Hal itu dilakukan terkait adanya dugaan intervensi terhadap pihak kepolisian yang membuat penanganan kasus pidana yang ia laporkan sejak 13 Februari 2024, yakni tentang dugaan pemalsuan surat menjadi terhambat.

Dikatakan bahwa tim legal CV Rajawali Diesel sudah meminta KPK untuk mengawal kasus dugaan pemalsuan surat yang ditangani Polda Jateng tersebut. Sebab, ada dugaan intervensi terhadap penanganan kasus tersebut.

Walden mengungkapkan, kasus ini berawal saat Direktur CV Rajawali Diesel, Slamet Riyadi melaporkan pesaing bisnisnya Direktur PT LSA berinisial TA atas dugaan penggunaan surat keterangan palsu untuk memperoleh sertifikat desain industri genset.

“Kasus ini telah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pada tanggal 27 Maret 2024 telah dilakukan gelar perkara khusus di Bareskrim Polri yang hasilnya merekomendasikan penyidik melakukan pendalaman,” jelas Walden didampingi timnya saat ditemui di Kedai Kopi LAW, Jalan Seroja III, Kota Semarang, Jumat (18/10/2024).

Diungkapkan, tindak lanjut dari rekomendasi tersebut antara lain penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng telah memanggil tiga saksi, namun baru satu orang saksi yang berhasil dimintai keterangan. Sedangkan dua saksi lainnya berhalangan hadir.

Namun saat berproses, pihak terlapor menyurati Ditreskrimsus Polda Jateng dan meminta pemanggilan saksi-saksi ditunda hingga selesainya supervisi dari Mabes Polri.

“Supervisi dilakukan atas permintaan terlapor usai melakukan pertemuan tertutup dengan Kabareskrim dan Karo Wasidik Mabes Polri. Pertemuan tersebut ada dugaan untuk mempengaruhi proses penyidikan. Kami keberatan karena dengan adanya supervisi, proses penyidikan ini jadi terhambat,” ungkap Walden.

Walden mengaku khawatir kasus pemalsuan surat ini akan diambil alih penanganannya oleh Bareskrim Mabes Polri. “Jika itu terjadi, tindakan ini bertentangan dengan kesimpulan gelar perkara khusus. Kalau memang mau ada supervisi atau mau ditarik perkaranya ke Bareskrim, kenapa tidak dituangkan dalam hasil gelar perkara khusus?,” katanya.

Walden menegaskan tidak ingin ada intervensi kasus. Dirinya berharap proses penanganan perkara pemalsuan surat bisa berjalan sebagaimana mestinya di Polda Jawa Tengah. Untuk itu pihaknya meminta bantuan KPK agar menganalisa kasus tersebut.

Ning S

The post Diduga Ada Intervensi, Tim Legal CV Rajawali Diesel Minta KPK Kawal Kasus Pemalsuan Surat appeared first on SuaraBaru.id.

Pada Apel Siaga Pemilu 2024, Bawaslu menerjunkan 340 anggota dalam mengawasi dan antisipasi jika adanya kecurangan. Anggota Bawaslu yang diterjunkan yakni Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa yang ada di 15 Kecamatan. “Pengawasan tahapan Pemilu akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Juni 2024 persiapan ini dilakukan dari tingkat desa sampai kabupaten,” jelasnya.

Tahapan pengawasan pemilu tidak terasa sudah dijalankan hampir setahun ini, dan pada tanggal 20 November 2023 kemarin melakukan penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) di Kabupaten Batang dengan menyita 2.897 APS melanggar. “Atas adanya pelanggaran ini, tentunya perhatian khusus bagi partai politik di Kabupaten Batang akan kami undang untuk dilakukan imbauan kembali. Jika dengan imbauan tidak efektif, maka baru akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan pemilu,” tegasnya.

Ke depan akan dimulainya tahapan kampanye Bawaslu Batang menyiapkan form A dan akan menyiapkan SIMP yang artinya Soliditas, Integritas, dan Mentalitas serta Profesionalitas. “Kalau pengawasan sudah menyiapkan SIMP, nantinya Pemilu 2024 akan bersih tidak ada intervensi dari pihak manapun,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Batang Agung Wisnu Barata menyampaikan, peran Pemkab Batang terhadap Pemilu 2024, pertama menyiapkan data pemilih. Kemudian, mempersiapkan sumber daya manusia seperti sekretariat di Bawaslu dan Kecamatan akan kami bantu untuk personelnya. “Termasuk dengan sarana dan prasarana untuk kantornya di Kecamatan sudah kami siapkan juga,” ungkapnya.

Karena Pemilu 2024 anggaran dari pusat, tetapi untuk Pilkada anggaran sudah kami transfer ke rekening KPU maupun Bawaslu Kabupaten Batang. “Semoga Pemilu 2024 berjalan sesuai dengan mekanismenya masing-masing dan dengan prosedur yang ada mencegah adanya pelanggaran yang terjadi,” ujar dia.

Nur Muktiadi

The post Bawaslu Batang Janji Bersih dari Intervensi appeared first on SuaraBaru.id.

Lilik bahkan mengancam tidak akan memberikan surat rekomendasi jika ketua terpilih dalam Muskot nanti tidak dari ”jagonya”.

Hal itu diungkapkan Plt Ketua Pengkot TI Surakarta, Drs Effendi Hari Mc MPd seusai menghadiri rapat koordinasi dengan Ketua KONI Surakarta, Drs Lilik Kusnandar pada 5 April 2023 di kantor KONI Surakarta. Dalam rakor tersebut, KONI Surakarta juga mengundang para pengurus dojang se-Kota Surakarta.

