Kegiatan diikuti oleh mahasiswa Stikom Semarang untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai pembaruan hukum pidana nasional, khususnya terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketua Stikom Semarang, Hedy Rahmad menyampaikan, mahasiswa perlu mengetahui dan memahami pelaksanaan KUHP dan KUHAP yang baru sebagai bagian dari perkembangan hukum di Indonesia.

“Kita harus mengetahui dan memahami pelaksanaan KUHP dan KUHAP yang baru. Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai agar mendapatkan pemahaman yang utuh,” ujarnya, Sabtu (7/3/2026).

Danang menjelaskan, bahwa KUHP yang selama ini digunakan di Indonesia merupakan warisan hukum kolonial Belanda, yakni _Wetboek van Strafrecht_ yang diberlakukan sejak tahun 1918 dan tetap digunakan setelah kemerdekaan berdasarkan aturan peralihan dalam UUD 1945.

Menurutnya, pembentukan KUHP baru merupakan bagian dari upaya dekolonisasi hukum pidana Indonesia agar sistem hukum nasional tidak lagi bergantung pada produk hukum kolonial.

“KUHP baru merupakan langkah pembaruan hukum pidana nasional yang disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia,” jelas Danang yang didampingi Penyuluh Hukum Madya Toto Kuncoro dan Penyuluh Hukum Pertama, Clara.

Ia juga memaparkan proses pembentukan KUHP baru telah berlangsung cukup panjang, dimulai sejak pembentukan tim penyusunan pada tahun 1963, kemudian melalui berbagai penyusunan draf RKUHP sejak tahun 1981 hingga 2015, sempat mengalami penundaan pada tahun 2019, hingga akhirnya disahkan oleh DPR pada 6 Desember 2022 dan resmi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Danang menjelaskan, pembaruan KUHP memiliki beberapa tujuan utama, diantaranya membangun sistem hukum pidana yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, menghapus ketergantungan terhadap hukum kolonial Belanda, serta menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan nilai, moral, dan hak asasi manusia.

The post Kemenkum Jateng Beri Kuliah Umum Implementasi KUHP dan KUHAP Baru di Stikom Semarang.  appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Delmawati, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Toni Sugiarto.

Seminar ini menghadirkan Wakil Menteri Hukum RI, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, sebagai narasumber utama yang memberikan pemaparan terkait implementasi KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana.

Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa KUHP Nasional terdiri dari dua buku, 43 bab, dan 624 pasal yang harus dibaca bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana karena terdapat sejumlah perubahan penting.

“Di dalam Undang-Undang Penyesuaian Pidana terdapat 55 item perubahan terhadap KUHP nasional. Oleh karena itu, ketika membaca KUHP, kita juga harus membaca undang-undang tersebut secara bersamaan,” jelas Prof Eddy.

Ia juga menyinggung perubahan pengaturan terkait tindak pidana narkotika yang dimasukkan kembali dalam Undang-Undang Penyesuaian Pidana.

“Beberapa pasal yang sebelumnya dicabut dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimasukkan kembali dengan rumusan yang sama. Namun terdapat perubahan pada jenis pidana, yaitu dari pidana penjara dan denda menjadi pidana penjara dan/atau denda, serta penghapusan ancaman minimum khusus bagi pengguna narkotika,” ungkapnya.

Ia menegaskan, dalam penegakan hukum terhadap undang-undang yang memuat sanksi pidana dan sanksi administrasi, maka sanksi administrasi harus didahulukan sebagai bentuk penerapan prinsip ultimum remedium.

“Apabila dalam suatu undang-undang terdapat sanksi pidana dan sanksi administrasi, maka sanksi administrasi wajib didahulukan. Hal ini menegaskan bahwa hukum pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa KUHP baru membawa perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan dengan mengedepankan keadilan korektif dan keadilan restoratif.

“Kita tidak lagi menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam. KUHP baru mengedepankan keadilan korektif dan keadilan restoratif, di mana pelaku tidak hanya dikenakan sanksi tetapi juga diperbaiki, sementara korban tidak hanya dipulihkan tetapi juga dipulihkan secara lebih menyeluruh,” paparnya.

The post Wamenkum Prof. Eddy Paparkan Implementasi KUHP dan KUHAP Baru di Polda Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyampaikan, ini adalah momen bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan meninggalkan sistem hukum pidana warisan kolonial dan beralih kepada sistem hukum pidana dengan paradigma modern dan berakar pada jiwa bangsa Indonesia. Indonesia tidak lagi memandang hukum pidana sebagai alat balas dendam, tetapi sebagai alat untuk memberikan keadilan, pemulihan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (Hak Asasi Manusia).

“Salah satu perbedaan dengan hukum pidana yang lama adalah tidak bertumpu lagi pada pidana penjara. KUHP Nasional tidak hanya memulihkan dan memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga ingin agar pelaku dapat bertobat dan memberikan kontribusi di dalam masyarakat,” ucap Supratman di kantor Kementerian Hukum, Selasa (6/1/2026).

