Kegiatan ini untuk memastikan Posbankum Desa berjalan optimal sebagai sarana layanan dan penyelesaian permasalahan hukum di tingkat desa.

Pembinaan dilaksanakan oleh Tim Posbankum Kanwil Kemenkum Jawa Tengah yang terdiri dari Penyuluh Hukum Madya Lily Mufidah, Agus Winoto, Siti Yulianingsih, beserta tim Posbankum lainnya. Kegiatan dilakukan melalui kunjungan langsung ke enam desa, yakni Desa Tambakrejo, Bojongnangka, Wanamulya, Sewaka, Pegongsoran, dan Surajaya.

Dalam pembinaan tersebut, tim meninjau perkembangan pembentukan Posbankum Desa, hasil pelatihan paralegal, serta jenis permasalahan hukum yang sering dihadapi masyarakat di masing-masing desa. Selain itu, dilakukan sosialisasi aplikasi pelaporan layanan Posbankum untuk mendukung tertib administrasi dan evaluasi program.

Penyuluh Hukum Madya Lily Mufidah menegaskan, fokus utama penguatan Posbankum saat ini adalah peningkatan kompetensi paralegal desa sebagai ujung tombak layanan hukum masyarakat.

“Pembentukan Posbankum Desa di Jawa Tengah telah mencapai 100 persen. Tantangan berikutnya adalah memastikan paralegal benar-benar berfungsi, khususnya dalam penyelesaian permasalahan melalui mediasi,” ujar Lily.

Ia juga menekankan pentingnya pencatatan dan pelaporan setiap layanan yang diberikan Posbankum, termasuk kegiatan mediasi yang selama ini kerap dilakukan secara informal oleh aparatur desa.

“Selama ini banyak upaya mediasi yang sudah dilakukan di desa, namun belum terdokumentasi dengan baik. Ke depan, setiap kegiatan layanan dan mediasi perlu dilaporkan melalui aplikasi agar dapat menjadi dasar evaluasi dan penguatan program Posbankum,” tambahnya.

Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo berharap Posbankum Desa di Kecamatan Pemalang dapat berjalan optimal.

“Kami berharap keberadaan Posbankum semakin aktif, akuntabel, dan mampu memperluas akses keadilan bagi masyarakat desa secara berkelanjutan,” katanya.

Ning S

The post Pastikan Posbankum Berjalan Optimal, Kemenkum Jateng Lakukan Pembinaan di Kecamatan Pemalang appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kegiatan itu, menampilkan hasil kerja mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama dua bulan (15 Oktober-13 Desember 2024), di sembilan Kelurahan. Di antaranya Bandarharjo, Bulu Lor, Plombokan, Purwosari, Panggung Kidul, Panggung Lor, Kuningan, Tanjung Mas, dan Dadapsari.

Wakil Rektor I USM, Prof Dr Ir Sri Budi Wahjuningsih MP, menekankan pentingnya evaluasi terhadap setiap kegiatan KKN. Hal itu untuk memastikan hasil kerja KKN dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

BACA JUGA: Tim PKM Dosen FTIK USM Beri Pelatihan Komunikasi Asertif dan Media Sosial

”Saya selalu sampaikan pada setiap Expo KKN, bahwa hasil KKN dari mahasiswa itu selalu dilakukan evaluasi. Artinya, apa yang sudah dikerjakan mahasiswa selama dua bulan ini, mereka mendampingi dan membantu memecahkan masalah yang ada di Semarang Utara. Jadi KKN ini akan berkesinambungan, dan benar-benar bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat,” katanya.

Ada tiga fokus utama dalam program KKN Tematik III, yakni pendampingan tumbuh kembang anak, pengembangan ekonomi dan potensi wisata, serta lingkungan dan kebencanaan.

Ketua LPPM USM, Prof Dr Ir Mudjiastuti Handajani MT, menyoroti keberhasilan pelaku UMKM yang dapat menjangkau pasar secara lebih luas, dengan bantuan mahasiswa yang memromosikan produk secara kreatif dan efektif.

”Di KKN Tematik ini, ada tiga tema yang dibuat sebagai proker utama guna peningkatan ekonomi dari UMKM. Dan mereka memilih untuk promosi UMKM ini secara digital. Sehingga dengan era sekarang ini, maka kami harapkan yang sudah KKN disini dua bulan, bisa bermanfaat untuk masyarakat,” ungkapnya.

Riyan

The post Expo KKN Tematik III Tampilkan Hasil Proker Mahasiswa USM appeared first on SuaraBaru.id.

Berdasarkan data yang dihimpun Bawaslu Jawa Tengah menunjukkan, jumlah anggota Panwaslu kecamatan di Jawa Tengah berjenis kelamin perempuan di Pemilu 2024 mengalami peningkatan yang sangat tajam dibandingkan Pemilu 2019.

Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Jawa Tengah, Gugus Risdaryanto mengatakan, pada Pemilu 2019, jumlah anggota Panwaslu Kecamatan di Jawa Tengah sebanyak 1.728 orang. Mereke terdiri dari 1.469 atau 85 persen laki-laki dan 259 atau 15 persen perempuan.

Adapun pada Pemilu 2024, jumlah Panwaslu Kecamatan di Jawa Tengah mencapai 1.728. Rinciannya sebanyak 1.267 orang atau 73 persen laki-laki dan 461 orang atau 27 persen perempuan.

“Jumlah perempuan yang menjadi Panwaslu Kecamatan di Pemilu 2019 hanya 15 persen tapi kini di Pemilu 2024 meningkat tajam menjadi 27 persen,” terangnya, Kamis (27/10/2022).

