“Kami berharap seluruh lembaga penyiaran memahami sensitivitas dan etika kepatutan publik terhadap kasus yang telah menimpa yang bersangkutan dan sekaligus tidak membuka kembali trauma yang dialami korban,” kata Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo dalam pernyataan di laman resmi KPI, Senin (6/9/2021).

Pernyataan KPI ini merupakan respons dari sentimen negatif publik terkait pembebasan dan keterlibatan yang bersangkutan di beberapa program acara TV.

Baca Juga: Saipul Jamil Siap Kembali ke Dunia Musik Usai Bebas Murni dari Penjara

KPI meminta lembaga penyiaran untuk lebih berhati-hati dalam menayangkan muatan-muatan perbuatan melawan hukum atau yang bertentangan dengan adab dan norma seperti penyimpangan seksual, prostitusi, narkoba dan tindakan melanggar hukum lainnya yang dilakukan pesohor.

“Kami berharap lembaga penyiaran lebih mengedepankan atau mengorientasikan unsur edukasi dari informasi yang disampaikan agar hal serupa tidak terulang serta sanksi hukum yang telah dijalani yang bersangkutan tidak dipersepsikan masyarakat sebagai risiko biasa,” kata Mulyo.

Mulyo menambahkan, hak individu memang tidak boleh dibatasi, tetapi hak publik dan rasa nyaman juga harus diperhatikan karena frekuensi milik publik dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan, termasuk kenyamanan masyarakat.

Baca Juga: Saipul Jamil Ajukan Peninjauan Kembali

“Mengedepankan hak individu tapi melukai hak masyarakat tentu tidak patut dilakukan,” ujarnya.

Mencermati beberapa peristiwa yang sering berulang dalam beberapa kasus serupa, Mulyo mengatakan momentum revisi P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) tahun 2012 yang sedang dilakukan KPI akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan tentang pengaturan secara eksplisit tentang hal ini dalam revisi P3SPS.

“Saat ini, kami tengah melakukan revisi terhadap P3SPS dan sudah pada tahap mendengarkan masukan dari publik dan pemangku kepentingan,” tutup dia.

Baca Juga: Pejabat dan Jajaran Pemkot Magelang Harus Menerapkan ‘ACDC’ dan Jangan ‘NATO’

Sebelumnya, protes dari warganet muncul di media sosial karena mereka tidak terima pelaku pencabulan diberi panggung di televisi.

Sutradara Angga Dwimas Sasongko dan rumah produksi Visinema Pictures menyatakan memberhentikan semua pembicaraan kesepakatan distribusi tentang film animasi “Nussa” dan “Keluarga Cemara” dengan stasiun televisi yang menghadirkan Saipul Jamil dengan cara yang mereka sebut “tidak menghormati korban”.

Saipul Jamil baru keluar dari penjara setelah delapan tahun dihukum atas dua kasus berbeda, pertama kasus pencabulan terhadap remaja laki-laki, kemudian penyuapan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang membuat hukumannya diperpanjang.

Baca Juga: Semen Gresik Salurkan 2.000 Paket Sembako untuk Difabel dan Kaum Rentan

Saipul Jamil bebas pada 2 September 2021, dia disambut dengan mengenakan kalung rangkaian bunga, karangan bunga, lalu diarak menaiki mobil terbuka dengan wajah. Dia melambaikan tangan sembari mobil berjalan, lalu melemparkan ciuman dengan tangannya.

Tak berselang lama dari pembebasannya, Saipul kembali muncul di televisi dengan mengenakan kalung bunga dan membahas judul-judul artikel yang membahas seputar kasus pencabulannya dan pengalamannya di penjara. Acara tersebut diwarnai dengan canda tawa, termasuk nyanyian dari mantan narapidana, hingga raut sedih dari Saipul ketika menyatakan penyesalannya dan rasa terima kasih kepada pendukung.

Ant-Claudia

The post KPI Minta Stasiun Tv Tak Rayakan Pembebasan Saipul Jamil appeared first on SuaraBaru.id.

Ini harus segera dilakukan, sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan persebaran covid-19, terutama dalam penyelenggaraan program siaran Lembaga Penyiaran (LP).

Untuk itu, KPI Pusat telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 12 Tahun 2020, tentang Dukungan Lembaga Penyiaran Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Persebaran Covid-19, tertanggal 25 November 2020.

BACA JUGA : Ketua PWI Jateng Canangkan ‘Jogo Wartawan’ Hadapi Pandemi Covid-19

Melalui SK ini, LP diwajibkan mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan persebaran covid-19. Bagi LP yang tidak melaksanakan atau melanggar apa yang tertuang dalam SK itu, akan dikenai sanksi.

”KPID berharap lembaga penyiaran melaksanakan dan mematuhi apa yang tertuang dalam keputusan itu. Di dalamnya terdapat kewajiban lembaga penyiaran berkenaan dengan produksi, serta penayangan program siaran,” kata Ketua KPID Provinsi Jawa Tengah, Budi SP.

Dia juga berpesan, agar LP di Jateng baik radio maupun televisi, untuk selalu bersinergi dengan pemerintah daerah setempat, dan terus menerus memberitakan informasi terkait pandemi covid-19, termasuk bagaimana cara pencegahannya.

Dalam SK itu, antara lain berisi LP wajib menayangkan iklan layanan masyarakat, berkenaan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19.

Sterilisasi terhadap ruangan, peralatan dan perlengkapan studio yang akan digunakan untuk produksi program siaran. Selain itu juga, memastikan host, talent atau narasumber program siaran dalam kondisi sehat, dan tidak memiliki gejala covid-19.

Riyan-Sol

The post Lembaga Penyiaran Dukung Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 appeared first on SuaraBaru.id.