Kegiatan diikuti oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Toni Sugiarto serta jajaran Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut menjadi forum kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat tata kelola kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) guna mendukung pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Forum diikuti oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas analis kebijakan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral dalam penyusunan kebijakan. Menurutnya, berbagai hasil penelitian dan kajian yang selama ini dihasilkan oleh kementerian, lembaga, maupun perguruan tinggi harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kebijakan tidak boleh lahir dari selera atau keputusan sepihak. Kebijakan harus dibangun berdasarkan data, kajian yang kuat, serta melibatkan berbagai pihak agar menghasilkan solusi yang tepat dan berdampak,” tegas Supratman.

Menteri Hukum juga menyoroti pentingnya optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi layanan pemerintahan, serta penyelesaian berbagai tumpang tindih regulasi dan kewenangan antarinstansi. Menurutnya, Forum Komunikasi Kebijakan harus menjadi wadah untuk menghasilkan rekomendasi yang mampu mendukung program prioritas nasional, termasuk Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Sebelumnya, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum, Andry Indrady mengatakan, Forum Komunikasi Kebijakan Tahun 2026 dibangun sebagai ruang kolaborasi yang menghubungkan hasil penelitian, pengalaman praktis, dan analisis kebijakan dari berbagai pemangku kepentingan.

Ia menyampaikan, forum ini merupakan kelanjutan dari Forum Komunikasi Kebijakan Wilayah yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia.

“Forum Komunikasi Kebijakan 2026 bukan semata-mata forum diskusi, melainkan ikhtiar bersama untuk membangun budaya kebijakan yang kolaboratif, berbasis bukti, dan berorientasi pada hasil. Gagasan yang lahir diharapkan berkontribusi nyata terhadap program prioritas nasional dan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Andry.

The post Kanwil Kemenkum Jateng Ikuti Kick-Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan 2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang perancangan regulasi, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah mengikuti Pembukaan Pelatihan Teknis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Peraturan Kebijakan Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan secara virtual dari Ruang Rapat Pandawa, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan tersebut diikuti Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto, serta jajaran Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Sumber Daya Manusia.

Pelatihan yang diselenggarakan Balai Pelatihan Hukum Semarang ini dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum RI, G.A.P. Suwandini. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa regulasi bukan sekadar produk administratif, melainkan instrumen strategis yang menentukan kualitas tata kelola pemerintahan.

“Kualitas regulasi merupakan salah satu indikator utama tata kelola pemerintahan yang baik. Regulasi yang baik wajib memenuhi tiga syarat utama, yakni harmonis secara substansi, sesuai dengan tata cara dan teknik penyusunan yang berlaku, serta efektif dalam implementasinya,” ujar Suwandini.

Menurutnya, tantangan pembentukan regulasi saat ini tidak hanya terletak pada proses penyusunannya, tetapi juga pada fenomena over regulation dan tumpang tindih peraturan yang berpotensi menghambat efektivitas kebijakan pemerintah.

“Kita menghadapi tantangan besar berupa over regulasi dan tumpang tindih peraturan yang sering kali menghambat laju pembangunan. Jika proses pembentukan regulasi tidak dikawal dengan baik, maka implementasinya tidak akan optimal dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum,” tegasnya.

Suwandini mendorong seluruh insan perancang peraturan untuk mengedepankan pendekatan berbasis data dan kajian yang komprehensif dalam setiap proses penyusunan regulasi. Menurutnya, setiap kebijakan harus didukung oleh analisis yang mendalam agar mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

“Ke depan, kita harus membiasakan diri melakukan penelitian dan kajian yang komprehensif terhadap landasan hukum maupun substansi kebijakan. Analisis dan evaluasi peraturan, termasuk analisis dampak penerapan regulasi atau cost and benefit analysis, harus menjadi bagian penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Ia menjelaskan, pendekatan tersebut diperlukan untuk memastikan regulasi yang dibentuk tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata dan dapat dilaksanakan secara efektif.

The post Perkuat Kualitas Regulasi, Kanwil Kemenkum Jateng Ikuti Pelatihan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bima Kanwil Kemenkum Jawa Tengah tersebut dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Delmawati beserta jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan. Sementara dari DPRD Kabupaten Tegal hadir Ketua Bapemperda Nofiyatul Faroh bersama anggota.

Delmawati menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Jawa Tengah dalam mendukung penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas melalui fasilitasi dan pendampingan harmonisasi Raperda.

