Kegiatan ini menghadirkan Sugeng Pamuji, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, dengan materi bertajuk “Teknik Penyusunan Naskah Akademik RUU, Ranperda Provinsi, dan Ranperda kabupaten/kota.

Dalam paparannya, Sugeng menegaskan bahwa Naskah Akademik (NA) bukan sekadar dokumen administratif pelengkap rancangan peraturan.

“Naskah Akademik adalah fondasi ilmiah. Ia harus berbasis penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, bukan sekadar formalitas untuk memenuhi syarat prosedural,” jelasnya, belum lama ini.

Dijelaskan bahwa penyusunan NA berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Menurutnya, regulasi tersebut telah memberikan kerangka sistematis mengenai pentingnya kajian akademik sebelum suatu norma dibentuk.

Sugeng memaparkan secara rinci sistematika NA, mulai dari Bab I Pendahuluan yang harus mampu menjawab secara lugas latar belakang dan urgensi pembentukan peraturan.

“Identifikasi masalah tidak boleh kabur. Harus jelas: apa problem hukumnya, apa kekosongan hukumnya, dan mengapa perlu dibentuk peraturan baru,” ujarnya.

Pada Bab II, ia menekankan pentingnya kajian teoretis dan praktik empiris. “Kita tidak bisa hanya mengutip teori. Harus ada pembacaan terhadap kondisi nyata di masyarakat. Bahkan perlu analisis dampak melalui metode seperti Regulatory Impact Analysis (RIA) dan pendekatan ROCCIPI agar pembentuk peraturan memahami biaya dan manfaat dari norma yang dirancang,” jelasnya.

Ia juga menyoroti Bab III yang memuat evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Menurut Sugeng, tahapan ini krusial untuk mencegah disharmonisasi.

Dalam pembahasan Bab IV, Sugeng menekankan bahwa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis harus dirumuskan secara argumentatif. “Landasan filosofis harus selaras dengan nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Landasan sosiologis harus berbasis fakta sosial. Sementara landasan yuridis harus menjawab persoalan kekosongan hukum, norma usang, atau aturan yang tidak lagi relevan,” paparnya.

Pada Bab V, ia menegaskan bahwa perumusan jangkauan dan arah pengaturan harus disusun sebelum merinci materi muatan. “Ketentuan umum, substansi pengaturan, sanksi, hingga ketentuan peralihan harus disusun secara logis dan sistematis. Jangan sampai arah pengaturannya tidak jelas,” ujarnya.

Sugeng mengingatkan, berdasarkan Pasal 56 UU 12/2011, Ranperda Provinsi wajib disertai Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik, dan ketentuan tersebut berlaku secara mutatis mutandis bagi Ranperda Kabupaten/Kota. Ia menambahkan bahwa Permenkum 40 Tahun 2025 menegaskan dokumen tersebut menjadi syarat dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Kuliah yang dipandu oleh Dosen Hukum Tata Negara FH UMK, Adissya Christa, S.H., M.H., berlangsung dinamis dengan diskusi kritis dari mahasiswa. Sejumlah pertanyaan mengemuka, mulai dari praktik penyusunan NA di daerah hingga tantangan implementasi hasil kajian akademik dalam proses legislasi.

Ning S

The post Kuliah Praktisi FH UMK: Naskah Akademik Harus Ilmiah, Terukur dan Bebas Tumpang Tindih Regulasi appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan itu dilakukan di kampus Pascasarjana Gedung O USM, Jalan Soekarno Hatta, Pedurungan, Semarang, Rabu (15/10/2025). Mahasiswa yang hadir secara online sekitar 200 orang dari seluruh Indonesia. Bahkan ada mahasiswa dari Brunei Darussalam ikut hadir, dan dua mahasiswi dari Hongkong, yang sempat mengajukan pertanyaan.

Menurut Ketua Program Studi S2 Magister Hukum USM, Dr Drs Adv H Kukuh Sudarmanto Alugoro BA SSos SH MH MM, kuliah dosen praktisi ini menghadirkan para praktisi yang sudah menguasai di bidangnya, baik secara empiris, praktis maupun keilmuwan.

BACA JUGA: Sudarmono Ajak Mahasiswa USM Aktif Berorganisasi

Adapun tema kuliah praktisi ini yaitu, ‘Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia’. Narasumber yang hadir, Ketua PWI Jateng Amir Mahmud NS SH MH, praktisi hukum Advocat Dr Aan Tawli SH MH dan politikus muda dari Kabupaten Jepara, H Haizul Ma’arif SH MH.

Kukuh berharap, adanya bangunan networking antara mahasiswa dan mahasiswi dengan para narasumber ini, karena para dosen praktisi itu memaparkan materi yang masuk mata kuliah Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Sistem Peradilan Pidana, dan Hukum Pemilu.

Riyan

The post Prodi Magister Hukum USM Gelar Kuliah Praktisi appeared first on SuaraBaru.id.

Kuliah Praktisi itu menghadirkan narasumber alumni USM. Mereka adalah Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang Hendro Agung Wibowo SH MH, Pejabat RRI Semarang Sudarsono SSos STP MH, dan Advocat yang juga Dewan Pengawas PDAM Kota Semarang Dio Hermansyah Bakri SH MH.

Dalam paparannya, Hendro mengatakan, bila memutuskan kasus, hakim harus mengedepankan kecerdasan, etika, integritas, bukti-bukti. Selain itu juga, para saksi serta keyakinan keputusan yang diambil, harus memunculkan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi pencari keadilan.

