Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto dalam Rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI yang berlangsung di The Alana Hotel and Convention Center Solo, Kamis (7/11/2024).

“Kendala di bidang Keimigrasian, yang pertama jangkauan wilayah kerja yang luas, yang memerlukan anggaran dan sarana prasarana yang memadai,” ungkap Tejo.

Dengan enam Kantor Imigrasi yang ada di Jawa Tengah saat ini, dinilainya masih kurang untuk memberikan pelayanan yang benar-benar maksimal.

Ada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan dengan jumlah penduduk sebanyak 38 Juta lebih. Belum lagi bila melihat indikator lainnya, yang berhubungan dengan Keimigrasian, misalnya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Jawa Tengah yang tercatat sebagai kedua terbanyak di Indonesia, jumlah jamaah haji dan umroh serta jumlah Warga Negara Asing.

“Kedua, keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki,” sambungnya Tejo.

Pelayanan kepada masyarakat, kata Tejo, erat kaitannya dengan jumlah dan kemampuan petugas pelayanan. Sumber Daya Manusia yang mumpuni akan menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

“Kemudian, masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan di bidang Keimigrasian. Karena kadang masyarakat yang berkepentingan terhadap pelayanan Keimigrasian saja yang tau tentang Imigrasi. Padahal regulasi tentang Keimigrasian juga cukup luas,” sambungnya.

Beralih ke bidang Pemasyarakatan, terdapat 4 kendala yang telah diidentifikasi. “Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Jawa Tengah, mengalami over capacity,” ungkap Tejo.

Permasalahan ini, kata Tejo, merupakan permasalahan klasik yang harus terus dicarikan formula jalan keluarnya. Kendala lainnya menurut Kakanwil adalah, sarana dan prasarana masih belum memadai, kurangnya kuantitas dan kualitas SDM serta minimnya anggaran dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Selainnya menyampaikan permasalahan, Kakanwil Kemenkumham Jateng juga menerangkan beberapa langkah-langkah inovatif untuk menjawab kendala-kendala tersebut. Misalnya, menambahkan beberapa Unit Layanan Paspor (ULP) dan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di beberapa Kabupaten/Kota untuk mendekatkan layanan Keimigrasian kepada masyarakat.

Kemudian, melakukan rekrutmen CPNS dan memperbanyak pelatihan bagi pegawai guna menambah kualitas dan kuantitas SDM.

Lainnya, Kemenkumham Jateng juga sedang membangun dan mengupayakan relokasi Lapas dan Rutan agar dapat menampung lebih banyak WBP untuk mengatasi over kapasitas.

Kunjungan Kerja ini dilakukan Komisi XIII DPR RI dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan legislasi. Kunjungan Kerja difokuskan pada “Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian dan Pemasyarakatan di Bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan”.

Ada 11 orang anggota Komisi XIII DPR RI yang hadir pada kesempatan kali ini. Tampak, Rinto Subekti sebagai Ketua Tim dan dr. Raja Faisal Mangunju Sitorus dari Fraksi Partai Demokrat. Kemudian ada Sugiat Santoso selaku Wakil Ketua Tim dan Adik Sasongko dari Fraksi Partai Gerindra.

Lainnya, dari Fraksi PKB ada H.S.N. Prana Putra Sohe dan Elpisina. Dari Fraksi PDI Perjuangan ada Rapidin Simbolon dan Vita Ervina. Kemudian hadir juga M.Shadiq Pasadigo dari Fraksi Partai Nasdem, Hamid Noor Yasin dari Fraksi PKS dan Edison Sitorus dan Fraksi PAN.

Komisi Baru

Dari Kemenkumham Jateng, Kakanwil didampingi Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono, Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan.

The post Kemenkumham Jateng Ungkap Kendala Pelaksanaan Tusi di Depan Komisi XIII DPR RI appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah bersama jajaran melakukan studi tiru ke Kanwil Kemenkumham NTB, Kamis (22/2/2024).

Melalui studi tiru terkait peran keimigrasian dalam penyelenggaraan event internasional ini, rombongan Kanwil Jateng diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Parlindungan, Pimti Pratama beserta Kepala UPT Keimigrasian se -NTB dan Kepala UPT Pemasyarakatan se-Kota Mataram.

“Pada tahun 2022 hingga 2023, di NTB telah digelar lima Super Event International sebanyak 10 kali,” ujar Parlindungan.

