​PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, telah mengubah cara rumah sakit (RS) beroperasi. Dengan skema pembayaran berbasis paket INA-CBG’s (Indonesian Case-Based Groups) atau adaptasi dari sistem DRG (Diagnosis-Related Groups), RS menerima pembayaran rata-rata untuk suatu diagnosis, bukan berdasarkan rincian biaya (Fee-for-Service).

Meskipun mekanisme ini efektif untuk kendali biaya, ia menciptakan tantangan serius: fluktuasi pending klaim dan ketidakpastian dalam alokasi Jasa Medis (JM), untuk Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dan Tenaga Kesehatan (Nakes) lainnya.

​Untuk menjamin kualitas layanan, menjaga motivasi nakes, dan yang terpenting mencegah kerugian finansial RS, penguatan dua pilar -Standar Jasa Medis (SJM) Nasional dan Hak DPJP- menjadi keharusan.

​INA-CBG’s: Dilema Cost Containment dan Remunerasi Nakes
​Model INA-CBG’s bertujuan efisiensi, di mana RS harus memberikan pelayanan di bawah atau setara dengan tarif paket yang ditetapkan. Margin profit RS sangat bergantung pada efisiensi biaya. Dalam paket tarif ini, terdapat komponen alokasi untuk JM. Ketika terjadi pending klaim (klaim ditunda atau dikembalikan oleh BPJS), arus kas RS terganggu, dan yang paling rentan adalah, pembayaran JM kepada DPJP.

​Ketidakpastian ini menimbulkan dua masalah besar:
​Demotivasi DPJP: Dokter merasa imbalan yang diterima tidak sebanding dengan risiko dan tanggung jawab klinis.
​Penurunan Kepatuhan Dokumentasi: DPJP menjadi kurang termotivasi untuk melengkapi rekam medis secara detail dan tepat waktu, padahal ketidaklengkapan dokumen adalah penyebab utama pending klaim.

​Solusi Pilar 1: Standar Jasa Medis Nasional yang Mengikat
​Perlu adanya Standar Jasa Medis Nasional (SJM Nasional) yang jelas dan mengikat di seluruh Indonesia, yang secara eksplisit memisahkan porsi JM dari total tarif INA-CBG’s.

​SJM Nasional harus berfungsi sebagai zona aman bagi DPJP:
​Kepastian Proporsi: SJM harus menetapkan persentase minimum atau nilai absolut yang wajar dari tarif INA-CBG’s, yang wajib dialokasikan sebagai JM, menjamin bahwa imbalan DPJP tidak lantas tergerus oleh biaya operasional RS.

​Keadilan dan Kesetaraan: Standar ini akan menghilangkan disparitas besaran JM antar-RS, yang sering memicu brain drain (perpindahan dokter), dari RS daerah ke kota besar atau dari RS Pemerintah ke swasta.

​Insentif Kualitas: SJM yang baik dapat dikaitkan dengan kinerja klinis (kepatuhan pada clinical pathway dan luaran pasien), mengubah JM dari sekadar fee menjadi insentif mutu.

​Solusi Pilar 2: Penguatan Hak DPJP dalam Tata Kelola Klaim
​SJM Nasional hanya efektif, jika hak DPJP untuk menerima imbalan itu didukung sistem RS yang modern.

Hak DPJP yang krusial terkait klaim adalah:
​Hak atas Umpan Balik Cepat (Feedback): DPJP harus menerima informasi real-time dari coder (petugas koding) dan verifikator internal RS. Jika ada potensi pending klaim karena coding atau diagnosis yang kurang jelas, DPJP harus segera diberitahu untuk melengkapi atau merevisi rekam medis.

​Hak atas Kepatuhan Pembayaran: RS harus memastikan bahwa bagian JM yang menjadi hak DPJP dibayarkan sesuai jadwal, terlepas dari kapan klaim itu dicairkan BPJS (misalnya, dengan menggunakan dana talangan RS).

​Hak atas Pelatihan Kodefikasi: DPJP, terutama spesialis, harus diberikan pelatihan reguler, agar diagnosis yang mereka tuliskan dapat diterjemahkan menjadi kode INA-CBG’s yang paling akurat, sehingga meminimalkan sengketa dan penundaan klaim.

