Audiensi diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yang diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Delmawati didampingi oleh Analis Hukum Muda, Dyah Santi. Sementara dari KPU Jawa Tengah hadir Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Muslim Aisha.

Muslim Aisha menyampaikan, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya KPU Jawa Tengah dalam mengembangkan dan membangun JDIH agar lebih berkualitas dan berdampak. “Kami ingin JDIH kami direview dan dinilai agar menjadi lebih baik. Harapannya, JDIH ini bisa membuat orang menengok, bahkan kalau bisa menyala,” ujarnya.

Menurutnya, pembinaan JDIH di wilayah Jawa Tengah menjadi peluang bagi KPU untuk ikut terlibat dan bertumbuh bersama.

Menanggapi hal tersebut, Delmawati menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam pembinaan JDIH di daerah.

“Saat ini terdapat 101 anggota JDIH yang tergabung dalam JDIH Nasional di Jawa Tengah, mulai dari Sekretariat Daerah Provinsi, pemerintah daerah, sekretariat DPRD, hingga perguruan tinggi hukum,” kata Delmawati.

Ia menambahkan, secara sistem KPU Jawa Tengah telah terintegrasi dengan JDIH Pusat. Delmawati juga menekankan bahwa JDIH bukan sekadar pengelolaan arsip hukum, melainkan indikator penting dalam reformasi hukum.

“JDIH menjadi bagian dari Indeks Pembangunan Hukum, khususnya Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum. Dalam Indeks Reformasi Hukum, JDIH masuk pada variabel penataan database peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), JDIH termasuk dalam aspek layanan publik berbasis elektronik dengan indikator tingkat kematangan JDIH. Oleh karena itu, perubahan skema penilaian kinerja JDIH dari tahun 2025 ke 2026 menuntut pengelolaan yang lebih substantif dan terukur.

“Kami mempresentasikan pedoman pelaporan dan penilaian kinerja anggota JDIHN agar setiap anggota memiliki pemahaman yang sama,” kata Delmawati.

Dalam kesempatan yang sama, Delmawati juga memaparkan praktik layanan literasi hukum yang tengah digencarkan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah.

“Kami mendorong literasi hukum melalui pembiayaan dan pendistribusian konten, seperti informasi Pos Bantuan Hukum dan Paralegal, yang kami sosialisasikan melalui media sosial, website, YouTube, radio, hingga media cetak,” ujarnya.

Delmawati menegaskan pentingnya pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat.

“Tertib pendokumentasian dan penginformasian ini penting untuk memastikan setiap produk hukum sah, berkualitas, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, yang menegaskan JDIH sebagai sistem nasional penyediaan dokumen dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi.

Ning S

The post Perkuat JDIH, Kemenkum Jateng Terima Audiensi KPU appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum serta Tim Kerja JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia ini dibuka dengan pengarahan singkat oleh Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN, Machyudhie. Pengarahan terkait kebijakan terkini dalam pengelolaan dan pembinaan JDIHN baik ditingkat pusat maupun wilayah.

Yudhie menyampaikan bahwa setiap anggota JDIHN berkewajiban untuk memastikan dokumen dan informasi hukum yang dimiliki lengkap, terintegrasi secara nasional, dikelola secara profesional, serta tidak lupa untuk menyebarluaskan agar mudah diakses oleh masyarakat.

Hal tersebut untuk mewujudkan tujuan JDIHN sebagai sarana dokumen hukum terpadu, mudah diakses masyarakat serta mewujudkan peningkatan pelayanan hukum dan good governance.

Hal ini sejalan dengan peran JDIH sebagai salah satu indikator penting dalam berbagai indeks penilaian kinerja Pemerintah, antara lain Indeks Pembangunan Hukum, Indeks Reformasi Hukum, dan SPBE.

Dan dengan adanya Pedoman Pelaporan dan Penilaian Kinerja Anggota JDIHN terbaru, diharapkan pengelolaan dokumen dan informasi hukum menjadi semakin lengkap dan akirat sehingga meningkatkan kemudahan aksesbilitas sebagai wujud nyata pelayanan publik.