Event tersebut antara lain Mandalika Surfing Championship, L’Etape Tour de France, Moto GP 2022, Mekaki Marathon, IATC & World Superbike, Lombok International Modest Fashion Festival, Sky Lancing, World Superbike 2023, Ironman 70.3 Lombok, dan Moto GP Mandalika 2023.

“Kanwil NTB dan jajaran Keimigrasian sebagai penanggung jawab pintu masuk WNA ke NTB, sehingga menjadi bagian penting lintas stakeholder penyelenggara event internasional melalui peningkatan pengawasan orang asing dan layanan keimigrasian seperti di sirkuit Mandalika,” terangnya.

Sementara itu Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto mengatakan, peran keimigrasian pada Kanwil Kemenkumham NTB dapat menjadi barometer dalam penyelenggaraan event internasional.

“Pola manajemen yang dilakukan Pimti Pratama Kanwil NTB luar biasa. Hasil studi tiru ini dapat menjadi ilmu baru dan harus dipraktikkan langsung oleh jajaran kami di Jawa Tengah,” ujar Tejo.

Menurutnya, peran keimigrasian dalam penyelenggaraan event internasional sangat penting dalam rangka melaksanakan kebijakan strategis Pemerintah dalam peningkatan ekonomi melalui event internasional dan branding Kementerian Hukum dan HAM pada event internasional.

Pada studi tiru ini diikuti Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Keimigrasian Is Eko Edy, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono beserta jajaran Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jateng.

Hadir pula Pejabat Administrasi Kanwil Kemenkumham NTB, Kepala UPT Pemasyarakatan se-Pulau Lombok dan Kepala UPT Keimigrasian se-NTB.

Ning S

The post Studi Tiru Pelayanan Keimigrasian, Kanwil Jateng Sambangi Kemenkumham NTB appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Rapat Pembahasan Kalender Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian Tahun Anggaran 2024 yang berlangsung di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, Rabu (10/1/2024).

“Dalam sebuah organisasi, langkah-langkah strategis dan target untuk tahun 2024 harus segera dirumuskan dan direncanakan dengan baik,” kata Tejo.

“Penyusunan disbursement plan dan kalender kerja tahun anggaran 2024 menjadi acuan pelaksanaan kinerja bagi setiap UPT yang akan mendukung kinerja,” terangnya.

Dalam kesempatan itu Tejo juga meminta jajaran imigrasi untuk meneruskan capaian apik selama tahun 2023. Ia mengaku terkesan, sebab banyak capaian kinerja yang melebihi target.

“Jika kita mengulas kembali ke belakang, banyak capaian kinerja yang melebihi target dari rekan-rekan Imigrasi Jawa Tengah, PNBP banyak yang lebih dari target,” ujarnya.

“Target 100% di tahun 2023,saya harap dapat terulang di tahun 2024 ini,” tambah Tejo.

Tejo menitip pesan agar selalu meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan pihak esternal maupun internal.

“Saya mengingatkan untuk mempererat sinergitas dan kolaborasi dengan eksternal maupun internal, hal ini salah satu strategi untuk menguatkan organisasi,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, Guntur Sahat Hamonangan juga menyampaikan laporan kegiatan.

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Divisi Keimigrasian, Is Eddy Ekoputranto, seluruh Kepala UPT Imigrasi Jawa Tengah dan Pejabat Struktural dari Kantor Imigrasi se Jawa Tengah.

Ning S

The post Buka Rapat Kalender Kerja Imigrasi, Kakanwil Kumham Jateng: Teruskan Capaian Apik Selama 2023 appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu dikatakan Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto dalam Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Magelang, di Grand Artos Hotel and Convention Magelang, Selasa (24/10/2023).

Menurutnya, perlu keterlibatan banyak pihak agar kedaulatan negara tetap terjaga. “Ini merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab seluruh pihak yang diwakili oleh beberapa kementerian, lembaga, instansi dan dinas terkait,” ujar Tejo.

Dikatakan, sinergi, koordinasi dan kolaborasi perlu ditingkatkan guna optimalisasi pengawasan orang asing. “Untuk itulah rapat koordinasi hari ini menjadi begitu penting agar komunikasi, sinergi, kolaborasi antar anggota Timpora di wilayah ini, memberikan dampak positif bagi suksesnya pengawasan orang asing,” jelas Tejo.

“Masih banyaknya temuan pelanggaran keimigrasian, membuktikan bahwa perlunya peningkatan koordinasi antar instansi sehingga dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing. Semuanya demi menjaga keamanan dan kedaulatan Negara. Meminimalisir gejolak yang disebabkan orang di wilayah Kabupaten Magelang,” imbuhnya.

