Ketua Panitia, Ir Ferry Firmawan ST MT PhD IPU mengatakan, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber. Mereka adalah, Rektor USM Dr Supari ST MT, Sekretaris Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota Semarang Dr Adi Ekopriyono MSi, Faculty of Arrifical Intelligence UTM, Assoc Prof Dr Samira A, Faculty of Artificial Intelligence UTM, Assoc Prof Dr Rozana Z.

”Konferensi dengan prosiding internasional, bukan hanya ruang akademik saja. Tetapi juga platform strategis, untuk meningkatkan visibilitas penelitian dan memperluas jaringan ilmiah secara global,” katanya.

BACA JUGA: Dekan FTIK Universitas Semarang Lepas 77 Lulusan

Disampaikan juga, dengan memilih konferensi yang kredibel, menyiapkan naskah secara matang, serta menjaga etika akademik, para peneliti dapat memperoleh manfaat besar dari forum ini.

”Di era keterbukaan ilmiah, peran prosiding internasional sebagai sarana penyebaran pengetahuan dan kolaborasi antarpeneliti, akan terus menjadi bagian penting dari ekosistem akademik yang dinamis dan berdaya saing,” ungkapnya.

Riyan

The post USM Gandeng Universiti Teknologi Malaysia Gelar ASCEND-GP 2026 appeared first on SuaraBaru.id.

ISU kebersihan lingkungan sudah menjadi trending topic sejak lama. Isu ini mulai mendapat perhatian global pada 1972, melalui Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tentang lingkungan hidup di Stockholm, Swedia. Titik awal perhatian dunia terhadap perkembangan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis, mengangkat isu-isu lingkungan ke tingkat internasional, meliputi polusi, pengelolaan sumber daya alam, dan dampak pembangunan terhadap lingkungan.

Isu lingkungan ini menjadi perhatian serius, terutama ketika penanganan sampah di kota-kota besar semakin sulit untuk dikelola dengan baik. Menyempitnya lahan dengan pembukaan pemukiman baru, semakin memerparah kondisi pengelolaan sampah. Pada satu sisi, jumlah penduduk dan perumahan semakin banyak, di sisi yang lain lahan untuk pembuangan sampah semakin berkurang.

Persoalan ini tentu menjadi perhatian yang serius, terutama untuk memberikan pendidikan kepada warga, agar memiliki kesadaran terhadap kebersihan lingkungan, dengan kebiasaan melakukan pembuangan sampah sesuai tempatnya.

Apakah perlu pendidikan untuk mencintai kebersihan lingkungan ini diterapkan? Kenapa demikian? Adakah cara yang dinilai cukup efektif?

Mendidik dengan Perda
Pendidikan untuk mencintai kebersihan lingkungan ini, nampaknya perlu dilakukan. Karena fakta membuktikan, tidak jarang dijumpai banyak tempat kosong justru kemudian dijadikan tempat pembuangan sampah. Imbauan yang persuasif berupa kata-kata yang bertuliskan, ‘Dilarang Membuang Sampah’, nampaknya kurang memberikan hasil.

Metode penyampaian peringatan dengan kata-kata yang sarkartis, masih kurang ampuh. Timbunan sampah selalu menggunung di lokasi kosong. Hingga pihak pemangku setempat (kelurahan), sempat terlihat aktif membersihkan wilayah sekitar. Tentu saja truk sampah membersamai di lokasi sampah. Akan tetapi, faktanya timbunan sampah kembali menggunung. Esok pagi kembali lalat berkeliaran di sekitar lokasi pembuangan sampah.

Sebagai contoh, di salah satu perumahan di Kota Semarang, terdapat satu lahan kosong yang hampir tiap hari penulis lewati. Di lahan tersebut nyaris tidak pernah bersih, karena sampah yang menumpuk.