Sebagai wujud sharing knowledge dari pusat ke Kantor Wilayah, kegiatan dilanjutkan dengan pendalaman materi terkait tugas dan fungsi pembinaan JDIH di wilayah antara Tim Wilayah dari BPHN yang telah dibagi menjadi 13 Tim dengan Tim Kerja JDIH Kantor Wilayah.

Sharing knowledge ini bukan hanya sebagai sarana penguatan kompetensi Kantor Wilayah sebagai pembina JDIH di wilayah namun juga sebagai sarana sharing permasalahan terkait pelaksanaan tugas fungsi dan pemenuhan target kinerja JDIH pada Kantor Wilayah.

Ning S

The post Dorong Optimalisasi JDIH, Kanwil Kemenkum Jateng Ikuti Sosialisasi Pembinaan Anggota JDIHN appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kunjungannya, Bawaslu menggelar audiensi dan studi tiru pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Kepala Kanwil, Heni Susila Wardoyo didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin menegaskan, audiensi ini sejalan dengan prioritas Kemenkum Jateng yang terus membangun sinergi dengan semua stakeholder.

“Kami selalu menekankan untuk membangun sinergi secara maksimal dengan semua pihak. Membangun kerja sama, sinergi, kolaborasi dan komunikasi yang baik, terutama dengan kementerian dan lembaga negara lainnya,” kata Heni.

Menurut Heni, Provinsi Jawa Tengah merupakan barometer bagi daerah lainnya, sehingga sudah menjadi kewajiban bersama untuk menjaga citra tersebut.

Heni mengatakan, JDIH merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik, yang menjadi salah satu sasaran utama Kemenkum. “JDIH merupakan bagian dari upaya kami mendukung Kementerian Hukum yang saat telah dinobatkan sebagai Kementerian yang informatif,” jelas Heni.

“Ada kategori kurang informatif, menuju informatif dan informatif. Kementerian Hukum telah dinyatakan sebagai kementerian yang informatif. Ini harus dipertahankan,” tambahnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan studi tiru secara teknis yang membahas tentang JDIH dan pendokumentasian dokumen hukum yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Jateng dan Kota Semarang.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Sharing Ilmu Pengelolaan JDIH appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari monitoring intensif yang telah dilaksanakan sejak Februari hingga Maret 2025 di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jumat (11/4/2025).

Rapat pleno ini melibatkan seluruh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk melalui SK Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah Nomor 22/KL/HK/I/2025. Tim tersebut terdiri dari unsur Biro Hukum Setda Provinsi, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), serta Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Fokus utama dari rapat ini adalah pembahasan kelengkapan dan ketepatan data dukung yang telah dikumpulkan dari para pengelola JDIH daerah. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap 74 anggota JDIHN di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri atas 35 anggota dari Pemerintah Kabupaten/Kota, 35 anggota dari Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, serta 4 anggota dari perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Aspek yang menjadi penilaian meliputi organisasi, sumber daya manusia, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), hingga pengembangan JDIH secara keseluruhan.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo mengatakan jika tahun ini, penilaian juga mencakup kategori baru, yakni JDIH Tingkat Desa.

“Penambahan ini menjadi wujud komitmen untuk memperluas literasi hukum dan memperkuat penyediaan informasi hukum yang merata hingga ke tingkat desa, “katanya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan JDIH di wilayah Jawa Tengah semakin profesional dan manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat sebagai sumber informasi hukum yang akurat, mudah diakses, dan terpercaya.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Ikuti Rapat Pleno Evaluasi Pengelolaan JDIH Provinsi 2025 appeared first on SuaraBaru.id.

Tim Monev yang terdiri dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah serta Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, melaksanakan pemantauan terhadap data dukung e-report JDIH Tahun 2024.