Mantan Kakanwil Kemenkumham Banten menilai, Kabupaten Magelang memiliki lingkungan yang strategis yang berdampak pada keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Magelang sebagai wilayah yang memiliki obyek wisata Candi Borobudur yang termasuk dalam lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), menjadi daya tarik wisatawan asing

“Disini juga ada industri yang berskala internasional, yang kemungkinan memperkerjakan orang asing. Kondisi ini potensial menjadikan Magelang sebagai wilayah dengan lalulintas orang asing yang padat,” tambahnya.

Kakanwil berharap, Timpora Kabupaten Magelang membuat sebuah tim yang solid. “Saling memberikan informasi, data dukung, sehingga orang asing yang ada di Kabupaten Magelang bisa dideteksi dini dan melakukan langkah-langkah pencegahan atas gangguan keamanan dan ketertiban,” tandasnya.

Hadir pada kegiatan Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo, Ari Wibowo.

Kegiatan sendiri diikuti oleh seluruh anggota Timpora Magelang dari Kodim, Polres, BAIS, BIN, Kesbangpol, Satpol PP, Disnaker, Disdukcapil, Bea Cukai, BNN, Polsek, Koramil, Camat dan jajaran Kanim Wonosobo.

Ning S

The post Heterogenitas Tugas Pengawasan WNA Membutuhkan Sinergi dan Kolaborasi appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan dibuka oleh Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto didampingi Kadiv Keimigrasian, Is Edy Eko Putranto, Kadiv Pemasyarakatan, Kadiyono, Kadiv Administrasi Hajrianor dan pejabat lainnya.

Kegiatan sendiri diikuti oleh 50 orang peserta dari tim pengawasan dan jajaran Kemenkumham Jawa Tengah.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, melalui Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Eko Putranto menyampaikan, kegiatan Rapat Koordinasi tim pengawasan orang asing tingkat Provinsi Jawa Tengah ini merupakan bagian konsen dari Menkumham, Yasonna Laoly melalui Kepala Kanwil, dalam hal ini Divisi Keimigrasian, untuk selalu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

“Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang sedang berkembang, yang mana indikatornya yaitu banyaknya investor yang masuk ke Indonesia. Ini menjadi konsentrasi pihak imigrasi, paling tidak mensuport iklim investasi yang sedang berkembang,” kata Is Edy kepada awak media, Rabu (18/10/2023).

Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan dampak manfaat positif kepada masyarakat. “Seperti yang disampaikan Kakanwil, dengan digelarnya rapat koordinasi ini bisa semakin bersinergi dan berkolaborasi dalam hal peningkatan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing. Dan yang lebih khusus lagi mensuport iklim investasi di daerah Jawa Tengah agar semakin bagus,” ungkap Is Edy.

Dikatakan bahwa pada tahun 2023 berdasarkan data yang ada di kantor imigrasi se-Jawa Tengah sudah memberikan tindakan keimigrasian terhadap pelanggaran kegiatan orang asing sekitar 150 orang.

“Pelanggaranya beragam, nanti setelah rapat ini kita akan melakukan operasi gabungan, tujuannya agar semakin berimbang antara iklim investasi dan maraknya pelanggaran keimigrasian terhadap orang asing yang menyalahgunakan ijin tinggalnya,” terang Is Edy.

Is Edy menambahkan, tim pengawas akan melakukan pendekatan dengan memberikan pengawasan terhadap keberadaan orang asing secara humanis dan bijaksana, supaya iklim investasi tidak terganggu.

Is Edy menyebut pelanggaran paling banyak yang dilakukan adalah penyalahgunaan ijin tinggal. “Semestinya mereka ke sini untuk kunjungan keluarga, atau kunjungan sosial, namun pada praktiknya ada juga yang menyalahgunakan ijin tinggal ini untuk bekerja, mereka menggunakannya tidak sesuai ijin peruntukkannya,” pungkas Is Edy.

Ning S

The post Rakor Timpora, Kadiv Keimigrasian Sebut Pelanggaran Terbanyak Dilakukan Penyalahgunaan Ijin Tinggal appeared first on SuaraBaru.id.

Kakanwil menyampaikan, jabatan yang telah diberikan merupakan kehendak Tuhan YME, maka perlu disyukuri dengan cara bekerja sebaik-baiknya.

“Bagi yang sudah mendapat promosi dan mutasi harus bersyukur, yakni dengan bekerja sebaik baiknya, karena pertanggungjawabannya sekarang lebih berat,” ujar Yuspahruddin.

