Aris Zaki, relawan pemantau Pemilu 2024 dari LBH Dewi Keadilan Indonesia, menjadi korban pelarangan dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tembalang dan Panwaslu.

Dia merasa terintimidasi saat menjalankan tugas pemantauan dengan mengambil gambar untuk dokumentasi, saat proses rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, hari Rabu, (21/02/2024).

“Kami ditegur oleh Petugas PPK, ditanyakan, Mas dari mana? Ada surat tugas apa tidak? Tidak boleh mengambil gambar,” kata Aris saat ditemui di halaman kantor Kecamatan Tembalang, Sabtu siang (24/02/2024).

Selain itu, lanjutnya, petugas dari Panwas ikut nimbrung juga meminta untuk menghapus hasil foto yang telah didokumentasikan di ponselnya, jika tidak dihapus akan dibanting handphonenya.

“Kemudian petugas itu melihat hasil foto itu di hp dan menyuruh untuk menghapusnya seraya berkata, fotonya di hapus atau saya banting hp nya,” ungkap Aris.

Usai kejadian itu, Aris meminta keterangan kepada petugas itu, apakah ada aturannya atau tidak perihal tindakan yang dilakukan oleh petugas tersebut, namun jawaban dari petugas tidak memberikan kejelasan, malah ditinggal pergi.

Ronny Maryanto selaku Koordinator Pemantau Pemilu wilayah Jawa Tengah dari Yayasan Dewi Keadilan Indonesia, menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh oknum PPK dan Panwaslu tersebut terhadap relawannya.

Dikatakan Ronny, lembaganya terdaftar secara resmi di Badan Pengawas Pemilu sebagai pemantau pemilu, sesuai nomor akreditasi dengan nomor 47/PM05/ KL /12/ 2023, yang ditandatangani resmi oleh ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja.

“Proses rekapitulasi yang kami pantau cukup baik di beberapa tempat, namun untuk di kecamatan Tembalang kami mendapat laporan dari relawan kami, adanya penolakan dan intimidasi terhadap relawan, bentuknya berupa pelarangan pengambilan foto,” kata Ronny kepada wartawan.

Dijelaskan pula, proses pengambilan foto dan dokumentasi tidak perlu dilarang, karena hal itu merupakan bagian dari bentuk pengawasan publik.

“Di tempat lain, proses pengawasan dan pendokumentasian tidak ada masalah. Hanya di Tembalang menjadi catatan khusus kami, karena ada pelarangan. Karena sesuai aturan KPU, tidak aturan yang melarang pendokumentasian proses rekapitulasi suara,” tandas Ronny.

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tembalang Sukirman, saat dikonfirmasi wartawan menolak untuk memberikan keterangan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang Arief Rahman, saat dikonfirmasi melalui telepon WhatsApp menyatakan akan melakukan koordinasi dengan Panwaslu di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Namun secara umum, dijelaskan pula, bahwa lembaga Pemantau Pemilu harus memiliki akreditasi atau mendaftarkan terlebih dahulu ke pihak Bawaslu. Sedangkan untuk masyarakat umum sendiri, sebenarnya diperbolehkan untuk melakukan pengambilan gambar.

“Saya perlu konfirmasi dahulu itu, kejadiannya bagaimana ya. Pemantau (Pemilu) itu harus ada akreditasi dulu, harus ada pendaftaran terlebih dahulu ke Bawaslu, secara prosedur ada itu. Kalau masyarakat (mengambil gambar) itu sih tidak apa-apa, artinyakan memantau,” jelasnya.

Absa

The post Seorang Pemantau Pemilu Merasa Diintimidasi Oknum PPK dan Panwaslu di Tembalang appeared first on SuaraBaru.id.

Ada 4 orang yang ditetapkan Daftar Pencarian Orang (DPO), termasuk diantaranya direktur perusahaan yang mempekerjakan para DC itu.

Direktur Reskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Johanson Ronald Simamora mengungkapkan, modus para DC dengan menarik paksa kendaraan-kendaraan yang dijadikan kredit macet oleh pelapor.

“Yang pertama mereka mengintimidasi, pemukulan, sehingga kami kenakan Pasal 170 KUHP. Kedua menarik paksa kendaraan tersebut di tempat ditinggal pemilik dengan menggunakan alat towing (mobil towing), sehingga ini merupakan pencurian, kami kenakan Pasal 363 KUHP,” ungkap Johanson, Rabu (15/11/2023).

Johanson menjelaskan, waktu dan TKP kejadian pada Jumat (6/10/2023) sekira pukul 22.00 WIB di parkiran CIMB Niaga Pemuda. Untuk tersangka yang ditangkap antara lain, YM (23) warga Kelurahan Tlogosari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, PM (35) warga Jalan Woltermonginsidi No. 12, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, AB (35) warga Kelurahan Tlogosari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, SN (38) warga Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, YA (32) warga Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dan TB (46) warga Bekasi, Jawa Barat.

“Korbannya adalah seorang ibu rumah tangga berinisial DS (43) warga Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Mobil yang dibawa para DC itu Mitsubishi Outlander warna merah,” kata Johanson.

Ia mengungkapkan, pada Jumat (6/10/2023) sekira pukul 16.00 WIB, korban baru saja mengantar ibunya ke RS Pantiwilasa Jalan Dr. Cipto Kota Semarang hendak pulang ke rumah. Di parkiran saat hendak menutup pintu mobil, tersangka YM tiba-tiba menutup pintu mobil dan mengatakan dirinya dari CIMB Niaga Finance. Dia menyebut akan membawa mobil itu karena sudah menunggak 8 bulan. Korban diminta turun, dan beberapa tersangka lain masuk mobil membuat takut ibu dan anak korban. Korban menghubungi ayahnya untuk menjemput.

The post 6 Debt Collector Diamankan Usai Lakukan Pemukulan hingga Merampas Mobil Kredit Macet appeared first on SuaraBaru.id.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes M. Iqbal Al-Qudusy mengungkapkan, tindaklanjut penyelidikan itu setelah adanya laporan yang dilakukan pihak Satpol PP.

“Melaksanakan gelar perkara dengan agenda naik sidik dan gelar perkara agenda penetapan tersangka,” kata Iqbal, Selasa (6/7/2021).

Selain itu, pihaknya juga akan meminta keterangan saksi ahli guna melengkapi berkas perkara tersebut. Diantaranya adalah, ahli pidana dan ahli bahasa.

“Memeriksa 3 orang saksi lain dari Satpol PP yang terlihat di video kejadian, saksi masyarakat di TKP, dan saksi dari komunitas paguyuban pedagang. Selain itu melakukan olah TKP, mengumpulkan alat bukti dan barang bukti berupa surat tugas dari institusi Satpol PP,” ujar Iqbal.

Saat ini, jajaran Polda Jateng masih melakukan upaya penyelidikan terhadap keberadaan pihak yang diduga melakukan intimidasi terhadap personel Satpol PP tersebut.

Menurut Iqbal, pihak yang mengintimidasi telah melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 atau Pasal 212 KUHP, dan atau Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular atau Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Ancaman hukuman maksimal 1 tahun penjara. Terhadap Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dikenakan penahanan,” ucap Iqbal.

Iqbal menyebut, selama PPKM Darurat, pihaknya sudah menangani empat kasus dugaan pelanggaran.

Ning

The post Polda Jateng Usut Kasus Intimidasi Warga terhadap Satpol PP saat Penertiban PPKM appeared first on SuaraBaru.id.