Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Kudus Sam’ani Intakoris saat meninjau dapur aspal milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan program pemeliharaan rutin jalan, Rabu (10/6/2026).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan material, peralatan, dan sumber daya manusia dalam mendukung percepatan penanganan kerusakan jalan di berbagai wilayah Kabupaten Kudus.

Menurut Sam’ani, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, sektor infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas karena memiliki dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan roda perekonomian.

“Jalan memiliki umur layanan sehingga perlu dilakukan perawatan secara berkala. Yang kami lakukan saat ini adalah pemeliharaan rutin agar kondisi jalan tetap baik, aman, dan nyaman digunakan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penanganan jalan dilakukan berdasarkan skala prioritas, terutama pada ruas jalan dengan tingkat lalu lintas harian rata-rata (LHR) yang tinggi serta menjadi jalur strategis penghubung antarwilayah.

“Kami memprioritaskan ruas jalan yang mobilitasnya tinggi dan menjadi akses penting bagi masyarakat. Dengan pemeliharaan rutin, kerusakan bisa ditangani lebih cepat sehingga tidak berkembang menjadi kerusakan yang lebih berat dan membutuhkan biaya lebih besar,” tambahnya.

Untuk mempercepat respons di lapangan, Dinas PUPR Kudus telah membentuk empat tim pemeliharaan jalan yang siap bergerak menangani kerusakan sesuai kebutuhan.

Selain itu, masyarakat juga didorong aktif melaporkan kondisi jalan rusak melalui layanan Wadul K1K2 agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Kami ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, empat tim sudah disiagakan untuk melakukan pemeliharaan jalan secara responsif,” kata Sam’ani.

Harga Aspal Naik Tajam, Target Perbaikan Jalan Terpaksa Dikurangi

Di balik upaya percepatan perbaikan jalan tersebut, Pemkab Kudus menghadapi tantangan besar berupa kenaikan harga aspal yang sangat signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

Kepala Dinas PUPR Kudus Harry Wibowo mengungkapkan bahwa fluktuasi nilai dolar berdampak langsung pada harga material konstruksi, khususnya aspal yang menjadi komponen utama pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Pada Maret 2026 lalu, harga aspal curah masih berada di kisaran Rp9.800 per kilogram. Namun saat ini, harganya melonjak hingga mencapai Rp16.500 per kilogram atau naik sekitar 68 persen.

Kenaikan tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian dalam perencanaan pekerjaan infrastruktur.

“Tentunya kami sudah mengajukan perubahan indeks Satuan Standar Harga (SSH) ke BPPKAD untuk menyesuaikan kondisi harga material saat ini,” ujar Harry.

Dampak paling nyata dari kenaikan harga aspal adalah berkurangnya panjang ruas jalan yang dapat diperbaiki dengan anggaran yang tersedia. Dengan nilai anggaran yang tetap, volume pekerjaan otomatis harus disesuaikan.

“Kurang lebih total panjang ruas jalan yang akan diperbaiki berkurang sekitar 25 persen,” jelasnya.

Optimistis Jaga Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi

Meski menghadapi tekanan kenaikan biaya material, Pemkab Kudus memastikan program pemeliharaan jalan tetap berjalan. Pemerintah memilih fokus pada ruas-ruas strategis yang memiliki dampak besar terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta konektivitas antarwilayah.

Langkah ini dinilai penting agar aktivitas ekonomi tidak terganggu dan masyarakat tetap mendapatkan akses jalan yang aman serta nyaman.

Sam’ani juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat apabila ditemukan kerusakan pada ruas jalan yang bukan menjadi kewenangan kabupaten.

“Tujuan kami sama, yakni memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Karena itu koordinasi akan terus dilakukan agar penanganan jalan bisa berjalan optimal,” tegasnya.

Ali Bustomi

The post Harga Aspal Melonjak, Bupati Sam’ani Pastikan Jalan Kabupaten Kudus Tetap Terawat appeared first on SuaraBaru.id.

Meski mengalami defisit sebesar Rp 208,7 miliar, sektor infrastruktur dan program prioritas visi misi kepala daerah tetap menjadi fokus utama.

Berdasarkan laporan Badan Anggaran, pendapatan daerah dalam APBD-P 2025 ditetapkan sebesar Rp 2,420 triliun, sedangkan total belanja daerah mencapai Rp 2,629 triliun. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto dalam jumlah yang sama.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus menjalankan visi dan misi kepala daerah yang telah dicanangkan sejak awal masa jabatan.

“Alhamdulillah, Ranperda tentang perubahan sudah disetujui. Kami akan fokus memfasilitasi pembangunan infrastruktur serta menjalankan visi dan misi kepala daerah. Evaluasi penyerapan anggaran sebelumnya juga menjadi perhatian kami,” ujar Sam’ani.

Ketua DPRD Kudus, Masan, juga menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran, khususnya pada sektor-sektor vital yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Sekarang ini banyak jalan rusak. Kita akomodir dalam APBD-P ini. Harapannya, realisasi anggaran bisa cepat agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Walk Out Wakil Ketua DPRD

Rapat paripurna pengesahan APBD-P 2025 juga diwarnai aksi walk out oleh Anis Hidayat, Wakil Ketua DPRD Kudus dari Partai Golkar. Ia menyatakan secara terbuka penolakannya terhadap pengesahan APBD-P, dengan alasan tetap pada sikap sebelumnya yang telah menolak KUA-PPAS RAPBD-P 2025.

“Saya sebelumnya menolak KUA-PPAS. Jadi, dengan konsisten, saya juga tidak menyetujui pengesahan APBD-P Kudus 2025 ini,” tegas Anis sebelum meninggalkan ruang sidang.

Meski demikian, Bupati Sam’ani dan Ketua DPRD Masan sama-sama menghormati sikap politik Anis. Masan menegaskan bahwa secara aturan, persetujuan APBD-P tetap sah karena telah mendapat dukungan mayoritas anggota dewan.

“Proses pengambilan keputusan dalam demokrasi itu ada dua, yaitu musyawarah mufakat atau voting. Kalau mayoritas menyetujui, maka tetap sah,” tandasnya.

Pengesahan APBD-P 2025 ini diharapkan menjadi momentum percepatan pembangunan dan penanganan infrastruktur, utamanya jalan-jalan rusak yang menjadi keluhan masyarakat Kudus.

Ali Bustomi

The post APBD-P Kudus 2025 Defisit Rp 208,7 Miliar, Infrastruktur dan Visi Misi Bupati Tetap Jadi Prioritas appeared first on SuaraBaru.id.