Penghargaan diserahkan langsung Menkumham Supratman Andi Agtas yang diwakili oleh Kepala Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Widodo Ekatjahjana saat Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun 2024, Kamis (22/8/2024).

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Tejo Harwanto yang diwakilkan Kepala Bidang Hukum Deni Kristiawan menerima langsung penghargaan di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center.

“Apresiasi yang tinggi kepada seluruh pimpinan dan Anggota JDIHN dari berbagai institusi dalam menyediakan dokumen dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi dan kepatuhan hukum dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Widodo.

“Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bekerja sama memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi hukum, meningkatkan pendidikan hukum, dan membentuk budaya yang mendorong kepedulian terhadap hukum sehingga mampu mewujudkan kepatuhan hukum,” ujarnya.

Widodo mengatakan, program pemerintah terkait penataan regulasi, transparansi dan aksesibilitas dokumen dan informasi hukum sudah diimplementasikan secara nasional secara adil dan efektif melalui penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat dilaksanakan pada JDIHN.

“Dengan adanya JDIHN, masyarakat dapat meyakini dokumen hukum yang diterimanya sudah tervalidasi, mengingat seluruh dokumen hukum yang disajikan di portal jdihn.go.id bersumber dari instansi pemrakarsanya,” ujar Widodo.a

Ia mengajak jajarannya dan anggota JDIHN tetap berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan JDIH dengan seoptimal mungkin. Semakin lengkapnya jumlah Anggota JDIHN yang terintegrasi dengan Portal JDIHN.GO.ID selayaknya memiliki korelasi yang signifikan dengan penambahan koleksi dokumen hukum. Selain itu juga sebagai sumber yang akurat karena langsung bersumber dari instansi penerbitnya sehingga mampu mewujudkan JDIHN Berkualitas yang Meningkatkan Literasi dan Kepatuhan Hukum.

Selain Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, ada juga anggota JDIHN di bawah bimbingan Kanwil yang mendapat penghargaan. Antara lain pada kategori tingkat provinsi, Jawa Tengah meraih posisi Terbaik III. Lalu untuk tingkat kabupaten, Sukoharjo menduduki Terbaik II, Batang Terbaik III, Tegal Terbaik IV, Semarang Terbaik V, Magelang Terbaik VII, dan Kabupaten Wonosobo Terbaik VIII.

Selanjutnya Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mendapat Terbaik II pada tingkat Sekretarian DPRD Provinsi. Lalu pada tingkat Sekretariat DPRD Kabupaten, Batang memperoleh predikat Terbaik II. Sementara itu pada tingkat Sekretariat DPRD Kota, Semarang mendapatkan predikat Terbaik II dan Surakarta menduduki Terbaik III. Dan terakhir untuk kategori Perguruan Tinggi, Universitas Tidar mendapat penghargaan Terbaik II.

Acara pertemuan ini dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi yang menghadirkan narasumber dan peserta pengelola JDIH dari seluruh Indonesia.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Sabet Penghargaan Pengelola JDIHN Terbaik 1 appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, A Yuspahruddin menyatakan, kegiatan ini menjadi momentum dalam menguatkan dan meningkatkan pengintegrasian sinergi antara pengelola JDIH baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Keberhasilan kinerja JDIHN dalam mendukung pembangunan hukum nasional ditekankan pada kerja sama dalam penataan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tersebar di seluruh anggota JDIHN,” ungkap Yuspahruddin.

“Penting bagi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah selain melakukan percepatan dan upgrade sebagai anggota JDIH, juga bersama dengan Biro Hukum melakukan pembinaan anggota JDIH di daerah,” sambungnya.

Harapannya sinergi yang terjalin dapat menyediakan sumber dokumen dan informasi hukum yang dapat diakses dengan mudah, cepat, lengkap, dan terintegrasi oleh masyarakat. Maka dari itu fokus JDIHN pada tahun ini adalah peningkatan kualitas koleksi dokumen hukum baik jenis, jumlah, metadata, validitas data maupun peningkatan keamanan data dan sistem.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkumham Jateng ini diikuti oleh Inspektur Wilayah IV, Bambang Setyabudi, Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor, pengelola JDIH pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan Sekretariat DPRD kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Dalam kegiatan ini menghadirkan narasumber Kepala Pusat JDIHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Nofli dan Koordinator Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Haryono.

