Hal itu dilakukan terkait adanya dugaan intervensi terhadap pihak kepolisian yang membuat penanganan kasus pidana yang ia laporkan sejak 13 Februari 2024, yakni tentang dugaan pemalsuan surat menjadi terhambat.

Dikatakan bahwa tim legal CV Rajawali Diesel sudah meminta KPK untuk mengawal kasus dugaan pemalsuan surat yang ditangani Polda Jateng tersebut. Sebab, ada dugaan intervensi terhadap penanganan kasus tersebut.

Walden mengungkapkan, kasus ini berawal saat Direktur CV Rajawali Diesel, Slamet Riyadi melaporkan pesaing bisnisnya Direktur PT LSA berinisial TA atas dugaan penggunaan surat keterangan palsu untuk memperoleh sertifikat desain industri genset.

“Kasus ini telah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pada tanggal 27 Maret 2024 telah dilakukan gelar perkara khusus di Bareskrim Polri yang hasilnya merekomendasikan penyidik melakukan pendalaman,” jelas Walden didampingi timnya saat ditemui di Kedai Kopi LAW, Jalan Seroja III, Kota Semarang, Jumat (18/10/2024).

Diungkapkan, tindak lanjut dari rekomendasi tersebut antara lain penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng telah memanggil tiga saksi, namun baru satu orang saksi yang berhasil dimintai keterangan. Sedangkan dua saksi lainnya berhalangan hadir.

Namun saat berproses, pihak terlapor menyurati Ditreskrimsus Polda Jateng dan meminta pemanggilan saksi-saksi ditunda hingga selesainya supervisi dari Mabes Polri.

“Supervisi dilakukan atas permintaan terlapor usai melakukan pertemuan tertutup dengan Kabareskrim dan Karo Wasidik Mabes Polri. Pertemuan tersebut ada dugaan untuk mempengaruhi proses penyidikan. Kami keberatan karena dengan adanya supervisi, proses penyidikan ini jadi terhambat,” ungkap Walden.

Walden mengaku khawatir kasus pemalsuan surat ini akan diambil alih penanganannya oleh Bareskrim Mabes Polri. “Jika itu terjadi, tindakan ini bertentangan dengan kesimpulan gelar perkara khusus. Kalau memang mau ada supervisi atau mau ditarik perkaranya ke Bareskrim, kenapa tidak dituangkan dalam hasil gelar perkara khusus?,” katanya.

Walden menegaskan tidak ingin ada intervensi kasus. Dirinya berharap proses penanganan perkara pemalsuan surat bisa berjalan sebagaimana mestinya di Polda Jawa Tengah. Untuk itu pihaknya meminta bantuan KPK agar menganalisa kasus tersebut.

Ning S

The post Diduga Ada Intervensi, Tim Legal CV Rajawali Diesel Minta KPK Kawal Kasus Pemalsuan Surat appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kasus tersebut DMH didakwa dengan Pasal 263 dan 266 KUHP, dimana dengan adanya surat palsu tersebut membuat saksi korban, Shelvia (mantan istri DMH) harus kehilangan haknya untuk bertemu dan mengasuh anaknya atas nama EGP, yang hingga saat ini masih disembunyikan keberadaannya.

Kasus ini berawal pada 3 Oktober 2022, dimana DMH diduga memberikan keterangan palsu di Polsek Braja Selebah terkait kehilangan paspor anak atas nama EGP saat di perjalanan dari Metro Lampung ke Braja Selebah, Lampung Timur.

Dengan surat kehilangan Nomor : STPL/C1/135/X/2022/SEK Braja Selebah/Polres Lampung Timur/Polda Lampung tanggal 03 Oktober 2022 (yang isinya palsu) digunakan terdakwa untuk membuat paspor baru An. Ezekiel Gionata Purba di kantor Imigrasi Kota Bumi, Lampung Utara.

Namun ternyata paspor tersebut digunakan terdakwa dengan kedua orang tuanya untuk berangkat ke Singapore melalui Pelabuhan Nongsa Batam dengan Ferry Batam Fast.