“Kami siap memberikan fasilitasi dan pendampingan agar materi muatan Raperda selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan kepastian hukum,” ujar Delmawati.

Ia menjelaskan, secara substansi, penyusunan Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan dapat mengacu pada regulasi yang telah ada di tingkat provinsi. Namun demikian, pengaturannya tetap perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah serta memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurutnya, beberapa pasal dalam rancangan tersebut masih perlu dicermati lebih lanjut. Masukan yang diberikan dalam forum konsultasi akan menjadi bahan dalam tahapan pra-harmonisasi sebelum dilakukan proses harmonisasi secara formal, termasuk melalui analisis konsepsi terhadap materi muatan yang diatur.

Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tegal, Nofiyatul Faroh, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang selama ini diberikan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah dalam proses pembentukan peraturan daerah.

“Kami terus melakukan sharing dan konsultasi terkait Raperda yang sedang kami susun. Raperda ini kami hadirkan agar pemerintah daerah dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sarana dan prasarana olahraga. Kabupaten Tegal memiliki banyak potensi olahraga yang perlu didukung melalui regulasi yang memadai,” ungkapnya.

Nofiyatul menambahkan, masih terdapat berbagai aspek penyelenggaraan keolahragaan yang membutuhkan pengaturan, mulai dari pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan prestasi, hingga pengawasan dan evaluasi.

Pihaknya mengharapkan masukan dan arahan untuk menyempurnakan setiap ketentuan dalam rancangan peraturan tersebut.

Dalam sesi pembahasan substansi, tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah memberikan sejumlah catatan terhadap materi muatan Raperda. Salah satu masukan yang disampaikan adalah perlunya pengaturan yang jelas mengenai konsekuensi atau sanksi terhadap ketentuan yang memuat kewajiban, sehingga norma yang dibentuk memiliki kepastian dan daya laku yang efektif.

Selain itu, beberapa ketentuan juga perlu diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah.

Delmawati meminta agar penyempurnaan naskah Raperda dilakukan secara rinci pada setiap poin pengaturan. Hasil pembahasan dan masukan dalam forum konsultasi tersebut nantinya akan kembali dianalisis dalam tahapan pra-harmonisasi sebelum memasuki proses harmonisasi resmi.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan Kabupaten Tegal tersusun secara harmonis, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan pengembangan olahraga di daerah.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Dampingi Pembahasan Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan Kabupaten Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

Audiensi tersebut bertujuan untuk membangun sinergi dan meningkatkan kerja sama di bidang kekayaan intelektual, khususnya terkait perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan penguatan ekosistem kekayaan intelektual di Kabupaten Magelang.

Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Agustinus Yosi Setyawan dan Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Hazmi Saefi bersama tim kerja sama diterima oleh perwakilan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang Akbar Nasrullah, serta perwakilan Bagian Hukum, Rahma.

Yosi menjelaskan latar belakang rencana kerja sama ini merupakan inisiasi Kanwil Kemenkum Jawa Tengah bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Magelang.

Menurutnya, kerja sama ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendorong perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dalam meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah sekaligus penguatan ekonomi masyarakat.

Selain itu, kerja sama yang direncanakan tidak hanya mencakup upaya perlindungan kekayaan intelektual, tetapi juga berkaitan dengan penguatan regulasi daerah di bidang kekayaan intelektual sebagai landasan dalam mendukung pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan.

“Perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya berbicara mengenai aspek hukum, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi daerah. Ketika produk unggulan daerah terlindungi dan dikenal luas, maka akan tercipta nilai tambah yang dapat mendukung UMKM, memperkuat identitas daerah, dan terintegrasi dengan sektor pariwisata,” ujar Yosi.

Yosi menjelaskan, penguatan perlindungan kekayaan intelektual dapat mendorong lahirnya ekosistem ekonomi kreatif yang terhubung dengan sektor pariwisata.

“Dengan demikian, wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Magelang tidak hanya mengenal destinasi wisata seperti Candi Borobudur, tetapi juga berbagai produk khas daerah yang memiliki identitas, nilai budaya, dan keunikan tersendiri,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Akbar Nasrullah menyambut baik rencana kerja sama ini. Namun demikian, ia menekankan perlunya pembahasan lebih lanjut terkait substansi kerja sama agar terdapat kesamaan pemahaman mengenai ruang lingkup dan bentuk implementasinya.

Ia juga menegaskan pentingnya penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama yang akan dijalin oleh kedua belah pihak.

Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat untuk melakukan koordinasi lanjutan guna membahas substansi kerja sama secara lebih mendalam, termasuk persiapan pelaksanaan seremonial penandatanganan kerja sama yang direncanakan akan dirangkaikan dengan kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual.

Pada kesempatan yang sama, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah juga melakukan penjajakan kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Magelang dan Politeknik Negeri Semarang.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng dan Pemkab Magelang Jajaki Kerja Sama Penguatan Kekayaan Intelektual appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan dilakukan sebagai langkah penguatan sinergi antara Kementerian Hukum dan perguruan tinggi dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pengembangan layanan hukum kepada masyarakat.

Tim Kanwil Kemenkum Jawa Tengah yang dipimpin Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Hazmi Saefi, bersama tim kerja sama melakukan kunjungan ke Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, dan Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Di Untag Semarang, rombongan diterima langsung oleh Rektor Suparjo didampingi Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama dan Pengembangan, Retno Mawarani Sukmariningsih.

Hazmi menjelaskan, pembaruan kerja sama dilakukan sebagai tindak lanjut perubahan nomenklatur dan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum.

Menurutnya, kerja sama nantinya tidak hanya mencakup bidang akademik dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum, seperti sosialisasi KUHP baru, layanan Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, hingga penguatan literasi hukum di lingkungan kampus.

Rektor Untag Semarang, Suparjo, menyambut baik inisiasi kerja sama tersebut dan menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dengan Kementerian Hukum memiliki peran strategis dalam memperkuat kualitas pendidikan hukum dan pengabdian kepada masyarakat.

“Kerja sama ini menjadi langkah positif untuk memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah, khususnya dalam meningkatkan literasi hukum serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui kegiatan akademik dan pengabdian,” ujar Suparjo.

Hazmi menegaskan, kerja sama ini diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi yang lebih luas antara Kementerian Hukum dan perguruan tinggi, baik dalam bidang akademik maupun pengabdian kepada masyarakat.

“Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata, tetapi dapat melahirkan berbagai program nyata yang bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat, dan penguatan layanan hukum di daerah,” ungkap Hazmi.

Selain membahas pembaruan kerja sama, tim Kanwil Kemenkum Jawa Tengah juga melakukan koordinasi terkait rencana penguatan kolaborasi bersama sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Semarang melalui penandatanganan kerja sama dan pelaksanaan program bersama di bidang hukum dan pendidikan yang direncanakan akan digelar di Ungaran.

Pada kunjungan tersebut, tim Kanwil Kemenkum Jawa Tengah juga disambut oleh bagian kerja sama Unimus, Lastri, serta Seksi Kerja Sama Unnes, Iwan.

Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah berharap sinergi dengan perguruan tinggi dapat terus diperkuat guna mendukung pembangunan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Jajaki Penguatan Kerja Sama dengan Sejumlah Perguruan Tinggi  appeared first on SuaraBaru.id.

Untuk memperkuat hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menggelar Pelatihan Paralegal Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan yang diikuti 247 peserta dari Kabupaten Batang dan Kota Semarang.

Kegiatan yang melibatkan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sebagai mitra strategis ini menjadi bagian dari upaya memperkuat Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan hukum yang dekat dengan masyarakat. Sebanyak 117 peserta berasal dari Kabupaten Batang dan 130 peserta berasal dari Kota Semarang.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah, Delmawati, dalam sambutannya menegaskan bahwa pelatihan paralegal merupakan salah satu langkah strategis dalam memperkuat akses terhadap keadilan (access to justice) bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan yang masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh layanan hukum.

“Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum serta hak untuk memperoleh perlindungan dan bantuan hukum. Karena itu, keberadaan Pos Bantuan Hukum di desa dan kelurahan memiliki peran yang sangat penting dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat,” ujar Delmawati, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, Pos Bantuan Hukum tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsultasi hukum, tetapi juga menjadi sarana penyampaian informasi hukum, penyelesaian sengketa secara damai, serta rujukan bantuan hukum kepada pihak yang berwenang.

Delmawati juga menyoroti peran strategis paralegal sebagai ujung tombak pelayanan hukum di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa paralegal bukan untuk menggantikan peran advokat, melainkan menjadi mitra masyarakat dalam memberikan edukasi hukum, membantu mengidentifikasi permasalahan hukum, memberikan layanan konsultasi dan informasi hukum, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa secara nonlitigasi melalui mediasi dan musyawarah.

