Hal itu seperti yang diungkapkan Presiden Mahasiswa BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Tiyo Ardianto, dalam Seminar Hak Asasi Manusia (HAM) bertajuk ‘HAM di Era Digital: Peran Mahasiswa dalam Menjaga Kebebasan yang Bertanggung Jawab’, di Gedung Prof Ir Joetata Hadihardja, Universitas Semarang (USM), Kamis (11/6/2026).

”Mahasiswa harus fokus pada kritik, bukan pada kebencian. Mari bicara tentang obyektivitas dan kritik terhadap kebijakan publik. Jika suatu saat menyentuh aspek yang bersifat personal, lakukan secara bertanggungjawab, penuh perhitungan, dan strategis,” kata Tiyo.

BACA JUGA: UKM Pengawal Ideologi Bangsa USM Gelar Talkshow Penguatan Nilai-nilai Pancasila

Selain berpikir kritis, keberanian menjadi faktor penting, agar kebebasan berekspresi memiliki makna. Dia juga menekankan, pentingnya kesadaran mahasiswa terhadap kebebasan yang dimiliki, sebagai dasar dalam menjalankan hak berekspresi secara bertanggungjawab.

”Setiap mahasiswa harus menyadari kebebasannya. Setelah menyadari kebebasan itu, maka kebebasan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab,” imbuhnya.

Menurut Tiyo, perkembangan teknologi dan media sosial telah menciptakan arus informasi yang sangat besar, sehingga mahasiswa dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, agar tidak mudah terpengaruh informasi palsu maupun ujaran kebencian.

BACA JUGA: Fakultas Teknik USM Bangun Sinergi Kokoh antara Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah

”Hari ini kita berhadapan dengan situasi di mana informasi terlalu banyak, dan tidak semuanya terverifikasi. Yang dibutuhkan sekarang, berpikir kritis. Dengan berpikir kritis, kita tidak akan mudah terjebak pada kebohongan, informasi palsu, maupun ujaran kebencian,” jelasnya.

Dia berharap, para peserta seminar mampu menjadi generasi yang lebih berani dalam menyampaikan pendapat, dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.

”Saya berharap, peserta seminar hari ini memiliki keberanian yang lebih daripada sebelumnya. Kita semua mungkin bebas, tetapi tanpa keberanian, kebebasan itu menjadi hampa dan tanpa makna,” ujarnya.

BACA JUGA: Mantapkan Karakter Generasi Muda, SMPN 2 Kalinyamatan Sukses Gelar Kemah Alih Tingkat Pramuka Penggalang

Kegiatan yang digelar BEM USM itu, diikuti 150 peserta, yang berasal dari kalangan siswa SMA di Kota Semarang dan sejumlah mahasiswa USM.

Seminar menghadirkan narasumber dari Amnesty International Indonesia, Claudia Destianira dan Michelle Dionisius, serta Presiden Mahasiswa BEM UGM 2025, Tiyo Ardianto.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Seminar HAM, Hapsari Okta menambahkan, tujuan kegiatan ini untuk memberikan pembekalan kepada generasi muda, mengenai hak asasi manusia, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital.

BACA JUGA: Fakultas Hukum USM Gelar Program Praktisi Mengajar

”Peserta seminar berasal dari siswa SMA di Kota Semarang, dan mahasiswa USM dengan jumlah sekitar 150 peserta. Harapannya, seminar ini dapat memberikan pembekalan kepada peserta mengenai HAM, media, serta berbagai lingkup yang berkaitan dengan hak asasi manusia,” ujarnya.

Hapsari berharap, melalui seminar ini, peserta dapat memahami pentingnya hak asasi manusia, meningkatkan literasi digital, serta mampu menggunakan kebebasan berekspresi secara bijak, kritis, dan bertanggungjawab, di tengah dinamika kehidupan digital yang terus berkembang.

