”Rencana kolaborasi para pengelola institusi pendidikan untuk membangun jaringan dalam upaya mencegah tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan, merupakan awal yang baik dalam mewujudkan proses belajar yang aman dan nyaman, bagi generasi penerus bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/6/2023).

Panitia Deklarasi Jaringan Pondok Pesantren Ramah Anak (JPPRA), Minggu (18/6/2023), mengungkapkan, sebanyak 25 ponpes di berbagai wilayah di Indonesia, akan membentuk JPPRA pada Jumat (23/6/2023) mendatang, yang berkomitmen mencegah tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan.

BACA JUGA: Ikuti Pelatihan Ekonomi Kreatif dari SDG, Santri dan Kiai di Batang Doakan Ganjar Jadi Presiden 2024

Selain kehadiran fisik, deklarasi itu juga direncanakan dilakukan secara daring, dengan diisi agenda seminar Nasional bertema ‘Membumikan Konsep Perlindungan Anak dalam Islam’.

Menurut Lestari, semangat yang tumbuh di kalangan pengelola pendidikan berbasis agama itu, harus terus dipupuk dan diperluas. Ini agar proses belajar di sejumlah institusi pendidikan berbasis agama, lebih ramah dan nyaman bagi peserta didik.

Catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada 2021, ada 51 aduan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sepanjang 2015-2020.

BACA JUGA: Penasehat PW Himpaudi Jateng : Kolaborasi Guru dan Ortu Penting dalam Pendidikan

Menurut laporan itu, kasus kekerasan seksual terbanyak terjadi di perguruan tinggi, yakni sebesar 27 persen, dan urutan kedua, pada lingkungan pendidikan berbasis agama dengan besaran 19 persen.

Berdasarkan catatan itu, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, keterlibatan aktif para pengelola institusi pendidikan dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan di lingkungan mereka, harus ditingkatkan melalui berbagai cara.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu sangat berharap, para pemangku kebijakan menerapkan sejumlah langkah yang kreatif dalam menanamkan pemahaman, bahwa pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan berbasis agama, penting dan wajib dilakukan.

BACA JUGA: Kisah Inspiratif Mahasiswa Komunikasi Unissula Penerima Beasiswa KIP K

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu mendorong, agar semakin banyak pengelola pendidikan yang menyadari hal ini, sehingga sejumlah kebijakan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan dapat direalisasikan.

”Dengan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, proses pendidikan Nasional akan mampu mewujudkan generasi penerus yang berdaya saing dan tangguh, dalam menjawab berbagai tantangan bangsa di masa datang,” harap dia.

Riyan

The post Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Jadi Kepedulian Bersama appeared first on SuaraBaru.id.

Kekerasan tersebut terjadi hampir di semua negara dan budaya, baik dalam ruang publik maupun ranah privat.

Dilansir dari Suara.com, berdasarkan siaran pers tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yang dilakukan pada 25 November-10 Desember 2022, Komnas Perempuan menyatakan bahwa dalam kurun waktu Januari sampai November 2022, mereka menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.

Dari ribuan kasus itu, 860 diantaranya merupakan kekerasan seksual di ruang publik. Sementara 899 kasus di ranah privat atau personal.

Diduga jumlah ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu jika perempuan speek up dan melaporkan kasusnya ke lembaga pengada layanan, baik yang dikelola masyarakat maupun UPTD P2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan yaitu adaya diskriminasi gender. Kekerasan yang dialaminya dapat berupa penderitaan fisik, psikologis, hingga seksual.

Salah satu contoh kasus yang marak terjadi yaitu menjadi wanita karier saat sudah berkeluarga. Kaum laki-laki menganggap bahwa kewajiban perempuan setelah menikah hanya memasak dan mengurus rumah tangga, dan tidak berhak terjun langsung dalam dunia kerja.

Bahkan ada yang beranggapan perempuan yang sudah menikah tidak layak untuk mendapatkan hak pendidikan tinggi dan melanjutkan pendidikannya. Pola pikir ini yang menjadikan banyak kasus kekerasan yang terjadi oleh perempuan.

Berkembangnya pola pikir itu tidak selasar dengan upaya pemerintah dan pihak terkait dalam meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination againts Women (CEDAW), melalui Undang-Undang No.7 tahun 1984.

Dewasa kini, pemerintah terus mengupayakan dengan menandatangani dokumen kesepakatan global tentang Sustainable Development Goals (SDG). Adapun tujuan 5 SDG tentang mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak dengan memiliki 5 target.

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi
2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan
3. Menghapuskan semua praktek yang membahayakan
4. Menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan
5. Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik, sosial, dan ekonomi.

Oleh karena itu pemerintah terus berupaya agar kaum perempuan tidak hanya menjadi ibu rumah tangga saja, melainkan dapat berkiprah dan bersosialisasi dengan masyarakat.

Selanjutnya, pihak terkait akan terus mendukung kesuksesan perempuan di dalam bidang yang selama ini kerap terpinggirkan, yakni pekerjaan. Gunanya, agar perempuan yang lainnya bisa terinspirasi, serta tidak akan ada lagi diskriminasi.

Untuk itu, di momen hari Peringatan Perempuan Sedunia, mari kita tingkatkan pemahaman dan perilaku terkait kesetaraan gender. Hilangkan segala bentuk diskriminasi yang terjadi pada kaum perempuan.

Ning Suparningsih

The post Stop Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan appeared first on SuaraBaru.id.