Ia menjelaskan, KUHP Nasional membuat sistem hukum pidana Indonesia menjadi lebih manusiawi, dengan hadirnya sanksi pidana dan sanksi tindakan, atau yang disebut double track system. Artinya, hakim dapat menjatuhkan pidana dan tindakan secara bersamaan, menjatuhkan pidana tanpa tindakan, ataupun menjatuhkan tindakan tanpa pidana.

Supratman mengungkapkan, pembaruan lain yang dimuat dalam KUHP Nasional adalah peniadaan kategori “kejahatan” dan “pelanggaran”, living law, penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana, pengkategorisasian ancaman pidana denda, serta pengaturan pidana mati dengan masa percobaan.

Menkum juga menjelaskan beberapa isu krusial yang muncul di tengah masyarakat. Diantaranya, terkait penghinaan Presiden dan lembaga negara. Supratman menegaskan kalau ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk menutup kebebasan berpendapat terhadap kebijakan pemerintah. Untuk menjamin kebebasan memberikan kritik dan pendapat, ketentuan ini dibatasi sebagai delik aduan yang dilakukan secara tertulis oleh Presiden, Wakil Presiden, atau pimpinan lembaga negara.

Isu lainnya adalah tentang demonstrasi. Supratman mengatakan KUHP Nasional menjamin bahwa masyarakat yang telah melakukan pemberitahuan terlebih dahulu tentang unjuk rasa atau demonstrasi tidak dapat dipidana.

“Meskipun telah terjadi akibat, seperti gangguan kepentingan umum dan keonaran, namun jika ada pemberitahuan terlebih dahulu tentang demonstrasi, pelaku tidak dapat dipidana,” ujarnya.

Sementara itu, dari sisi hukum acara pidana, KUHAP baru membawa pembaruan dalam enam bidang, yaitu pengaturan mekanisme keadilan restoratif, pengaturan saksi mahkota secara terbatas dan akuntabel, pengaturan pengakuan bersalah, pengaturan pidana oleh korporasi, Perjanjian Penundaan Penuntutan, dan penguatan sistem informasi peradilan pidana terpadu berbasis teknologi.

Supratman menerangkan, KUHAP baru memberi penguatan atas pelindungan HAM sejak tahap awal proses hukum, yang meliputi hak atas bantuan hukum, larangan penyiksaan dan intimidasi, kewajiban perekaman pemeriksaan, serta perlakuan yang manusiawi dan adil.

The post Menkum Sebut KUHAP Baru Memberi Penguatan atas Pelindungan HAM Sejak Tahap Awal Proses Hukum appeared first on SuaraBaru.id.

KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan menghadirkan babak penting dalam perjalanan reformasi hukum Indonesia.

KUHAP baru dinilai membawa harapan, sebab sejumlah ketentuan yang diperbarui tidak hanya menyempurnakan mekanisme peradilan, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat dalam setiap tahap proses hukum.

Pembaruan ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan langkah strategis untuk memastikan bahwa hukum bekerja selaras dengan prinsip keadilan substantif.

Salah satu aspek penting dalam KUHAP baru adalah penegasan peran hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan, bukan hanya penghukuman. Peneliti dari Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Budi Suharyanto, menilai bahwa penerapan restorative justice menjadi elemen krusial dalam meningkatkan rasa keadilan masyarakat.

Restorative justice selama ini dianggap sebagai pendekatan yang mampu mengurangi potensi sanksi berlebihan, terutama terhadap masyarakat kecil yang kerap tidak memiliki akses optimal terhadap bantuan hukum. Dengan demikian, kehadiran KUHAP baru diharapkan mampu memperkuat landasan hukum bagi penerapan pendekatan tersebut secara lebih sistematis dan terukur.

Pembaruan KUHAP tidak hanya membutuhkan aturan yang jelas, tetapi juga harus didukung oleh sistem peradilan yang terintegrasi dan berfungsi dengan baik. KUHAP baru diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut, sekaligus memperkuat sistem peradilan pidana terpadu yang menjamin keseimbangan antara hak masyarakat dan kewenangan aparat.

Ketua Umum Peradi SAI, Harry Ponto, mengungkapkan bahwa selain memperkuat aspek keadilan restoratif, KUHAP baru juga membawa perubahan fundamental dalam penguatan profesionalisme aparat penegak hukum.

Menurutnya, regulasi baru ini menjadi momentum besar untuk meningkatkan kualitas kinerja polisi, jaksa, hingga advokat. Penegakan hukum yang profesional akan menjadi kunci terciptanya proses hukum yang objektif, transparan, dan tidak diskriminatif.

Dengan standar yang lebih baik, KUHAP baru memberikan peluang bagi seluruh aparat untuk bekerja berdasarkan prinsip hukum yang lebih modern dan akuntabel.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah penguatan hak masyarakat untuk mendapatkan pendampingan hukum sejak tahap penyelidikan. Selama ini, banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat sering kali berada dalam posisi lemah karena tidak memahami hak-hak mereka.

The post KUHAP Baru Mengawal Penguatan Hak Masyarakat dalam Penegakan Hukum appeared first on SuaraBaru.id.