Acara tersebut dihadiri Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kadiyono.

Kakanwil Tejo menyampaikan, seperti dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 tahun 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) yang menyelenggarakan penegakan hukum dalam pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan untuk reintegrasi sosial.

“Salah satu tujuan dari Pemasyarakatan adalah pembinaan kemandirian yang merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa dan memiliki manfaat serta nilai tambah sumber penerimaan negara bukan pajak. Selain itu untuk membentuk perubahan sikap dan perilaku, meningkatkan kemandirian dan produktivitas narapidana sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan,” jelas Tejo.

Teno menambahkan, bahwa mengimplementasikan transformasi Lapas produksi bukan hal mudah untuk diwujudkan.

Di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah pada tahun 2024 telah memetakan Lapas, LPKA dan Rutan yang memiliki potensi untuk diubah menjadi Lapas Produksi sebanyak 29 UPT dari 50 UPT Lapas, LPKA dan Rutan Se-Jawa Tengah.

“Pemetaan terhadap Lapas yang berpotensi menjadi Lapas Produktif merupakan stimulus bagi peningkatan kualitas pembinaan narapidana. Industri di Lapas adalah langkah tepat peningkatan kualitas industri yang akan mendorong pertumbuhan PNBP secara berkelanjutan serta mendorong peningkatan kualitas SDM pada lapas, LPKA dan Rutan di jawa Tengah,” terang Tejo.

“Tujuan dari penyelenggaraan ini yaitu tercapainya pemasyarakatan produktif dengan optimalisasi kegiatan industri dalam Lapas melalui 4 peningkatan kualitas keahlian dan keterampilan petugas dan WBP guna membangun citra positif Pemasyarakatan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kadiyono mengatakan, kegiatan kerja produksi disetiap Lapas diharuskan memberikan pelatihan kegiatan kerja dan produksi untuk membangun SDM dalam hal ini Warga Binaan Pemasyarakatan yang dibina dan dibimbing, sebagai bagian dari pembangunan nasional dipusat industri narapidana.

Dalam kegiatan diikuti oleh 70 peserta dari UPT Pemasyarakatan se-Jawa Tengah dan diisi oleh narasumber dari perwakilan Direktorat Jenderal Pemasyaraktan, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Tengah serta Mitra SAE Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah dan Kepala UPT se Kota Semarang.

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Bimtek Kegiatan Kerja dan Produksi Jajaran Pemasyarakatan appeared first on SuaraBaru.id.

Masjid At-Taubah yang dibangun pertama kali pada tahun 1993 itu memiliki luas bangunan sebesar 225 meter persegi. Berfungsi sebagai pusat pembinaan kemandirian umat muslim, masjid itu dirasa kurang layak menampung 1542 warga binaan pemasyarakatan (WBP) beragama islam. Maka dari itu jajaran Lapas Semarang melakukan pembangunan ulang masjid.

Kakanwil Tejo Harwanto menyampaikan, sejatinya pembinaan yang ada di dalam Lapas bertujuan mempersiapkan WBP agar dapat kembali ke tengah masyarakat.

“Beberapa kegiatan dilaksanakan untuk mengubah sikap perilaku WBP yang nantinya akan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara,” ujar Tejo.

Menurutnya, perubahan sikap dan perilaku terdapat pada pikiran dan hati manusia. Di mana intinya adalah mengikuti norma agama yang berlanjut pada norma hukum hingga norma sosial.

“Pembinaan kemandirian itu tolok ukur sejauh mana intervensi pembinaan yang dilakukan oleh jajaran pemasyarakatan. Mengikuti nilai norma agama merupakan satu tuntunan yang harus dilakukan baik masyarakat di dalam dan di luar Lapas,” ungkapnya.

Ia berharap, dengan bertambah luasnya masjid menjadi 841 meter persegi dengan kapasitas 1000 orang itu mampu mendekatkan WBP kepada agama dan menjadi amal jariyah bagi yang membantu proses pembangunannya.

Hadir mendampingi prosesi peletakan batu pertama pembangunan Masjid At-Taubah, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono, Kepala Lapas Kelas I Semarang, Usman Madjid, pejabat struktural, dan santri Lapas Semarang.

Ning S

The post Pembangunan Masjid At-Taubah, Kakanwil Tejo: Pembinaan Kemandirian Jadi Tolok Ukur Jajaran Pemasyarakatan appeared first on SuaraBaru.id.

Peserta pengukuhan merupakan perwakilan pegawai Kanwil dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Mereka mengenakan PDL hitam yang dilengkapi baret merah marun, dan rompi khusus SatOps Patnal.

Menurut Yuspahruddin, seragam kebesaran harus diimbangi dengan performa yang bagus, baik secara fisik maupun secara intelektual. Ini merupakan konsekuensi logis menggunakan uniform.

Kakanwil mengharapkan jajaran bisa menjaga tubuh agar tampak ideal. Secara intelektual, Kakanwil mengharapkan siapapun yang menggunakan seragam SatOps Patnal harus bisa meningkatkan keterampilan. Harus lebih cakap dan berpengetahuan luas.

“Kalau sudah berpakaian kayak gini keterampilan juga harus lebih baik. Seharusnya sudah khatam tentang ilmu-ilmu Pemasyarakatan,” jelas Yuspahruddin.

Kakanwil mencontohkan, petugas pemadam kebakaran saat ini sudah memiliki banyak keterampilan yang melampaui tugas dasarnya, sehingga di beberapa daerah, nomenklatur telah berubah menjadi dinas penanggulangan kebakaran dan keselamatan.

“Kita memang harus mampu bekerja di luar Tusi. Namanya Extra Role. Mampu bekerja di luar tugas dan fungsi pokok. Jadi harus punya keterampilan lebih,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Yuspahruddin mengukuhkan 2 SatOps. Pertama SatOps Patnal milik Kanwil sendiri. Dan kedua, SatOps Patnal khusus Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut juga disaksikan dan diikuti oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, yang sekaligus memimpin pembacaan ikrar SatOps Patnal.

Pengukuhan ini merupakan pelaksanaan atas Surat Keputusan Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Nomor W13- 7.OT.02.02 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan.

Berdasarkan keputusan itu, SatOps Patnal akan mengampu tugas, yakni merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, melaporkan dan menindaklanjuti kegiatan pencegahan, penindakan, pemantauan, supervisi dan evaluasi terhadap pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang dan gangguan keamanan dan ketertiban pada bidang perawatan, pembinaan, pembimbingan, pengelolaan basan dan baran, pengamanan serta pembinaan kepegawaian di UPT Pemasyarakatan.

Dengan fungsi, sebagai pencegahan, penindakan, supervisi, serta pemantauan dan evaluasi. Mereka juga memiliki kewajiban memberikan laporan secara rutin dan berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan.

Pengukuhan dilakukan secara simbolis. SatOps Patnal Kanwil diwakili empat orang pegawai, sementara SatOps Patnal UPT diwakili oleh seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan se Jateng selaku penanggungjawab di masing-masing satuan kerjanya.

Di dalam Surat Keputusan Kepala Kanwil diterangkan, masing-masing UPT telah dibentuk SatOps Patnal yang terdiri dari penanggungjawab, ketua dan para anggota.

Ning Suparningsih

The post SatOps Patnal Pemasyarakatan Jateng Diharapkan Memiliki Fisik dan Intelektual yang Baik appeared first on SuaraBaru.id.