“Keberadaan paralegal sangat penting untuk membantu masyarakat memperoleh akses terhadap informasi dan layanan hukum secara lebih mudah, sekaligus menjadi penghubung dengan Organisasi Bantuan Hukum atau advokat apabila diperlukan pendampingan lebih lanjut,” katanya.

Melalui pelatihan tersebut, peserta dibekali pemahaman mengenai dasar-dasar hukum, teknik komunikasi dan pendampingan masyarakat, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta tata cara pemberian layanan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Delmawati menilai keberhasilan Pos Bantuan Hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya secara administratif, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh peserta untuk memanfaatkan pelatihan tersebut sebagai sarana meningkatkan kapasitas dan memperluas wawasan.

“Saya meyakini dengan meningkatnya kapasitas para paralegal, Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan akan mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan mendukung terwujudnya pemerataan akses keadilan di wilayah kita,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah berharap terbentuk jaringan paralegal yang mampu menjadi penghubung antara masyarakat dan layanan bantuan hukum, sekaligus memperkuat budaya penyelesaian sengketa secara damai dan peningkatan kesadaran hukum hingga tingkat desa dan kelurahan.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Latih 247 Paralegal Desa, Perluas Akses Keadilan hingga Tingkat Kelurahan appeared first on SuaraBaru.id.

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati.

Ia menegaskan pentingnya proses pengharmonisasian sebagai langkah strategis untuk memastikan setiap regulasi daerah memiliki keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

“Pengharmonisasian bukan sekadar tahapan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab bersama dalam menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku,” ujar Delmawati.

Adapun dua Rancangan Peraturan Bupati yang dibahas dalam rapat tersebut meliputi Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 serta Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025–2029.

Kegiatan ini diikuti oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal, Bapperida Kabupaten Kendal, serta Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah.

Melalui forum tersebut, para peserta melakukan pendalaman terhadap materi muatan rancangan peraturan, keterpaduan substansi dengan regulasi terkait, serta kelengkapan unsur teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan dilakukan secara komprehensif guna memastikan regulasi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Hasil pengharmonisasian ini diharapkan dapat memperkuat kualitas produk hukum daerah di Kabupaten Kendal agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terukur dalam implementasinya, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Harmonisasikan Dua Raperbup Strategis Kabupaten Kendal appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan LPMK, PKK, Posbankum Kelurahan, serta Ketua RT/RW se-Kecamatan Semarang Timur.

Kegiatan dibuka langsung oleh Camat Semarang Timur, Akbar Ali Nurdin. Ia menyampaikan, diseminasi bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kecamatan Semarang Timur.

Menurutnya, kegiatan ini dilatarbelakangi masih adanya berbagai persoalan sosial dan hukum di masyarakat, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kenakalan remaja atau “kreak”, serta berbagai persoalan sosial lainnya yang memerlukan perhatian bersama.

Pada kesempatan tersebut, Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Lily Mufidah, menyampaikan materi terkait tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum Jateng, khususnya di bidang pembinaan hukum.

Ia menjelaskan, pembinaan hukum yang dilakukan meliputi penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), hingga pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan.

Lily menjelaskan tujuan pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan, yakni memberikan akses layanan hukum yang mudah dijangkau masyarakat serta membantu penyelesaian permasalahan hukum secara cepat, sederhana, dan humanis di tingkat desa maupun kelurahan.

Selain itu, peserta mendapatkan pemahaman mengenai empat layanan utama Posbankum Desa/Kelurahan, yaitu pemberian informasi dan konsultasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, mediasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta rujukan kepada advokat atau organisasi bantuan hukum apabila diperlukan penanganan lebih lanjut.

Peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya pelaporan layanan Posbankum Desa/Kelurahan sebagai bentuk administrasi dan dokumentasi pelayanan hukum kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat Kecamatan Semarang Timur semakin memahami pentingnya budaya sadar hukum serta mampu memanfaatkan keberadaan Posbankum Kelurahan sebagai sarana penyelesaian persoalan hukum dan sosial di lingkungan masyarakat.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Dorong Budaya Sadar Hukum Melalui Diseminasi  appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini diikuti para Perancang Peraturan Perundang-undangan se-Jawa Tengah sebagai upaya memperkuat kapasitas dan profesionalisme perancang dalam menghadapi dinamika regulasi yang semakin kompleks.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Delmawati menegaskan, bahwa perancang peraturan perundang-undangan memiliki peran strategis dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas, harmonis, dan implementatif.

