SEMARANG (SUARABARU.ID) – Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip) Semarang, dr. Yan Wisnu Prajoko, mengklarifikasi pemberitaan di media massa berisi permohonan agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menarik pembekuan izin klinisnya di RSUP Dr. Kariadi.

Yan mengatakan, tidak mengatakan permohonan itu pada Kemenkes, dalam konferensi pers, Jumat 13 September 2024. Menurut Yan, ada salah tafsir dalam pernyataan tersebut.

Pihaknya mengklarifikasi, bila dalam konferensi pers itu dia meminta Kemenkes kembali mengizinkan 84 mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi untuk bisa praktik belajar di RSUP Dr. Kariadi.

Permintaan itu sebagai tanggapan setelah PPDS Prodi Anestesi di RSUP Dr. Kariadi dihentikan sementara oleh Kemenkes, selama proses penyidikan meninggalnyavmahasiswi PPDS Undip semester V dr. ARL.

“Saya tidak sepragmatis itu. Apa yang saya katakan (saat konferensi pers) ada salah tafsir,” katanya Sabtu 14 September 2024.

Yan, menjelaskan sikapnya saat mendapatkan surat pembekuan ijin klinisnya di RSUP Dr. Kariadi, beberapa pekan, menghormati aturan itu.

Sebelumnya dalam konferensi pers yang mempertemukan FK Undip, RSUP Dr. Kariadi dan perwakilan Komisi IX DPR RI yang membidangi Tenaga Kerja dan Kesehatan, disebutkan Dekan FK Undip meminta maaf kepada masyarakat atas sejumlah peristiwa yang terjadi pada mahasiswa PPDS.

Menurut Yan, FK Undip juga telah memberikan sanksi kepada sejumlah pelaku perundungan, hingga di dikeluarkan.

“Karena masyarakat berharap pendidikan dokter spesialis yang bebas perundungan. Jadi kami meminta maaf karena belum sesuai harapan masyarakat,” kata Yan.

Permintaan maaf serupa juga dikatakan pihak RSUP Dr. Kariadi sebagai rumah sakit vertikal sebagai tempat belajar mahasiswa PPDS FK Undip yang jam kerjanya sangat tinggi.

Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menginginkan keterbukaan FK Undip demi memberikan perbaikan dalam tata kelola mahasiswa PPDS.

Irma Suryani mengatakan, tata kelola, perekrutan, proses dan pelaksanaan (PPDS) bahkan sebuah task force akan dibentuk FK Undip dan Undip dalam rangka keterbukaan.

“Jika (Fakultas) Kedokteran selama ini terlihat elitis, dengan peristiwa ini FK (Undip) mau mendengarkan dan melakukan perubahan, agar PPDS mampu menelurkan dokter yang mendahulukan kemanusiaan sebagaimana sumpah dokter,” katanya.

Dia menambahkan, peristiwa ini sekaligus membuat FK Undip tidak menghasilkan dokter yang pragmatis lagi.

“Rejeki yang didapat berjalan searah dengan kinerja yang dilakukan, dengan demikian pola pikir pragmatis (bisa) dihilangkan,” imbuhnya.

Irma juga menggarisbawahi sikap FK Undip dan Undip yang harus berani membuka diri.

“RSUP Dr. Kariadi juga harus melakukan tata kelola yang baik. Termasuk perbaikan sistem dengan beban kerja (yang tinggi). Saya juga menanyakan ke (RSUP) Kariadi dan Kemenkes, apa yang membuat PPDS 24 jam full bekerja. Karena mereka (RSUP) Dr. Kariadi teramat sangat membutuhkan PPDS,” katanya.

Diaz Abidin

The post Klarifikasi Dekan FK Undip, Minta Kemenkes Izinkan 84 Mahasiswa PPDS Anestesi Praktik RSUP Dr. Kariadi appeared first on SuaraBaru.id.

Dugaan kasus perundungan mencuat usai meninggalnya mahasiswi PPDS Anestesi Undip dr. ARL di kosnya, di Semarang beberapa waktu lalu. Pihak keluarga juga sudah melaporkan dugaan kasus perundungan ke Polda Jawa Tengah, pekan lalu.

Dekan FK Undip, dr. Yan Wisnu Prajoko mengakui aksi bullying selama ini sudah terjadi dalam berbagai tingkatan pendidikan dokter spesialis.

“Kami menyadari dan akui, dalam sistem PPDS kami telah terjadi praktik-praktik perundungan dalam berbagai derajat dan hal (pendidikan profesi dokter spesialis),” kata Yan saat konferensi pers bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago di lantai dua gedung A Dekanat FK, Jumat 13 September 2024.

Yan secara terbuka, memohon maaf kepada publik karena adanya kekurangan dalam pelaksanaan PPDS.

Selain itu, permintaan maaf juga disampaikannya kepada Kemdikbudristek dan Kemenkes serta Komisi IX DPR RI yang membawahi bidang kesehatan.

Yan mengaku butuh banyak dukungan untuk memperbaiki sistem praktik PPDS di Undip khususnya.

“Maka kami memohon maaf kepada masyarakat, kepada Kemendikbud, kepada Kemenkes, kepada Komisi IX DPR RI. Masih ada kekurangan kami dalam menjalankan program PPDS spesialis ini,” ujar Yan yang juga pakar onkologi tersebut.

Dia meminta arahan dari komponen masyarakat untuk kedepannya bisa menjalankan perbaikan pada pendidikan dokter spesialis.

