Budiman sebelumnya didakwa jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu data otentik, atau membuat surat/dokumen palsu sebagaimana Pasal 263 subsidair 266 KUHP.

Kuasa hukum Budiman Gandi dari Legge Law Office, Satria Winisuddha menyatakan, putusan majelis hakim yang diketuai Retno Damayanti membuktikan tuduhan yang dialamatkan kepada kliennya terkait pemalsuan dokumen tidak terbukti.

“Berdasarkan fakta-fakta persidangan, dan keterangan dari para saksi menunjukkan bahwa saudara Budiman secara sah dan sesuai dengan undang-undang, terpilih menjadi ketua umum,” kata Satria, di Kantor KSP Intidana, Jumat (12/11/2021).

Ia menyebut, pihaknya menerima hasil putusan perkara yang berlangsung di PN Semarang, Kamis 11 November 2021 tersebut. Vonis itu dinilai sudah sesuai dengan fakta yang muncul selama persidangan.

Satria menyadari, perkara ini memang belum berkekuatan hukum tetap (inkrah). Karena itu, pihaknya siap jika jaksa penuntut umum dalam perkara ini menempuh upaya hukum lanjutan (kasasi) ke Mahkamah Agung.

“Dari putusan ini sekaligus menegaskan bahwa aset milik KSP Intidana yang dikuasai oleh oknum/pihak tertentu selama enam tahun harus dikembalikan. Itu juga disebutkan dalam amar putusan,” ujarnya.

Ia menambahkan, vonis hakim membuktikan kepengurusan KSP ini telah teruji keabsahannya. Rapat Anggota Koperasi merupakan kekuasaan tertinggi suatu koperasi sesuai UU Perkoperasian dan UKM RI Nomor 25 Tahun 1992 serta AD/ART KSP tersebut.

Satria juga mengungkapkan, KSP Intidana kepengurusan baru telah berhasil melunasi kewajiban skema pembayaran I-III sesuai putusan Homologasi senilai Rp 133 miliar, dan sekarang sedang berjalan skema IV dan V.

“Dengan adanya putusan ini, kami berharap tidak ada upaya hukum apapun yang dilakukan anggota KSP Intidana. Karena justru akan membuang waktu dan tenaga sehingga mengganggu operasional KSP Intidana,” harapnya.

Sementara itu, Budiman Gandi Suparman mengaku lega dengan putusan bebas dari majelis hakim PN Semarang. Dengan begitu, dirinya bisa fokus menjalankan homologasi KSP Intidana dengan para anggota.

“Adanya putusan ini tentu membuat semuanya menjadi jelas dan saya juga lega. Karena saya sudah lima kali dilaporkan, meski laporan sebelum-sebelumnya telah di-SP3 (dihentikan),” katanya.

Ia berharap, ke depannya prinsip “PRESISI” yang digaungkan Kapolri yaitu penegakan hukum yang berkeadilan, hendaknya menjadi panglima di negera ini. Ia menginginkan, proses penegakan hukum jangan sampai tumpul ke atas tapi tajam ke bawah.

Hery Priyono

The post Ketua KSP Intidana Divonis Bebas usai Didakwa Pemalsuan Dokumen appeared first on SuaraBaru.id.

Dirinya jelas merasa terzolimi dengan adanya penyidikan kasus tersebut yang kembali diulang dengan pasal yang sama namun tidak ada bukti baru.

“Bagaimana mungkin pasal yang sama diterapkan kembali setelah mendapatkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan tidak ada bukti baru diketemukan,” kata Budiman Gandi Suparman, Selasa (15/6/2021).

Budiman Gandi Suparman atau BGS menyatakan kini tengah disidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Mabes Polri. Padahal sebelumnya kasusnya sudah di SP3 oleh Direktorat Tindak Pidana Umum  (Tipidum) Bareskrim Polri.