Ia menyampaikan, kebijakan yang baik tidak lahir hanya dari pemikiran semata, melainkan melalui kajian hukum yang mendalam dengan dukungan teori dan data empiris yang kuat. Hal tersebut penting agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan prinsip negara hukum.

“Di tengah dinamika regulasi yang semakin kompleks, peran perancang peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, harmonis, dan implementatif,” ujar Delmawati.

Ia juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi para perancang, mulai dari harmonisasi regulasi, tuntutan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, hingga adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi proses legislasi.

Menurutnya, pengembangan kompetensi harus berjalan beriringan dengan penguatan pola karier yang jelas dan terarah. Dengan sistem pembinaan karier yang baik, para perancang diharapkan mampu bekerja secara profesional, produktif, dan memiliki motivasi tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Kami di Kantor Wilayah akan terus mendukung pengembangan kompetensi ini agar menghasilkan perancang yang berintegritas dan berkualitas,” tambahnya.

Pada sesi inti, peserta menerima pemaparan materi dari Lu’luatul Fuadiyah, Perancang Ahli Muda pada Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI.

Dalam paparannya, Lu’luatul membahas berbagai aspek penting terkait pengembangan jabatan fungsional perancang PUU, mulai dari transformasi jabatan perancang peraturan perundang-undangan, tugas instansi pembina dan instansi pengguna, pengelolaan kinerja jabatan fungsional, pengembangan kompetensi, pengembangan sistem informasi perancang PUU, kesejahteraan perancang PUU, hingga strategi pengembangan kebijakan pembinaan perancang PUU.

Kanwil Kemenkum Jawa Tengah berharap para perancang peraturan perundang-undangan di daerah dapat semakin memahami arah pengembangan karier dan peningkatan kompetensi, sehingga mampu melahirkan regulasi yang responsif, harmonis, serta mendukung pembangunan daerah secara optimal.

Ning S

The post Tingkatkan Profesionalisme Perancang PUU, Kanwil Kemenkum Jateng Gelar Pendalaman Materi appeared first on SuaraBaru.id.

Penyuluhan hukum mengusung tema “Mewujudkan Ruang Aman bagi Semua: Kenali, Cegah, dan Tindak.” Kehadiran tim penyuluh hukum disambut antusias oleh pihak sekolah maupun siswa-siswi kelas XI yang mengikuti kegiatan dengan penuh perhatian.

Kegiatan yang dilaksanakan di empat kelas ini menjadi bagian dari langkah preventif Kanwil Kemenkum Jateng dalam membangun kesadaran hukum sejak dini, khususnya terkait tantangan dan risiko di era digital.

Hadir sebagai narasumber, Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Jateng R. Danang Agung Nugroho, Toto Kuncoro, Moh. Kurniawan, Dani Anggoro, dan Clara Petra. Dalam kegiatan tersebut, para narasumber menyampaikan berbagai materi hukum yang dekat dengan kehidupan pelajar sehari-hari.

R. Danang Agung Nugroho menyampaikan materi mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), termasuk perkembangan regulasi terbaru serta berbagai bentuk pelanggaran yang kerap terjadi di ruang digital, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perjudian online, pornografi, hingga peretasan.

“Ruang digital bukan ruang bebas tanpa aturan. Setiap unggahan, komentar, maupun pesan yang disampaikan tetap memiliki konsekuensi hukum. Karena itu, penting bagi generasi muda untuk bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial,” ujarnya.

Semenetara Toto Kuncoro mengajak para siswa untuk lebih berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan informasi di media sosial.

“Jangan mudah terpancing provokasi dan hindari menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Bijak bermedia sosial merupakan salah satu bentuk kesadaran hukum di era digital,” tegasnya.

Selain membahas UU ITE, para narasumber juga memberikan edukasi terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kekerasan seksual, serta bahaya penyalahgunaan narkotika yang dapat mengancam masa depan generasi muda.

Dalam pemaparannya, para siswa diberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk eksploitasi dalam TPPO, pentingnya keberanian untuk melapor apabila mengalami maupun mengetahui tindak kekerasan seksual, serta dampak hukum dan kesehatan akibat penyalahgunaan narkotika.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jateng berharap para pelajar tidak hanya memahami hukum secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta lingkungan sekolah dan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Gelar Penyuluhan Hukum di SMK Tlogosari Semarang appeared first on SuaraBaru.id.