Menurut dia, nantinya rekomendasi akan diusulkan ke Kementerian untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi itu disampaikan kepada perwakilan tim perumus kepada para pelaku Geopark, yang hadir dalam Rakornas, yang dilaksanakan di Trio Azana Hotel, Kebumen.

”Kita akan melakukan revisi Perpres Nomor 9 Tahun 2019, Tentang Organisasi KNGI. Karena Ketua KNGI adalah Menteri Marinves. Sementara dalam kabinet baru Prabowo-Gibran, Menko Marinves sudah dihapuskan,” kata Yahya, dalam keterangannya.

BACA JUGA: Pokdarwis Sumber Mainkan Lakon ‘Kembang Desa’, Berebut Perawan Cantik Putri Demang

Pria yang juga penanggung jawab (person in charge atau PIC) Geopark Natuna dan Geopark Meratus Kalimantan Selatan ini menambahkan, perlu ada revisi tentang susunan organisasi KNGI. pihaknya mengusulkan, untuk alternatif pertama, Ketua KNGI yang tadinya Menko Marinves, menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas.

Alternatif kedua, lanjut dia, Ketua KNGI Menko Perekonomian, mengingat Kementerian Pariwisata dan Kementerian ESDM ada di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Namun, nantinya akan ditentukan oleh pimpinan, apakah Ketua KNGI adalah Menteri PPN Bappenas atau Menteri Koordinator Perekonomian.

Rekomendasi selanjutnya, kelembagaan Badan Pengelola Geopark, pihaknya sudah merumuskan tidak ada bentuk kelembagaan yang fit untuk semua Geopark. Oleh karena itu, alternatif kelembagaan Badan Pengelola Geopark itu, akan diserahkan ke masing-masing daerah.

BACA JUGA: Tidak Pas Membandingkan Parmas di Pilkada dengan Pilpres

”Karena tidak ada one fit for all. Jadi silakan pemerintah daerah, baik provinsi atau kabupaten, memilih menentukan sendiri bentuk kelembagaan dari Badan pengelola Geopark,” lanjut Yahya.

Pihaknya juga merekomendasikan alternatif kedua, gubernur atau bupati bisa langsung membentuk organisasi nonstruktural, yang langsung bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati. Jadi di luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Organisasi itu nanti akan ada wali amanah atau steering committee, dan ada eksekutif yang menjalankan operasional pengelolaan Geopark. Wali amanah terdiri dari pentahelix yang terdiri dari pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan lainnya.

BACA JUGA: Rhona Halidian Irsyad, Koordinator GP Angkatan 11 Kabupaten Jepara

Yahya melanjutkan, lembaga manajerial sebagai operasional badan pengelola geopark nanti, diisi orang-orang profesional sesuai dengan keahliannya. Karena geopark ini membutuhkan keahlian di bidang geologi, keahlian bidang pendidikan, dan keahlian di bidang pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, nanti akan diisi oleh orang-orang profesional.

”Pembiayaannya, pendanaannya untuk biaya operasional badan pengelola ini berasal dari APBD. Namun pembiayaan untuk mengembangkan geopark, bersifat blended finance. Bisa dari APBN, APBD, bisa dari hibah lembaga internasional, bisa dari CSR, bisa dari investasi swasta, filantropi, bisa dari profesional, bisa dari individu yang konsen terhadap pengembangan geopark,” ujarnya.

Menurut Yahya, itu adalah hasil dari perumusan terkait dengan kelembagaan dan pendanaan pengembangan geopark. Adapun untuk kelembagaan KNGI, nantinya akan diusulkan kepada menteri.

BACA JUGA: PSIS Raih Hasil Imbang Serasa Menang Tiga Poin

Sebagai informasi, tim perumus terdiri dari berbagai kementerian dari KNGI. Ada Bappenas, Kementerian Pariwisata, Kementerian ESDM, Kemenko Infrastruktur yang dulu Menteri Marinves. Ada pula dewan pakar geopark dari berbagai kalangan, dan badan pengelola geopark.

Saat itu juga dilakukan penandatanganan MoU Geopark. Yaitu, Geopark Kebumen dengan Universitas Bakrie, Geopark Kebumen dengan Geopark Ujung Kulon, Geopark Ujung Kulon dengan Geopark Ranah Minang Silokek/

Lalu ada pula Geopark Belitong dengan Geopark Caldera Toba, Geopark Caldera Toba dengan Geopark Batur, Geopark Natuna dengan Raja Ampat, Geopark Natuna dengan Geopark Belitong.

Riyan

The post Rekomendasi Hasil Rakornas KNGI Akan Diusulkan ke Kementerian appeared first on SuaraBaru.id.

