Perizinan terkait keberadaan klinik di Lapas menjadi perhatian khusus dari Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, sebab layanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan (WBP) merupakan salah satu bentuk perlindungan hak WBP di dalam Lapas.

Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Dr. A. Yuspahruddin saat memberikan arahan secara virtual kepada Kepala UPT Pemasyarakatan se Jawa Tengah pada Selasa (4/4/2023).

“Hak kesehatan harus terpenuhi dengan baik, karena warga binaan juga memiliki hak untuk menerima layanan kesehatan,” tutur Yuspahruddin.

“Selain itu juga pemenuhan izin klinik di Lapas dan Rutan merupakan salah satu program prioritas dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,” imbuhnya.

Sebagai langkah awal untuk mewujudkannya, Yuspahruddin menganjurkan kepada Kepala UPT Pemasyarakatan untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah di wilayah masing-masing terkait izin klinik.

Menurutnya, kunci keberhasilan program ini terletak pada kualitas Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan, Bupati/Walikota setempat.

“Lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait izin klinik ini, sekaligus lengkapi syarat apa saja yang harus dipenuhi,” kata Yuspahruddin.

Diketahui, dari seluruh 46 Lapas/Rutan di Jawa Tengah, baru ada 10 Lapas yang memiliki izin klinik.

Yuspahruddin yang juga Mantan Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjen Pemasyarakatan itu mendorong jajarannya untuk meningkatkan jumlah izin klinik di wilayah Jawa Tengah.

“Saya berharap jumlah izin klinik di Lapas/Rutan meningkat, agar klinik di jajaran Pemasyarakatan Jawa Tengah memiliki legalitas dan memberikan keamanan pada pihak penyedia layanan, yaitu tenaga kesehatan UPT,” pungkas Yuspahruddin.

Ning S

The post Kanwil Jateng Dorong Seluruh Lapas dan Rutan Daerah Memiliki Klinik Berizin appeared first on SuaraBaru.id.

Peserta pengukuhan merupakan perwakilan pegawai Kanwil dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Mereka mengenakan PDL hitam yang dilengkapi baret merah marun, dan rompi khusus SatOps Patnal.

Menurut Yuspahruddin, seragam kebesaran harus diimbangi dengan performa yang bagus, baik secara fisik maupun secara intelektual. Ini merupakan konsekuensi logis menggunakan uniform.

Kakanwil mengharapkan jajaran bisa menjaga tubuh agar tampak ideal. Secara intelektual, Kakanwil mengharapkan siapapun yang menggunakan seragam SatOps Patnal harus bisa meningkatkan keterampilan. Harus lebih cakap dan berpengetahuan luas.

“Kalau sudah berpakaian kayak gini keterampilan juga harus lebih baik. Seharusnya sudah khatam tentang ilmu-ilmu Pemasyarakatan,” jelas Yuspahruddin.

Kakanwil mencontohkan, petugas pemadam kebakaran saat ini sudah memiliki banyak keterampilan yang melampaui tugas dasarnya, sehingga di beberapa daerah, nomenklatur telah berubah menjadi dinas penanggulangan kebakaran dan keselamatan.

“Kita memang harus mampu bekerja di luar Tusi. Namanya Extra Role. Mampu bekerja di luar tugas dan fungsi pokok. Jadi harus punya keterampilan lebih,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Yuspahruddin mengukuhkan 2 SatOps. Pertama SatOps Patnal milik Kanwil sendiri. Dan kedua, SatOps Patnal khusus Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut juga disaksikan dan diikuti oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, yang sekaligus memimpin pembacaan ikrar SatOps Patnal.

Pengukuhan ini merupakan pelaksanaan atas Surat Keputusan Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Nomor W13- 7.OT.02.02 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan.

