“Maka diperlukan adanya Undang-Undang tentang toleransi sebagai upaya struktural, politik, dan hukum agar persoalan ini tidak terus terjadi,” kata Prof Singgih dalam acara media gathering DPW LDII Jateng bertajuk Peran media memperkuat tali silaturahmi antar dan interumat beragama dalam mewujudkan masyarakat harmoni di Jawa Tengah, di Hotel Santika Semarang, Sabtu 26 Juli 2025.

Prof Singgih menyatakan hal itu ketika dimintai tanggapannya tentang bentrok antara ormas dalam pengajian yang dihadiri Habib Riziq di Pemalang.

Dia menekankan pentingnyamenonjolkan akhlakul karimah dengan Amanah, jujur, bekerja sama, berbagi (sedekah). “Bila kita hanya berdebat soal dalil, yang terjadi saling bantah. Berbeda ketika kita melakukan sesuatu yang baik, orang akan melihat dan tidak akan membantah,” kata guru besar Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Undip ini.

Dia pun memberikan contoh dengan ungkapan Jawa, rebutan ngalah (berebut untuk mengalah) bukannya berebut menang. “Bukankah ada juga ungkapan Jawa rukun agawe santosa, crah agawe bubrah. Kerukunan akan menguatkan, sedangkan konflik akan menimbulkan perpecahan,” kata dia.

Dia menekankan, bahwa dalam pasa 29 UUD 1945 jelas dinyatakan, setiap warga negara yang menjamikemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama atau kepercayaannya.

“Jangan biarkan sesama anak bangsa saling menghakimi. Soal toleransi kita harus Kembali ke pasal 29 UUD 1945, sejauh tidak mengganggu,” kata dia.

mengatakan, peran media sangat penting di era digital yang masif dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hampir semua aspek kehidupan manusia.

Media massa dan LDII menurutnya, punya keinginan yang sama menciptakan kondusivitas dalam berbangsa dan bernegara menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hargai Perbedaan

Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII KH Ir Chriswanto Santoso, M.Sc dalam kesempatan ini mengatakan, keberagaman yang ada diharapkan mampu menumbuhkan sikap saling menghargai perbedaan, baik dalam hal agama, suku, budaya, maupun pandangan hidup, serta mengakui dan menerima keberagaman tersebut.

The post Ketua LDII Jateng: Negara Masih Abai, Diperlukan Undang-Undang tentang Toleransi appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dia sampaikan, dalam sambutan pelantikan Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PW IPHI) Jawa Tengah 2025–2030, di Hotel Grand Wahid, Salatiga, Sabtu (14/6/2025).

Dalam sambutannya yang dibacakan Plt Kepala Kespangpol Jateng, Muslichah Setiasih, di hadapan ratusan pengurus IPHI dari 35 kabupaten/kota se-Jateng, gubernur juga menyampaikan pesan yang sarat makna kebangsaan dan spiritualitas.

BACA JUGA: Luruskan Fakta, Ketum PWI Zulmansyah Sekedang Usul Percepat Kongres

”IPHI harus mampu menjadi institusi moral. Tidak hanya organisasi alumni, tapi rumah besar yang menjaga nilai-nilai ke-Islaman dan kebangsaan,” kata dia.

Gubernur juga menyebutkan, pentingnya IPHI menjadi penopang ketahanan spiritual, terutama dalam era disrupsi dan polarisasi sosial-politik yang semakin tajam. Ditegaskannya, para alumni haji memiliki tanggung jawab sosial untuk menjadi teladan akhlak, disiplin, dan semangat melayani di tengah masyarakat.

”Haji itu bukan puncak ibadah saja, tapi awal dari komitmen hidup yang lebih baik. Di Tanah Suci, kita belajar disiplin, taat, sabar, dan rendah hati. Maka ketika kembali, seharusnya kita tampil sebagai pembawa cahaya perubahan,” lanjutnya.

BACA JUGA: Sisi Pemasaran Jadi Kendala Utama Pelaku UMKM

Di akhir pesannya, gubernur mendorong agar IPHI tak hanya fokus pada kegiatan ibadah saja. Tetapi juga menyentuh aspek kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan sosial. ”Bangun koperasi, kembangkan ekonomi syariah, dorong produk UMKM jamaah. Jangan hanya kumpul, tapi harus produktif,” pintanya.

Gubenur Jateng ini juga memberikan dukungan penuh kepada Ketua baru, Dr dr KH Masrifan Djamil MPH MMR dan jajaran pengurusnya, untuk membawa IPHI Jateng menjadi ormas haji yang unggul secara spiritual, sosial, dan digital.