Berdasarkan nomor perkara 273/Pid.B/2023/PN Sdn, DMH sudah dilakukan penahanan di Rutan oleh Jaksa Penuntut, M.Habi Hendarso, di Kejaksaan Lampung Timur tertanggal 5 September 2023.

Sudah ada upaya pengajuan restorative justice dari penasehat hukum DMH, dan saksi korban, Shelvia menyetujui upaya mediasi tersebut dengan syarat meminta kepulangan anaknya (EGP) ke rumahnya di Bekasi dalam keadaan baik-baik.

Namun restorative justice tidak dilakukan lantaran tidak ada kesepakatan untuk pengantaran anak kembali ke Bekasi sesuai dengan tanggal yang diajukan Shelvia (15 September 2023).

Diketahui, dari putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1080/Pdt.6/2022/PN Tng, tanggal 08 Februari 2023, dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 121PDT/2023/PTBTN, tanggal 10 April 2023 menyatakan salah satu amar putusannya adalah Hak Asuh Anak EGP jatuh pada saksi korban, Shelvia.

Penasehat Hukum terdakwa, Adheri Zulfikri Sitompul menyatakan keberatan atas dakwaan terhadap DMH dengan Pasal 263 ayat 1 atau 263 ayat 2 atau 266 ayat 1 yang terancam vonis 7 tahun.

Ada beberapa point yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa, diantaranya belum terpenuhinya Pasal 184 KUHAP perihal legalitas dari pelapor, dimana menurutnya yang dirugikan di sini bukan Shelvia, namun anak EGP yang paspornya dibuat oleh terdakwa.

“Hak selaku tersangka menghadirkan saksi ahli tidak dilaksanakan oleh Polda Lampung, tidak dicantumkan dakwaan dalam cerita awal. Minggu depan (5 Oktober 2023), saya akan melakukan eksepsi keberatan terkait dakwaan dengan focus 184 KUHAP,” jelas Adheri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/9/2023).

“Dakwaan Pasal 263 ayat 1, Pasal 263 ayat 2, dan Pasal 266 ayat 1 tentang pemalsuan maupun penggunaan surat palsu untuk kepentingan seseorang bisa menimbulkan hak tertentu pada orang lain. Padahal itu kepentingan anak. Untuk kepentingan anak sendiri yang mau dibawa berobat sekaligus vaksin di Singapore,” jelas Adheri.

Shevia usai dikonfirmasi mengatakan, apakah masuk akal jika melakukan pemalsuan surat hanya untuk vaksinasi di Singapore? “Kenapa tidak ada komunikasi dengan saya selaku ibu EGP. Malah diam-diam berangkat ke Singapore dengan paspor baru. Padahal sebelumnya, tanggal 9 September (2022), anak sudah saya daftarkan di RS PIK dan diabaikan begitu saja. Sudah banyak rumah sakit ternama di Indonesia yang juga menawarkan vaksin dengan merek dan jenis yang serupa,” terang Shelvia.

“Kenapa harus membawa anak ke Singapore tanpa pemberitahuan kepada saya. Saya tahu mereka ke Singapore dari KBRI Singapore dengan paspor baru. Kenapa anak selalu dijadikan alasan atas tindakan pidana. Padahal yang dikorbankan di sini adalah anak. Saya minta Pengadilan Sukadana menegakkan hukum seadil-adilnya. Saya percaya atas profesionalitas dan kinerja para hakim, jaksa di PN Sukadana,” tandasnya.

Sementara itu, ada upaya lain yang ditempuh terdakwa melalui penasehat hukumnya yang lain, Jatendra Hutabarat.

Ia melakukan gugatan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Bumi di PTUN Bandar Lampung dengan nomor perkara 22/G/2023/PTUN.BL, yang isi gugatannya adalah menyatakan tidak sah atas Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Imigrasi Kota Bumi tentang Pembatalan Dokumen Perjalanan RI atas nama Ezekiel Gionata Purba. Tertanggal 21 September 2023, dimana PTUN Bandar Lampung menyatakan bahwa gugatan DMH tidak dapat diterima.

Ning S

The post Mantan Suami Shelvia Keberatan Divonis 7 Tahun dalam Kasus Pemalsuan Dokumen Hak Asuh Anak appeared first on SuaraBaru.id.