”Kami merasa KONI Surakarta telah terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga organisasi kami, dan kami merasa KONI bukan menjernihkan masalah malah memperkeruh masalah,” kata Effendi.

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut sebagian besar pengurus dojang se-Kota Surakarta walk out, karena para pengurus dojang merasa ketua KONI Surakarta sudah overlap dan sewenang-wenang menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

”Masalah DS telah disikapi secara tegas oleh PBTI dan Pengprov TI Jateng, serta Pengkot TI Surakarta, yakni dengan diberhentikannya secara tetap yang bersangkutan dari keanggotaan TI. Kami telah mempersiapkan muskot dan ini urusan rumah tangga kami, jangan malah dipolitisasi,” ujar ketua bidang pembinaan Pengprov TI Jateng.

Seperti diketahui, Ketua KONI Surakarta, Drs Lilik Kusnandar melalui surat resmi nomor 1.08/UND/KONI-Ska/IV/2023 mengundang ketua dojang taekwon-do se-Kota Surakarta dan Plt Pengkot TI Surakarta untuk rapat koordinasi dojang taekwon-do.

Effendi mengatakan, dalam pertemuan tersebut, ketua KONI Surakarta, Lilik Kusnandar menyampaikan calon ketua taekwon-do hasil Muskot nanti harus dari luar organisasi taekwon-do.

Namun usulan ketua KONI tersebut mendapat tanggapan dari salah satu anggota forum bernama Nitta (perwakilan dari salah satu dojang) yang tidak sependapat dengan usulan tersebut.

”Yang terjadi sekarang adanya trust issue di taekwondo. Sedangkan trust issue itu dikarenakan penyalahgunaan teknologi. Kalau itu disalahgunakan, bukannya kita bisa menggunakan teknologi itu untuk mengembalikan trust issue itu melalui media sosial yang ada. Ada instagram, ada tiktok, ada itu bisa mengembalikan cita cita yang kita raih dengan prestasi-prestasi kita. Selain itu juga bisa meyakinkan melalui media sosial bahwa kepemimpinan yang sekarang bukanlah kepemimpinan yang dulu. Kita bisa memberitahu publik bahwa itu kesalahan personal bukan kesalahan kita semua (organisasi),” ungkap Nitta.

Menurut Effendi, saat itu Lilik mengatakan calon ketua yang diusung hanyalah sebagai sosok, nantinya setelah beberapa bulan sosok tersebut mengundurkan diri sehingga orang orang taekwondo lagi yang memimpin pengkot Solo.

”Pak Lilik juga menyampaikan bahwa KONI Kota Surakarta tidak akan memberikan rekomendasi apabila rencana mereka tidak berhasil (ketua yang mereka usung tidak disetujui),” tutur Effendi.

Menurut Effendi, pemicu sejumlah pengurus dojang keluar dari forum karena salah satu anggota forum yakni sabeum Hari Suprianto mengatakan bahwa sebelumnya pemilihan ketua taekwondo dilakukan oleh para pemilik sabuk hitam. Padahal proses pemilihan ketua sebelumnya menggunakan voting melalui Muskot.

”Saat itu pengurus dojang Kelurahan Jagalan, Murjioko merasa tersinggung karena tidak dianggap memenuhi forum karena bukan blackbelt. Padahal undangan yang diberikan KONI adalah undangan kepada seluruh pengurus dojang. Setelah itu sebagian besar pengurus dojang walk out dan Lilik selaku ketua KONI langsung menutup acara rakor,” jelas Effendi.

Muhaimin

The post Ketua KONI Surakarta Intervensi Muskot TI, Effendi: KONI Terlalu Jauh Mencampuri Urusan Rumah Tangga Organisasi TI appeared first on SuaraBaru.id.

Muscab DPC HNSI Kota Tegal dibuka oleh Wali Kota Tegal, H Dedy Yon Supriono. Setelah terpilih, Eko Susanto dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua DPD HNSI Provinsi Jawa Tengah, Riswanto.

Usai dilantik Eko Susanto yang juga Anggota DPRD Kota Tegal mengatakan, bahwa selama ini pemerintah baik daerah maupun pusat belum hadir ditengah-tengah nelayan.

Kami berharap ada kehadiran dari pemerintah kepada nelayan. Istilahnya ada intervensi harga ikan atau apalah. Kalau dipetani kan ada intervensi gabah dengan Bulognya. “Kalau kita di nelayan sama sekali tidak ada intervensi apa pun, diserahkan langsung ke pasar. Padahal biaya operasional yang saat ini harga BBM melambung tinggi. Masih was-was bisa dapat ikan apa tidak,” kata Eko.

Eko berharap pemerintah baik daerah maupun pusat hadir memberi semacam kehangatan kepada nelayan. Selama ini pemerintah belum hadir. “Artinya pemerintah belum ada intervensi terhadap harga ikan. Kita murni harga pasar,” pungkas Eko.

Ketua DPD HNSI Provinsi Jawa Tengah, Riswanto mendorong pemerintah melalui Wali Kota Tegal, terkait janji yang akan melakukan pengadaan mobil kebakaran dan Tagbud pemadam kebakaran untuk di kawasan Pelabuhan. “Kami berharap Wali Kota Tegal segera merealisasikannya,” pungkasnya.

Sutrisno

The post HNSI Kota Tegal Berharap Pemerintah Intervensi Harga Ikan appeared first on SuaraBaru.id.