Dalam komposisi kepengurusan IPHI Jateng Periode 2025–2030, pengurus lama Drs H Harsono MBA kembali dipercaya sebagai Ketua Dewan Penasihat, didampingi Prof Dr H Suparman Syukur MA (Sekretaris).

Sedangkan Prof Dr H Abdul Djamil MA, menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina, dan Prof Dr Ir H Edi Noersasongko MKom (Sekretaris Dewan Pembina). Untuk kepengurusan harian, Masrifan Djamil dipercaya sebagai Ketua, didampingi Dr H Abdul Kohar Mudzakir SPi MSi (Sekretaris) dan Hj Ir Rita Ernawati MM (Bendahara).

Riyan

The post IPHI Harus Mampu Jadi Institusi Moral appeared first on SuaraBaru.id.

“Bersatu dalam keberagaman sebagai bangsa adalah berkah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Gerakan bersama dan kolaborasi adalah turunan dari pelaksanaan nilai-nilai Pancasila,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat pada acara Sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan bertema NKRI Memaknai Kesatuan Identitas Indonesia di Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (30/10/2023).

Hadir pada acara tersebut Ratih Megasari Singkarru, Msc (Anggota DPR RI), Dr. Hj. Sitti Suraidah Suhardi (Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat), Abdul Rahim, Sag., M.H (Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat), H. Yudiaman Firusri, S.H. (Anggota DPRD Kabupaten Mamuju), Drs. H. Herdin Ismail, M.M., (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat) dan para peserta sosialisasi dari sejumlah komunitas perempuan dan pemuda di Sulawesi Barat.

Menurut Lestari, pemaknaan nilai-nilai kesatuan dengan kesadaran dari banyaknya kultur secara khusus juga terjadi di Sulawesi Barat.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, di Sulawesi Barat ada Situs Kalumpang, sebuah situs di Zaman Batu sampai Zaman Batu Muda, yang menandakan kawasan Kalumpang adalah daerah yang subur.

Kemudian, tambah dia, di Sulawesi Barat juga berdiri Kerajaan Mandar, yang bersama Kerajaan Gowa di masa lalu merupakan kerajaan yang kuat dan disegani musuh-musuhnya.

Fakta tersebut, kata Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, menunjukkan masyarakat Sulawesi Barat memiliki memori dan kesadaran untuk bergerak lebih maju di masa depan.

Namun, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, saat ini Sulawesi Barat masih menjadi provinsi termiskin peringkat ke-11 di Indonesia.

Padahal, tegas Rerie, berdasarkan catatan sejarah dan kondisi alamnya Provinsi Sulawesi Barat dapat melangkah ke depan sejajar dengan provinsi terbaik lainnya di Indonesia dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

Rerie menegaskan, dengan pemahaman terhadap nilai-nilai empat konsensus kebangsaan, kita mampu menghadapi pergeseran nilai yang berdampak cukup mengkhawatirkan dan menghambat proses pembangunan.

“Nilai-nilai budaya dan empat konsensus kebangsaan itu lah yang harus dipertahankan dalam kehidupan di masyarakat,” pungkas Rerie.

Ning S

The post Empat Konsensus Kebangsaan Perekat Wujudkan Resiliensi Bangsa appeared first on SuaraBaru.id.

“Ini luar biasa. Apresiasi saya luar biasa karena seluruh Indonesia kumpul di sini. Menurut saya dahsyat lah. Keinginan atau memperingati sumpah pemuda, merawat kebangsaan,” kata Ganjar usai menjadi pembicara dalam acara pengukuhan BEM Nusantara dan Seminar Nasional di Aula UIN Raden Mas Said Surakarta, Senin (31/10/2022).

Ganjar berharap pertemuan mahasiswa yang membahas tentang kebangsaan dan bagaimana merawat perbedaan kemudian dapat direalisasikan melalui aksi-aksi di lapangan. Tentu saja aksi yang mencerminkan warna kebangsaan itu sendiri dengan kreativitas dan inovasi dari anak-anak muda.

“Tentu saya senang, ketuanya tadi bicara bagaimana nilai-nilai kebangsaan telah Bung Karno teriakkan waktu itu. Nah sekarang generasi muda musti menyiapkan diri untuk merespons itu. Banyak kok yang kreatif, yang inovatif menjadi sociopreuneur untuk menyelesaikan persoalan itu. Hari ini mereka sepakat untuk menjaga itu semua. Kalau begini kita selalu optimis,” ungkapnya.

