Menurutnya, secara langsung harga BBM tidak terlalu berpengaruh signifikan kepada para pekerja.

“Untuk pekerja, paling setiap hari hanya butuh 2-3 liter saja. Kalau pun harga naik, secara langsung tidak berdampak signifikan,”kata Andreas Hua, Rabu (31/8).

Bagi Andreas, alasan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM sebenarnya bisa dimaklumi. Sebab, membengkaknya subsidi juga berdampak buruk kepada kesehatan APBN.

Selain itu, subsidi harga BBM selama ini juga sangat minim dinikmati langsung oleh kalangan pekerja. BBM bersubsidi banyak dikonsumsi pemilik mobil yang sebagian besar bukan berasal dari pekerja kecil.

Namun demikian, kata Andreas, yang patut diwaspadai adalah dampak ikutan berupa kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok akibat kenaikan harga BBM.

Oleh karena itu, kata Andreas, jika harga BBM disesuaikan, KSPSI berharap pemerintah untuk bisa mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga dampak langsung ke masyarakat khususnya pekerja bisa diminimalisir.

“Harus ada pengendalian harga kebutuhan pokok. Jangan sampai ada lonjakan tak terkendali yang mengakibatkan inflasi tinggi,”paparnya.

Andreas menambahkan, KSPSI juga mendesak seluruh pekerja bisa mendapatkan akses program bantalan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BBM untuk meringankan dampak penyesuaian harga yang terjadi.

“Program bantalan sosial seperti BLT, BSU atau program lainnya harus tepat sasaran terutama bagi kalangan pekerja kecil,”tambahnya.

Khusus di wilayah Kudus, Andreas menuturkan mayoritas pekerja adalah pekerja sektor rokok. Dan bagi pekerja sektor rokok, saat ini lebih fokus menyikapi isu kenaikan tarif cukai yang lebih berdampak signifikan bagi mereka.

“Kenaikan tarif cukai bisa berdampak bagi pekerja di Kudus karena menyangkut keberlangsungan industri rokok. Pekerja akan lebih khawatir kehilangan pekerjaannya,”ujarnya.

Ali Bustomi

Baca juga:Tolak Kenaikan Harga BBM, Puluhan Massa HMI Geruduk DPRD Kudus

The post Tak Risaukan Penyesuaian Harga BBM, SPSI; Pekerja Butuhnya Cuma 2-3 Liter Per Hari appeared first on SuaraBaru.id.

“Kami dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Kudus menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM, alasannya masih banyak masyarakat yang perekonomiannya susah dan jika BBM akan dinaikkan maka akan berdampak terhadap rakyat,” ungkap Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kudus, Mardijanto, Senin (29/8).

Mardijanto menjelaskan, masyarakat saat ini belum pulih benar dan belum cukup kuat bangkit dari terpaan pandemi Covid-19. Ia berharap pemerintah agar melakukan kajian terlebih dahulu terkait kenaikan harga BBM, pasalnya, kenaikan harga BBM turut berdampak terhadap kesejahteraan rakyat, utamanya kelas menengah ke bawah.

“Untuk itu, kami meminta agar kajian dilakukan sebelum dinaikan harga BBM. Karena ini menyangkut kepentingan rakyat. Apalagi kenaikan harga BBM sudah sering terjadi di Indonesia,” tegasnya

Lebih jauh Mardijanto menambahkan, rencana pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite dipastikan akan membuat harga barang-barang kebutuhan pokok akan melonjak. Dan hal ini tentu akan membuat daya beli dan konsumsi masyarakat menurun sehingga inflasi semakin tak terkendali.

“Mengurangi subsidi energi bagi rakyat akan berdampak pada jurang kemiskinan. Kerugian yang ditanggung negara akan jauh lebih besar,” ujar dia.

Ia mengingatkan pemerintah, bahwa pencabutan atau pengurangan subsidi BBM akan memberikan pengaruh yang besar juga bagi kalangan dunia usaha, terutama sektor UMKM dan usaha informal lainnya.

“Kenaikan BBM dikhawatirkan akan semakin membuat pengusaha UMKM dan sektor informal lainnya semakin terpuruk, dikhawatirkan angka kemiskinan dan pengangguran akan semakin meningkat. Jadi DPC Partai Demokrat Kudus berharap kepada pemerintah agar mempertimbangkan kembali untuk wacana menaikkan harga BBM” pungkas dia.

Disinggung alasan besarnya subsidi BBM yang ditanggung pemerintah, kata Mardijanto, bukan alasan tepat untuk menaikkan harga BBM. Sebab, subsidi yang dikucurkan selama ini ditengarai banyak kebocoran dan dinikmati pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Pun demikian dengan rencana pemberian BLT yang saat ini sudah diumumkan pemerintah untuk masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Menurut Mardijanto, skema tersebut bukan solusi karena hanya bersifat jangka pendek.

“BLT sifatnya hanya sementara, tapi dampak kenaikan harga BBM dan inflasi akan ditanggung masyarakat cukup lama,”paparnya.

Ali Bustomi

The post DPC Partai Demokrat Kudus Tegas Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM appeared first on SuaraBaru.id.