Diterima oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang bersama Tim Pengelola JDIH dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten, Tim Monev menyampaikan tujuan kegiatan bukan hanya untuk melaksanakan pemantauan terhadap data dukung e-report JDIH saja, namun juga untuk melaksanakan pembinaan serta mendorong peningkatan pengelolaan JDIH di daerah.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo yang diwakili Koordinator JDIH Dyah Santi, mengatakan, keberadaan JDIH bukan lagi hanya sekedar wadah pengumpulan produk dan informasi hukum, namun juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga diharapkan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengembangan pengelolaan JDIH sampai ke tingkat desa/kelurahan.

Hal tersebut senada dengan salah satu program Kementerian Hukum dimana ketersediaan JDIH desa/kelurahan menjadi salah satu indikator desa/Kelurahan Sadar Hukum, bahkan pada tahun 2025 ini JDIH desa diangkat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penilaian kategori khusus.

Selain itu, JDIH juga telah menjadi salah satu indikator penilaian kinerja daerah, antara lain penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE), sehingga diharapkan pengelolaan JDIH dapat ditingkatkan, baik terkait kualitas data yang diunggah, diversifikasi jenis koleksi, hingga upaya pemanfaatan JDIH bagi masyarakat luas.

Ning S

The post Tim Monev Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dorong Pembentukan dan Pengelolaan JDIH Desa appeared first on SuaraBaru.id.

Peraturan ini menjadi fondasi bagi penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta integrasi pelayanan hukum yang lebih modern di Provinsi ini.

Rapat tersebut digelar untuk menilai sejauh mana peraturan ini harmonis dengan peraturan perundang-undangan pusat dan seberapa efektif implementasinya di masyarakat. Peraturan Gubernur ini sendiri merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 yang mengatur JDIH Nasional.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Delmawati menegaskan pentingnya sinkronisasi regulasi agar kebijakan di daerah tetap relevan dengan dinamika hukum di tingkat nasional.

“Dengan adanya masukan terkait JDIH pada rapat hari ini, diharapkan dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, sehingga peraturan yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat,” ujarnya.

Diskusi dalam rapat tersebut memfokuskan pada dua aspek penting, yakni peran JDIH di lingkungan perguruan tinggi dan Sekretariat DPRD.

Peserta rapat meliputi perwakilan dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, DPRD Kota Salatiga, DPRD Kabupaten Batang, serta akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Pancasakti dan Universitas Tidar Magelang, memberikan berbagai masukan strategis untuk memperkuat fungsi JDIH di lingkungan mereka.

Kanwil Hukum Jawa Tengah menegaskan, optimalisasi JDIH dan layanan hukum berbasis elektronik ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum, mempermudah pelayanan, dan memastikan bahwa setiap kebijakan hukum yang diambil berlandaskan data yang akurat dan mudah diakses.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam penyempurnaan regulasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan hukum di tengah masyarakat yang terus berkembang.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Dorong Optimalisasi Peraturan Gubernur tentang JDIH dan Layanan Hukum Elektronik appeared first on SuaraBaru.id.

Kunjungan ini untuk memperoleh informasi dan berbagi pengalaman dalam meningkatkan pengelolaan JDIH, yang diharapkan dapat mendukung transparansi informasi hukum dan mempermudah akses masyarakat terhadap data hukum.

Dalam kunjungan tersebut, Tim JDIH LPSK yang dipimpin oleh Indryasari, Analis Hukum Ahli Muda dari Biro Hukum, Kerjasama, dan Humas LPSK, disambut oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Deni Kristiawan, bersama timnya, termasuk Dyah Santi selaku Kasubbid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH Kanwil Kemenkumham Jateng.

Pertemuan ini menjadi ajang sharing knowledge antara kedua instansi, membahas pengalaman dan tantangan pengelolaan JDIH serta strategi untuk meningkatkan kualitas layanan.

Deni menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam menghadapi tantangan pengelolaan JDIH.

“Koordinasi antar pengelola JDIH sangat penting untuk menemukan solusi dari berbagai tantangan, karena pada akhirnya tujuan JDIH adalah memberikan layanan informasi hukum yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Indryasari menegaskan, kunjungan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara LPSK dan Kanwil Kemenkumham Jateng.

“Dengan berbagi pengalaman, kami berharap pengelolaan JDIH LPSK dapat dimulai dengan lebih optimal dan efektif, sehingga memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat,” ujarnya.