Diketahui, anggota JDIHN di Jawa Tengah berjumlah 100 anggota. Dari jumlah tersebut, 72 JDIH yaitu yang dikelola Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum kabupaten/kota serta Sekretariat DPRD Provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah telah memiliki organisasi dan portal JDIH, serta telah terintegrasi dengan portal JDIHN.

Sedangkan sisanya, 28 anggota JDIHN dari perguruan tinggi negeri maupun swasta, baru 2 yang memiliki organisasi maupun portal JDIH yang sudah terintegrasi, yaitu Universitas Tidar Magelang dan Universitas Pancasakti Tegal.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Gelar Rakor Pengelolaan dan Pengembangan JDIH appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan diserahkan Menkumham, Yasonna H Laoly saat Pertemuan Nasional Pengelola JDIH dan Pemberian Penghargaan, bagi anggota JDIHN Terbaik Tahun 2022, di Hotel Grand Sahid Jaya.

Hadir dalam kesempatan itu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumhan Jateng, Bambang Setyabudi.

Menurut Yasonna, momen tersebut merupakan upaya mengembangkan Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagai portal yang berisikan ratusan ribu koleksi baik regulasi maupun non-regulasi yang berasal dari ribuan anggota JDIHN yang terdiri dari Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), DPRD, serta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

“Anggota JDIHN melalui para pengelola JDIHN saya minta mampu bergerak lebih cepat dengan membaca tuntutan keadaan yang ada saat ini,” kata Yasonna.

Tema yang dipilih dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2022 adalah Menyongsong Satu Data Dokumen Hukum Indonesia melalui JDIHN.

Dikatakan, sekitar empat tahun yang lalu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Kaitan antara JDIHN dengan SPBE, bahwa pengelolaan JDIHN menjadi salah satu indikator yang dinilai dalam pelaksanaan SPBE.

“Dalam konteks SPBE, pengelolaan portal JDIHN menghadapi tantangan baru dalam rangka menjawab tuntutan dari masyarakat. “Bahwa tantangan yang selama ini dihadapi, misal kurangnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), minimnya dukungan anggaran, serta kurangnya pemenuhan sarana dan prasarana perlu segera dicarikan jalan keluar, tentunya dengan dukungan dan komitmen dari pimpinan instansi atau lembaga,” ungkapnya.

Diperlukan strategi pengembangan pengelolaan JDIH dalam mewujudkan database dokumen hukum nasional yang lengkap, akurat, mudah dan cepat. Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku pusat JDIHN, mengajak anggota JDIHN untuk mengoptimalkan layanan informasi hukum kepada masyarakat. Kualitas JDIHN sangat bergantung pada kualitas JDIHN para anggotanya.

Sementara Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Widodo Ekatjahjana menjelaskan, secara keseluruhan portal JDIHN yang sudah terintegrasi dengan portal JDIHN.GO.ID berjumlah 1.220 instansi dengan total koleksi yang dimiliki baik produk regulasi dan non-regulasi mencapai 467.795 koleksi digital.

Pertambahan jumlah anggota JDIHN yang aktif dan terintegrasi dengan portal JDIHN.GO.ID dalam kurun waktu setahun terakhir merupakan langkah yang diupayakan melaui Program Percepatan Integrasi (Propesi) anggota JDIHN.

Diketahui penghargaan tersebut berdasasarkan hasil evaluasi penilaian kinerja pada tahun 2021 atas 7 aspek yang meliputi organisasi, Sumber Daya Manusia, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana, pemanfaataan teknologi informasi dan komunikasi, dan inovasi.

Ning Suparningsih

The post JDIH, Kemenkumham Jateng Raih Penghargaan Terbaik II appeared first on SuaraBaru.id.