Bahkan di tembok yang menempel dengan lokasi tersebut, ditulisi dengan kalimat yang tidak pantas. Larangan untuk membuang sampah dengan tulisan yang sarkastis ini, tidak memiliki pengaruh sedikitpun, karena sampah masih terus menumpuk hampir tiap hari. Keadaan ini berlangsung terus menerus, tanpa ada satu solusi yang bisa menghentikan perilaku warga yang tidak peduli terhadap kebersihan.

Hingga pada satu waktu, kelurahan setempat mengarahkan aparatnya untuk membersihkan lokasi tersebut dengan kerja bakti. Lokasi menjadi bersih tanpa ada sampah yang menumpuk sebagaimana pemandangan sehari-hari. Namun selang beberapa hari kemudian, perilaku membuang sampah di lokasi itu terulang, dan sampah kembali menumpuk di tempat yang sama.

Rupanya tulisan larangan membuang sampah dan kerja bakti secara massif dari kelurahan, tidak berpengaruh sama sekali terhadap perilaku warga yang tidak tertib di dalam menjaga lingkungannya.

Hingga pada akhirnya, kelurahan memasang spanduk bertuliskan kutipan Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Sampah dengan ancaman sanksi (pidana) bagi setiap orang atau badan hukum, yang menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Larangan perbuatan yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 52 adalah: a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Kota Semarang; b. mengimpor sampah; c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka; dan g. membakar sampah yang tidak tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Spanduk yang dibentangkan dengan kalimat yang sama mengutip dari perda dan diiringi dengan ancaman pidana kurungan 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta, dinilai cukup efektif. Warga tidak berani lagi untuk membuang sampah di tempat tersebut. Kesadaran ini tentu karena adanya rasa khawatir, akan dikenakan sanksi jika melanggar larangan yang ada di dalam perda tersebut.

Mendidik kesadaran warga untuk cinta kebersihan dan peduli lingkungan, rupanya tidak cukup hanya dengan latihan/ceramah/sosialisasi, akan tetapi perlu ditunjukkan dengan memberikan peraturan yang terkait dengan lingkungan, dalam hal ini Perda No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Proses ini diiringi dengan ancaman sanksi (pidana) sebagai wujud edukasi pada warga, sekaligus implementasi terhadap penerapan perda sehingga memberikan efek jera, sebagai salah satu wujud berhasilnya tujuan pemidanaan.

Langkah ini sebagai upaya mendidik kesadaran lingkungan warga, untuk mencintai kebersihan dengan mencantumkan ancaman sanksi (pidana), yang terdapat dalam perda dan dinilai efektif, sehingga tidak lagi ditemui sampah yang menumpuk di lokasi tersebut.

Penerapan perda dengan memanfaatkan teknologi, akan lebih efektif jika penggunaan CCTV dioptimalkan, dan penjatuhan sanksi pada pelanggar perda. CCTV (Closed-Circuit Television) yang dalam bahasa Indonesia berarti Televisi Sirkuit Tertutup.

Sistem ini menggunakan kamera video untuk mentransmisikan sinyal video ke sejumlah monitor terbatas, bukan untuk disiarkan secara publik seperti televisi biasa. Dan umumnya digunakan untuk tujuan pengawasan dan keamanan. Dengan penggunaan CCTV, diharapkan perda ini memberikan perlindungan pada masyarakat dari polusi, sampah dan lingkungan yang tidak sehat.

Perda akan diakui efektif, ketika lembaga penegak hukum (Pasal 70 Perda No 6 Tahun 2012) seperti kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), melakukan perannya dalam proses penyidikan. Sehingga perda ini luput dari kesan “macan ompong”, alias peraturannya tersedia tetapi lemah dalam tataran penegakan hukum.

Masyarakat pun juga diminta terlibat aktif, melakukan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kerja sama yang baik, tentu saja akan menghasilkan suatu lingkungan hidup yang diidamkan seluruh lapisan masyarakat. Lingkungan yang sehat, bebas polusi, manajemen sampah yang baik, dan jaminan lingkungan hidup yang berkualitas.

