Dari 47 Kepala sekolah tersebut, 18 orang diantaranya merupakan rotasi yang terdiri dari 1 Kepala SMP dan 17 Kepala SD. Sedangkan 29 lainnya merupakan Kepala Sekolah Periode Pertama yang terdiri dari 1 Kepala SMP, 26 Kepala SD dan 2 Kepala TK.

Selain melantik 47 Kepala Sekolah, Wali Kota juga mengambil sumpah 12 orang Pengawas Sekolah dan Fungsional guru dari formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejumlah 8 orang.

Wali Kota dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada Pegawai yang baru diambil sumpah, dan berpesan kepercayaan ini dapat dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab. “Pada kesempatan yang pertama ini saya menyampaikan ucapan “selamat” kepada Bapak Ibu yang telah dipercaya menerima amanah ini. Saya berharap kepercayaan ini dapat dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab,” ujar Dedy Yon.

Menurutnya proses mutasi kepengawaian, baik itu promosi, rotasi ataupun penugasan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pedidikan dan Kebudayaan merupakan dinamika yang penting dilalui demi terwujudnya kualitas dan mutu pendidikan yang lebih baik di masa mendatang.

Di depan pegawai yang baru dilantik, Wali Kota berharap agar ke depan dapat melaksanakan tugas dengan baik dan hasilnya juga akan maksimal demi terwujudnya kualitas pendidikan Kota Tegal yang lebih baik.

Khusus kepada Kepala Sekolah yang baru dilantik, Ia berpesan agar Kepala Sekolah memiliki peran sebagai pimpinan, Kepala Sekolah menurutnya juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan profesionalitas guru di lingkungan masing-masing.

“Peran Kepala Sekolah juga sangat penting dalam membina kinerja para guru di lingkungan sekolah, Kepala Sekolah agar benar-benar memperhatikan ketaatan dan memberikan teladan terhadap setiap ketentuan,” pungkas Wali Kota.

Nino Moebi

The post Walikota Tegal Lantik 47 Kepala Sekolah appeared first on SuaraBaru.id.

Saran ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal HJ Noviatul Faroh, usai Pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun 2020, Kamis (06/08/2020).

Dia menjelaskan, pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Bantuan Oparasional Sekolah (BOS) itu, pengelolaannya dilakukan kasek. Dengan begitu, kasek memiliki kewenangan penuh tanpa harus takut dengan tekanan dari pihak lain. “Prinsipnya harus merdeka berbelanja. Siapapun tidak boleh interverensi ,” tegas Novi, sapaan akrab Ketua Fraksi PKB.

Dia menyatakan, kasek bebas berbelanja Barang dan jasa. Kasek diberikan kewenangan belanja sesuai dengan aturan. Bahkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) tidak bisa memberikan instruski kepada Kasek ihwal pengadaan barang dan Jasa. “Jika merasa ditekan, jangan belanja dan laporkan ke pihak berwajib ,” ujarnya.

Menurutnya, pengadaan barang dan jasa sudah diputuskan melalui aplikasi sistem informasi pengadaan sekolah (Siplah). Kasek diminta mematuhi aturan dan petunjuk yang telah digariskan dalam aplikasi itu. Jika ada kendala di lapangan, diminta untuk koordinasi dengan Dikbud.

“Belanja sesuai kebutuhan dan sesuai kebutuhan siswa,” pesannya.

Sementara itu, kepala Dinas Dikbud Kabupaten Tegal Akhmad Was’ari usai pembahasan bersama Komisi IV tidak bersedia memberikan komentar tentang persoalan tersebut. Dia mengaku tegah terburu- buru untuk melakukan kegiatan lain.

Diberitakan sebelumnya barisan Anti Korupsi Indonesia (Bakin) Kabupaten Tegal mendapat keluhan dari sejumlah Kasek dari mulai taman kanak- kanak (TK) hingga Sekolah menegah Pertama (SMP), perihal tekanan pihak ketiga untuk membel barang. Kasek resah karena khawatir akan menyalahi aturan penggunaan dana BOS.

Nur Muktiadi

The post Ditekan Pihak Ketiga, Kasek di Kabupaten Tegal Diminta Lapor Polisi appeared first on SuaraBaru.id.