Riyan

The post Mahasiswa Harus Kedepankan Kritik yang Obyektif appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu dikatakan Pengamat Kebijakan Publik, Pudjo Rahayu Risan saat menjadi narasumber dalam diskusi di salah satu radio di Kota Semarang, Rabu (7/9/2022).

Apakah kebijakan yang diambil pemerintah itu premature? “Kebijakan publik untuk publik ya harus mendengar publik, dan kebijakan itu yang buat kan manusia, konsep manajemen terbuka untuk dievaluasi,” ungkapnya.

Menurut Pudjo, peluang untuk direvisi dikaitkan dengan gelombang penolakan yang cenderung massif, apalagi kalau terstrukkur dan sistematis.

“Gelombang aksi menolak kenaikan harga BBM terjadi di berbagai daerah. Jangan lupa atmosfir politik menuju 2023-2024 semakin dekat. Banyak unsur di masyarakat yang turun ke jalan, dengan satu tuntutan menolak kenaikan harga BBM,” tuturnya.

Pudjo menyebut, Presiden Jokowi juga angkat bicara terkait adanya reaksi publik imbas kenaikan harga BBM. “Ya ini kan negara demokrasi,” kata Jokowi kepada wartawan di Sarinah, Jakarta Pusat pada Senin (5/9/2022).

“Memang dilematis. Seperti tragedi buah simalakama. Bagai makan buah simalakama, suatu kondisi yang serba salah. Dimana keadaan, ketika seseorang harus memilih antara dua hal yang sulit untuk ditentukan. Satu sisi beban APBN semakin berat karena subsidi BBM, disisi lain keputusan pemerintah menaikkan harga BBM dinilai sebagai kebijakan yang tidak berpihak terhadap wong cilik,” ujarnya.

Dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap APBN adalah beban subsidi BBM dan subsidi listrik yang meningkat. Hal ini akan memicu kenaikan defisit anggaran atau dalam perspektif yang lebih luas akan memacu kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).

“Wong cilik yang pada struktur sosial masyakarat ibarat piramide berada pada posisi paling bawah. Hal ini menggambarkan jumlah paling besar ada pada wong cilik, masyarakat kalangan bawah,” kata Pudjo.

Pudjo menambahkan, bahwa ciri masyarakat rendah sangat rentan dari posisi ekonomi. Kenaikan harga BBM, paling menderita, dimana pendapatan tetap, bahkan bisa turun karena semua pihak yang memberi upah terkena dampak kenaikan BBM. Sementara pengeluaran mau tidak mau bertambah. Konsekuensi dari kenaikan BBM akan berimbas seperti efek domino mengakibatkan semua barang dan jasa naik signifikan.

Sebagai konsekuensi menaikkan harga BBM, lanjutnya, pemerintah dengan APBN akan memberi bantuan terhadap masyarakat kecil yang terdampak.

Disinilah perlunya Pemerintah Daerah baik Provinsi, maupun kabupaten dan kota, paling tidak memanfaatkan APBD masing-masing ikut dengan refocusing seperti saat menangani Covid-19, membantu masyarakat terutama yang tidak tercover dengan APBN. Kita semua paham bantuan APBN sangat terbatas, tidak bisa membantu secara keseluruhan.

Menurut Pudjo, dampak dari kenaikan harga BBM, paling tidak ada lima poin yang berdampak, diantaranya harga barang semakin mahal, daya beli masyarakat menurun, kemiskinan bertambah, pengangguran bertambah, dan usaha kecil semakin terpukul.

Dua tiga bulan kedepan angka inflasi akan cenderung naik. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi dampak kenaikan BBM dari sudut pandang ekonomi klasik?

“Yakni dengan mengurangi pengeluaran konsumtif, dengan melatih diri membiasakan budaya hemat. Selain itu Memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan, menggunakan moda transportasi non BBM, misalkan sewaktu-waktu bisa dengan bersepeda atau berjalan kaki bagi yang masih kuat dan bugar. Dengan demikian laju inflasi bisa terkendali pada titik normal,” ucap dia.