Pihaknya mengakui sistem PPDS perlu mendapat sentuhan perbaikan supaya ke depan dapat memunculkan pola pendidikan yang lebih baik, bermartabat sekaligus dapat melindungi setiap nyawa generasi muda Indonesia.

Minta Prodi Anestesi Dibuka

Selanjutnya Yan, meminta dukungan pemerintah supaya program studi anestesi FK Undip yang kini dibekukan Kemenkes, dapat dibuka kembali.

“Kami berharap agar dapat menjalankan kembali prodi anestesi. Kami ingin bisa memenuhi kebutuhan dokter spesialis dan terdistribusi dengan baik,” katanya.

Diaz Abidin

The post Tetiba FK Undip Minta Maaf, Akui Ada Perundungan di Sistem Pendidikan Dokter Spesialis appeared first on SuaraBaru.id.

SEMARANG (SUARABARU.ID) Pemberhentian sementara aktifitas klinis kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip) dr. Yan Wisnu Prajoko oleh RSUP Dr Kariadi mendapat respon mantan petinggi Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Sebelumnya pemberhentian sementara itu, dimaksudkan untuk mendukung penyelidikan internal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atas meninggalnya mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi FK Undip, dr. ARL yang diduga mendapat perundungan sebelum ditemukan meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) periode 2018-2021, dr. Daeng Mohammad Faqih, menilai pimpinan RSUP Dr Kariadi di Semarang agar meminta klarifikasi kepada pihak Undip.

Dia juga menitikberatkan soal surat yang ditandatangi oleh Direktur Utama RSUP Dr Kariadi, dr Agus Akhmadi pada 28 Agustus 2024.

Menurutnya, surat itu juga seharusnya berdasarkan permintaan pihak penyidik Polri yang bertanggungjawab menangani persoalan meninggalnya dr. ARL.

“Perlu ada permintaan dari pihak kepolisian, dan dari Kementerian Kesehatan,” kata dr Daeng, Ahad 1 September 2024.

Lebih lanjut, dr Daeng meminta semua pihak untuk dapat menahan diri. Namun dia juga mengajak seluruh anggota komunitas profesi kedokteran untuk menunjukkan solidiritasnya dalam merespons persoalan yang dialami Undip ini.

Solidaritas ini penting ditunjukkan, kata dr Daeng, karena sebenarnya ada institusi pendidikan dan komunitas keprofesian kedokteran yang sedang dijaga muruahnya.

“Undip itu punya negara, punya masyarakat. Profesi (kedokteran) ini juga punya negara dan masyarakat. Semuanya milik bangsa. Harus dijaga. Jangan kita ingin menangkap tikus tapi yang dibakar rumahnya,” ujar Ketua Komite Pusat Solidaritas Penyelamat Citra Profesi (KPSPCP) ini.

Sebelumnya pada akhir pekan lalu, RSUP Dr Kariadi telah mengeluarkan surat nomor KP.04.06/D.X/7465/2024 perihal penghentian sementara aktifitas klinis yang ditujukan kepada Dr dr Yan Wisnu Prajoko, M.Kes, Sp.B, Supsp.Onk(K). Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama RSUP Dr Kariadi, dr Agus Akhmadi, M.Kes pada 28 Agustus 2024.

Dalam surat tersebut tertulis,” Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor TK.02.02/D/44137/2024 tanggal 14 Agustus 2024 hal Pemberhentian Program Anestesi Universitas Diponegoro di RS Kariadi dan berdasarkan dugaan kasus perundungan pada PPDS Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif, bersama ini disampaikan bahwa aktivitas klinis Saudara sementara dihentikan untuk menghindari konflik kepentingan sampai dengan proses penanganan kasus tersebut selesai dilakukan.”

Terpisah Rektor Undip Prof. Suharnomo,
menjelaskan, peristiwa meninggalnya mahasiswi PPDS Anestesi Undip, dr ARL untuk menjadi momentum evaluasi bersama.

Evaluasi, kata dia, tidak hanya sebatas penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis, akan tetapi juga untuk semua pemangku kepentingan.

“Dengan segala hormat, tanpa bermaksud mendahului semua proses pemeriksaan yang dilakukan kepolisian dan kementerian, kami berharap peristiwa ini menjadi momentum evaluasi bersama. Tidak bijaksana kalau peristiwa ini menjadi wacana dan polemik serta perdebatan semata. Jangan pula menjadi bahan untuk menyalahkan satu dan lainnya,” katanya, Senin 2 September 2024.

Dia mengingatkan, peristiwa meninggalnya dokter Aulia sudah menjadi bola liar yang berpotensi merugikan semua pihak.

Apabila hal itu dibiarkan, kata dia, bukan saja penyelenggara pendidikan tinggi yang dirugikan, efeknya akan melebar termasuk mengganggu komitmen untuk menyediakan dokter spesialis yang dicanangkan pemerintah.

“Kita juga punya kewajiban moral menjaga rasa hati keluarga almarhumah dr. ArL yang pasti akan lebih suka jika apa yang mereka alami menjadi sesuatu yang dikenang karena membawa kebaikan dalam kehidupan bersama,” kata Suharnomo.

Pihaknya mengajak semua pihak mengakhiri perdebatan yang tidak produktif, melakukan evaluasi, dan kembali menatap kedepan melakukan hal-hal yang menjadi tugas dan kewajiban masing-masing untuk kepentingan bersama.

Diaz Abidin

The post Eks Petinggi IDI Tanggapi Pemberhentian Sementara Aktifitas Klinis Dekan FK Undip appeared first on SuaraBaru.id.