Diversi yang digelar di Pengadilan Negeri Semarang pada Kamis (26/9/2024) dari pukul 13.00 hingga 15.00 WIB itu belum mampu menghasilkan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Proses ini melibatkan perkara dengan tuduhan melanggar Pasal 80 Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 170 KUHP.

Kegiatan yang digelar di Ruang Diversi tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak yang berkepentingan, diantaranya Hakim Anak selaku Fasilitator, Pembimbing Kemasyarakatan yang diwakili oleh Firdaus Adi Kurnia dan Yosy Yudha Kusuma, serta Penuntut Umum.

Tak hanya itu, anak-anak pelaku yang terlibat dan orang tua mereka, hadir dalam upaya penyelesaian kasus ini. Dari pihak korban, hadir orang tua korban yang didampingi Pekerja Sosial (Peksos) dan Penasehat Hukum anak.

Dalam pertemuan tersebut, fasilitator memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk mengemukakan pandangannya dan menyampaikan harapan akan adanya perdamaian melalui mekanisme diversi.

Seperti diketahui, diversi merupakan upaya penyelesaian perkara anak di luar persidangan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan bertujuan untuk mencari solusi yang lebih mengedepankan kesejahteraan anak serta prinsip keadilan restoratif. Namun, realitas di lapangan sering kali jauh lebih kompleks dari sekadar harapan.

Setelah mendengarkan keterangan dari pihak keluarga pelaku maupun keluarga korban, suasana pertemuan tersebut berubah menjadi semakin emosional. Pihak keluarga korban masih menyimpan rasa sakit atas insiden yang terjadi, sementara keluarga pelaku berusaha untuk menawarkan permintaan maaf dan bentuk tanggung jawab lain sebagai bagian dari niat baik untuk menempuh jalur damai. Sayangnya, harapan untuk mencapai kesepakatan tersebut tak terwujud. Keluarga korban menolak tawaran diversi dengan tegas, menandakan bahwa kasus ini akan terus berlanjut ke proses peradilan formal.

The post Upaya Diversi Gagal, Kasus Gengster Anak di Karanggunung Bakal Berlanjut ke Meja Hijau appeared first on SuaraBaru.id.

Diketahui, anak-anak berinisial M, F, I, D, MA, dan Q ini didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Semarang, yakni Roni Satriya Cahyadi, Arif Agung Prasetya, Firdaus Adi Kurnia, dan Yosy Yudha Kusuma.

Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi selama proses peradilan pidana anak, sesuai dengan prinsip restorative justice yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam proses ini juga melibatkan orang tua ABH, pengacara, Jaksa Penuntut Umum (JPU), penyidik kepolisian, serta PK Bapas Semarang.

Arif Agung Prasetya, salah satu PK Bapas Semarang yang terlibat dalam pendampingan menekankan pentingnya menjaga hak-hak anak dalam setiap tahapan proses hukum. “Kami hadir untuk memastikan bahwa anak-anak ini tetap mendapatkan hak mereka, mulai dari perlindungan hukum, perlakuan yang adil, hingga bimbingan sosial. Kami ingin mereka memahami proses hukum yang mereka jalani, namun juga mendapatkan kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri,” ujar Arif.

Menurut Arif, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh JPU, keenam anak tersebut dipindahkan dari Rutan Polrestabes Semarang ke Rutan Kelas I Semarang. Proses pemindahan ini dilakukan sebagai bagian dari tahapan penuntutan menuju persidangan, untuk memastikan bahwa mereka tetap dalam pengawasan hukum yang tepat selama proses hukum berlanjut.

Pendampingan oleh PK Bapas juga melibatkan upaya memberikan panduan kepada keluarga anak-anak tersebut. Menurut Arif, keterlibatan orang tua sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak tidak merasa sendirian dan tetap mendapatkan dukungan moral selama menjalani proses hukum.

“Kami selalu berkoordinasi dengan keluarga untuk memastikan anak-anak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Pendampingan dari keluarga sangat penting agar mereka merasa diperhatikan dan tidak semakin terjerumus dalam masalah yang lebih dalam,” tambahnya.

Kasus tawuran antar gengster yang melibatkan anak-anak ini menjadi perhatian publik karena kekerasan yang ditimbulkan, serta dampaknya bagi masyarakat sekitar.

Melalui pendampingan ini, Bapas Semarang berharap anak-anak tersebut tidak hanya dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk direhabilitasi secara sosial dan emosional.

Pendekatan yang dilakukan Bapas Semarang sendiri bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif dari proses hukum serta memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. “Kami berusaha memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak berjalan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Tujuan utama kami adalah rehabilitasi, bukan sekadar menghukum. Kami ingin anak-anak ini kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan bertanggung jawab,” tegas Arif.

Melalui upaya pendampingan ini, diharapkan anak-anak yang terlibat dapat menjalani proses peradilan dengan lebih manusiawi, serta mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki masa depan mereka.

Dikatakan, setelah proses pendampingan dan penuntutan ini selesai, keenam anak dipindahkan dari Rutan Polrestabes Semarang menuju Rutan Kelas I Semarang untuk kelanjutan proses hukum yang mereka jalani. Pemindahan ini menandai tahap persiapan mereka menghadapi persidangan yang akan datang.

Ning S

The post Bapas Semarang Lakukan Pendampingan Anak yang Terlibat Kasus Tawuran Gengster di Karanggunung appeared first on SuaraBaru.id.