Apa Itu Inflasi? Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus, sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih, sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang.
Intinya, kebijakan publik bisa dievaluasi, kebijakan menaikkan harga BBM bisa dievaluasi.

Dikatakan bahwa pengambil kebijakan tidak perlu malu, gengsi atau apapun jika memang kebijakan publik tidak pro publik. Harus imbang antara mudarat dan manfaat.

“Evaluasi tidak harus mengembalikan ke harga sebelumnya, tetapi bisa kalkulasi ulang dengan harapan marjin kenaikan bisa dikurangi. Kebijakan publik yang ideal adalah goalnya partisipasi publik yang positif,” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post Mungkinkah Kenaikan BBM Direvisi? appeared first on SuaraBaru.id.

Ternyata mereka kena prank. Banyak masyarakat terkecoh, harga BBM terbaru per 3 September 2022 pukul 14.30 WIB, harga BBM berubah. Pertalite Subsidi, dari Rp7.650 naik menjadi Rp10.000 untuk satu liter. Solar Subsidi, penyesuaian dari awalnya Rp5.150 berubah menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non-subsidi, harga semula Rp12.500 per liter berubah di angka Rp14.500.

Demikian diungkap Pengamat Kebijakan Publik, Pudjo Rahayu Risan kepada Suarabaru.id, Senin (5/9/2022).

Dikatakan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM diatas menurut pihak Pemerintah sudah dihitung, sudah dikalkulasi, dengan harapan kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar Subsidi serta Pertamax non subsidi diharapkan bisa menahan konsumsi penggunaan bensin, sehingga subsidi dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun ini mencapai Rp 502,4 triliun.

Dampak dari kenaikan BBM baik langsung maupun tidak langsung akan sangat berpengaruh karena penyesuaian harga BBM ini berakibat efek dominan yang akan menyulut kenaikan harga barang dan jasa.
Paling tidak ada lima poin yang berdampak seperti, harga barang semakin mahal, daya beli masyarakat menurun, kemiskinan bertambah, pengangguran bertambah dan usaha kecil semakin terpukul.

“Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi dampak kenaikan BBM dari sudut pandang ekonomi klasik, yakni dengan mengurangi pengeluaran konsumtif melatih diri membiasakan budaya hemat, memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan, menggunakan moda transportasi non BBM, misalkan sewaktu-waktu bisa dengan bersepeda atau berjalan kaki bagi yang masih kuat dan bugar. Ideal memang,” tuturnya.

Menurutnya, dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap APBN adalah beban subsidi BBM dan subsidi listrik yang meningkat. Hal ini akan memicu kenaikan defisit anggaran atau dalam perspektif yang lebih luas akan memacu kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).

Pemda harus responsif

Memang kenaikan harga BBM merupakan kebijakan pusat diberlakukan secara nasional. Karena merupakan kebijakan nasional, maka dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali. Permasalahannya, pendapatan tetap, bahkan bisa- bisa malah turun, sementara pengeluaran cenderung naik, mengikuti irama naiknya BBM.

Konsekuensi dari kenaikan harga BBM telah memberi dampak pada naiknya biaya distribusi dan harga kebutuhan pokok yang semakin memberatkan rakyat kecil. Disinilah peran baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota dengan kekuatan serta kemampuan masing- masing APBD nya.

“Kemauan politik atau good will dari eksekutif dan legislative bila perlu merubah politik anggaran refocusing dari kegiatan- kegiatan yang tidak begitu mendesak diprioritaskan menutup lobang yang tersisa dari kebijakan pemerintah pusat menggelontorkan bantuan-bantuan sebagai kompensasi dari naiknya harga BBM,” terangnya.

Intinya, lanjut Pudjo, kenaikan harga BBM akan meningkatkan inflasi antara 0,5% sampai 2%. Setidaknya, dalam 3 bulan ke depan akan terjadi peningkatan biaya produksi yang disusul oleh kenaikan harga-harga di pasar.

