Senin (19/9/2022) siang, petugas dari Dinas Sosial Kota Semarang bersama petugas Dinas Perhubungan mulai melakukan pemasangan spanduk imbauan larangan di sejumlah titik lokasi Kota Semarang.

Tak hanya itu saja, dalam kesempatan tersebut petugas Dinsos bersama Dishub juga melakukan sosialisasi menggunakan pengeras suara yang terpasang di setiap lampu lalu lintas (area control traffic / ACT).

“Sosialisasi ini sebenarnya sudah sejak 15 September lalu hingga nanti selesai pada 30 September. Sedangkan untuk penegakan perda dan penerapan sanksinya akan diberlakukan mulai 1 Oktober,” kata Kepala Seksi (Kasi) Tuna Sosial dan Perdagangan Orang (TSPO), Bambang Sumedi.

Bambang menjelaskan, pemberian sumbangan kepada para PGOT yang ada di jalanan hanya akan memperbanyak jumlah mereka ke depannya.

Oleh sebab itu, Bambang menyarankan, bagi para dermawan atau warga masyarakat umum yang ingin menyumbang untuk menyumbangkan pemberiannya di tempat – tempat resmi yang memiliki kejelasan administrasi dan tepat sasaran.

“Kalau memberi di panti kan jelas ada tanda terima, dan bisa meminta laporan. Selain itu kan jelas anak yang disumbang mendapatkan perhatian dan pendidikan yang cukup untuk menata masa depan,” katanya.

Lebih jauh Bambang mengatakan kalau Dinsos Kota Semarang tidak hanya memantau para PGOT dari laporan saja, tapi juga melakukan patroli secara berkala hingga ke jalan – jalan alternatif bekerja sama dengan pihak kecamatan.

Terpisah, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, mengatakan, segala pemberian dalam bentuk apapun kepada para PGOT hingga anak jalanan (Anjal) merupakan bentuk pelanggaran Perda.

“Pelarangan pemberian uang atau barang di tempat-tempat umum seperti trafic light itu memang dilarang karena jelas melanggar 2 perda, yaitu perda penanganan Anjal PGOT dan perda ketertiban umum,” katanya.

Menurut politisi dari Fraksi Golkar ini, sesuai dengan dua perda tersebut, siapapun yang melanggar akan dikenai sanksi hukuman berupa kurungan sampai dengan 3 bulan dan atau denda uang maksimal sebesar Rp 1 juta.

“Kami mengimbau warga masyarakat jangan memberi di tempat umum (jalanan / lampu merah). Kalau kebiasaan memberi di situ (tempat umum), nanti malah jadi kebiasaan. Anjal dan GePeng akan kembali lagi ke situ untuk minta – minta, mereka akan merasa cari uang yang mudah ya di tempat itu,” katanya.

Anang lebih jaun mengimbau, bagi dermawan atau masyarakat umum yang ingin nyumbang dipersilahkan datang ke tempat-tempat resmi seperti di panti asuhan atau di tempat pembinaan anak, selain jelas pemberiannya juga dijamin tepat sasaran.

Muhaimin

The post Pemkot Semarang Larang Pemberian Sumbangan PGOT Jalanan, Nekat Kasih Bakal Kena Sanksi appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu diungkapkannya saat menjadi saksi pada sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, pada Senin (29/8/2022).

Empat terdakwa dalam kasus ini antara lain, Saroni, Imam Jaswadi, Amin Farih, dan Adib.

Imam Taufik mengatakan, begitu mengetahui ada tindak kejahatan berdasarkan fakta-fakta hukum, pihaknya kemudian membentuk tim investigasi untuk melakukan audit internal.

“Tujuannya adalah untuk mengungkap penyalahgunaan kewenangan pada kegiatan kerja sama seleksi calon perangkat desa di Kecamatan Gajah dan Guntur, Kabupaten Demak pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang tahun 2021,” tutur Imam.

“UIN Walisongo telah melaksanakan rekomendasi tim investigasi tersebut dengan memberikan sanksi hukuman disiplin terhadap Amin Farih berupa pembebasan dari jabatannya sebagai Wakil Dekan Ill Bidang Kemahasiswaan FISIP, dan Adib berupa pembebasan dari jabatannya sebagai Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP,” terangnya.

Ia menyebut, kejanggalan itu didapati saat melakukan sidak pelaksanaan tes seleksi perangkat yang diadakan di kampusnya.

“Saat tes CAT, saya curiga pada beberapa peserta yang mengerjakan tes selesai sangat cepat, padahal baru 15 menit. Saat dicek, nilainya 100. Atas kecurigaan tersebut, kami meminta kepada panitia untuk rapat,” tandasnya.

Usai rapat, kata Imam, terdakwa Amin Farih dan Adib yang menjadi panitia seleksi menemuinya. “Mereka meminta maaf dan meminta perlindungan atas kecurangan yang telah dilakukannya. Kedua terdakwa mengaku telah membocorkan soal sebelum tes dilakukan. Mereka juga menerima sejumlah uang suap agar peserta dapat diloloskan dalam seleksi, yakni sebesar Rp 830 juta,” jelas Imam.

Imam menambahkan, ada 5 saksi lain yang dihadirkan dalam kasus suap ini. Mereka adalah Wakil Rektor II, Abdul Kholiq, Kaprodi S3 Fatah Syukur, Dekan FISIP, Misbah Zulfa Elisabeth, Wakil Dekan II FISIP Tolkhatul Khoir, dan Kepala PTIPD Lulu Choirun Nisa.

Sementara itu dua pejabat lain yang ikut mendapatkan sanksi dalam pelanggaran tersebut yaitu Dekan FISIP UIN Semarang, Misbah Zulfa Elisabeth dan Wakil Dekan FISIP UIN Semarang, Tholkathul Khoir.

Ning Suparningsih

The post Terima Suap Proses Seleksi Perangkat Desa, Sejumlah Pejabat UIN Kena Sanksi appeared first on SuaraBaru.id.