Disampaikan, anggota Panwaslu kecamatan di Jawa Tengah tersebar di 576 kecamatan. Kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan keterwakilan perempuan sangat tinggi di antaranya Purworejo 40 persen, Kota Magelang 44 persen, Karanganyar 39 persen, Sragen 35 persen, Kota Semarang 35 persen, Salatiga 33 persen, Kebumen 32 persen, Klaten 31 persen, Pemalang 31 persen, Blora 31 persen , Cilacap 31 persen dan lain-lain.

“Bawaslu Jawa Tengah selalu berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan affirmatif action keterwakilan perempuan. Sebab, penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan,” kata Gugus.

Panwaslu Kecamatan yang telah ditetapkan Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Tengah juga diarahkan untuk melaksanakan Pemilu yang inklusif.

Sebelumnya, Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Tengah telah menetapkan anggota Panwaslu Kecamatan terpilih untuk mengawasi Pemilu 2024. Pengumuman proses seleksi hingga pengumuman anggota terpilih bisa diakses dengan mudah di berbagai media milik Bawaslu kabupaten/kota, seperti di website, media sosial, papan pengumuman, status di media perpesanan dan lain-lain.

Selama proses seleksi, Bawaslu kabupaten/kota juga banyak melibatkan publik. Bawaslu kabupaten/kota menyediakan berbagai kanal pengaduan dan masukan atas seluruh proses seleksi.

Kini, Bawaslu kabupaten/kota sudah mengumumkan calon Panwaslu Kecamatan terpilih. Mereka yang terpilih akan dilantik di masing-masing kabupaten/kota antara 27, 28 dan 29 Oktober 2022.

Ning Suparningsih

The post Jumlah Panwaslu Kecamatan Perempuan di Pemilu 2024 Meningkat appeared first on SuaraBaru.id.

Diketahui, masa pendaftaran dan penerimaan berkas calon Panwaslu Kecamatan dibuka sejak 21 September lalu. Secara resmi pendaftaran ditutup pada 27 September 2022 pukul 17.00 WIB.

Selama tujuh hari masa pendaftaran itu, 35 Bawaslu kabupaten/kota menerima 12.049 orang pendaftar. Para pendaftar tersebut tersebar di 35 kabupaten/kota di 576 kecamatan se-Jawa Tengah.

Menurut Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Gugus Risdaryanto, jumlah pendaftar Panwaslu kecamatan di masing-masing wilayah sangat bervariasi.

“Nantinya, Panwaslu kecamatan di setiap kecamatan ada tiga orang. Mereka yang terpilih akan dilantik oleh Bawaslu kabupaten/kota,” ujar Gugus, Rabu (28/9/2022).

Menurut Gugus, sebanyak 12.049 pendaftar Panwaslu kecamatan tersebut terdiri dari 4.207 orang (35 persen perempuan), dan 7.842 orang (65 persen laki-laki).

“Sesuai ketentuan, pembentukan Panwaslu kecamatan dilakukan oleh Bawaslu kabupaten/kota. Pendaftaran, penerimaan berkas, penelitian administrasi dan seterusnya dilakukan Bawaslu kabupaten/kota,” terangnya.

Setelah menutup masa pendaftaran, Bawaslu kabupaten/kota akan melakukan penelitian kelengkapan berkas mulai 28-30 September 2022.

Dia mengatakan, hasil penelitian kelengkapan berkas ini akan menentukan pada tahapan proses seleksi berikutnya. Untuk informasi selanjutnya bisa dipantau melalui website dan akun media sosial Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

“Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bawaslu kabupaten/kota yang telah bekerja keras melakukan proses pembentukan Panwaslu kecamatan,” kata Gugus.

Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada warga yang telah mendaftarkan diri sebagai calon Panwaslu kecamatan.

Ning Suparningsih

The post Pendaftar Panwaslu Kecamatan di Jateng Membludak, Capai 12.049 Orang appeared first on SuaraBaru.id.

Nantinya, seleksi Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Tengah, dimana Panwaslu kecamatan akan melakukan pengawasan dalam tahapan Pemilu 2024.

Koordinator Divisi SDM Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sri Sumanta menyampaikan, Bawaslu RI telah menetapkan tahapan seleksi Panwaslu kecamatan.

Sementara itu beberapa tahapan dan jadwal terdekat antara lain, pengumuman pendaftaran calon Panwaslu Kecamatan yakni 15-21 September 2022, pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran pada 21-27 September 2022, penelitian kelengkapan berkas pendaftaran tanggal 28-30 September 2022, dan tahapan-tahapan berikutnya.

“Nantinya, tempat pendaftaran ada di masing-masing Bawaslu kabupaten/kota. Perkembangan informasi berikutnya akan diumumkan secara berkala baik oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Tengah,” kata Sumanta, Rabu (14/9/2022).

Disebutkan, untuk menjadi Panwaslu kecamatan, ada berbagai syarat, diantaranya Warga Negara Indonesia (WNI), saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun, setia kepada pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, Negara Kesatuan RI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Syarat berikutnya adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih, mempunyai integritas, berkepribadian kuat, jujur, dan adil.

Syarat lainnya yakni berdomisili di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) Elektronik, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu, tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar.

“Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon Presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun,” tambahnya.

Kemudian mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih, bersedia bekerja penuh waktu, dan berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.

“Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, atau badan usaha milik negara/milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu, serta mendapatkan izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS),” terang Sumanta.

Ning Suparningsih

The post Ini Syarat Menjadi Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 appeared first on SuaraBaru.id.