Produk yang digarap PT Asia Pacific Rayon akhirnya resmi memperoleh sertifikasi IS 17266:2019 Textiles Viscose Staple Fibers Quality Control Order (QCO) dari badan standar India, yaitu Bureau of Indian Standards (BIS). Sertifikasi ini dikeluarkan pada 3 Juli 2025, yang akan berlaku hingga 3 Juli 2026.

Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengapresiasi upaya pemenuhan regulasi dari India yang menjadi tujuan ekspor produk tersebut. Pemerintah Indonesia, kata dia, turut memfasilitasi sebagai komitmen pengamanan akses pasar produk Indonesia di negara tujuan ekspor.

“Kementerian Perdagangan terus memperkuat pengamanan akses pasar agar hambatan teknis tidak menjadi penghalang bagi produk kita untuk menembus pasar global. Kami terus dorong pelaku usaha agar semakin siap menghadapi regulasi teknis di negara mitra dagang,” ujar Budi Santoso dalam keterangan tertulis, kementerian Perdagangan, pada pertengahan Oktober 2025.

Sejak akhir 2022, Kemendag melakukan upaya sinergi kementerian dan lembaga terkait di Indonesia, Kedutaan Besar RI New Delhi, India, dan Perutusan Tetap RI di Jenewa, Swiss terkait upaya sertifikasi tersebut. Pertemuan bilateral antara Kemendag dan Industri India serta konsultasi teknis dengan BIS juga dilakukan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, Tommy Andana, langkah-langkah itu membuahkan hasil dengan terbitnya lisensi BIS bagi eksportir Indonesia.

“Sertifikasi Ini merupakan capaian penting setelah lebih dari dua tahun hambatan ekspor akibat regulasi QCO India. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen mengawal pelaku usaha nasional dalam menembus pasar ekspor, termasuk menghadapi hambatan teknis seperti ini,” katanya.

Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag, Reza Pahlevi Chairul berharap, keberhasilan sertifikasi kali ini dapat menjadi langkah awal pemulihan ekspor produk VSF Indonesia di pasar India. India merupakan pasar utama produk VSF Indonesia dan menjadi pendorong penguatan industri tekstil Indonesia.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pelaku usaha dan otoritas India agar hambatan teknis perdagangan tidak mengganggu kelancaran ekspor, khususnya komoditas strategis seperti VSF,” ucapnya.

Adapun, Head of PT Asia Pacific Rayon Aryo Oetomo, mengatakan, sertifikasi itu sebagai pencapaian sinergi pemerintah dengan pelaku usaha. Terutama, dalam mendukung PT Asia Pacific Rayon sebagai produsen VSF terintegrasi pertama di Asia dan berbasis di Pangkalan Kerinci, Riau.

“Kami terus berkomitmen mendukung pengembangan industri tekstil nasional dan memperluas akses ekspor melalui penyediaan produk VSF yang berkualitas berkelanjutan dan kompetitif di pasar global, khususnya ke India” katanya.

Sebagai informasi, nilai ekspor produk VSF Indonesia (HS 5504.10) ke India mencapai titik tertinggi pada 2022. Angkanya mencapai USD 110,72 juta. Akan tetapi, sejak pemberlakuan QCO pada 20 Maret 2023, ekspor Indonesia mengalami kendala teknis. Nilai ekspor VSF ke India tercatat hanya sebesar USD 14,03 juta pada 2024.

Pada tahun ini nilai ekspor diaebut menunjukkan tren positif. Kinerja pada periode Januari–Juni 2025 mencapai USD 8,41 juta. Atau naik 1,62 persen dibanding Januari–Juni 2024 yang sebesar USD 8,30 juta. (*)

Diaz Azminatul Abidin

The post Komoditas Serat Alam VSF asal Indonesia Mampu Diekspor lagi ke Pasar India appeared first on SuaraBaru.id.

Pernyataan itu dilontarkan Ganjar, menanggapi kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah pusat. Ganjar meminta, agar kebijakan itu dipertimbangkan ulang, mengingat jerih payah para petani.

”Hitung juga ketika petani hari ini menanam, pertimbangkanlah jerih payah mereka. Jangan sampai nanti beras impor masuk, petani pas panen harganya jatuh lagi,” kata Ganjar di kantornya, Selasa (13/12/2022).

BACA JUGA: Di Jateng Dana CSR Terkumpul Rp 86 Miliar

Di sisi lain, Ganjar juga menyebut, saat ini pupuk sedang sulit, karena subsidinya tidak bisa 100 persen. Termasuk obat-obatan yang juga naik harganya.

”Kalau kemudian hasil panennya tidak terbeli dengan harga yang wajar, itu artinya seluruh biaya produksi plus keuntungan yang diterima, maka petani merugi hari ini,” ucapnya.

Merujuk pada hal itu, Ganjar mendorong pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakannya. Menurutnya, lebih baik pemerintah menghitung ulang ketersediaan atau stok beras yang ada.

BACA JUGA: Kelola SDM Berintegritas, Ganjar Berhasil Babat Korupsi, Pungli dan Gratifikasi di Jateng

”Hati-hati betul dengan data, agar dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, termasuk Badan Pangan Nasional, bisa menghitung dan memberikan informasi itu kepada masyarakat,” ungkapnya.

Perhitungan harus dilakukan dengan baik. Misalnya, jika kebijakan impor terlaksana, berasnya kapan tiba di Indonesia. Kemudian pemerintah juga mesti menghitung masa panen dari padi yang ditanam para petani.

”Saya lebih setuju, jika padi yang ditanam petani dijamin harga jualnya, sehingga Bulog bisa dikasih kapasitas yang lebih besar. Dan kemudian petani bisa mendapat keuntungan yang wajar,” tegasnya.

BACA JUGA: Bagai Reuni Resepsi HUT Ke-273 Blora Dihadiri Para Mantan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda

Terlepas dari isu impor beras, Ganjar menilai, ini momentum yang tepat untuk mengembangkan diversifikasi pangan Indonesia. Faktanya, imbuh dia, saat ini Indonesia tidak bergantung pada beras.

”Kalau kita bicara beras analog, kita sudah bisa buat. Terus kita punya umbi-umbian yang cukup banyak, dan masih bisa diolah, termasuk sagu. Ini jadi momentum untuk kita tidak bergantung hanya dengan beras,” ucap Ganjar.

Ditegaskan dia, stok beras di Jateng aman, dan terus dipantau. Ganjar memahami, jika pemerintah punya perhitungan, khususnya terkait kekhawatiran jika terjadi bencana dan sebagainya.

”Maka menurut saya, hitung dong dengan baik, terbukalah kepada publik, agar publik tidak curiga,” tandasnya.

Riyan

The post Wacana Pemerintah Impor Beras Diharapkan Bisa Ditunda appeared first on SuaraBaru.id.