Sebanyak 15 orang peserta dari Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia ini menerima pemaparan dari Kepala Seksi Bimbingan Narapidana-Anak Didik (Kasi Binadik), Tetty Ernawati terkait program pembinaan yang diterapkan di dalam Lapas, baik dari sisi kepribadian maupun kemandirian warga binaan.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempelajari bagaimana kepemimpinan dijalankan dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan, termasuk menghadapi tantangan pembinaan yang kompleks dan dinamis.

Pada kesempatan tersebut dilakukan peninjauan ke berbagai area strategis dalam Lapas. Diantaranya blok hunian warga binaan, bengkel kerja tempat pelatihan keterampilan, dan Klinik Pratama sebagai sarana pelayanan kesehatan bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Plh Kepala Lapas Perempuan Semarang, Sri Utami menyampaikan rasa bangga atas dipilihnya Lapas sebagai salah satu lokasi studi lapangan PKP Kejaksaan RI. “Kegiatan ini menjadi momen baik untuk menunjukkan transparansi dan sinergi antarinstansi pembinaan yang holistik terhadap warga binaan,” ungkapnya.

Melalui kegiatan studi lapangan ini, para peserta diharapkan mampu mengadopsi nilai-nilai kepemimpinan, inovasi pelayanan, dan pendekatan humanis yang selama ini telah dijalankan oleh Lapas Perempuan Semarang dalam membina para WBP.

Sinergi lintas sektor seperti ini menjadi kunci dalam memperkuat sistem penegakan hukum dan pemasyarakatan di Indonesia.

Ning S

The post Lapas Perempuan Semarang Jadi Lokasi Stula Kejaksaan Agung appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat dan publikasi pemberitaan yang cepat, tepat dan update.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Dr Ketut Sumedana mengatakan, bahwa rilis yang dimuat dalam website Kejaksaan Agung dapat dikutip oleh para jurnalis serta link media sosial yang terkoneksi pada website bisa menjadi bahan berita.

Adapun caranya, pertama dilakukan re-desain website, yakni berisi pemberitaan yang bersifat up to date, dapat diakses di mana saja dan kapanpun.

Selain itu, re-desain juga menyangkut adanya sistem pelaporan online dan sudah terkoneksi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) yang terkoneksi langsung dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

“Dalam re-desain website itu juga telah tercantum jendela informasi tilang, Content Management System (CMS) publik, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), daftar buronan, Halo JPN, e-PPID,” kata Ketut dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Ketut menambahkan, untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik, Kejaksaan Agung telah membuat beberapa konten terkait publikasi kinerja, yaitu program news recap, podcast, dan Pojok Puspenkum yang tersalur ke kanal YouTube dan media sosial Kejaksaan RI.

Selain itu, juga diadakan konferensi pers on the spot yaitu media maupun pejabat yang akan melakukan teleconference dapat dilakukan di mana dan kapan saja dan tidak dibatasi oleh waktu maupun tempat.

Sementara untuk mengantisipasi dampak negatif dan pemberitaan serta media sosial, menurut Ketut, tim Kejaksaan Agung membentuk tim patroli news dan media sosial, sehingga meminimalisir pemberitaan negatif terhadap Kejaksaan RI, juga menekan angka pegawai yang melanggar aturan-aturan terkait dengan konten media sosial.

“Inovasi ini telah dibentuk tim khusus dalam rangka pengoperasian pelaksanaan dan update berita setiap harinya yang terdiri dari personel Puspenkum Kejaksaan Agung sebanyak 30 orang. Tim Puspenkum juga mengefektifkan layanan Call Center dengan nomor 150227 guna meningkatkan pelayanan publik, untuk berbagi hal terkait kinerja Kejaksaan di daerah maupun pusat,” tandasnya.

Ning Suparningsih

The post Tingkatkan Pelayanan Publik, Ini yang Dilakukan Puspenkum Kejaksaan Agung appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung yang disiarkan secara daring, Selasa (11/8/2020), Kapolri melakukan telekonferensi dengan Kapolda Sulawesi Barat, Brigjen Pol Eko Budi Sampurno.

Dia mengatakan, terdapat dua potensi yang akan dilakukan para kapolda dan jajaran setelah kerja sama antarpenegak hukum itu. Yakni berkomitmen atau berkonspirasi yang akan berujung pada tindak pidana korupsi.

BACA JUGA : PAN Resmi Dukung Gibran -Teguh di Pilkada Surakarta 2020

”Jadi permintaan saya cuma satu, kelola semua keuangan negara sesuai peruntukkannya. Kalau tidak bisa sesuai peruntukkannya, kembalikan kepada negara. Kalau kau gunakan semua anak buah tidak sesuai aturan, cuma dua pilihannya yaitu kembalikan atau kau saya pidanakan. Dengar itu ya,” kata Kapolri.

Ada pun kerja sama itu terkait sinergitas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana dengan Polri dan Kejaksaan.

Dalam kesempatan itu, Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyatakan UU Nomor 15 Tahun 2004 mengatur, apabila dalam pemeriksaan BPK ditemukan kerugian negara dan/atau unsur pidana, BPK segera melaporkan kepada instansi yang bewenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK.

Bantuan Pengamanan
Selain menyepakati tidak lanjut hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana, BPK dan Polri juga bekerja sama dalam pertukaran data dan informasi, pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli, peningkatan kapasitas dan/atau pemanfaatan sumber daya, serta bantuan pengamanan.

Sedangkan dengan Kejaksaan, BPK menyepakati koordinasi dalam rangka mendukung penegakan hukum yang tidak terbatas pada tindak lanjut hasil pemeriksaan investigatif, dan tindak lanjut permintaan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli.

BPK juga akan melakukan penerangan dan penyuluhan hukum serta sosialisasi pencegahan tindak pidana di bidang keuangan negara. Selain itu pula ada bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, serta tindakan hukum lainnya, juga optimalisasi pemulihan aset, pengembangan kapasitas SDM, serta pertukaran data.

Absa-Riyan

The post Kapolri Ancam Pidanakan Anggotanya Bila Korupsi appeared first on SuaraBaru.id.