Kakanwil mengingatkan, apa pun jabatan yang diemban merupakan seorang ASN. Di mana ASN memiliki tugas sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan perekat pemersatu bangsa.

“Seluruh unit Imigrasi itu sudah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Maka sudah seharusnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Yuspahruddin.

“Komitmen kita mengimplementasikan resolusi di tahun 2023, maka harus bekerja dengan cepat, tepat, ikhlas dan akuntabel,” lanjutnya.

Hadir dalam pelantikan, para Pimti Pratama Kanwil Kemenkumham Jateng dan Kepala Lapas Kelas I Semarang, Tri Saptono, serta Kepala UPT se Kota Semarang.

Diketahui, pada kegiatan tersebut telah dilantik sebanyak 3 Pejabat Eselon III, 19 Pejabat Eselon IV, dan 1 Pejabat Eselon V di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Ning Suparningsih

The post Lantik 23 Pejabat Keimigrasian, Kakanwil Berharap Ada Peningkatan Pelayanan appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Wishnu, hasil Focus Group Discussion para Kepala Divisi Keimigrasian yang dilaksanakan beberapa waktu lalu membahas terkait penataan kebijakan keimigrasian, utamanya dalam rangka memudahkan iklim investasi dan pariwisata di Indonesia.

Hal itu diungkapkannya saat memimpin apel di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Senin (10/10/2022).

“Keimigrasian bergerak cepat setelah Presiden menyampaikan amanahnya dan teguran pada Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan koordinasi setingkat Kementerian/Lembaga lintas sektoral,” ujarnya.

Wishnu mengungkapkan, hal itu terwujud dengan dikukuhkannya Satuan Tugas Monitoring dan Supervisi Percepatan Layanan Keimigrasian yang berisikan para Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia.

Ia menggaris bawahi Imigrasi telah melakukan perombakan yang paling signifikan, bahwa saat ini Divisi Imigrasi di seluruh Indonesia tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melakukan persetujuan terkait dengan hal yang bersifat teknis, dan yang bisa melakukan adalah Unit Pelaksana Teknis dan Direktorat Jenderal.

Ia juga mengingatkan seluruh pegawai untuk melakukan sesuai dengan tugas dan fungsi serta SOP yang berlaku. Wishnu juga berpesan bahwa komunikasi dan keterbukaan adalah hal penting dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam kedinasan demi suksesnya organisasi.

Dalam kegiatan apel diikuti oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, serta pejabat administrasi, pejabat fungsional tertentu, pegawai, CPNS, pramubhakti, dan sekuriti.

Ning Suparningsih

The post Kepala Divisi Keimigrasian Sampaikan Upaya Percepatan Pelayanan  appeared first on SuaraBaru.id.

Kadiv Keimigrasian Jateng, Wishnu Daru Fajar, dan Kadiv Keimigrasian DIY, Muhammad Yani Firdaus, dilantik sebagai Ketua Pengda Jateng dan DIY oleh Prof Imam Santoso selaku Ketua Umum.

Prof. Imam menerangkan dasar pendirian Ika Poltekim adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

“Ika Poltekim merupakan salah satu komponen penilaian akreditasi. Keberadaan Ika Poltekim bukan semata-mata keinginan individu-individu, tapi merupakan amanat UU,” jelas Prof Imam.

Menurutnya, Ika Poltekim merupakan mitra kerja dari jajaran Kemenkumham dan Ditjen Imigrasi. Diharapkan para anggotanya dapat memberikan kontribusi terhadap institusi.

“Diharapkan ikatan alumni dapat memberikan kontribusi kepada dinas. Saya tegaskan agar tidak ada persepsi mengenai mengapa harus didirikan ikatan alumni ini,” ujarnya.

Tujuan lain dibentuknya Ika Poltekim menurut Prof. Imam adalah sebagai upaya mengikis dikotomi perbedaan antar angkatan yang ada di pendidikan teknis imigrasi.

“Tinggal kita sekarang bagaimana mengayuh, berlari, untuk Ika Poltekim. Saya mohon ketua Pengda dapat mendorong anggotanya,” harap dia.

Pada pelantikan dihadiri para pengurus Ika Poltekim dari Kanwil Jateng dan DIY yang terdiri dari para Kepala Bidang Divisi Keimigrasian, para Kepala Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi di Jateng dan DIY.

Ning Suparningsih

The post Pengda Ika Poltekim Jateng dan DIY Resmi Dilantik appeared first on SuaraBaru.id.