​Kesimpulan: Dari Kerugian Menjadi Keberlanjutan
​Dinamika pending klaim adalah, risiko finansial terbesar bagi RS di era JKN. Risiko ini berakar pada ketidaksesuaian antara tuntutan kendali biaya (INA-CBG’s) dan kurangnya kepastian remunerasi (Jasa Medis) nakes.

​Dengan menetapkan Standar Jasa Medis Nasional yang Transparan dan menghormati hak-hak profesional DPJP dalam proses klaim, RS dapat mengubah ancaman pending klaim menjadi peluang perbaikan mutu.

DPJP yang merasa dihargai dan dibayar secara adil akan secara otomatis meningkatkan kepatuhan dokumentasi, yang pada akhirnya menghasilkan berkas klaim yang bersih, cepat dibayar, dan menjaga keberlanjutan arus kas (tidak merugi), bagi rumah sakit. Ini adalah sinergi penting antara kesejahteraan nakes dan kesehatan finansial institusi kesehatan.

— Dokter Agus Ujianto MSi Med SpB, Ketua Umum Perhimpunan Kedokteran Digital Terintegrasi Indonesia —

The post Perlunya Tarif Jasa Medis Nasional untuk DPJP dalam Dinamisasi Angka Klaim Berdasarkan INA-CBG’s dan DRG appeared first on SuaraBaru.id.

​PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, merupakan manifestasi amanah konstitusi untuk menjamin hak kesehatan seluruh rakyat.

Namun dalam perjalanannya, JKN sering menghadapi tantangan terkait keberlanjutan finansial, transparansi tata kelola dan optimalisasi pelayanan yang kerap memicu keluhan, baik dari pihak pasien (peserta), maupun tenaga kesehatan (nakes). Transformasi menuju model BPJS modern dengan mengadopsi prinsip syariah, menawarkan solusi yang komprehensif, untuk mengatasi masalah-masalah struktural ini.

​Prinsip Syariah: Dari Akad Jual Beli Menjadi Gotong Royong Murni
​Kritik utama terhadap model konvensional BPJS adalah, kerancuan dalam akadnya yang sering dipersepsikan sebagai asuransi komersial (mengandung gharar atau ketidakjelasan dan maysir atau spekulasi). Prinsip syariah menghilangkan kerancuan ini, dengan menegaskan konsep Asuransi Sosial Syariah (Takaful Ijtimai).

​Dalam model syariah, iuran peserta diubah menjadi dana hibah (tabarru’), yang diniatkan murni untuk tolong-menolong. Peserta secara kolektif menjadi pemilik dana, yang dikelola secara amanah oleh BPJS. Perubahan mendasar ini, memiliki dua dampak krusial:
​Kepastian Hukum dan Moral: Peserta berkontribusi dengan niat ibadah dan sosial, menghilangkan kekhawatiran terkait aspek non-syariah.

​Meningkatkan Keterbukaan: Pengelolaan dana tabarru’ harus mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ketat. Karena dana tersebut adalah milik umat, bukan milik perusahaan.

​Keadilan Pelayanan Bagi Pasien
​Transformasi syariah menuntut rumah sakit (RS) sebagai mitra BPJS, untuk beroperasi dengan prinsip keadilan (‘adl) dan kebaikan tertinggi (ihsan). Ini mendorong manajemen RS untuk mengadopsi standar modern:

​Non-Diskriminasi: Pasien berhak mendapatkan pelayanan terbaik sesuai kebutuhan medisnya, tanpa dibatasi status kepesertaan atau besaran iuran. Hal ini sejalan dengan spirit kesetaraan dalam Islam.

​Efisiensi Biaya: RS didorong untuk menerapkan manajemen biaya yang efektif dan efisien, menghindari pemborosan (tabdzir), dan praktik moral hazard. Penggunaan teknologi modern untuk rekam medis terpadu dan sistem antrean cerdas, menjadi keharusan untuk memastikan dana tabarru’ digunakan secara optimal.

​Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan (Nakes):
​Kesejahteraan nakes adalah pilar utama keberhasilan JKN. Model BPJS berbasis syariah menawarkan perbaikan signifikan dalam sistem insentif dan remunerasi:
​
Sistem Pembayaran Adil (Ujrah): Prinsip syariah mewajibkan pemberian imbalan (ujrah atau upah) yang adil, layak, dan tepat waktu bagi nakes. Manajemen RS harus merancang skema remunerasi yang menghargai profesionalisme dan beban kerja nakes, sesuai dengan kaidah al-ghunmu bil ghurmi (imbalan sebanding dengan risiko).

​Pengurangan Beban Administrasi: Adopsi teknologi informasi yang canggih (manajemen RS modern) memungkinkan proses klaim yang lebih cepat dan transparan. Ini secara langsung mengurangi beban administrasi nakes dan memungkinkan mereka fokus kembali pada pelayanan klinis.

​Tantangan dan Implementasi
​Transformasi ini memerlukan dukungan regulasi dari pemerintah, seperti penerbitan Undang-Undang Jaminan Sosial Kesehatan Syariah yang terpisah, atau penyesuaian regulasi operasional BPJS, agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). BPJS harus membentuk Unit Syariah yang profesional untuk mengelola dana tabarru’, dan memastikan investasi dana jaminan sosial bebas dari riba (interest-free).

​Pada akhirnya, transformasi BPJS menuju model syariah bukan hanya sekadar penggantian label, tetapi merupakan upaya fundamental untuk menanamkan nilai-nilai etika dan moral dalam sistem kesehatan nasional.

Dengan transparansi yang lebih baik, keadilan dalam pelayanan, dan remunerasi yang layak bagi nakes, JKN dapat bertransformasi menjadi program sosial yang benar-benar modern, profesional, dan menyejahterakan seluruh elemen bangsa, sesuai dengan amanah undang-undang dan nilai-nilai luhur keagamaan.

— Dokter Agus Ujianto MSi Med SpB, Ketua Alumni PP IKA Unissula Semarang —

The post Transformasi BPJS Modern dengan Prinsip Syariah: Menuju Kesejahteraan Nakes dan Pasien appeared first on SuaraBaru.id.

”Program promotif dan preventif harus terus ditingkatkan, untuk mencegah munculnya penyakit-penyakit kronis di masyarakat, yang memerlukan biaya lebih mahal untuk pengobatannya,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/10/2023)

.Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebutkan, pada 2022, pembayaran klaim pelayanan kesehatan Program JKN, mencapai Rp 113,47 triliun. Dari klaim itu, senilai Rp 24,05 triliun untuk membiayai penyakit katastropik, seperti penyakit jantung, kanker, stroke, gagal ginjal, hemofilia, thalasemia, leukimia hingga sirosis hati.

BACA JUGA: 650 Atlet Akan Berlaga di Setyo Budi Open Perebutkan Piala Rektor USM-PWI Jateng

Menurut Lestari, untuk mencegah peningkatan pembiayaan sejumlah penyakit katastropik itu lebih tinggi lagi, upaya mengakselerasi langkah-langkah promotif dan preventif menjadi kepedulian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

Selain itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, upaya menggalakkan langkah promotif dan preventif, harus melibatkan masyarakat dan berbagai komunitas, agar pesan yang disampaikan benar-benar bisa dipahami dengan baik.

Diungkapkan Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, dukungan untuk memasyarakatkan langkah promotif dan preventif, seperti membangun pola hidup sehat sejak dini, pengetahuan tentang gizi seimbang, hingga metode Pemeriksaan Payudara Sendiri (Sadari), sebagai upaya deteksi dini cegah kanker payudara misalnya, harus menjadi prioritas bersama.

BACA JUGA: USM Jajaki Kerja Sama dengan KBRI Singapura

Di tengah ketidakpastian yang terjadi di dunia saat ini, termasuk di sektor kesehatan, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, harus dipastikan kondisi kesehatan masyarakat mampu menghadapi sejumlah potensi ancaman yang datang.

Karena itu, ujar Rerie, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah harus mampu membangun sistem layanan kesehatan masyarakat yang adaptif dan efektif, agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.

Riyan

The post Program Promotif dan Preventif Sektor Kesehatan Harus Jadi Perhatian appeared first on SuaraBaru.id.

”Sejumlah langkah antisipasi dalam menjawab berbagai tantangan sektor kesehatan harus segera dilakukan, termasuk tren biaya kesehatan Nasional yang diperkirakan meningkat di atas angka inflasi Nasional,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/6/2023).