— Dr H. Nuridin SAg MPd (Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unissula) & Dr Hj Ira Alia Maerani SH MH (Dosen Fakultas Hukum Unissula) —

The post Mendidik Cinta Kebersihan dengan Perda appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Panitia ICTECA 2024, Dr Ari Endang Jayati ST MT menjelaskan, konferensi ini dilatarbelakangi inisiatif USM, untuk menghadirkan acara bertaraf internasional yang terindeks Scopus.

”ICTECA dimulai pada 2023, sebagai wadah bertemunya peneliti dan ilmuwan, khususnya di bidang teknologi informasi dan elektro. Melalui konferensi ini, kami ingin mendorong berbagi inovasi, ide, serta kolaborasi, yang berkontribusi pada kemajuan berkelanjutan,” kata Ari, dalam keterangannya di Semarang, belum lama ini.

BACA JUGA: USM dan BRIN Tandatangani Kerja Sama Bidang Penelitian dan Pengabdian

Menurut dia, berbeda dari tahun sebelumnya, ICTECA 2024 menggandeng Institut Teknologi Nasional Malang, sebagai co-host.

”Kalau tahun lalu hanya USM yang menyelenggarakan bersama Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Indonesia Section dan Computational Intelligence Society Indonesia Chapter, sekarang kami memperluas kolaborasi dengan tambahan co-host,” imbuh dia.

Tema konferensi dipilih, untuk menjawab tantangan era pascapandemi yang menuntut percepatan transformasi digital. ”Setelah pandemi, teknologi berkembang pesat. Kami perlu mendukung transformasi digital, yang dapat mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),” tambahnya.

BACA JUGA: Pascasarjana USM Lepas 87 Lulusan

Acara ini akan menghadirkan pembicara kunci dari Jepang, India, dan Indonesia. Di antarannya, Prof Naoki Kobayashi dari Saitama Medical University, Jepang, serta Prof Dr Vinay Rishiwal dari Rohilkhand University, India.

Pada sesi kedua, pembicara seperti Prof Dr Adian Fatchur Rochim dari Universitas Diponegoro dan Dr Ir Andi Kurniawan dari USM, juga akan berbagi wawasan. Sedangkan Dr Cucun Very Angkoso ST MT bertindak sebagai moderator.

Diharapkan Dr Ari, ICTECA menjadi wadah kolaborasi antarpeneliti. Tidak hanya untuk bertukar ide, tetapi juga membuka peluang riset bersama, dan pengembangan teknologi yang lebih maju. Dalam jangka panjang, dia optimistis acara ini dapat menarik lebih banyak peserta internasional, dan menjadi konferensi yang diakui di tingkat global.

BACA JUGA: FTIK USM Tampilkan Inovasi Berbasis AI dan IoT

Selain relevan dengan bidang pendidikan dan penelitian di USM, ICTECA 2024 juga menjadi peluang emas bagi dosen dan mahasiswa, untuk memublikasikan karya mereka di platform terindeks IEEE dan Scopus.

”Ini pertama kalinya kami menyelenggarakan konferensi internasional di bidang informatika dan elektro. Semoga makin banyak karya inovatif dari USM yang mendunia,” ungkap Dr Ari.

Riyan

The post Pentingnya Transformasi Digital Berkelanjutan appeared first on SuaraBaru.id.

”Kita perlu mengkaji, bagaimana zakat dan wakaf dapat menjadi jawaban atas berbagai tantangan dunia,” kata Nasaruddin dalam konferensi pers, usai membuka acara itu secara resmi, Jumat (1/11/2024).

Acara itu sendiri digelar Kementerian Agama (Kemenag) RI bersama Bank Indonesia, yang dirangkai dengan perhelatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). Kegiatan itu juga didukung Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

BACA JUGA: KONI Wonosobo Gelar Bimtek Keuangan dan Workshop Pembinaan Prestasi Atlet

Tema yang diambil dalam acara yang dihadiri peserta dari 43 negara anggota itu, ‘Tatanan Global Zakat-Wakaf Baru: Komunitas Global yang Bersatu Berdasarkan Keadilan, Kasih Sayang, dan Kesejahteraan Bersama’.