Menurut Ganjar, anak-anak muda dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam BEM Nusantara itu pasti memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap daerahnya masing-masing. Dengan intelektualitas dan kekritisannya, banyak isu yang dapat mereka ambil. Misalnya isu BBM dengan pendataan atau ketidaktepatan penyaluran bantuan.

“Ada tentu pikiran kritis seperti yang disampaikan. Tentu sisi yang lain mereka juga punya solusi bahwa prosesnya masih berlangsung karena mahasiswa tentu saja perlu dilakukan terus-menerus dan bimbingan,” ungkapnya.

Maka, lanjut Ganjar, satu data Indonesia itu merupakan hal penting. Mahasiswa yang memiliki intelektualitas, ilmu, metodologi, dan prosesnya bisa berkontribusi untuk menuntaskan.

“Mahasiswa bisa mengambil itu (ikut mengawasi penyaluran bantuan agar tepat sasaran). Atau empowering untuk mendorong, mereka yang membutuhkan bisa didampingi. Itu juga bisa. Mereka bisa berkontribusi. Bahkan mulai dari yang kecil ya, soal data di desa melalui kuliah kerja nyata, di lingkungannya, atau di kampusnya,” katanya.

Sementara itu, salah seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Boyolali sempat melontarkan pertanyaan kepada Ganjar tentang bagaimana memulihkan kewibawaan negara. Sebab kewibawaan negara dinilai semakin merosot karena banyak kasus yang tidak tuntas salah satunya tentang pelanggaran HAM.

“Ya negara harus mengembalikan kewibawaannya. Ada kasus ya harus segera diselesaikan. Mengembalikan sesuatu dengan cepat itu penting,” jawab Ganjar.

Ganjar dalam jawabannya itu juga sempat menyinggung mengenai keamanan atau kondusifitas wilayah. Bahkan dengan tegas Ganjar akan pasang badan jika ada warganya yang merasa terancam.

“Ada yang merasa terancam di sini? Saya akan lindungi kamu. Kalau hari ini ada yang tidak aman, saya yang bertanggung jawab,” tegas Ganjar.

Muhaimin

The post Ganjar: Luar Biasa, Mahasiswa Seluruh Indonesia Kumpul Bicara Merawat Perbedaan dan Kebangsaan appeared first on SuaraBaru.id.

“Baru saja saya mendapatkan kesempatan mengisi orasi kebangsaan terkait makna dan memaknai sumpah pemuda. Dalam kegiatan ini kita mengingatkan kembali sejarah perjalanan bangsa dari mulai jaman penjajahan sampai tantangan kedepan yang kita hadapi,” kata Sigit usai mengisi orasi kebangsaan.

Pada kesempatan itu Sigit menekankan pentingnya menjaga dan merawat semangat sumpah pemuda yang digelorakan oleh para pendahulu bangsa. Refleksi dari peringatan tersebut, kata Sigit, adalah bagaimana terus mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Menurut Sigit, dengan menjaga persatuan dan kesatuan, menjadi syarat utama untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya seluruh elemen harus terus bersatu dan bergandengan tangan dalam menghadapi segala bentuk tantangan zaman yang ada.

“Tentunya juga menjadi modal bagi kita untuk terus bisa melangkah dan melaksanakan apa yang menjadi visi misi kita menuju Indonesia Emas di tahun 2045,” ujar Sigit.

Sigit menyebut, rasa persatuan dan kesatuan dari seluruh elemen bangsa termasuk mahasiswa dan pemuda dewasa sangat dibutuhkan. Mengingat lingkungan global saat ini sedang mengalami dinamika penuh dengan ketidakpastian.

Hal itu akan berpengaruh pada situasi regional termasuk di Indonesia. Dinamika yang berkembang saat ini diantaranya adalah pandemi Covid-19, konflik antara Negara Rusia dan Ukraina hingga rangkaian pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

Kegiatan ini, kata Sigit, merupakan salah satu komitmen bersama, bahwa sumpah pemuda, persatuan dan kesatuan untuk menjaga nusa, bangsa dan bahasa dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Dengan dasar Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika tentunya kita jaga dan menjadi kesepakatan serta nilai-nilai yang terus kita besarkan untuk menjaga agar tidak ada polarisasi di tengah situasi seperti ini,” pungkas Sigit.

Ning Suparningsih

The post Orasi Kebangsaan, Kapolri: Persatuan Kesatuan Wujudkan Indonesia Emas 2045 appeared first on SuaraBaru.id.