Komjen Listyo Sigit Prabowo dalam fit and proper test mengutarakan rencananya akan mengaktifkan Pam Swakarsa, yang diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas-fasilitas yang ada di Polri.

“Jelas semua ini merupakan bentuk Pam Swakarsa yang sangat berbeda dengan Pam Swakarsa pada tahun 1998,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono saat jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/1/2021).

Rusdi menjelaskan, wacana Pam Swakarsa sendiri sebetulnya telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Polri dan dituangkan dalam peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 Tahun 2020.

“Dalam UU kepolisian, Pasal 3 ayat (1) huruf c dikatakan, bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Republik Indonesia dibantu oleh kepolisian khusus, kedua oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, ketiga dibantu bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,” ujar Rusdi.

Adapun yang dimaksud Pam Swakarsa yakni, bentuk pengamanan yang dilakukan pengemban fungsi kepolisian yang dibentuk atas dasar kemauan kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri dan tentunya semua mendapat pengukuhan dari Polri.

Dengan begitu, Rusdi menekankan, segala bentuk aktivitas maupun operasional Pam Swakarsa keseluruhannya, dikoordinasikan dan diawasi oleh aparat kepolisian. Sehingga, Pam Swakarsa tidak bisa sewenang-wenang atau berjalan sendiri tanpa pengawasan aparat penegak hukum dalam hal ini Polri.

“Artinya, dalam segala aktivitas, operasional Pam Swakarsa senantiasa dikoordinasikan dan diawasi oleh kepolisian, jadi operasionalnya tidak berjalan sendiri, senantiasa berdampingan dengan kegiatan-kegiatan polisi di lapangan,” ucap Rusdi.

Rusdi memaparkan, bentuk dari Pam Swakarsa tersebut, pertama adalah satuan pengamanan dengan diisi oleh orang-orang yang dididik dan dilatih oleh Polri untuk melakukan pengamanan pada lingkungan tertentu. Misalnya, pengamanan di perusahaan, kawasan tertentu dan bisa di pemukiman masyarakat.

“Tentunya kegiatan-kegiatan satpam ini senantiasa dalam koordinasi dan pengawasan polisi,” tutur Rusdi.

Bentuk kedua, adalah satuan keamanan lingkungan yang merupakan kemauan, kesadaran dan kepentingan dari elemen masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dilingkungannya sendiri.

“Diketuai kepala-kepala rukun setempat bisa ketua RT maupun Ketua RW. Dan sekali lagi operasional satuan keamanan lingkungan ini senantiasa dalam kordinasi dan pengawasan aparat kepolisian,” papar Rusdi.

Kemudian, bentuk lainnya adalah Polri mengakomodir kearifan lokal bentuknya antara lain contohnya Pecalang di Bali, maupun kelompok-kelompok yang sadar kamtibmas di lingkungan masyarakat.

“Bentuk lain bisa, yaitu siswa maupun mahasiswa Bhayangkara ini didekatkan dengan kegiatan-kegiatan kepramukaan, jadi bentuk Pam Swakarsa inilah yang akan disentuh dan dimantapkan kembali oleh Komjen Listyo Sigit Prabowo,” ujar Rusdi.

Absa-wied

The post Pam Swakarsa Komjen Sigit Beda dengan Era 1998 appeared first on SuaraBaru.id.

“Bagai Werkudara, Komjen Listyo Sigit adalah sosok bijaksana dan kuat baik secara fisik dan spiritual. Dengan begitu, di tengah konstelasi yang dinamis saat ini, sosok seperti Werkudara sangat dibutuhkan masyarakat,” katanya.

Menurut dalang asal Karangpandan ini, pengalaman Komjen Sigit Listyo di kepolisian sudah tidak diragukan lagi dan memiliki kemampuan untuk jabatan tersebut.

“Meski saya ini awam hanya seorang seniman, namun sedikit tahu tentang siapa sosok Komjen Sigit Listyo, yang menurut kami beliau sangat pantas menjadi Kapolri, di tengah kondisi seperti ini,” ungkap Manteb Sudarsono.

Untuk itu, lanjut  Manteb, langkah Jokowi tepat menunjuk Komjen Listyo Sigit sebagai calon Kapolri. Ki Manteb mengidentikkan Komjen Listyo Sigit  sebagai

“Harapan kami, jika kelak Komjen Listyo Sigit sudah menjadi Kapolri adalah menciptakan dan menjaga ketenangan, kenyamanan ketentraman bangsa. Bahkan diharapkan Kapolri baru bisa meredam percekcokan yang hampir selalu terjadi seperti sebelumnya,” tandasnya.

Untuk itulah Manteb berharap, pada DPPRI bisa menyetujui usulan calon Kapolri tunggal tersebut. “Saya meyakini, Insya Alloh semua pihak yang berkepentingan dalam hal seleksi calon Kapolri bisa berpikir jernih untuk mendukung Komjen Listyo Sigit menjadi Kapolri,” ujarnya.

Bukan Ketua MUI

Sementara itu, ulama yang juga pengusaha kuliner asal Solo, Habib Hasan Mulachea menanggapi isu tentang agama yang dipeluk calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo, menyebut, dia itu mau jadi Kapolri, bukan Ketua MUI.

