telah dilaporkan Kepala Divisi Pemasyarakatan, itu saya ketahui dan saya setujui,” jelasnya.

“Jadi semua pemindahan narapidana telah dilaporkan Kepala Divisi Pemasyarakatan kepada saya. Saya mendukung sepenuhnya bagi narapidana yang terlibat pengendalian narkoba dikirim ke Nusakambangan, dan pemindahan dilaksanakan sesuai ketentuan protokol kesehatan Covid-19,” terang dia.

Yuspahruddin menerangkan, pada tanggal 19 Agustus 2022, tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) melakukan razia di Lapas Kelas I Semarang. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan sejumlah barang terlarang seperti sabu-sabu, telepon, dan uang tunai.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2022, Kanwil Kemenkumham Jateng menerima informasi dari Ditresnarkoba Polda Jateng yang menyampaikan adanya indikasi pengendalian narkoba dari Lapas Pekalongan.

“Untuk memutus jaringan, pihak Lapas langsung memindahkan narapidana yang sebelumnya kedapatan memiliki barang-barang terlarang ke Lapas Nusakambangan,” kata Yuspahruddin.

“Tuduhan bahwa Kadivpas dan Kalapas melakukan pemindahan narapidana tanpa prosedur adalah tidak benar,” tegasnya.

Menurut Yuspahruddin, seluruh pemindahan narapidana baik yang masuk maupun keluar dari Jateng telah melalui mekanisme yang benar, sesuai prosedur, yaitu melalui sidang TPP dan dengan sepengetahuan dan persetujuan Kakanwil.

Dirinya menegaskan tak ada pungutan-pungutan dalam pemindahan narapidana. Pemindahan narapidana dilakukan atas usulan dari Lapas yang memindahkan.

Ning Suparningsih

The post Kakanwil Pastikan, Tidak Ada Permainan Uang dalam Pemindahan Napi di Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.