Hadir dalam kegiatan ini dua narasumber yakni Kasat Intelkam Polres Grobogan AKP Joko Susilo dan perwakilan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Tengah, Intan Hidayat.

Dalam kegiatan ini, hadir beberapa perwakilan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Grobogan, serta sejumlah awak media dan dinas terkait dalam kegiatan tersebut.

Ketua Bawaslu Grobogan, Fitria Nita Witanti menjelaskan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Kabupaten Grobogan berada di posisi rawan sedang dengan poin 22,892.

Dengan IKP tersebut, Kabupaten Grobogan masih cukup landai, namun tidak boleh berpangku tangan. “Tetap harus ada pengawasan dan pencegahan. Salah satu ikhtiar Bawaslu adalah melibatkan unsur partisipasi masyarakat Grobogan agar bisa meningkat dalam pelaksanaan Pemilu yang digelar pada tahun mendatang,” ujar Fitria Nita Witanti.

Dalam rangka pengawasan tersebut, khususnya pada konten internet, Fitria menjelaskan perlu adanya kolaborasi dan kontribusi dari kalangan BEM, ormas, OKP, GMNI, NU, Ansor, PMII, HMI yang punya massa untuk membantu menjadi pioner dalam pengawasan pemilu.

“Bawaslu Grobogan punya tugas konstitusi yaitu soswatif atau sosialisasi pengawasan partisipatif yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 tahun 2023,” jelas Fitria, sapaan akrabnya.

Dirinya juga menjelaskan, kampanye di akun media sosial saat ini terpantau belum ada pergerakan untuk platform tersebut, namun peserta pemilu sudah setor 20 akun media sosial per masing-masing platform.

“Fokus pengawasan selanjutnya adalah peserta Pemilu. Kami antisipasi pula munculnya akun ilegal yang membawa konten politisasi SARA dan hoaks,” tambah Fitria Nita Witanti.

Paparan Kasat Intelkam Dalam kesempatan itu, Kasat Intelkam Polres Grobogan AKP Joko Susilo menjelaskan tentang bahaya black campaign atau kampanye hitam dalam tahapan pemilu.

Menurut AKP Joko Susilo, kampanye hitam adalah suatu model atau perilaku atau perbuatan atau cara berkampanye yang dilakukan seorang calon, sekelompok orang atau parpol bahkan simpatisan dengan cara menghina atau mencemarkan nama baik denagn sasaran lawan atau calon lainnya.

“Kampanye hitam ini berbahaya karena dapat merusak reputasi seseorang dalam kehidupan berdemokrasi,” jelas AKP Joko Susilo.

Dirinya memaparkan bahwa kampanye hitam ini biasa ditemukan dalam akses yang illegal atau akun palsu dalam penyebaran fitnah, penyebaran ujaran kebencian, manipulasi dokumen, penyebaran berita hoaks dan penyalahgunaan data pribadi.

“Karena itu jangan sampai Anda termakan hoax dengan kampanye hitam melalui kanal illegal atau akun palsu karena seperti yang saya sampaikan tujuan dari kampanye hitam sendiri untuk memecah persatuan dan kesatuan dalam berdemokrasi,” papar Joko Susilo.

Sementara itu, perwakilan SMSI Jawa Tengah, Intan Hidayat memberikan tips selama masa tahapan pemilu ini kepada masyarakat agar bersama-sama turut mengawasi pemilihan umum.

Tips yang berkaitan dengan hal ini adalah tips mengonsumsi informasi. Hidayat menjelaskan tips mengonsumsi informasi yakni dengan selalu skeptis, selalu berpikiran terbuka, cek identitas atau track record website atau akun, cek tanggal posting, jangan tergiur oleh judul atau konten.

“Kemudian baca artikel sampai tuntas dan telusuri sumbernya, kemudian cek pembuatnya dan orang yang menyebarkan. Anda semua bisa menanyakan langsung kepada ahlinya,” papar Intan Hidayat.

Tya Wiedya

The post Sosialisasi Bawaslu Grobogan, Hindari Kampanye Hitam dan Penyebaran Hoaks appeared first on SuaraBaru.id.

Tim relawan patroli siber  ini dibentuk,  belajar dari pengawasan yang dilakukan saat Pilkada 2018 dan Pemilu 20219 silam yang saat itu banyak terjadi kampanye hitam  dan penyebaran berita bohong,”kata Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habib Shaleh, Rabu ( 6/12/2023).

Habib mengatakan, para anggota patroli siber ini bila menemukan pelanggaran pemilu yakni kampanye hitam, berita bohong dan lainnya  di dunia maya bisa melaporkan ke bawaslu. Selain membentuk tim patroli siber, Bawaslu Kabupaten Magelang juga membentuk gugus tugas  yang anggotanya terdiri atas bawaslu, KPU, Diskominfo dan kepolisian.

Habib menjelaskan,  jika informasi konten  termasuk dalam tindak pidana Pemilu, maka akan diteruskan ke sentra gakumdu untuk dilakukan proses penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Tetapi jika tidak tindak pidana Pemilu, akan diteruskan ke pihak terkait.

“Bawaslu bersama Diskominfo dan KPU akan mengusulkan  akun yang melakukan kampanye hitam  untuk di –take down,” katanya.

Ia berharap, relawan patroli siber ini tidak hanya dari para admin  media sosial dan dari kalangan media saja, melainkan juga bisa menyeluruh komunitas masyarakat luas. Bawaslu juga menjamin kerahasiaan identitas pelapor  baik anggota patroli siber maupun komunitas masyarakat yang membantu melaporkan adanya kampanye hitam dan lainnya.

Habib menambahkan,anggota relawan patrol siberi ini berasal dari berbagai kalangan seperti dari unsur media, admin media sosial yang ada di Magelang Raya ( Kabupaten dan Kota Magelang). Selain itu, pihaknya juga melibatkan aktivis mahasiswa yakni dari Pegerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Indonesia ( HMI), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU).

”Selain itu,  kami  juga menggandeng dari Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif dan juga dari Saka Adyasta Pemilu. Teman-teman muda ini, kami libatkan dalam pengawasan dunia maya,”katanya. W. Cahyono

The post Cegah Kampanye Hitam, Bawaslu Kabupaten Magelang Bentuk Relawan Patroli Siber appeared first on SuaraBaru.id.