“Berkembang isu bahwa beliau nonmuslim. Lha beliau ini bukan mau jadi Ketua MUI, Bukan! tapi jadi Kapolri jadi tidak masalah,” lanjutnya.

Jabatan Kapolri sendiri, dianggapnya tidak berbeda dengan jabatan lain yang sama-sama memberi pelayanan pada masyarakat, Jadi tak masalah apabila jabatan tersebut di jabat oleh seseorang beragama nonmuslim.

Habib Hasan memberi contoh bahwa tak sedikit pula gubernur, wali kota, dan bupati yang nonmuslim seperti Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo.

“Buktinya sampai saat ini tidak ada pemberontakan di Solo, beliau membangun masjid, menjadikan Solo Kota Sholawat, kan ini luar biasa, padahal nonmuslim,” ujarnya.

Habib Hasan mengajak masyarakat, untuk tak melihat agama seseorang tapi pengabdiannya pada masyarakat. “Bukan masalah agama. Itu Hak Komjen Listyo Sigit untuk jadi Kapolri, kecuali mau jabat jadi Ketua MUI ya harus orang Islam,” tuturnya.

Habib yang dijuluki “Sinterklas Berpeci Putih” itu mengatakan, bahwa diusungnya Komjen Listyo Sigit sebagai calon Kapolri tak lepas dari prestasi dan pengabdiannya pada institusi Polri.

“Terutama pada saat menjabat sebagai Kabareskrim Polri, banyak kasus telah diungkap Komjen Listyo Sigit beserta tim.  Sangat pantas kalau Komjen Listyo Sigit jadi calon tunggal Kapolri,” katanya.

Habib Hasan melanjutkan, bahwa kedekatannya dengan Komjen Listyo terjalin sejak jabatan beliau masih sebagai Kapolresta Surakarta, pihaknya juga mengaku siap mendampingi Komjen Listyo Sigit saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon Kapolri.

Habib Hasan berharap, Komjen Listyo Sigit dapat menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan oleh Kapolri Idham Azis saat ini. “Mudah-mudahan NKRI di bawah pimpinan Komjen Listyo Sigit semakin utuh,” tutupnya.

Absa-wied

The post Ki Manteb: Komjen Lityo Sigit itu Werkudara appeared first on SuaraBaru.id.

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, sindikat Nigeria-Indonesia ini, melakukan tindak pidana penipuan dengan modus Business Email Compromise (BEC), alias membajak email saat perusahaan Althea Italy tengah menjalani transaksi jual beli ventilator dan monitor, untuk keperluan penanganan covid-19, dengan Shenzen Bio Medical Electronics Co Ltd.

”Para tersangka mengirim email kepada perusahaan Althea (Italy), mengatasnamakan seolah General Manager (GM) perusahaan Cina (Shenzhen Ltd) dan memberitahu, ada revisi rekening untuk pembayaran ventilator dan monitor covid-19, ke rekening di Bank Mandiri Syariah,” papar Listyo kepada wartawan di Bareskrim Polri, Senin (7/9/2020).

BACA JUGA : Ketatalaksanaan Binter Merupakan Proses Manajemen Teritorial

Dijelaskan pula, kejadian tindak pidana penipuan ini terjadi pada Mei 2020. Pada saat itu, NCB Interpol Italia mendapat laporan tindak pidana penipuan, yang kemudian memberitahukan ke NCB Interpol Indonesia, lalu diteruskan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Ditipideksus) Bareskrim Polri.

Dipaparkan Kabareskrim, ketiga pelaku yang diamankan memiliki peran berbeda. Tersangka SB berperan menjadi Direktur Shenzen Mindary Bio Medical Electronics Co Ltd, lalu membuat perusahaan fiktif dan membuka rekening penampung hasil kejahatan.

Lalu, R alias J berperan sebagai Komisaris Shenzhen Mindary Bio Medical Electronics Co Ltd. Dia juga membuat rekening atas nama Shenzhen yang domisilinya ditulis di Cilegon, Banten.

Dan TP, berperan membuat pengajuan pembukaan blokir rekening Shenzhen Mindary Bio Medical Electronics Co Ltd, sekaligus membuat kelengkapan administrasi palsu, untuk upaya membuka blokir rekening Shenzhen.

”Para pelaku kita tangkap di tiga tempat, yaitu di Jakarta, Padang dan kemudian di Bogor,” papar Listyo.

Sementara satu tersangka lain, DM, WNA yang diduga asal Nigeria sebagai otak dari sindikat pelaku tindak pidana penipuan ini, masih dilakukan pengejaran alias DPO.

Ketiganya dijarat dengan pasal 378 KUHP atau pasal 263 KUHP atau Pasal 85 UU No 3/2011 tentang Transfer Dana dan atau Pasal 45A ayat (1) Jo pasal 28 Ayat (1) tentang ITE jo pasal 55 KUHP atau pasal 56 KUHP dan pasal 3 dan atau pasal 4 dan atau pasal 5 dan atau pasal 6 dan atau pasal 10 UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Absa-Riyan

The post Bareskrim Bongkar Sindikat Pembajakan Email Perusahaan Asing, BB Uang Rp 56,8 M Diamankan appeared first on SuaraBaru.id.