“Pasal diulang kembali di Bareskrim Tipideksus dengan pelapor saudara Wenny Gholip Timor yang tercatat sebagai anggota Polri. Padahal sebelumnya sudah di SP3 di Direktorat Tipidum,” ujar BGS heran.

BGS menyatakan hampir setiap tahun kepengurusannya diadukan baik di  Bareskrim dan Polda Jawa Tengah. Pengaduannya adalah keterangan palsu ke dalam data otentik. Namun semua pengaduan tersebut telah di SP3 karena tidak cukup bukti.

BGS mempertanyakan kapasitas Wenny Gholip Timor sebagai pelapor. Menurutnya domain pembuktian pemalsuan berada dalam ranah Kementerian Koperasi & UKM RI. Kementerian tersebut  sebagai pembina koperasi memililiki Bidang Kelembagaan, Pembiayaan, dan Penerapan Sanksi.

“Permasalahan KSP Intidana adalah permasalahan internal Koperasi,” terangnya.

Karena itu tak heran, dalam gelar perkara di Mabes Polri dan Polda Jawa Tengah, materi pamalsuan tidak terbukti melanggar hukum acara pidana. “Tetapi kenapa tiba-tiba kesimpulannya berubah 180 derajat, ada apa ini?” tanya BGS.

Ia mensinyalir ada kepentingan pihak tertentu yang telah menguasai 40 sertifikat aset tetap KPS Intidana berupa kantor-kantor cabang. Pihak tertentu tersebut bermain agar kasusnya tidak terangkat ke permukaan dengan cara menyudutkan dirinya secara terus menerus.

KSP Intidana di tingkat Mahkamah Agung dan PK telah memenangkan kasus atas penguasaan aset secara tidak sah oleh pihak tertentu.

Terhadap kezoliman pihak tertentu kepadanya, BGS kembali mengingatkan penegakkan hukum yang berkeadilan atau presisi sesuai kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

“Jelas dalam kasus saya terlihat kental ada hukum yang dibelokkan,” tegas BGS.

Terkait permasalahan di KSP Intidana, BGS menandaskan permasalahnya adalah di pengurus lama dalam periode kepemimpinan Handoko. Pada kepengurusan Handoko tersebut telah terjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk keempat kalinya. Gagal bayar senilai Rp 930 miliar.

“Itu masalah hukum kepengurusan lama,” beber BGS.

Sedangkan selama periode kepengurusannya, BGS mengungkapkan KSP Intidana selalu menjalankan kewajiban skema pembayaran kepada anggota. “Pembayaran dilakukan tanpa cacat  hingga saat ini,” tegas BGS.

Sementara mengenai keabsahan kepengurusannya, BGS menyatakan telah sah secara AD/ART. Berdasarkan UU Perkoperasian RI Nomor 25 tahun 1992 dan AD-ART KSP Intidana bahwa kekuasaan tertinggi suatu Koperasi ada pada Rapat Anggota. Lewat Rapat Anggota itulah, ia terpilih sebagai Ketua Umum KSP Intidana.

“Kiranya hal ini dipahami benar oleh Petrus Selestinus sebagai seorang advokat,” terang BGS mengacu pada Petrus Selestinus, seoarang advokat yang menyoroti dirinya dalam sejumlah pemberitaan.

Kepengurusan BGS telah tercantum dalam Web Depkop Kementerian Kooperasi  dan UKM RI. Kepengurusan tersebut mendapatkan Nomor Induk Koperasi (NIK) Nomor 3374030100001 dan dikuatkan dalam surat Kementerian Koperasi tanggal 01 Februari 2020 Nomor 16/Dep.I/II/2021.

“Bahwa dalam Online Data System (ODS) terkait kepengurusan belum ada perubahan, Budiman Gandi Suparman sebagai Ketua. Silahkan ditelaah bersama apa yang kemudian dipalsukan,” tantang BGS.

The post Ketua KSP Intidana Terzolimi, Kasus Sudah SP3 Tapi Diusut Lagi appeared first on SuaraBaru.id.