Diketahui dalam video itu, terekam ada empat orang pria yang ternyata memiliki profesi yang sama, yakni kepala desa di Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan.

Dalam video itu, empat orang mengenakan pakaian Korpri, dan berdiri sambil mengepalkan tangan. Mereka masing-masing memperkenalkan diri lengkap dengan jabatannya.

BACA JUGA: Birokrat dalam Konstelasi Politik Lokal Jepara pada Pilkada 2024 (Bag – 3 – Tamat)

”Saya Kepala Desa Tunggu, saya Kepala Desa Kluwan, saya Kepala Desa Leyangan, saya Kepala Desa Pengkol, mendukung Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia Periode 2024,” kata mereka serempak.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Grobogan, Fitria Nita Witanti, didampingi anggotanya, Desi Ari Hartanta menjelaskan, video itu merupakan video lama.

Ditemui di kantornya, Jumat (23/6/2023), Fitria Nita Witanti mengungkapkan, video itu beredar pada 2021 silam, atau sebelum tahapan Pemilu 2024. ”Kami memprediksi juga, video ini akan muncul lagi. Dan ternyata benar, muncul lagi” kata Fitria.

BACA JUGA: Pengembangan Wisata Borobudur Harus Sejalan dengan Upaya Pelestariannya

Menurut dia, Bawaslu Grobogan sudah melakukan penelusuran ketika video itu mulai beredar pada 2021 lalu. Kemudian Bawaslu Grobogan menemukan empat orang itu adalah para kades yang bertugas di Kecamatan Penawangan.

”Saat itu camatnya masih Pak Kasan Anwar. Keempatnya sudah dipanggil Bupati Grobogan. Kemudian, muncul video klarifikasi,” ungkapnya.

Video klarifikasi itu berisi empat Kepala Desa mengenakan pakaian safari. Kepala Desa Tunggu membacakan pernyataan, sebagai bagian dari klarifikasi atas tindakan yang mereka lakukan itu, pada Kamis 24 November 2021.

BACA JUGA: FSRD ISI Surakarta Menggelar FGD Peningkatan Kualitas Kurikulum

Dengan adanya kejadian ini, Bawaslu Grobogan memberikan imbauan kepada berbagai pihak, termasuk ASN, agar menjaga netralitas untuk tidak terlibat dalam kegiatan dukung mendukung dan kampanye, saat Pemilu 2024.

Fitria juga menjelaskan, black campaign atau kampanye hitam, sebenarnya bisa saja terjadi. ”Black campaign atau kampanye hitam bisa saja terjadi. Ini merupakan bagian dari fitnah yang dilakukan seseorang, untuk menjatuhkan lawannya,” ujar dia lagi.

Perempuan asal Kulonprogo, DI Yogyakarta ini menuturkan, dalam UU Pemilu pasal 280, diatur tentang larangan kampanye.

”Di dalamnya disebut, pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang untuk menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu lain. Ini tertuang pada butir (c). Bawaslu meminta dan mengimbau, agar masyarakat cerdas dan selektif terhadap informasi-informasi yang beredar,” tutur ibu dua anak ini.

Tya Widya

The post Bawaslu Grobogan Temukan Lagi Video Lama Dukungan Capres di Medsos appeared first on SuaraBaru.id.

Ketujuh asas itu, persamaan suara, menganut sistem pemilu proporsional, asas proporsionalitas, keutuhan wilayah, kesamaan wilayah, kohesi dan kontinuitas. Selain itu, setiap daerah pemilihan dialokasikan minimal tiga kursi, dan maksimal 12 kursi.

Ketua Bawaslu Grobogan, Fitria Nita Witanti menjelaskan, pihaknya telah melayangkan surat imbauan kepada KPU Grobogan, dalam rangka pencegahan penyimpangan pemilu dan pemantauan tahapan penyiapan dapil, dan alokasi kursi anggota DPRD pada Pemilu 2024.

BACA JUGA: Polri Bagikan Ribuan Paket Sembako untuk Masyarakat Wilayah Jakarta Selatan

”Kami telah kirimkan surat imbauan ke KPU Grobogan, sebagai wujud pencegahan dari Bawaslu. Harapan kami, KPU Kabupaten Grobogan dapat memperhatikan poin-poin yang telah kami sampaikan itu dalam penyusunan Dapil,” terangnya.

Lebih lanjut Fitria menyampaikan, Bawaslu juga membuat laporan masyarakat, pengaduan, komentar dan tanggapan masyarakat, pada tahap penyiapan Dapil ini.

Laporan, komentar atau tanggapan dapat disampaikan secara online melalui tautan https://bit.ly/LaporMaslugan Dapil atau dengan mendatangi langsung kantor Bawaslu Grobogan.

BACA JUGA: Kapolri Mutasi 473 Personel, 7 Diantaranya Kapolda

Sebagaimana diketahui, KPU Kabupaten Grobogan telah mengumumkan susunan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Grobogan pada Pemilu 2024, dan telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023, bahwa Kabupaten Grobogan total perolehan 50 kursi pada Pemilu 2024 dan lima dapil.

”Ayo awasi bersama Pemilu 2024. Kami mengajak warga Grobogan untuk mengawasi bersama tahapan pemilu 2024, termasuk tahapan penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihannya,” pungkasnya.

Tya Wiedya

The post Bawaslu Grobogan Ingatkan Tujuh Prinsip Persiapan Daerah Pemilihan Alokasi Kursi Anggota DPRD appeared first on SuaraBaru.id.