Survei Mercer Marsh Benefits (MMB) mengenai Health Trends 2023 menyebutkan, biaya kesehatan di Indonesia diprediksi terus meningkat hingga 13,6 persen. Prediksi peningkatan biaya kesehatan itu melebihi proyeksi Asia sebesar 11,5 persen, dan melebihi inflasi keuangan Indonesia pada 2022, sebesar 5,5 persen.

BACA JUGA: UMKM Kudus Tampil di Indonesia Maju Expo & Forum 2023

Menurut Lestari, perkiraan itu harus mendapat perhatian serius, jangan sampai masyarakat terkendala mendapatkan pelayanan kesehatan, karena hambatan pembiayaan.

Perluasan layanan pembiayaan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menurut Rerie sapaan akrab Lestari, harus konsisten dilakukan, dengan sistem yang lebih mudah diakses masyarakat.

Selain itu, Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, berbagai upaya pelayanan kesehatan yang bersifat preventif, juga harus segera diperluas ke daerah-daerah di Tanah Air.

BACA JUGA: Tiga Tahun Berturut-turut, SIG Raih Bisnis Indonesia Award 2023, Sukses Pertahankan Kinerja Positif

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu mendorong, agar para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah, memberi dukungan sepenuhnya terhadap sejumlah langkah perluasan layanan kesehatan preventif dan promotif itu, melalui kelengkapan peralatan kesehatan dan tenaga kesehatan yang kompeten di setiap daerah.

”Dibutuhkan kolaborasi yang kuat dari para pemangku kepentingan di sektor kesehatan, untuk mewujudkan berbagai strategi peningkatan pelayanan kesehatan Nasional ini,” tukas dia.

Riyan

The post Tren Kenaikan Biaya Kesehatan Harus Segera Diantisipasi appeared first on SuaraBaru.id.

”Untuk memperkuat daya tahan tubuh masyarakat dari serangan sejumlah penyakit, layanan kesehatan yang sifatnya preventif, seperti upaya peningkatan gizi dan deteksi dini kesehatan masyarakat, sudah sangat diperlukan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/5/2023).

Menuju status endemi covid-19, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan, akan memrioritaskan revitalisasi sejumlah fasilitas kesehatan dan program-program yang bersifat promotif dan preventif, untuk menjaga masyarakat Indonesia tetap sehat.

BACA JUGA: Deklarasi Sedulur Prabowo Jawa Tengah, Sriyanto: Siap Menangkan di Pilpres 2024

Lestari menyambut baik prioritas dari Kemenkes itu, karena pada dasarnya mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat menjadi lebih baik, adalah bagian dari upaya dalam mencegah terpaparnya sebuah penyakit.

Apalagi, tambah dia, saat ini jumlah cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sebanyak 248,77 juta jiwa atau sebesar 90,34 persen dari total penduduk Indonesia. Sehingga, kepastian masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan semakin tinggi.

Selain itu, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, pemahaman terkait asupan gizi yang seimbang, dan membangun kebiasaan pola hidup sehat di kalangan masyarakat, harus dilakukan sejak usia dini. Sehingga kualitas asupan gizi generasi penerus bangsa menjadi lebih baik.

BACA JUGA: Pemkot Semarang Berencana Kembangkan Kecamatan Tugu Jadi Kawasan Investasi Baru

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, mendorong agar percepatan revitalisasi berbagai fasilitas kesehatan di berbagai daerah segera dilakukan, untuk mendukung percepatan sejumlah program preventif dan promotif itu.

Upaya deteksi dini untuk memetakan kondisi kesehatan masyarakat, tambah anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, harus digalakkan agar berbagai upaya intervensi gizi maupun tindakan pencegahan lainnya, dapat dilakukan secara efektif.

Rerie sangat berharap, para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah dapat berkolaborasi dengan baik, untuk merealisasikan sejumlah program di sektor kesehatan itu.

Karena mewujudkan kesehatan masyarakat yang lebih baik, merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia Nasional yang tangguh dan berdaya saing di masa depan,” tegas Rerie.

Riyan

The post Upaya Preventif dan Promotif di Bidang Kesehatan Butuh Dukungan Semua Pihak appeared first on SuaraBaru.id.