Hadir dalam acara itu perwakilan sejumlah negara, praktisi, pengusaha, dan generasi muda, untuk membahas inovasi dan masa depan pengelolaan zakat dan wakaf.

Dalam keterangannya, Menag menekankan pentingnya kemajuan teknologi. Menurutnya, teknologi digital mendukung transparansi dan efektivitas distribusi bagi masyarakat yang membutuhkan.

BACA JUGA: Peserta Pelatihan  Diminta Perbanyak Pengalaman, Lalu Berwiraswasta

”Justru dengan teknologi, bisa memperluas jangkauan pengumpulan zakat dan wakaf hingga skala global. Selain itu, bisa memastikan pemanfaatan dana secara produktif dan tepat sasaran,” lanjutnya.

Nasaruddin juga menyoroti bonus demografi di Indonesia, sebagai peluang untuk memberdayakan generasi muda melalui pendidikan dan keterampilan, yang didukung dana zakat dan wakaf.

”Jika berhasil, dampak jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan semakin terasa,” tambahnya.

BACA JUGA: Longsor dan Pohon Tumbang di 25 Desa di Kebumen akibat Cuaca Ekstrim

Kemenag sendiri saat ini mengimplementasikan empat program utama, untuk memperkuat peran zakat dan wakaf. Yaitu adanya Kampung Zakat, KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat, Inkubasi Wakaf Produktif, dan Kota Wakaf. Program-program ini bertujuan, mengoptimalkan zakat dan wakaf, sebagai alat pemberdayaan ekonomi, bukan hanya sebagai ibadah.

Sementara itu, Ketua BWI, Kamaruddin Amin yang juga menjabat sebagai Dirjen Bimas Islam, memperkenalkan Gerakan Indonesia Berwakaf dalam forum itu, sebagai langkah strategis guna memaksimalkan potensi aset wakaf Nasional.

Melalui pilar inklusivitas, keberlanjutan, dan inovasi, gerakan ini berupaya memanfaatkan aset wakaf yang luas, demi kesejahteraan masyarakat. Kamaruddin menyebut, Indonesia memiliki 445.410 lokasi tanah wakaf, termasuk 36.240 madrasah, 1.100 kantor KUA, 220.000 masjid, dan 266.413 musala.

BACA JUGA: Debut Klub Jepara United akan Diuji di Kompetisi Piala Soeratin

”Gerakan ini akan fokus untuk mengembangkan aset-aset itu, dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan konservasi lingkungan. Selain mendukung madrasah, gerakan ini juga mendorong pendirian rumah sakit, pemberian beasiswa, serta inisiatif wakaf hijau, untuk pelestarian alam,” jelasnya.

Dia juga mengajak negara-negara dan organisasi internasional, untuk bekerja sama dalam mengoptimalkan dampak wakaf secara global. Dengan teknologi digital, Gerakan Indonesia Berwakaf dapat memastikan pengelolaan wakaf yang transparan dan berkelanjutan, demi masa depan yang lebih inklusif.

Inovasi pengelolaan zakat dan wakaf, seperti wakaf korporasi dan wakaf saham, terus didorong agar relevan di dunia modern, dengan peluang investasi yang semakin luas. Selain itu, kegiatan konferensi mencakup sesi pembelajaran dari para ahli, yang berbagi praktik terbaik, solusi inovatif, dan kerangka kerja terbaru.

Acara ini dihadiri juga Menteri Agama Malaysia, Mohd Na’im Mokhtar, dan diikuti 250 peserta dari 43 negara anggota WZWF.

Riyan

The post Tatanan Baru Pengelolaan Zakat dan Wakaf untuk Solusi Masalah Global appeared first on SuaraBaru.id.

Rencana, konferensi akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. AALCO merupakan forum konsultasi negara Asia dan Afrika untuk menyamakan persepsi terhadap isu-isu hukum, serta memperoleh pandangan dan posisi bersama untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara di Asia dan Afrika.