Dia berharap, dari kegiatan itu akan menghasilkan rekomendasi bermanfaat bagi pengelolaan Geopark. Dari adanya diskusi dan tinjauan ke lapangan, akan menjadi modal di daerah dalam pengembangan Geopark Kebumen.

”Kami dari Provinsi Jateng menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rakornas Komite Nasional Geopark Indonesia 2024 di Kebumen. Kami sampaikan terima kasih, kepada semua pihak yang telah menyiapkan Rakornas KNGI ini,” kata Boedyo, saat membuka acara.

BACA JUGA: Geopark Kebumen Tuan Rumah Rakornas KNGI Dihadiri 300 Peserta

Ditambahkannya, geopark merupakan hal penting bagi masyarakat, yang di dalamnya terdapat nilai arkeologi, ekologi, danbudaya. Masyarakat setempat juga diajak untuk berperan serta dalam melindungi fungsi, dan kemanfaatan warisan alam itu.

Pelibatan masyarakat sekitar wilayah geopark, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Pengelolaan geopark harus memanfaatkan potensi sumber daya alam geologi, seperti bentang alam, batuan penyusun, sejarah, karakter geografis, serta budaya dan nilai ekonomi pada masyarakat.

Disebutkan dia, objek dan daya tarik unsur alam itu, diwujudkan dalam bentuk geosite yang ada pada wilayah geopark. Dan itu harus disampaikan pada masyarakat umum, untuk kepentingan pembelajaran dan penelitian generasi saat ini dan mendatang.

BACA JUGA: 27 Sekolah di Kebumen Uji Coba Makan Siang Gratis Selama 15 Hari

Boedy menuturkan, Jateng memiliki potensi geopark beragam, dan berpotensi bagi percepatan pembangunan ekonomi secara lanjutan. Sehingga, pengelolaan dengan baik dan berkelanjutan harus dilakukan, demi mewujudkan tujuan bersama.

Sebagai wujud komitmen pengembangan geopark, Pemprov Jateng telah menerbitkan SK Gubernur tertanggal 22 April 2024, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Geopark di Jateng.

”Tim koordinasi ini, bertugas untuk melakukan pengembangan geopark di Jateng. Antara lain menyusun perencanaan pengembangan geopark, dan melaksanakan kebijakan pengembangan geopark,” papar dia.

BACA JUGA: Polres Kebumen Ciduk Selebgram Cantik Promosikan Judi Online

Tim ini juga mengoordinasikan perumusan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan geopark, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, melakukan monitoring, dan evaluasi laporan atas geopark di Jateng.

Diungkapkannya, saat ini di Jateng terdapat enam daerah yang sudah atau sedang dalam proses pengusulan geopark. Antara lain Geopark Gunungsewu, yang membentang di tiga provinsi, Pacitan (Jatim), Wonogiri (Jateng), dan Gunungkidul (DIY).

Geopark Gunungsewu sendiri saat ini berstatus UNESCO Global Geoparks (UGGP), sejak Mei 2024, dan dengan status Greencard. Ada juga Geoheritage di Klaten, di Blora juga rintisan Geoheritage, dan usulan Geoheritage di Bumiayu, Brebes.

BACA JUGA: Ungkap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, Polres Kebumen Sita 8.250 Liter Biosolar

Selanjutnya, Geopark Kebumen yang saat ini sudah berproses menuju UGGP, dan telah disetujui UNESCO di Vietnam. Boedyo menambahkan, Geopark lainnya adalah Geopark Dieng, yang saat ini sedang dalamproses jadi Geopark Nasional.

Sementara itu, Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati menyatakan, saat ini ada Geopark baru yaitu Geopark Kebumen, yang saat ini jadi tuan rumah Rakornas, dan Geopark Meratus di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

”Kami juga bersyukur, Geopark Batur, dan Geopark Belitong berhasil mempertahankan status UNESCO Global Geopark, berdasarkan sidang dewan UNESCO, pada September lalu,” ujarnya.

BACA JUGA: Hasil Rekapitulasi KPU Kebumen Lilis-Zaeni Unggul 55,58 Persen

Sampai saat ini, imbuh Vivi, Indonesia memunyai 12 geopark berstatus Global, yang berarti itu telah memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pihaknya juga menargetkan, setiap tahun ada satu geopark di Indonesia, yang statusnya naik menjadi UGGP.

”Harapannya tahun 2029, kita mempunyai 17 UNESCO Global Geopark. Tentunya itu semua memerlukan kolaborasi dari semua pihak dan stakeholder,” pintanya.

Riyan/Komper Wardopo

The post Enam Daerah di Jateng Berpotensi Masuk Pengusulan Geopark appeared first on SuaraBaru.id.