BACA JUGA: Mahasiswa USM Implementasikan ‘Project-Based Learning’ di Desa Mandiri Energi Tlahab Posong

Sementara itu, Sudarsono menyampaikan, aspek penyiaran di RRI berdampak pada informasi yang positif terhadap program pemerintah, untuk dipahami seluruh rakyat Indonesia.

”Sehingga aspek legalitas, lugas, program pemerintah, informasi masyarakat dan hiburan lokal, serta perkembangan informasi dan teknologi, merupakan bagian terpenting yang harus dikedepankan,” ujarnya.

Sedangkan Dio menjelaskan, Dewan Pengawas PDAM merupakan jabatan dan posisi strategis di perusahaan, untuk menjaga akuntabilitas, integritas, dan kapasitas Direksi dalam menjalankan efisiensi, pelayanan masyarakat yang prima, dan profit oriented bagi pengembangan organisasi ke depan.

BACA JUGA: BBJ USM Gelar Webinar ‘Language for Life’

Sementara itu, Ketua Program Studi S2 Hukum USM, Dr Drs H Adv Kukuh Sudarmanto BA SSos SH MM MH, selaku moderator dalam kuliah praktisi itu menyebutkan, para narasumber kuliah praktisi dari para alumni itu, sudah sukses di berbagai profesi jabatannya.

Dia berharap, disamping untuk muatan referensi kecerdasan perpaduan teori dan praktik, juga untuk memotivasi para mahasiswa dan mahasiswi, setelah menyandang gelar Magister Hukum.

”Kami berharap, para alumni Magister Hukum USM bisa memenangkan kompetisi untuk menjadi para pemimpin bangsa di negeri tercinta ini,” ungkapnya.

Riyan

The post 79 Mahasiswa Magister Hukum USM Ikuti Kuliah Praktisi appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang digelar di Balairung UKSW pada Selasa (5/11/2024) ini menghadirkan tiga pembicara yang sudah mumpuni di bidang keuangan dan finansial digital.

Ketiganya adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Rahmat Dwisaputra, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Sumarjono, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Rahmat Dwisaputra dan Direktur Network and Services BNI Ronny Venir. Dihadiri sekitar 2.000 peserta mahasiswa lintas fakultas di UKSW, acara ini dimoderatori langsung oleh Rektor UKSW, Prof. Intiyas Utami.

Rektor Intiyas menyebut, UKSW selalu menciptakan suasana belajar yang asyik dan menyenangkan. Kegiatan talkshow hari ini juga merupakan salah satu bentuk kolaborasi dari pergerakan UKSW yang didukung oleh para praktisi.

“Kegiatan ini juga menjadi salah satu wujud komitmen UKSW untuk mendukung Indonesia menjadi bangsa yang tumbuh dan berkembang,” tandas Intiyas.

Tiga Virus

Membuka sesi paparan materi, Sumarjono menyampaikan topik tentang Bijak Menggunakan Paylater dan Pinjol. Disampaikannya, ada tiga virus yang menyebabkan masalah keuangan, yaitu FOMO (fear of missing out) atau rasa takut merasa tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu, FOPO (fear of other people’s opinions) atau rasa takut terhadap opini orang lain dan YOLO (you only live once) atau kamu hanya hidup sekali.

“Virus ini yang membuat masyarakat kadang tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, sehingga kadang terjerat pinjol,” katanya.

Sementara itu, Rahmat Dwisaputra mengajak para peserta talkshow untuk meningkatkan kewaspadaan saat melakukan transaksi digital. “Tidak hanya meningkatkan kewaspadaan saat melakukan transaksi, kita juga perlu meningkatkan pengetahuan kita tentang berbagai macam produk keuangan,” tandasnya.

Jaga Data

Sementara itu Ronny Venir mengungkap, bahwa pandemi Covid sudah mengubah perilaku transaksi digital masyarakat di mana secara proporsi, jumlah transaksi melalui outlet saat ini hanya sebesar 0,71% dibandingkan dominasi transaksi digital yang mencapai 96,60%. Data lain juga menyebutkan bahwa jumlah masyarakat yang terjebak pinjaman online (pinjol) mencapai 5%.

“Di sisi lain, di lingkungan saat ini adanya paradigma FOMO, YOLO dan FOPO ikut memicu anak muda ingin mendapatkan sesuatu serba instan sehingga terjebak investasi ilegal, pinjol dan penggunaan paylater yang tidak bijak. Karena itulah sangat penting kita menjaga data pribadi kita,” kata Ronny.

Tak hanya menyampaikan materi, ketiga pembicara juga resmi bergabung menjadi bagian dari UKSW dengan menjadi dosen praktisi yang ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) oleh Rektor Intyas. Rektor Intiyas berharap kehadiran 3 dosen praktisi ini menambah deretan dosen praktisi di UKSW yang kian mendekatkan kampus dengan praktisi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Pada kesempatan tersebut juga diadakan launching Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) bagi mahasiswa angkatan 2025, penyerahan tabungan BNI Plus bagi 3 mahasiswa berprestasi dan juga festival UMKM dan panggung hiburan. Ciputra Sakti Mangesa, mahasiswa Fakultas Biologi angkatan 2024 asal Toraja salah satu penerima tabungan BNI Plus ini mengaku sangat bahagia karena bisa meringankan orang tua dalam hal pembiayaan kuliah.

The post Cerdas Finansial: Kuliah Praktisi Kolaborasi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, BNI dan UKSW appeared first on SuaraBaru.id.