Berdasarkan keputusan itu, SatOps Patnal akan mengampu tugas, yakni merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, melaporkan dan menindaklanjuti kegiatan pencegahan, penindakan, pemantauan, supervisi dan evaluasi terhadap pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang dan gangguan keamanan dan ketertiban pada bidang perawatan, pembinaan, pembimbingan, pengelolaan basan dan baran, pengamanan serta pembinaan kepegawaian di UPT Pemasyarakatan.

Dengan fungsi, sebagai pencegahan, penindakan, supervisi, serta pemantauan dan evaluasi. Mereka juga memiliki kewajiban memberikan laporan secara rutin dan berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan.

Pengukuhan dilakukan secara simbolis. SatOps Patnal Kanwil diwakili empat orang pegawai, sementara SatOps Patnal UPT diwakili oleh seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan se Jateng selaku penanggungjawab di masing-masing satuan kerjanya.

Di dalam Surat Keputusan Kepala Kanwil diterangkan, masing-masing UPT telah dibentuk SatOps Patnal yang terdiri dari penanggungjawab, ketua dan para anggota.

Ning Suparningsih

The post SatOps Patnal Pemasyarakatan Jateng Diharapkan Memiliki Fisik dan Intelektual yang Baik appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan Sertijab yang berlangsung di Wisma Sari Nusakambangan ini disaksikan langsung oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A. Yuspahruddin.

Keenam Kepala UPT Pemasyarakatan yang berganti adalah Kepala Lapas Kelas IIA Permisan yang saat ini dipimpin Mardi Santoso, Kalapas Narkotika Kelas IIA, Raden Mas Kristyo Nugroho, Kalapas Kelas IIA Kembang Kuning yang dipimpin, Agus Wahono.

Selanjutnya Kalapas Kelas IIA Besi, Sulardi, Kalapas Terbuka Kelas IIB, Marsito, dan Kabapas Kelas II Nusakambangan, Johan Ary Sadewa.

Yuspahruddin mengatakan, Kepala UPT yang menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya merupakan seorang agen untuk menyampaikan revitalisasi pemasyarakatan yang ada di Nusakambangan.

“Rekan-rekan yang keluar bisa berbangga hati menyampaikan tentang revitalisasi pemasyarakatan. Jadi anda semua yang keluar dari sini itu menjadi agen untuk menyampaikan revitalisasi pemasyarakatan,” terang Yuspahruddin.

Kepada para Kepala UPT, Kakanwil memerintahkan untuk segera melakukan mitigasi risiko yang mungkin terjadi, serta membuat perencanaan untuk menanggulanginya.

“Kepada rekan-rekan yang baru datang, orang tahu di Nusakambangan ini tempat sulit. Saya minta untuk segera memitigasi risiko-risiko dan membuat perencanaan,” tandasnya.

“Apa yang harus dilakukan, pertama baca aturan, yaitu Permenkumham Nomor 33 yang dilanjutkan dengan Keputusan Dirjen nomor 502,” tambah Yuspahruddin.

Sebelumnya, Yuspahruddin menyampaikan bahwa yang keluar dari Pulau Penjara ini akan merasakan kerinduan karena kebersamaan dan kehangatan yang terjalin.

“Saya yakin nanti rekan-rekan semua akan sedih mengingat sepanjang perjalanannya berada di Nusakambangan, pasti rekan-rekan akan mengingat bagaimana susah senangnya disini,” katanya.

“Saya berharap kita semua di Nusakambangan ini mampu menjaga agar tidak memberikan masalah bagi Kementerian, bagi Ditjen PAS, dan bagi Kanwil” tuturnya.

Hadir menyaksikan jalannya Sertijab, Plt. Kadiv Pemasyarakatan, Supriyanto, Kalapas Kelas I Batu, Jalu Yuswa Panjang, Kabag Program dan Humas, serta Kepala UPT se-Nusakambangan dan Cilacap.

Ning

The post 6 Kepala UPT di Nusakambangan Ikuti Sertijab appeared first on SuaraBaru.id.