Forum ini dibentuk setelah Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 di Bandung. Saat itu, Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno menjadi salah satu penggagasnya.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly sebagai Presiden Konferensi menjelaskan, sesi tahunan AALCO ke-61 akan membahas sejumlah isu hukum yang jadi kepentingan bersama, seperti lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, hukum laut, Palestina, hasil kerja Komisi Hukum Internasional, kejahatan siber, hukum luar angkasa serta hukum dagang dan investasi internasional.

“Pembahasan atas isu-isu yang telah diagendakan akan menghasilkan satu pandangan yang sama di antara anggota AALCO. Selanjutnya pandangan ini akan disampaikan pada pertemuan-pertemuan internasional, salah satunya pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujar Yasonna, Kamis (28/09/2023).

Selain agenda utama, Konferensi AALCO di Bali juga memiliki rangkaian side events berupa business forum untuk mempromosikan investasi di Indonesia, dan diskusi di bidang Hukum Humaniter Internasional.

“Sebagai wujud komitmen Pemerintah RI untuk menerapkan dan memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional, Kemenkumham dan International Committee of the Red Cross berkolaborasi dalam penyelenggaraan diskusi panel bertepatan dengan peringatan ke-65 ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 oleh Indonesia,” ungkap Yasonna.

Menkumham menyebut, Indonesia juga mempunyai pengalaman di bidang “asset recovery” atau pengembalian aset yang dilarikan ke luar negeri. Isu ini sangat kompleks dan melibatkan yurisdiksi hukum negara lain. Indonesia akan berbagi pengalaman dan keberhasilannya pada side event AALCO di Bali mendatang.

Sesi tahunan AALCO ke-61 akan dihadiri 47 negara anggota, 2 negara pengamat tetap, 42 negara pengamat, 2 otoritas pengamat, dan 24 organisasi pengamat.

“Kemenkumham beserta kementerian dan lembaga lainnya, seperti Kemenlu, Kemensetneg, TNI, dan Polri, telah melakukan beberapa rapat persiapan yang terakhir pada 27 September 2023. Kami bersinergi agar proses kedatangan sampai kepulangan delegasi berjalan sukses, aman dan lancar,” tuturnya.

Ning S

The post Sesi Tahunan AALCO Ke-61 di Indonesia akan Bahas Isu Hukum Kepentingan Asia dan Afrika appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut dalam upaya menggalang dukungan global untuk menetapkan Hari Martabat Manusia melalui Resolusi Majelis Umum PBB. Resolusi PBB ini akan memberikan pengakuan atas martabat manusia sebagai hak asasi manusia yang paling fundamental.

Konferensi yang mengambil tema “Perspektif Peradaban mengenai Martabat Manusia” (Civilizational Perspectives on Human Dignity), dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari berbagai negara, yang merupakan para ahli hukum Internasional dan para pejuang HAM Internasional.

Sebagai pembicara utama, Yasonna menjelaskan, bahwa isu martabat manusia dapat dilihat dari berbagai konteks yang berbeda, karena keragaman budaya, namun tidak menghapuskan persamaan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang terhormat tanpa dibeda-bedakan.

“Persepsi yang berbeda tentang martabat manusia tidak menghapuskan fakta bahwa semua individu berhak diperlakukan secara terhormat, terlepas dari latar belakang, ras, jenis kelamin, atau status sosial seseorang,” ujar Yasonna, Kamis (27/7/2023).

Yasonna menyebut, martabat manusia memiliki keterkaitan dengan keadilan sosial dan perlakuan yang adil. “Konsep martabat manusia sangat terkait dengan Hak Asasi Manusia, karena HAM menciptakan tatanan yang menjunjung martabat setiap manusia,” ungkap Yasonna.

Yasonna menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan prioritas pelindungan HAM di Indonesia ditujukan pada kelompok paling rentan dan terpinggirkan. Kelompok ini termasuk orang lanjut usia, anak-anak, perempuan, fakir miskin, dan penyandang disabilitas.

The post Di Oxford, Menteri Yasonna Bicara Soal Human Dignity appeared first on SuaraBaru.id.