Jika semua berkas sudah lengkap, Polres akan segera melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Kudus.

“Untuk meminta keterangan saksi juga sudah selesai sehingga saat ini hanya proses melengkapi berkas perkara. Mudah-mudahan bulan ini sudah rampung sehingga berkas bisa dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Kudus,” kata Kasat Reskrim Polres Kudus AKP Agustinus David, sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (19/8).

Sebagaimana pernah diberitakan, kasus dugaan korupsi dana desa Lau bermula adanya laporan warga terkait proyek fiktif yang dilakukan tersangka dengan menggunakan dana desa.

Dalam dugaan korupsi ini, tersangka diduga menyelewengkan dari beberapa proyek fiktif. Informasi dari warga, ada tahun 2018 ada enam titik proyek desa yang dananya sudah dicairkan tapi tidak pernah ada pekerjaan fisiknya.

Sementara, pada tahun 2019, jumlah proyek yang fiktif ada sebanyak delapan titik.

HS, Mantan Kades Lau, Kecamatan Dawe, tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Jumat (9/7). HS kini juga harus mendekam di tahanan Polres Kudus selama proses penyidikan berlangsung.

Sebelum penetapan tersangka juga sudah dilakukan berbagai langkah pengumpulan barang bukti, termasuk memeriksa saksi-saksi dari berbagai instansi terkait.

Sementara untuk nilai kerugian atas dugaan penyelewengan dana desa yang dilakukan tersangka, berdasarkan hasil audit BPKP mencapai Rp1,8 miliar. Tersangka diduga melakukan penyalahgunaan dana desanya berlangsung selama dua tahun anggaran.

Sebelum diserahkan kepada aparat penegak hukum, kasus dana desa tersebut sempat ditangani Inspektorat Kabupaten Kudus. Akan tetapi, sejumlah rekomendasi yang diberikan kepada mantan kepala desa yang diduga terjadi kasus penyalahgunaan dana desa tidak ditindaklanjuti.

Ternyata, hingga tenggat waktu yang ditetapkan belum diselesaikan rekomendasi yang diberikan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus juga sudah memfasilitasi agar pihak-pihak yang diduga terkait untuk menyelesaikannya karena tugas utamanya sebatas ketertiban administrasi.

Tm-Ab

The post Polres Kudus Targetkan Berkas Korupsi Dana Desa Lau Rp 1,8 M Rampung Bulan Ini appeared first on SuaraBaru.id.

Desakan tersebut sebagaimana disampaikan anggota Komisi A DPRD Kudus, Sudjarwo, Selasa (26/1). Menurutnya, polisi harus serius dalam mengusut kasus ini karena uang negara yang hilang mencapai lebih dari Rp 1 miliar.

“Saya selaku anggota Komisi A mendesak kepada Polres Kudus segera menyelesaikan kasus ini,”kata Sudjarwo saat ditemui awak media di pendapa Kabupaten Kudus.

Politisi asal Partai Nasdem tersebut juga menambahkan, indikasi tindak pidana korupsi dana desa tersebut sangat kuat. Pasalnya, dugaan penyelewengan dana desa tersebut juga muncul dari rekomendasi Inspektorat  setelah melakukan audit  atas laporan pertanggungjawaban APBDes Desa Lau tahun anggaran 2018 dan 2019.

Menurut Sudjarwo, setelah dilakukan pengecekan di lapangan, proyek pembangunan yang dianggarkan dalam APBDes Lau terbukti fiktif. Masyarakat setempat juga menyatakan tidak ada pekerjaan pembangunan fisik meski anggaran APBDes sudah terserap.

“Jadi, kami rasa itu bukti awal yang cukup untuk segera menuntaskan penanganan kasus ini,”tambah Sudjarwo.

Sudjarwo juga menambahkan, pihaknya juga mendesak agar mantan Kades Lau yang menjadi terlapor dalam kasus tersebut segera dipanggil paksa untuk proses pemeriksaan. Sebab, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari penyidik Polres Kudus, terlapor sudah dipanggil sebanyak dua kali namun tidak datang.

Baca Juga: Pertanyakan Korupsi Dana Desa Rp 1,3 M, Warga Lau Geruduk Mapolres Kudus 

“Harusnya, polisi bisa melakukan pemanggilan paksa. Mengenai alasan polisi yang tidak tahu keberadaan dari terlapor, justru cukup mengherankan karena keterangan masyarakat setempat yang bersangkutan masih ada di rumahnya,”tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi Dana Desa Lau kembali mencuat setelah puluhan warga menggeruduk Mapolres Kudus, 15 Januari 2021 silam. Warga mempertanyakan penanganan dugaan korupsi tersebut lantaran sejak dilaporkan pada Januari 2019, dirasa belum ada perkembangan yang berarti.

Proyek Fiktif

Kuasa hukum warga, Teguh Santosa menyebutkan, dalam dugaan korupsi ini, mantan Kades Lau yang berinisial HS diduga melakukan penyelewengan dana desa menyusul banyaknya proyek fiktif. Dikatakan, pada tahun 2018 ada enam  titik proyek desa yang dananya sudah dicairkan tapi tidak pernah ada pekerjaan fisiknya.  Sementara, pada tahun 2019, jumlah proyek yang fiktif ada sebanyak delapan titik.