“Posisi semacam ini harus “dikeroyok” ramai-ramai oleh semua pemangku kepentingan. Jangan ada lagi mindset bahwa kenaikan harga BBM adalah kebijakan pusat, tetapi dampaknya keseluruh pelosok. Ini persoalan bangsa bukan persoalan orang per orang atau kelompok,” tandasnya.

Dengan demikian, kata Pudjo, laju inflasi bisa terkendali pada titik normal. Apa Itu Inflasi? Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan llllll-menerus, sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih, sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang.

Apa akibatnya dari timbulnya permasalahan inflasi ? Menurut Pudjo, inflasi dapat berdampak terhadap ekspor negara. Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi, karena biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor juga mengalami penurunan, yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun berkurang.

“Apa saja kerugian akibat inflasi? Dampak negatif inflasi, harga barang-barang dan jasa naik. Nilai dan kepercayaan terhadap uang turun atau berkurang. Menyebabkan efek spekulasi antara lain, menimbum barang dan membeli valuta asing. Banyak proyek pembangunan macet atau terlantar. Kesadaran masyarakat untuk menabung berkurang,” jelas dia.

“Disini peran pemerintah daerah yang paling tahu kemampuan masyarakatnya dan daerahnya. Ambil peran yang mampu mengurangi beban belanja masyarakat, seperti pengeluaran untuk transportasi,” tukasnya.

Sebagai contoh, lanjut Pudjo, Pemerinrah Kota Semarang memiliki Trans Semarang dengan feeder sebagai pengumpan masuk ke wilayah yang tidak dilewasi Bus Trans Semarang melewati sekolah-sekolah serta kawasan industry, dengan harapan masyarakat baik pelajar maupun buruh bisa memanfaatkan bus Trans Semarang. Syukut-syukur pada masa transisi dengan naiknya harga BBM bisa memanfaatkan alat transportasi dengan disubsidi alias gratis atau dengan ongkos murah. Sekaligus memancing untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi tetapi beralih ke Trans Semarang.

Sementara itu, ditingkat Provinsi, Pemerintah Jawa Tengah juga memiliki Bus Trans Jateng yang melayani diluar Kota Semarang. Bus Trans Jateng dari Semarang melayani kota-kota disekitarnya seperti Purwodadi, Kendal Salatiga dan Demak. Dimasing-masing eks Karesidenan menjadi tanggung jawab Trans Jateng seperti Banyumas Raya, Solo Raya Magelang dan Pekalongan serta Pati.

Mengurangi perilaku konsumtif

Menurut Pudjo, masyarakat perlu dirubah mindsetnya, seperti mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih diri membiasakan budaya hemat. Misalkan dengan mengubah gaya hidup seperti yang terbiasa jajan di luar diubah dengan memasak sendiri, atau dengan mengurangi jajan di luar. Bagi perokok yang sehari menghabiskan 2 bungkus rokok menjadi 1 bungkus atau berhenti sama sekali.

Selain itu bisa memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan. Bagi yang memiliki kendaraan atau mendapat fasilitas kendaraan bisa buat janjian pergi dan pulang kerja bersama-sama. Pengeluaran harga bensin atau solar bisa lebih ringan jika ditanggung bersama-sama.

“Menggunakan moda transportasi non BBM, misalkan sewaktu-waktu bisa dengan bersepeda atau berjalan kaki bagi yang masih kuat dan bugar. Selain bisa menghemat pengeluaran juga membuat tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Sekaligus mengurangi polusi udara agar menjadi bersih. Usahakan mengurangi kegiatan keluar rumah untuk urusan yang tidak penting,” tambahnya.

“Bagi PNS/ASN sebagai abdi negara, abdi masyarakat, perlu memberi contoh dengan pola hidup sederhana, dimana yang tinggal bersama keluarga bisa lebih hemat jika masak sendiri dengan kualitas dan kandungan gizi yang baik,” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post Dampak BBM Naik, Pengamat Kebijakan Publik Sebut Pemda Harus Responsif appeared first on SuaraBaru.id.