Pertemuan ini juga menjadi bagian dari persiapan LPSK yang akan membuka kantor perwakilan di Jawa Tengah.

Sinergi antara LPSK dan Kanwil Kemenkumham Jateng diharapkan dapat menciptakan pengelolaan JDIH yang lebih terpadu, sehingga mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui layanan informasi yang transparan dan akurat.

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng dan LPSK Perkuat Sinergi Pengelolaan JDIH untuk Transparansi Hukum appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Pusat JDIH Nasional,  Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jonny Pesta Simamora menjelaskan, pada 2019 Pemprov Jateng meraih peringkat satu pengelola JDIH kategori provinsi. Kemudian pada 2020-2022 meraih peringkat dua, dan pada 2023 kembali meraih peringkat satu.

Di samping itu, sejumlah kabupaten/ kota, sekretariat DPRD dan perguruan tinggi di Jawa Tengah, berhasil meraih peringkat 10 besar tingkat nasional.

“Kita sangat berbangga bahwa konsistensi dalam pengelolaan dokumentasi hukum itu berlangsung secara konsisten,” kata  Jonny disela Pembukaan Rakor Pengelola JDIH Provinsi Jawa Tengah di Kantor Gubernur, Rabu 17 Juli 2024.

Dia meminta agar konsistensi ini terus berlanjut, sehingga menular ke instansi pemerintahan di bawahnya. Dengan begitu,  masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Tengah dimudahkan mendapatkan dokumen hukum.

“Kita mendorong agar pengelolaan, penggunaan, atau pemanfaatan dokumentasi hukum dalam JDIH itu sampai kepada level desa,” katanya.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyampaikan, pengelolaan JDIH menjadi bagian dari upaya pelayanan keterbukaan informasi publik.

Selain itu, berguna untuk  mewujudkan satu data dokumen hukum Indonesia agar masyarakat membutuhkan layanan tersebut.

“Ini sangat penting juga bagi masyarakat, untuk mengetahui misalnya  peraturan-peraturan daerah yang sudah kita sahkan, juga misalnya peraturan desa yang ada di masing-masing desa,” kata dia.

Layanan bidang hukum ini, imbuhnya, sekaligus untuk mencerdaskan masyarakat, agar melek hukum. Maka, Jateng serius dalam mengelola JDIH. Salah satunya, dengan cara memberikan penghargaan kepada kabupaten/ kota dan sekretariat dewan, serta perguruan tinggi.

“Kami memberikan penghargaan kepada Wali Kota dan Bupati serta Sekretariat DPRD se- Jawa Tengah, ditambah juga dari Perguruan Tinggi se – Jawa Tengah,” ujarnya.

Melalui penghargaan yang diberikan, kata Nana, diharapkan bisa memotivasi peningkatan kinerja bagi dari daerah-daerah yang belum memberikan perhatian pada pengelolaan JDIH.

Diaz Aza

The post Pengelolaan JDIH Pemprov Jateng Diapresiasi Kemenkum HAM, Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana: Upaya Keterbukaan Informasi Publik appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, A Yuspahruddin menyatakan, kegiatan ini menjadi momentum dalam menguatkan dan meningkatkan pengintegrasian sinergi antara pengelola JDIH baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Keberhasilan kinerja JDIHN dalam mendukung pembangunan hukum nasional ditekankan pada kerja sama dalam penataan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tersebar di seluruh anggota JDIHN,” ungkap Yuspahruddin.

“Penting bagi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah selain melakukan percepatan dan upgrade sebagai anggota JDIH, juga bersama dengan Biro Hukum melakukan pembinaan anggota JDIH di daerah,” sambungnya.

