Ketua Tim PKM USM, Ami Saptiyono mengatakan, pelatihan ini sebagai roadmap pengabdian Program Studi S1 Ilmu Komunikasi USM, dalam mengenalkan teknologi digital untuk bisnis. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM Tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65 juta Unit.

”Tidak sedikit anak muda yang mulai melirik terjun sebagai pelaku usaha. Kami berharap, kegiatan ini selaras dengan program pemerintah, dalam meng-upgrade UMKM mengenal digital bisnis. Dan langkah ini akan lebih mudah dilakukan ke generasi muda,” kata Ami.

BACA JUGA: 206 Mahasiswa FT USM Ikuti LKMM-TD dan Makrab

Pemateri yang juga dosen S1 Ilmu Komunikasi USM, Ayang Fitrianti menambahkan, platform marketplace bisa dijadikan sarana promosi dan penjualan produk yang dimiliki generasi muda, di Kelurahan Gayamsari.

”Banyak pilihan teknologi digital yang bisa dipakai untuk bisnis. Kuncinya, mengenali karakter teknologi dan target konsumen yang dibidik. Setelah itu, perlu punya strategi konten marketing yang memikat konsumen,” ujar Ayang.

Semnetara itu, Lurah Gayamsari, Lina Budiarti SH menyatakan, keterlibatan anak muda dengan pemanfaatan teknologi digital, diyakini mampu menjadikan UMKM naik kelas.

BACA JUGA: USM Gelar Icosend 2024, 95 Makalah Dinyatakan Lolos

”Anak muda itu lebih adaptif dalam penggunaan teknologi digital, kalau mereka terjun di bisnis online, potensi pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM bisa meningkat,” ungkap Lina saat membuka pelatihan.

Puluhan peserta yang ikut pelatihan tertantang untuk berani mencoba live, menjual produk lewat aplikasi TikTok, sebagai bentuk implementasi pelatihan digital marketing.

Riyan

The post Tim PKM USM Beri Pelatihan Digital Marketing pada Anggota Karang Taruna Gayamsari appeared first on SuaraBaru.id.

”Sektor UMKM dengan segala keterbatasannya, diakui dapat survive di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Penerapan kebijakan baru yang berpotensi membebani sektor itu, harus dipertimbangkan secara matang,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/2/2024).

UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 menyatakan, seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan, wajib memiliki sertifikasi halal.

BACA JUGA: Menpora Dito Inginkan Angkat Besi Raih Emas di Olimpiade 2024 Paris

Namun kewajiban memiliki sertifikat halal diberi kelonggaran lima tahun sampai 17 Oktober 2024. Namun kewajiban itu banyak dikeluhkan, karena menambah beban biaya bagi UMKM untuk mengurus sertifikat halal, di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), di bawah Kementerian Agama.

Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UMKM memperkirakan, pada tenggat 17 Oktober 2024, belum semua UMKM memiliki sertifikat halal. Karena hingga saat ini, lembaga sertifikasi yang ada, kemampuannya terbatas. Jumlah produk yang disertifikasi hanya 200 produk per tahun.

Menurut Lestari, berdasarkan kondisi itu dalam pelaksanaan kebijakan terkait jaminan produk halal, harus benar-benar dipersiapkan berbagai kelengkapannya.

BACA JUGA: Meski Tidak Semua Komisioner Hadir, Hasil Pleno Rekapitulasi Pemilu Tetap Sah

Jangan sampai, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, bila kebijakan yang dibuat tidak diantisipasi dengan tepat, bisa berdampak pada tersendatnya kelangsungan usaha sektor ekonomi masyarakat.

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu mendorong, agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, bersama-sama membangun ekosistem usaha yang baik bagi pertumbuhan sektor UMKM.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu juga berharap, semua pihak mampu membangun kolaborasi yang kuat dalam membangun dan memperkuat setiap sendi-sendi perekonomian bangsa, mulai dari sektor ekonomi masyarakat, di tengah berbagai tantangan global saat ini.

Riyan

The post Kewajiban Sertifikasi Halal Diupayakan Tak Beratkan Pelaku UMKM appeared first on SuaraBaru.id.