“Jumlah laporan masyarakat ini mengalami peningkatan. Pada triwulan pertama tahun 2022, KY hanya menerima 385 laporan. Namun, pada triwulan pertama tahun 2023 ini ada 566 laporan yang diterima, ditambah 360 surat tembusan, sehingga totalnya ada 926 laporan,” ungkap Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Joko Sasmito dalam konferensi pers secara daring dan luring, di ruang Pers KY, Jakarta pada Rabu (12/4/2023).

Joko mengatakan, dilihat dari jenis perkaranya, masalah perdata masih mendominasi sebanyak 292 laporan. Sementara perkara pidana 160 laporan.

Untuk pengaduan terkait tindak pidana korupsi sebanyak 26 laporan, perkara agama 22 laporan, tata usaha negara 19 laporan, perselisihan hubungan industrial 9 laporan, niaga 7 laporan, pajak dan lingkungan masing-masing 5 laporan, militer sebanyak 2 laporan, syariah 1 laporan, lain-lain sebanyak 18 laporan.

“Berdasar lokasi aduan, masih didominasi kota-kota besar di Indonesia. Paling banyak adalah DKI Jakarta 97 laporan, Jawa Timur 52 laporan, Jawa Barat 51 laporan, Sumatera Utara 43 laporan, Jawa Tengah 31 laporan, Sulawesi Selatan 28 laporan, Banten 25 laporan, Lampung dan Sulawesi Utara masing-masing 20 laporan, dan Riau 19 laporan,” lanjutnya.

“Dilihat dari jenis badan peradilan yang dilaporkan, masih didominasi oleh peradilan umum, yakni 425 laporan. Posisi selanjutnya, Mahkamah Agung 46 laporan, peradilan agama 31 laporan, tata usaha negara 18 laporan, tindak pidana korupsi 17 laporan, hubungan industrial 7 laporan, niaga 6 laporan, militer 4 laporan, dan 12 laporan lainnya.

Joko menegaskan, tidak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan panel atau pleno, karena laporan yang masuk perlu diverifikasi kelengkapan persyaratan (telah memenuhi syarat administrasi dan substansi) untuk dapat diregistrasi.

Ning S

The post 3 Bulan Pertama Tahun 2023, Komisi Yudisial Terima 566 Laporan appeared first on SuaraBaru.id.

Koordinator PKY Jateng, Muhammad Farhan menyampaikan, pihaknya akan terus mengawal proses persidangan kasus tersebut.

“Kasus tersebut merupakan perkara yang menjadi perhatian bagi PKY Jateng. Kami akan memantau proses persidangan perkara ini, apalagi kasus ini menjadi perhatian publik nasional,” jelas Farhan, Sabtu (1/4/2023).

Menurut Farhan, pemantauan persidangan yang dilakukan PKY Jateng ini sebagai bagian tugas menjaga marwah pengadilan, menjaga agar para hakim tidak melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta sebagai sarana untuk melakukan advokasi terhadap hakim.

“Kami tidak hanya menerima laporan dugaan pelanggaran KEPPH dan permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat, tetapi juga bisa menerima laporan dari hakim yang mendapat intimidasi atau intervensi dari pihak lain saat menjalankan tugas-tugasnya memeriksa maupun mengadili suatu perkara,” tambahnya.

Diketahui, kasus pembunuhan berencana yang menghilangkan nyawa tiga orang itu menggemparkan publik, karena dilakukan oleh anak kandungnya sendiri.

Modus tersangka adalah dengan mencampurkan racun kedalam minuman korban. Sedangkan proses persidangan perkara tersebut saat ini sudah memasuki agenda pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum.

Ning S

The post PKY Jateng Pantau Persidangan Kasus Pembunuhan Keluarga di Magelang appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kesempatan itu Koordinator PKY Jateng, Muhammad Farhan didampingi PIC Pemantuan, Helmi Yan Harmianto, PIC Penerimaan Laporan Masyarakat, Siti ALifah, dan PIC Adminitrasi dan Sosialisasi Kelembagaan, Dewi Ratna Siti Mukharomah.

Sementara dari Sekretariat DPD RI Provinsi Jateng diwakili oleh Suroto bersama jajarannya.

Menurut Farhan, fungsi dan tugas KY adalah menegakkan peradilan bersih dan transparan. Begitupun tugas PKY di daerah.

”Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri dan memiliki wewenang mengusulkan Hakim Agung dan menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sesuai Pasal 24B UUD 1945,” tutur Farhan, Sabtu (21/1/2023).

“PKY melaksanakan tugas di daerah, untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam menyampaikan laporan tentang dugaan pelanggaran perilaku hakim, melakukan pemantuan persidangan, advokasi hakim, serta sosialisasi kelembagaan KY seperti yang kita lakukan ini,” terang Farhan

Sementara itu, PIC Penerimaan Laporan Masyarakat menambahkan, Jateng merupakan daerah 5 besar laporan dari masyarakat terkait dugaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

”Jawa Tengah ini masuk 5 besar laporan dari masyarakat yang masuk di kantor kami. Dengan terbatasnya Sumber Daya Manusia di PKY Jateng, maka perlu adanya sinergitas bersama beberapa Instansi pemerintah,” ujarnya.

“Kita berharap semua bisa bersama-sama mengawal peradilan yang ada di Jawa Tengah,” imbuh dia.

Sementara Suroto menyampaikan terima kasih atas kunjungan PKY Jateng di kantornya. Ia berharap ke depannya kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut.

”Dengan adanya forum koordinasi dan silaturahmi ini, diharapkan ke depan bisa terjalin sinergisitas yang baik antara PKY Jawa Tengah dengan Kantor Sekretariat DPD Provinsi Jawa Tengah,” tukasnya.

Ning Suparningsih

The post PKY Sambangi Sekretariat DPD RI Jateng, Lakukan Koordinasi Kelembagaan appeared first on SuaraBaru.id.