Harapannya sinergi yang terjalin dapat menyediakan sumber dokumen dan informasi hukum yang dapat diakses dengan mudah, cepat, lengkap, dan terintegrasi oleh masyarakat. Maka dari itu fokus JDIHN pada tahun ini adalah peningkatan kualitas koleksi dokumen hukum baik jenis, jumlah, metadata, validitas data maupun peningkatan keamanan data dan sistem.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkumham Jateng ini diikuti oleh Inspektur Wilayah IV, Bambang Setyabudi, Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor, pengelola JDIH pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan Sekretariat DPRD kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Dalam kegiatan ini menghadirkan narasumber Kepala Pusat JDIHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Nofli dan Koordinator Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Haryono.

Diketahui, anggota JDIHN di Jawa Tengah berjumlah 100 anggota. Dari jumlah tersebut, 72 JDIH yaitu yang dikelola Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum kabupaten/kota serta Sekretariat DPRD Provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah telah memiliki organisasi dan portal JDIH, serta telah terintegrasi dengan portal JDIHN.

Sedangkan sisanya, 28 anggota JDIHN dari perguruan tinggi negeri maupun swasta, baru 2 yang memiliki organisasi maupun portal JDIH yang sudah terintegrasi, yaitu Universitas Tidar Magelang dan Universitas Pancasakti Tegal.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Gelar Rakor Pengelolaan dan Pengembangan JDIH appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan diserahkan Menkumham, Yasonna H Laoly saat Pertemuan Nasional Pengelola JDIH dan Pemberian Penghargaan, bagi anggota JDIHN Terbaik Tahun 2022, di Hotel Grand Sahid Jaya.

Hadir dalam kesempatan itu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumhan Jateng, Bambang Setyabudi.

Menurut Yasonna, momen tersebut merupakan upaya mengembangkan Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagai portal yang berisikan ratusan ribu koleksi baik regulasi maupun non-regulasi yang berasal dari ribuan anggota JDIHN yang terdiri dari Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), DPRD, serta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

“Anggota JDIHN melalui para pengelola JDIHN saya minta mampu bergerak lebih cepat dengan membaca tuntutan keadaan yang ada saat ini,” kata Yasonna.

Tema yang dipilih dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2022 adalah Menyongsong Satu Data Dokumen Hukum Indonesia melalui JDIHN.

Dikatakan, sekitar empat tahun yang lalu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Kaitan antara JDIHN dengan SPBE, bahwa pengelolaan JDIHN menjadi salah satu indikator yang dinilai dalam pelaksanaan SPBE.

“Dalam konteks SPBE, pengelolaan portal JDIHN menghadapi tantangan baru dalam rangka menjawab tuntutan dari masyarakat. “Bahwa tantangan yang selama ini dihadapi, misal kurangnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), minimnya dukungan anggaran, serta kurangnya pemenuhan sarana dan prasarana perlu segera dicarikan jalan keluar, tentunya dengan dukungan dan komitmen dari pimpinan instansi atau lembaga,” ungkapnya.

Diperlukan strategi pengembangan pengelolaan JDIH dalam mewujudkan database dokumen hukum nasional yang lengkap, akurat, mudah dan cepat. Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku pusat JDIHN, mengajak anggota JDIHN untuk mengoptimalkan layanan informasi hukum kepada masyarakat. Kualitas JDIHN sangat bergantung pada kualitas JDIHN para anggotanya.

Sementara Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Widodo Ekatjahjana menjelaskan, secara keseluruhan portal JDIHN yang sudah terintegrasi dengan portal JDIHN.GO.ID berjumlah 1.220 instansi dengan total koleksi yang dimiliki baik produk regulasi dan non-regulasi mencapai 467.795 koleksi digital.

Pertambahan jumlah anggota JDIHN yang aktif dan terintegrasi dengan portal JDIHN.GO.ID dalam kurun waktu setahun terakhir merupakan langkah yang diupayakan melaui Program Percepatan Integrasi (Propesi) anggota JDIHN.

Diketahui penghargaan tersebut berdasasarkan hasil evaluasi penilaian kinerja pada tahun 2021 atas 7 aspek yang meliputi organisasi, Sumber Daya Manusia, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana, pemanfaataan teknologi informasi dan komunikasi, dan inovasi.

Ning Suparningsih

The post JDIH, Kemenkumham Jateng Raih Penghargaan Terbaik II appeared first on SuaraBaru.id.