“Jumlah anggaran dari seluruh proyek tersebut berkisar 1,3 miliar. Rata-rata proyeknya adalah pembuatan jalan dan saluran air. Dana sudah dicairkan tapi hasil pekerjaannya sampai sekarang tidak ada,”tandasnya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Kudus AKP Agustinus David saat menemui warga menyatakan kasus dugaan penyelewengan anggaran dana desa tersebut masih berjalan. Dan pihaknya tengah melakukan pengembangan kasus terlapor HS.

“Dalam artian kami masih mengumpulkan bukti dan saksi tambahan. Serta, keterangan dari saksi ahli keuangan negara, yang menentukan berapa kerugian negara. Saat ini kami belum tahu pasti berapa kerugianya, tapi memang disitu ada kerugian,” ungkapnya.

Tm-Ab

The post DPRD Kudus Desak Polisi Panggil Paksa Mantan Kades Lau appeared first on SuaraBaru.id.

Aksi mereka tersebut untuk menanyakan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi dana Desa Lau tahun 2018-2019 yang dilakukan HS, mantan kades setempat.

Hal ini dilakukan karena sejak dilaporkan pada Januari 2020 silam, warga menilai belum ada perkembangan berarti atas kasus tersebut. Bahkan, polisi belum menetapkan mantan kades sebagai tersangka.

Meski jumlah warga yang datang berkisar 40 an orang, namun akhirnya polisi hanya mempersilahkan 5 orang untuk melakukan audiensi. Audiensi yang berlangsung sekitar 1,5 jam tersebut juga berlangsung secara tertutup.

Usai audiensi, Teguh Santosa selaku kuasa hukum warga mengungkapkan, kedatangan warga memang menuntut kejelasan penanganan kasus dugaan korupsi yang terjadi di desanya. ” Karena ini sudah satu tahun lebih semenjak kami membuat laporan, tapi perkembangannya kok belum ada” katanya.

Padahal, sejak kasus tersebut dilaporkan, sejumlah perangkat desa hingga pengurus RT dan RW sudah dimintai keterangan oleh kepolisiaan. Sejumlah bukti, kata Teguh,  juga sudah diberikan kepada kepolisian untuk pengusutan kasus tersebut.

“Ini mengakibatkan polemik di lingkungan warga. Ada apakah gerangan dengan kasus ini,”ujarnya.

Teguh menyebutkan, dalam dugaan korupsi ini, terlapor diduga melakukan penyelewengan dana desa menyusul banyaknya proyek fiktif. Dikatakan, pada tahun 2018 ada enam  titik proyek desa yang dananya sudah dicairkan tapi tidak pernah ada pekerjaan fisiknya.  Sementara, pada tahun 2019, jumlah proyek yang fiktif ada sebanyak delapan titik.

“Jumlah anggaran dari seluruh proyek tersebut berkisar 1,3 miliar. Rata-rata proyeknya adalah pembuatan jalan dan saluran air. Dana sudah dicairkan tapi hasil pekerjaannya sampai sekarang tidak ada,”tandasnya.

Untuk itu, kata Teguh, dalam audiensi tersebut pihaknya mendesak aparat kepolisian untuk serius melakukan penanganan. Pihaknya berharap polisi bisa bekerja secara profesional apalagi kasus ini jelas mengakibatkan kerugian keuangan desa.

“Harapan kami semoga bisa segera naik dan terselesaikan kasus, dalam hal ini, HS (terlapor) sebagai penanggung jawab atas proyek – proyek itu. Saya kira dua bukti di dua tahun itu sudah cukup, makanya kami mendorong agar bisa segera terselesaikan,” harapnya.

Senada, Sulikan, korlap warga yang juga salah satu ketua RT setempat menyebutkan kasus korupsi dana desa ini jelas merugikan masyarakat. Pasalnya, titik pekerjaan yang dananya dikorupsi hingga kini belum ada wujud fisiknya.

Padahal, pembangunan infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. Dan akibat kasus tersebut, titik yang ada sudah tidak bisa dianggarkan.

“Ini sangat merugikan masyarakat Desa Lau. Untuk itu, kami berharap agar kepolisian tegas dan mengusut tuntas kasus ini. Apalagi juga sudah ada audit dari Inspektorat juga sudah menyatakan proyek-proyek tersebut fiktif,”tandasnya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Kudus AKP Agustinus David menyatakan kasus dugaan penyelewengan anggaran dana desa tersebut masih berjalan. Dan pihaknya tengah melakukan pengembangan kasus terlapor HS.

“Dalam artian kami masih mengumpulkan bukti dan saksi tambahan. Serta, keterangan dari saksi ahli keuangan negara, yang menentukan berapa kerugian negara. Saat ini kami belum tahu pasti berapa kerugianya, tapi memang disitu ada kerugian,” ungkapnya.

Tm-Ab

The post Pertanyakan Korupsi Dana Desa Rp 1,3 M, Warga Lau Geruduk Mapolres Kudus appeared first on SuaraBaru.id.